<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/09/maruarar-sirait-2570346664.jpg" alt="Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. (Kementerian PKP)" width="100%">
<figcaption>Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. (Kementerian PKP)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait kembali menginisiasi pertemuan antara pihak konsumen dan pengembang Meikarta untuk memastikan akan menuntaskan masalah ganti rugi korban proyek apartemen Meikarta. Kali ini Menteri PKP mengadakan pertemuan dengan konsumen dan pengembang Meikarta di Kantor Kementerian PKP di Jalan Raden Patah I Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (10/4). "Saya berharap, dengan kerja keras dan dukungan semua pihak, konsumen Meikarta dapat segera mendapatkan hak mereka, sehingga harapan memiliki hunian tidak lagi berubah menjadi kekecewaan," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait di Jakarta. Pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari instruksi Menteri PKP saat&nbsp;peluncuran layanan Pengaduan Konsumen Perumana Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR -PKP) beberapa waktu lalu. Saat itu, konsumen Meikarta hadir dan meminta bantuan Kementerian PKP untuk menyelesaikan permasalahan yang telah mereka hadapi bertahun-tahun dimana unit hunian yang mereka beli belum terwujud sedangkan mereka tetap diwajibkan membayar KPR setiap bulan dan jumlahnya cukup besar. Langkah tegas Menteri PKP ini juga sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar Kementerian PKP bekerja untuk membantu masyarakat yang mengalami kerugian dari ulah pengembang nakal di sektor perumahan. "Kebahagiaan rakyat sangat bergantung pada tanggung jawab pengembang, termasuk dalam proyek ambisius seperti Meikarta karena keluhan konsumen terkait proyek Meikarta yang hingga kini belum menemui titik terang,"ujarnya. Dia mengatakan, proses penyelesaian masalah yang diharapkan tuntas sesuau tuntutan konsumen paling lambat 4 bulan. "Jangan sampai harapan masyarakat memiliki hunian tidak lagi berubah menjadi kekecewaan karena unit huniannya belum ada sampai saat ini," ujarnya. Adapun kesimpulan dari pertemuan kala itu antara Kementerian PKP dengan pihak Pengembang Meikarta dan pihak konsumen adalah pengumpulan dokumen konsumen yang diserahkan kepada pihak manajemen Meikarta untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi data. Pertemuan serta mediasi antara pengembang Meikarta dan konsumen dipimpin oleh Direktur Pembinaan Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Mulyansari. Turut hadir perwakilan dari Meikarta yakni pihak PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) serta masyarakat yang menjadi konsumen Meikarta. Mulyanasari mengatakan, pertemuan kali ini Kementerian PKP ingin memfasilitasi mediasi terkait permasalahan, verifikasi dan validasi terkait data-data atau dokumen yang bisa diserahkan konsumen kepada pihak Meikarta. "Saya harap pertemuan kali ini dapat berjalan lancar dan kami berusaha hadir untuk mendapatkan solusi terbaik terkait permasalahan ini," ujarnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/01432984/garagara-meikarta-nama-james-riady-mencuat-saat-rapat-rdpu-di-dpr">Gara-gara Meikarta, Nama James Riady Mencuat saat Rapat RDPU di DPR</a> Perwakilan pihak PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), Handri dalam keterangannya menyatakan ingin melakukan verifikasi data konsumen yang ada. "Kami selaku manajemen dari Meikarta hadir dalam kesempatan ini untuk menerima dokumen dari bapak/ibu yang akan kami bawa ke manajemen untuk validasi detail dan untuk menghindari adanya kesalahan verifikasi," jelasnya. Salah seorang konsumen Meikarta, Jeffry Victor menyampaikan bahwa unit yang dibeli tipe studio 35/76 di lantai 1 dengan harga sekitar Rp 286 juta dan telah dibayar cash. Namun saat itu dirinya dijanjikan mendapatkan unit di tower lain di tahun 2020 dengan penandatanganan kembali berkas dokumen persyaratan. Namun, sejak saat itu tidak ada progres sama sekali pembangunannya dan ketidaksesuaian untuk fasilitas bedroom, yang dijanjikan 2 bedroom menjadi 1 bedroom. "Kami ingin dana yang telah kami bayarkan bisa kembali. Kami juga berterimakasih kepada Kementerian PKP yang telah membantu kami mendapatkan hak kami," ujarnya. (idr)

Menteri PKP Maruarar Sirait minta pengembang Meikarta kembalikan dana konsumen. Pertemuan digelar untuk mediasi dan penyelesaian masalah.

Menteri PKP Maruarar Sirait Minta Pengembang Meikarta Kembalikan Dana Konsumen

<div id="m#msg-f:1815650130867407840" class="mail-message expanded"> <div class="mail-message-header spacer"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/harta-dikuras-pasutri-renta-di-bandung-sempat-disekap-perampok_m_.jpg" alt="Ilustrasi perampokan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi perampokan.</figcaption>
</figure> &nbsp;</div> <div id="m#msg-f:1815650130867407840-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Kawanan perampokan beraksi di kawasan perumahan mewah,&nbsp;<a href="https://www.google.com/maps/search/Bukit+Golf+1+di+Kelurahan+Lengkong+Wetan,+Serpong,+Tangerang+Selatan?entry=gmail&amp;source=g">Bukit Golf 1 di Kelurahan Lengkong Wetan, Serpong, Tangerang Selatan</a>. Sindikat ini bahkan berhasil menggasak uang dalam jumlah besar milik korban.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015310364/9-tanda-anak-punya-iq-tinggi-sangat-cerdas-menurut-psikolog">9 Tanda Anak Punya IQ Tinggi Sangat Cerdas Menurut Psikolog</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengatakan, kasus perampokan ini pertama kali diketahui oleh pemilik rumah. Saat itu korban baru pulang dan mendapati rumahnya berantakan&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Korban bersama asisten rumah tangga (ART) lalu mengecek rekaman CCTV. Didapati tayangan yang memprihatkan tiga orang mengenakan topi, masker, jaket hoodie, dan celana pendek masuk dengan santai dari pintu depan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu yang tertangkap di CCTV," kata Ade kepada wartawan, Kamis (14/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pelaku keluar membawa sebuah brankas. Isi brankas tersebut adalah uang tunai Rp 5 miliar, serta ada logam mulia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini brankas yang hancur ini ditemukan tidak di TKP. Brankas yang diambil di dalam nya ada uang tunai Rp 5 Miliar yang hilang kemudian emas batangan 1 kilogram," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah dilakukan penyelidikan, pihak kepolisian berhasil menangkap 2 tersangka berinisial AH dan W. Keduanya diduga sebagai penadah barang curian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kini polisi masih memburu 4 orang lainnya. "Dua di antaranya berperan sebagai eksekutor dan dua lainnya berperan sebagai joki ini sedang diburu dan dikejar," pungkas Ade.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Para tersangka dijerat Pasal 363 KUHP, dan atau Pasal 480 KUHP. Mereka terancam pidana paling lama 10 tahun penjara. (*)</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Kawanan perampokan beraksi di kawasan perumahan mewah, Bukit Golf 1 di Kelurahan Lengkong Wetan, Serpong, Tangerang Selatan.

Beraksi di Perumahan Elite Serpong, Komplotan Pencuri Gasak Uang Rp 5 M dan 1 Kg Emas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/17/WhatsApp-Image-2023-11-17-at-212522-796286614.jpg" alt="Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya ringkus pelaku pembobolan rumah elite di Surabaya." width="100%">
<figcaption>Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya ringkus pelaku pembobolan rumah elite di Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Lima pelaku pembobolan tiga rumah elite di Puri Galaxy Cluster Jasmine Court Surabaya diringkus Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya. Mereka telah melakukan aksi pembobolan rumah di 4 tempat kejadian perkara (TKP) di tempat yang berbeda. Kasatreskrim Polrestabes Surabaya AKBP Hendro Sukmono mengatakan, usai mendapat laporan kejadian pembobolan rumah, Unit Resmob langsung bergerak. Petugas telah mengantongi bukti dan ciri-ciri hingga identitas para pelaku. &rdquo;Dari empat kejadian perkara tersebut, pertama Puri Galaxi Cluster Jasmine Court Surabaya, yang terjadi pada (12/11) sekitar pukul 20.45 WIB,&rdquo; ungkap Hendro. Hendro menyebut, modus para pelaku dengan cara memanjat pagar dan mencongkel gembok rumah korban. Komplotan itu menggondol uang tunai Rp 100 juta, 2 laptop, perhiasan, dan tas. &rdquo;Untuk TKP yang kedua, para pelaku menyatroni salah satu rumah di wilayah Babat Pranata Surabaya. Kejadian pada 24 September itu, komplotan tersebut menggondol uang dolar, perhiasan, dua laptop, 1 tablet, dan server CCTV,&rdquo; tutur Hendro. Masih kata Hendro, untuk TKP yang ketiga, para pelaku membobol rumah di wilayah Buruk Utara NA 4 Surabaya, pada Rabu (16/8). Para pelaku berhasil mendapatkan perhiasan, 6 jam tangan, cover, 2 laptop, dan bedcover. &rdquo;Komplotan tersebut melakukan aksi pembobolan di Regency 21 blok H 23 Sukolilo Surabaya, dengan hasil perhiasan, 8 jam tangan, uang dolar, dan 3 laptop,&rdquo; jelas Hendro. Para pelaku ditangkap Selasa (14/11) sekitar pukul 21.00 WIB. Mereka ditangkap ketika istirahat dan menginap di sebuah hotel di sekitar Juanda, Sidoarjo. &rdquo;Kami menyergap para pelaku yang sedang istirahat di salah satu hotel dekat Bandara Juanda Sidoarjo,&rdquo; kata Hendro, Jumat (16/11). Hendro menjelaskan, ada 5 pelaku yang telah diamankan. Seluruhnya ditangkap tanpa perlawanan. Hendro menambahkan, awalnya petugas menangkap dua pelaku di Waru, Sidoarjo. Dari keduanya, polisi kemudian mengembangkan dan menangkap tiga pelaku lain. &rdquo;Mulanya, kami mengamankan tersangka atas nama BK dan FT di Jalan Jambu, Perum Pondok Candra, Waru, Sidoarjo,&rdquo; terang Hendro Sukmono. Tak berselang lama, lanjut dia, 3 pelaku lain, yakni H, JA, dan EI, dibekuk di sebuah hotel kawasan Sedati Sidoarjo. Selanjutnya tim opsnal membawa para pelaku beserta barang bukti ke Polrestabes Surabaya. Selain mengamankan 5 pelaku, polisi juga menyita 14 ponsel, 8 jam tangan, 2 kamera, 7 laptop, 2 tab, 10 tas, sejumlah perhiasan, uang Rp 100 juta, 2 pasang nopol palsu, yang merupakan hasil kejahatan para pelaku. Sebelumnya, tiga rumah di Perumahan Puri Galaxy Cluster Jasmine Court Surabaya dibobol maling. Pembobolan terjadi dalam rentang waktu yang hampir bersamaan. Data dan informasi yang diperoleh menyebutkan, 3 rumah di Perumahan Puri Galaxy Cluster Jasmine Court itu disatroni maling pada Senin (13/11) siang. Ketiga rumah tersebut diketahui milik TS, DP, dan YI. Ketiga korban pembobolan kemudian melapor ke polisi. Kini kelima tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman selama 7 tahun penjara. &rdquo;Dua dari kelima pelaku merupakan residivis kasus perampokan yang pernah menembak mati anak dosen Universitas Parahyangan (Unpar),&rdquo; papar Hendro Sukmono.

Lima pelaku pembobolan tiga rumah di Surabaya diringkus Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya. Dua di antaranya residivis

Komplotan Pembobol Perumahan Elite di Surabaya, Mantan Pembunuh Anak Dosen Unpar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/29/properti-2441021560.jpg" alt="ILUSTRASI Perumahan segmen atas digeber oleh pengembang." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Perumahan segmen atas digeber oleh pengembang.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Pengembang properti meningkatkan segmen di wilayah yang makin matang ekosistemnya. Mereka meninggalkan segmen menengah ke bawah untuk hunian di barat Surabaya. Direktur Marketing Pakuwon Group Sutandi Purnomosidi mengatakan, pergeseran itu dilakukan karena sebagian besar konsumen mencari rumah dengan lebar minimal 6 meter. Padahal, harganya sudah di atas Rp 1,5 miliar. "Ke depan, kami tidak akan mengembangkan kelas menengah lagi. Kami akan menyasar segmen atas, yakni Rp 5&ndash;8 miliar," ujarnya. Hal tersebut disebabkan mayoritas konsumen di Surabaya Barat memiliki profil keuangan yang cukup kuat. Sementara itu, CEO Tanrise Property Belinda Tanoko mengungkapkan, kinerja penjualan hunian vertikal pun ikut lancar. Itu terlihat dari sales proyeknya. Dari 250 unit yang berlangsung dua tahap, pihaknya sudah menjual sebanyak 70 persen. "Kami memulai finishing. Harapannya, serah terima kepada konsumen bisa dilakukan pada pertengahan tahun 2024," ucapnya.&nbsp;(bil/c17/dio)

Hal tersebut disebabkan mayoritas konsumen di Surabaya Barat memiliki profil keuangan yang cukup kuat.

Di Surabaya, Pengembang Makin Pede Pasarkan Hunian di Atas Rp 5 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/wisnu-PDAM.jpg" alt="Dirut PDAM Surabaya Arief Wisnu Cahyono. Abdul Hakim/Antara" width="100%">
<figcaption>Dirut PDAM Surabaya Arief Wisnu Cahyono. Abdul Hakim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya, menyatakan kesiapannya mengambil alih pengelolaan air di kawasan perumahan elite. Seperti CitraLand dan Graha Family.  ”Sesuai aturan perundang-undangan yang berhak mengelola itu PDAM,” kata Dirut PDAM Surabaya Arief Wisnu Cahyono seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Minggu (17/7).  Menurut Wisnu, pada pasal 1 ayat 21 UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (SDA) disebutkan pengelola SDA adalah institusi yang diberi tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam pengelolaan SDA berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga, terkait dengan pengelolaan air di Kota Surabaya, pemkot telah memberikan kewenangan pengelolaan air sepenuhnya kepada PDAM yang merupakan badan usaha milik daerah (BUMD).  Menurut Wisnu, ada sekitar 11 ribu kepala keluarga (KK) di perumahan elite seperti di CitraLand maupun Graha Family yang menggunakan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. ”Sebanyak 11 ribu KK itu, 2 persen dari jumlah pelanggan PDAM di Surabaya saat ini yang mencapai sekitar 600 ribu pelanggan. Jumlahnya lumayan jika itu nantinya bisa dikelola PDAM,” terang Arief Wisnu Cahyono.  Saat ditanya mengapa perumahan elite saat itu membuat pengelolaan air sendiri? Wisnu mengatakan, mungkin pada saat itu, PDAM belum mampu sehingga mereka membuat pengelolaan air sendiri.  ”Kalau pengelolaan sendiri kan lebih murah,” ujar Wisnu.  Sedangkan saat ini, PDAM Surabaya sudah mampu mengelola sumber daya air untuk didistribusikan ke seluruh warga di Surabaya.  ”Ini salah satu target kami dalam waktu dekat. Sehingga nanti tidak ada lagi pengelolaan air di luar PDAM. Semua pengelolaan air terpusat di PDAM. Kami bekerja sesuai dengan aturan yang ada,” terang Wisnu.

PDAM Surabaya Siap Ambil Alih Pengelolaan Air di Perumahan Elite

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/IMG-20200621192.jpg" alt="PENANGKAPAN JOHN KEI: Suasana penangkapan diduga kelompok John Kei di Perum Titian Indah Blok M, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, Minggu (21/6/2020) malam. ANTARA/Pradita Kurniawan Syah" width="100%">
<figcaption>PENANGKAPAN JOHN KEI: Suasana penangkapan diduga kelompok John Kei di Perum Titian Indah Blok M, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, Minggu (21/6/2020) malam. ANTARA/Pradita Kurniawan Syah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aparat Polda Metro Jaya menangkap John Kei di Perumahan Titian Indah, Medan Satria, Kota Bekasi, Minggu malam (21/6). Saat penggerebekan yang berlangsung sekira pukul 23.00 itu, aparat kepolisian juga meringkus 20 orang anggota John Kei  Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus membenarkan penangkapan tersebut. "Ya benar, saat ini baru saja sampai Polda, dan kami langsung lakukan pemeriksaan terhadap mereka," kata Yusri Yunus kepada Antara, Senin (22/6).  Yusri menyebut 20 orang anak buah John Kei yang turut diamankan karena dianggap menghalang-halangi petugas saat melakukan penangkapan John Kei.  "Kalau soal peran JK dan C masih kami dalami karena ini juga baru dilakukan pemeriksaan, sedang berlangsung," ungkap perwira tiga melati itu.  Dalam penangkapan itu, polisi mengamankan sejumlah barang bukti jenis senjata tajam. Di antaranya, parang, golok, besi runcing, ketapel, samurai, anak panah, sangkur, badik, pisau lipat, hingga pemukul base ball.  Kasubag Humas Polres Metro Bekasi Kota Kompol Erna Ruswing Andari mensinyalir penangkapan John Kei terkait tindakan orang yang mereka lakukan di Jakarta dan Tangerang. "Diduga terkait kejadian tadi siang di Jakarta dan Tangerang. Polda yang melakukan penangkapan langsung," ucapnya.  Sebelumnya ramai di media sosial ada aksi sekelompok orang masuk ke perumahan elite dan membikin onar. Kelompok itu berteriak-teriak di sebuah rumah. Lantas kelompok itu keluar dari rumah dengan menumpangi mobil  warna hitam. Saat keluar itu, mobil yang dikemudikan menabrak pagar gerbang dan melukai seorang sekuriti. Diduga orang berbuat onar tersebut bagian dari kelompok John Kei.  Dalam penangkapan itu juga terlihat Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Wijonarko. Dia tampakberada di lokasi kejadian dan tengah melakukan komunikasi dengan anggota keluarga kelompok John Kei di lokasi. Penangkapan yang mengerahkan personel dengan senjata lengkap itu mengundang antuasias warga sekitar.  Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat menambahkan, dari penangkapan John Kei itu diamankan juga sejumlah senjata tajam sebagai barang bukti. "Cukup banyak barang buktinya antara lain tombak, parang, golok, hingga bambu runcing," ucap Kombes Tubagus Ade Hidayat.  Perlu diketahui, nama John Kei di kalangan publik memang sudah tidak asing. John Kei disebut-sebut sebagai mafia dan disandingkan dengan Hercules yang menguasai dunia hitam ibu kota. Bisnis jasa penagihan hutang menyeretnya ke beberapa kasus hukum.  Terakhir, John Kei mendekam di penjara atas kasus pembunuhan Tan Harry Tantono alias Ayung, 45. Atas keterlibatannya dalam pembunuhan Ayung, John Kei dijerat Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana dan divonis penjara selama 12 tahun pada akhir 2012.  Vonis tersebut lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum, yakni pidana 14 tahun. Pada 29 Juli 2013, Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan hukuman yang lebih berat kepada John Kei dari 12 tahun menjadi 16 tahun penjara. Sehingga pada 2014, John Kei dipindah dari Rumah Tahanan Negara Salemba Jakarta ke Lapas Permisan Nusakambangan.  Walaupun belum mendekam selama 12 tahun, John Kei dinyatakan bebas bersyarat pada 26 Desember 2019. Keputusan bebas bersyarat berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor Pas-1502.PK.01.04.06 Tahun 2019 tanggal 23 Desember 2019.  John Kei mendapat total remisi 36 bulan 30 hari dan bisa bebas pada 31 Maret 2025. Setelah memenuhi persyaratan, Jhon Kei diberikan bebas bersyarat pada 26 Desember 2019. "Kalau dia melakukan kesalahan lagi surat keputusan pembebasan bersyarat akan ditarik dan yang bersangkutan akan menjalani sisa pidananya di dalam Lapas kembali," kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjen PAS, Rika Aprianti kepada JawaPos.com, Senin (22/6).  Sebelum memberikan bebas bersyarat, kata Rika, pihaknya sudah memberikan imbauan kepada Jhon Kei agar tidak kembali melakukan kesalahan. Surat keputusan pembebasan tersebut akan ditarik dan harus kembali menjalani masa pidananya. "Sebelum dia menjalankan pembebasan bersyarat sudah dijelaskan konsekuensinya, termasuk aturan-aturan yang harus dia ikuti," beber Rika.  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=0epUNE8T3eI  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=sbx_cHVtsxg  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Qwd20S8VKa4

Usai Bikin Onar di Perumahan Elite, John Kei Cs Ditangkap Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pengembang-sesuaikan-strategi-bisnis-dengan-adanya-program-ltv_m_225913.jpg" alt="Pengembang siapkan strategi bisnis baru dengan adanya kebijakan LTV." width="100%">
<figcaption>Pengembang siapkan strategi bisnis baru dengan adanya kebijakan LTV.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Program relaksasasi loan to value (LTV) yang ditetapkan pemerintah dan Bank Indonesia (BI) diharapkan para pengembang dapat mendongkrak penjualan properti. Pasalnya, tahun politik yang berlangsung selama ini berdampak pada penjualan properti. Baik di sektor subsidi maupun nonsubsidi. Permata Graha Land (PGL), salah satu pengembang properti nonsubsidi pun mencoba mengadu peruntungan dengan program LTV. CEO PGL Frendcis Halim mengungkapkan, untuk menghadapi kelesuan properti di tahun politik, pihaknya berharap bisa mendapatkan peningkatan penjualan dari program relaksasi LTV. Program itu diyakini dapat memberikan dampak signifikan terhadap stategis bisnis. "Kebijakan tersebut dapat menstiumulus konsumen untuk membeli produk properti pada tahun pemilik. Kami mencoba menangkap peluang" ucap Frendcis kepada JawaPos.com, Sabtu (7/7). Sebagaimana diketahui sebelumnya BI mengkaji untuk melonggarkan uang muka hingga 0 persen bagi pembelian rumah pertama. Hal tersebut masuk dalam kebijakan pelonggaran loan to value (LTV). Sementara itu, selama ini PGL merupakan pengembang yang bermain di pasar properti komersial. Pengembang ini umumnya mengambil lokasi propertinya di kawasan elite, seperti Kelapa Gading, Jakarta. Baru-baru ini pengembang ini baru saja memasarkan Cluster Woodland di Perumahan Cluster Woodland di Permata Gading Residence. Untuk tahap 1 sudah terjual 70 persen. "Salah satu inovasi pada proyek Permata Gading Residence, sebuah hunian terjangkau di kawasan elite Kelapa Gading," imbuh Frendcis. "Salah satu inovasi pada proyek Permata Gading Residence, sebuah hunian terjangkau di kawasan elite Kelapa Gading," sebut Frendcis.

Pengembang Sesuaikan Strategi Bisnis Dengan Adanya Program LTV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/patroli-tiga-pilar-sasar-perumahan-elite_m_219827.jpeg" alt="Patroli Tiga Pilar di perumahan Margorejo Indah, Selasa (12/6) siang." width="100%">
<figcaption>Patroli Tiga Pilar di perumahan Margorejo Indah, Selasa (12/6) siang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polisi tidak ingin kecolongan saat warga Surabaya mudik ke kampung halaman. Mereka tetap memperketat pengamanan. Salah satunya di kompek perumahan elite. Seperti yang dilakukan Polsek Wonocolo. Bersama anggota TNI dan Satpol PP Kota Surabaya, polisi menggelar patroli tiga pilar. Sasarannya adalah perumahan Margorejo Indah. Selasa (12/6) sekitar pukul 13.30 WIB, sejumlah petugas terlihat keliling kompleks perumahan. Mereka mengenakan rompi anti-peluru dan menenteng senjata api untuk berjaga-jaga. Selanjutnya petugas berbincang dengan sekuriti setempat. "Sekuriti perumahan memang sudah kami beri instruksi dan motivasi. Intinya kami ingin semua yang mudik nggak kepikiran saat meninggalkan rumah," tegas Kapolsek Wonocolo Kompol Budi Nurtjahjo. Budi melanjutkan, instruksi yang diberikan kepada sekuriti sudah diberi sejak jauh-jauh hari. "MisPolisi tidak ingin kecolongan saat warga Surabaya mudik ke kampung halaman. Mereka tetap memperketat pengamanan. Salah satunya di kompek perumahan elite.alnya mereka melihat motor yang mencurigakan bisa difoto dulu, lalu dikirim ke kami. Setelah itu kami tindak lanjuti," lanjut Budi. Polisi lantas mengajak para sekuriti untuk ikut keliling. Mereka meninjuau rumah-rumah kosong yang sudah ditinggal pemudiknya. Minimal dicek, apakah gembok rumah sudah terpasang semua atau belum. Polisi berpesan agar masyarakat mengecek sekeliling rumah sebelum ditinggal mudik. "Misalnya kabel-kabel dilepas. Jangan lupa kompor dimatikan. Minimal mengantisipasi kebakaran saat rumah ditinggal," ujar polisi dengan satu melati di pundak tersebut.

Patroli Tiga Pilar Sasar Perumahan Elite

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/pengembang-nakal-terkesan-kebal-hukum-pemprov-diminta-lakukan-ini_m_150134.jpeg" alt="ilustrasi bisnis properti." width="100%">
<figcaption>ilustrasi bisnis properti.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Persoalan pengembang perumahan yang kerap dianggap &lsquo;nakal&rsquo; masih banyak terjadi di Jakarta. Karena itu Pemerintah Provinsi DKI diminta menindak tegas pengembang yang bandel dan terkesan kebal hukum. Salah satunya seperti yang ditudukan terhadap pengembang perumahan mewah PT Mandara Permai (MP). Dimana pembangunan jalan tembus dari jalan Kapuk Raya menuju jalan Pantai Indah Selatan (PIS) 2 terkatung-katung akibat ketidakmauan MP membuka akses jalan di ROW 47, Kelurahan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. "Sikap membandel MP menghambat pengerjaan jalan. Maka sudah sepantasnya Pemprov DKI bertindak tegas tanpa pandang bulu," kata pemerhati masalah perkotaan dari Metropolitan Strategis, Novy Ariansyah, kepada wartawan, Kamis (10/8). &nbsp; Sebagaimana dilansir dari rmol, dikatakan Novy, keberadaan jalan sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Penetapan lokasi pelaksanan pembangunan jalan telah diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1244 Tahun 2015, adapun kontraktor pelaksana pekerjaan tertuang dalam surat laporan No: 010/LKS/IV/016. Novy pun menyayangkan rapat koordinasi yang pernah dilaksanakan untuk menyikapi masalah ini tetap saja tidak membuahkan hasil. Rapat antara lain pernah dilakukan tanggal 24 Februari 2017, bertempat di Ruang Rapat Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, Lantai X Blok G, Gedung Balai Kota. "Tetap saja mandul dalam pelaksanaan di lapangan karena MP dengan berbagai alasan menolak membuka akses jalan, dengan alasan bahwa disisi selatan adalah berupa tanggul pembatas sebagai bagian dari sistim folder untuk pencegahan&nbsp; banjir di kawasan PIK seperti tertuang dalam surat PT MP No.002/MP/PIK/1/2017," paparnya. Menurut Novy, Pemprov DKI harus bersikap tegas dengan meninjau permasalahan MP dalam pembebasan lahan sebelumnya, yang kini di atas lahan tersebut berdiri realestate Pantai Indah Kapuk.&nbsp; Masalah yang muncul di tahun 2012, misalnya, MP disebut-sebut memperoleh lahan dengan menindas warga yang memiliki hak garap tanah seluas 86 hektare atas nama veteran pejuang kemerdekaan Kapten Niing bin Sanip, dimana korban tidak mendapat ganti rugi. Tak hanya itu, meski tidak mengantongi surat izin peruntukan penggunaan tanah (SIPPT) dan SP3L, MP tetap saja membangun perumahan elite tersebut. Persoalan sertifikat HGB di kawasan PIK (No 3515/Kapuk Muara) dinyatakan bermasalah pada saat dilakukan gelar perkara oleh Deputi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Aryanto Sutadi. Ketika itu turut hadir dalam gelar perkara seluruh jajaran BPN RI, Kanwil DKI dan kantor BPN Jakarta Utara. Terungkap juga bahwa HGB bermasalah kawasan PIK itu lantas dipecah menjadi empat sertifikat baru dimana kurang lebih 12 hektare diantaranya diagunkan kepada Bank Panin untuk menarik kredit Rp 825,2 miliar yang belakangan macet. Kredit macet ini terindikiasi ada unsur kesengajan untuk mendapatkan ketetapan pengadilan yang nota bene mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan begitu ketetapan PN Jakarta Utara terkait sita jaminan dan lelang merupakan akal-akalan untuk mencuci status lahan. Persoalan MP yang lain yang disorot Novy terkait retribusi. Aturan di Perda tarif retribusi untuk komersial sebesar 1 persen, bangunan nonkomersial 0,5 persen serta bangunan sosial 0,25 persen. Tapi nyatanya dalam perjanjian kerja sama retribusi yang diterapkan hanya 0,006 persen. "Berdasarkan perhitungan tersebut jumlah retribusi yang harus dibayarkan MP sebenarnya sebesar Rp 534,9 miliar. Sedangkan saat itu, pada 1987, kurs dolar AS hanya Rp 900. Adapun tahun 2012 kurs sudah mencapai 9.000 rupiah per dolar AS. Sehingga kalau berdasarkan kurs tahun 2012 maka kerugian negara mencapai Rp 5,349 triliun," imbuhnya.

Pengembang Nakal Terkesan Kebal Hukum, Pemprov Diminta Lakukan Ini

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#perumahan elite

Berita Terkini

Menteri PKP Maruarar Sirait Minta Pengembang Meikarta Kembalikan Dana Konsumen