<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/16/sngai-2242928465.png" alt="BERTAHAP: Kondisi Sungai Pelayaran beberapa waktu lalu. DPUBMSDA Sidoarjo bekerja sama dengan Perum Jasa Tirta untuk membersihkan sungai tersebut." width="100%">
<figcaption>BERTAHAP: Kondisi Sungai Pelayaran beberapa waktu lalu. DPUBMSDA Sidoarjo bekerja sama dengan Perum Jasa Tirta untuk membersihkan sungai tersebut.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Normalisasi 24 sungai di Sidoarjo terus berjalan. Saat ini pelaksanaannya hampir tuntas. Awal bulan depan, rencananya ada enam sungai lagi yang dinormalisasi. Kabid Ketersediaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo Suprayitno mengatakan, normalisasi sungai berwujud pengerukan sedimen, penataan plengsengan, hingga pengerukan sampah. &rsquo;&rsquo;Rata-rata sudah lebih dari separo yang dikerjakan dari semua sungai yang dinormalisasi tahun ini. Beberapa hampir selesai,&rsquo;&rsquo; katanya. Salah satunya, normalisasi Sungai Pelayaran di Kecamatan Taman sepanjang 2,7 kilometer yang sebelumnya dipenuhi sampah. &rsquo;&rsquo;Setengahnya sudah selesai. Akhir November harus sudah selesai semuanya,&rsquo;&rsquo; katanya. Pihaknya bekerja sama dengan Perum Jasa Tirta karena sungai tersebut juga dijadikan bahan baku air minum. &rsquo;&rsquo;Ada alat berat dari Jasa Tirta, alat yang jangkauan pengerukannya panjang,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Prayit menyebut pengerukan di sana lebih optimal jika menggunakan alat berat dengan jangkauan panjang. Sebab, bukan hanya permukaan sungainya yang dipenuhi sampah. Sedimen atau endapan di dasar sungai juga tebal. Karena itu, sungai menjadi dangkal. Prayit mengatakan, selain menuntaskan normalisasi di 24 sungai tersebut, awal bulan depan pihaknya kembali menormalisasi enam sungai. &rsquo;&rsquo;Baru dikerjakan pada akhir tahun karena menggunakan anggaran dari perubahan anggaran keuangan (PAK),&rsquo;&rsquo; jelasnya. Yang akan digarap, antara lain, saluran sekunder di Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, dan saluran sekunder di Desa Gelam, Candi. Prayit memastikan, sungai maupun saluran yang kotor juga tetap dibersihkan meskipun belum masuk perencanaan tahun ini. Tim satgas sungai melakukan pembersihan secara kondisional di sungai-sungai yang kotor. &rsquo;&rsquo;Misalnya, ada aduan sungai kotor, tetap kami bersihkan,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Sementara itu, terkait pendangkalan sungai di Ngingas dan Kureksari yang sebelumnya disidak Wakil Bupati Sidoarjo Subandi, Prayit menyebut normalisasi di sana baru bisa dilakukan tahun depan.&nbsp;(uzi/c7/any)

Normalisasi 24 sungai di Sidoarjo terus berjalan. Saat ini pelaksanaannya hampir tuntas. Awal bulan depan, rencananya ada enam sungai lagi.

Bulan Depan Normalisasi Enam Sungai di Sidoarjo Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pjt-1-kembali-kantongi-izin-operasi-bendungan-sutami_m_.jpg" alt="Penyerahan SIO Bendungan Sutami kepada Perum Jasa Tirta I." width="100%">
<figcaption>Penyerahan SIO Bendungan Sutami kepada Perum Jasa Tirta I.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perum Jasa Tirta (PJT) I kembali mengantongi Surat Izin Operasi (SIO) Bendungan Sutami, Sumberpucung, Kabupaten Malang, dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). SIO diserahkan perwakilan dari Komisi Keamanan Bendungan Achmad Rusfandi Usman kepada Direktur Utama PJT I Raymond Valiant Ruritan, Kamis (27/12). Kepala Humas PJT I Inni Dian Rohani mengaku sangat bersyukur atas pencapaian tersebut. Selain akan meningkatkan kepercayaan stakeholder, juga sebagai tanggung jawab perusahaan kepada seluruh masyarakat. Terutama para petani. "Kami berkewajiban untuk menyalurkan 90 persen air dari Bendungan Sutami ke petani," kata Dian di sela Media Gathering, di Wisma Trancito, Bendungan Sutami, Jumat (28/12). Menurut Dian, untuk kembali mendapatkan SIO tersebut memang tidak mudah. Aktivitas dan infrastruktur di bendungan seluruhnya dicek ulang oleh Komisi Bendungan Besar. Mereka melakukan pengukuran ulang, mengecek penguatan dan instrumentasinya. Selain itu, juga dilakukan pemantauan perilaku bendungan dan riwayat operasional bendungan. Serta rencana tindak lanjut dan apa yang dilakukan saat terjadi bencana. Pengecekan dilakukan lima tahun sekali. Petugas juga senantiasa melakukan pemeriksaan secara berkala. Sekaligus melakukan uji operasi dan peralatan yang terkait dengan pengamanan bendungan dalam setiap tahun. PJT I harus membuat buat laporan tentang pemantauan bendungan tahunan. Dokumen-dokumen tersebut akan diperiksa. "Apa yang kami tulis, harus kami kerjakan. Apa yang kami kerjakan, harus kami tulis. Yang paling sulit itu terutama keamanan bendungan. Karena itu bicara tentang fenomena alam dan umur bendungan. Bendungan juga ada lifetime-nya," ulas Dian. Sementara itu, Juru Pintu Air Bendungan Sutami Wiwit Priantono menambahkan bahwa selama ini sebagian besar atau sekitar 90 persen air di Bendungan Sutami disalurkan untuk irigasi pertanian. "Total lahan pertanian yang mendapatkan suplai air dari bendungan Sutami mencapai 34 ribu hektare," imbuhnya.

PJT 1 Kembali Kantongi Izin Operasi Bendungan Sutami

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kasus-ini-yang-membuat-dirut-jasa-tirta-ii-jadi-tersangka-di-kpk_m_.jpg" alt="Jubir KPK Febri Diansyah" width="100%">
<figcaption>Jubir KPK Febri Diansyah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dirut Perum Jasa Tirta II Djoko Saputro berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah tersebut menetapkan dewan direksi perusahaan BUMN itu sebagai tersangka kemarin (7/12). Djoko disangka merugikan keuangan negara Rp 3,6 miliar terkait relokasi anggaran di Perum Jasa Tirta pada 2017. Selain Djoko, KPK menetapkan Andririni Yaktiningsasi sebagai tersangka kasus yang sama. Andririni merupakan pelaksana kegiatan pengembangan sumber daya manusia dan strategi korporat di Perum Jasa Tirta II. "KPK menemukan dua alat bukti yang cukup (menunjukkan) adanya dugaan tipikor dalam kegiatan itu," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Febri mengungkapkan, kasus tersebut bermula ketika Djoko diangkat sebagai direktur utama pada 2016. Tak lama setelah pengangkatan itu, Djoko diduga memerintah bawahannya melakukan relokasi anggaran untuk kegiatan tersebut. Dari awalnya hanya Rp 2,8 miliar menjadi Rp 9,5 miliar. "Perubahan itu diduga dilakukan tanpa adanya usulan dari unit lain dan tidak sesuai aturan," jelasnya. Nah, dalam pelaksanaannya, Andririni diduga menggunakan bendera PT Bandung Management Economic Centre dan PT 2001 Pangripta. Diduga, nama-nama ahli yang tercantum dalam kontrak kerja dari dua perusahaan tersebut hanya formalitas untuk memenuhi persyaratan lelang. "Diduga, pelaksanaan lelang dilakukan menggunakan rekayasa dan formalitas dengan membuat penanggalan dokumen administrasi lelang secara backdated," papar Febri. Sejauh ini Perum Jasa Tirta II telah membayar 66 persen kepada Andririni untuk dua pengadaan tersebut. Keuntungan dari pembayaran itulah yang dianggap sebagai kerugian negara.&nbsp;

Kasus Ini yang Membuat Dirut Jasa Tirta II Jadi Tersangka di KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/utak-atik-anggaran-program-dirut-perum-jasa-tirta-ii-jadi-tersangka_m_.jpg" alt="Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. Febri mengatakan jika kasus yang menyeret Dirut Perum Jasa Tirta II, terkait dugaan penggelembungan anggaran" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. Febri mengatakan jika kasus yang menyeret Dirut Perum Jasa Tirta II, terkait dugaan penggelembungan anggaran</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Direktur Utama Perum Jasa Tirta II, Djoko Saputra sebagai tersangka. Selain Djoko, KPK juga menetapkan tersangka terhadap pihak swasta bernama Andririni Yaktiningsasi. Juru bicara KPK Febri Diasnyah&nbsp;mengatakan, penetapan tersangka ini berkaitan dengan dugaan korupsi dalam penggadaan jasa konsultasi di Perum Jasa Tirta II tahun 2017. KPK, kata Febri, menduga jika Djoko menyalahgunakan jabatannya menggelembungkan anggaran. "DS diduga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam pengadaan pekerjaan jasa konsultansi di Perum Jasa Tirta II Tahun 2017," ungkapnya dalam konfrensi pers di kantornya, Jumat (12/12). Febri menambahkan, Djoko diduga merelokasi tambahan anggaran pengadaan&nbsp;pada dua kegiatan. Awalnya anggaran dana hanya Rp 2,8 miliar, diubah menjadi Rp 9,55 miliar. "Revisi anggaran dilakukan dengan mengalokasikan tambahan anggaran pada pekerjaan Pengembangan SDM dan Strategi Korporat," jelasnya. Sementara untuk peranan Andririni, lanjut Febri, bertugas mengawal jalannya dua kegiatan tersebut. "Setelah dilakukan revisi anggaran, DS kemudian diduga memerintahkan pelaksanaan pengadaan kedua kegiatan tersebut dengan menunjuk AY sebagai pelaksana," ujarnya. Namun, sebut Febri hingga pada 31 Desember 2017 untuk kedua pekerjaan tersebut yang terrealisasi sekitar Rp 5,56 miliar. Adapun, AY diduga menggunakan bendera perusahaan PT. PT BMEC (PT. Bandung Management Economic Center) dan PT. 2001 Pangripta. "Diduga kerugian keuangan negara setidak-tidaknya adalah Rp 3,6 Milyar. Ini merupakan dugaan keuntungan yang diterima AY dari kedua pekerjaan tersebut," pungkasnya.

Utak-atik Anggaran Program, Dirut Perum Jasa Tirta II Jadi Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/sembilan-desa-punya-kalimati_m_161524.jpeg" alt="AKSES PENTING: Warga melewati jembatan Kalimati di Desa Pejarakan. Tampak deretan tuas pemutar pintu air yang sudah karatan. Dulu aliran Kali Porong berbelok melewati Desa Pejarakan dan beberapa desa lain di Kecamatan Jabon." width="100%">
<figcaption>AKSES PENTING: Warga melewati jembatan Kalimati di Desa Pejarakan. Tampak deretan tuas pemutar pintu air yang sudah karatan. Dulu aliran Kali Porong berbelok melewati Desa Pejarakan dan beberapa desa lain di Kecamatan Jabon.</figcaption>
</figure>Jalur aliran Kali Porong yang sekarang kita lihat adalah produk kepentingan pemerintah Hindia Belanda. Beberapa jalur yang dulu ada sengaja dimatikan. Inilah asal usul istilah Kalimati. JEMBATAN bercat hijau di Desa Pejarakan, Jabon, itu, ditumbuhi semak dan ilalang. Jejeran pot-pot tanaman yang gersang menghiasi median jembatan. Posisi jembatan yang menghubungkan Jabon dengan Jalan Raya Malang&ndash;Surabaya itu sejajar dengan Kali Porong. &rdquo;Ini dia jembatannya,&rdquo; kata Anton Novenanto, doktor antropologi lulusan Universitas Heidelberg, Jerman, pada 2016, yang mengikuti perjalanan kami Jumat (15/9). Sebelumnya, kami mengunjungi beberapa situs dan candi di sekitar aliran Kali Porong. Menurut Nino, jembatan Kalimati adalah bangunan bersejarah. Sebab, dahulu merupakan salah satu pintu air Kali Porong. &rdquo;Di bawah jembatan yang kita injak sekarang ini dulu mengalir kali,&rdquo; ujar Nino. Di sisi utara jembatan memang terdapat sembilan tuas. Fungsinya membuka pintu air yang lebar di bawah jembatan. Kondisinya penuh karat. Tangan kami gatal untuk mengutak-atik tuas tersebut. Hasilnya, tuas pintu air itu benar-benar rusak dan tidak bisa difungsikan. Kondisinya serupa dengan satu-satunya pintu air yang tersisa dari Bendungan Lengkong lama yang kami datangi di awal perjalanan. Pintu air yang kini mendiami sudut timur kantor Perum Jasa Tirta Subdivisi II, Mojokerto, itu diperkirakan dibuat pada 1857. Kami menduga pintu air yang mengarah ke Kalimati di Desa Pejarakan tersebut juga masih satu era. Dari atas jembatan selebar 10 meter itu, kami dapat melihat Kali Porong dengan jelas. Kondisi Kali Porong di Desa Pajarakan berbeda dengan aliran sungai sebelumnya. Di sini airnya keruh. Endapan lumpur terlihat di tepian. Padahal, pipa di seberang kami tidak sedang memuntahkan lumpur dari tanggul. Nino menjelaskan, jalur aliran Kali Porong yang kita ketahui sekarang tidak sama dengan masa lalu. Di sebelah barat, ada lima desa yang pernah dilewati aliran sungai karya Airlangga tersebut. Di antaranya, Desa Mergobener dan Desa Kendalsewu di Kecamatan Tarik. Tiga desa lainnya terletak di Kecamatan Prambon. Yakni, Desa Prambon, Gedangrowo, dan Wirobiting. Semula, aliran awal Kali Porong memanjang dan menjahit lima desa itu. Namun, kini tak lagi dijumpai aliran sungai di sana. Di sisi timur, aliran Kali Porong sebenarnya tidak langsung terbuang ke Selat Madura begitu saja. Melainkan berkelok-kelok ke arah selatan. Sebelum mengarah ke Beji, Pasuruan, aliran Kali Porong melewati empat desa di Kecamatan Jabon. Yakni, Kedungcangkring, Panggreh, Pejarakan, dan Trompoasri. Perubahan aliran Kali Porong tersebut merupakan buah dari kebijakan revolusi agraria pemerintah Hindia Belanda pada 1920-an. Rezim kolonial sengaja mengubah aliran Kali Porong untuk memastikan ratusan ribu hektare ladang tebu di Sidoarjo mendapatkan pasokan air yang cukup. Saat itu tebu menjadi tanaman primadona. Tak kurang dari 16 pabrik gula berdiri di Sidoarjo. Gula menjadi salah satu komoditas ekspor yang bernilai tinggi. Berubahnya aliran air membuat volume air di hilir lebih melimpah. Dampaknya, sektor tambak juga berkembang. Bahkan, hingga kini, wilayah timur Sidoarjo masih penuh dengan tambak warga. Saat sedang mengambil S-2 antropologi dari Universitas Leiden, Belanda, Nino mengaku sudah mengantongi beberapa referensi awal mengenai proyek besar Hindia Belanda. Salah satunya tentang perubahan aliran Kali Porong. Dia berharap bisa meneliti lebih dalam. &rdquo;Saya dalam tahap pengajuan proposal penelitian ke pemerintah Belanda,&rdquo; tuturnya. Jalur aliran Kali Porong yang sekarang kita lihat adalah produk kepentingan pemerintah Hindia Belanda. Beberapa jalur yang dulu ada sengaja dimatikan. Inilah asal usul istilah Kalimati.

Sembilan Desa Punya Kalimati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/berperahu-menyusuri-denyut-nadi-kali-porong-3_m_159913.jpeg" alt="LANGSUNG JAJAL: Wartawan Jawa Pos Jos Rizal (dua dari kiri) bersama tim dinas PUPR dan aktivis lingkungan Andreas Agus Tristanto Nugroho mengangkat perahu dinas PUPR yang dipinjamkan untuk ekspedisi." width="100%">
<figcaption>LANGSUNG JAJAL: Wartawan Jawa Pos Jos Rizal (dua dari kiri) bersama tim dinas PUPR dan aktivis lingkungan Andreas Agus Tristanto Nugroho mengangkat perahu dinas PUPR yang dipinjamkan untuk ekspedisi.</figcaption>
</figure>&nbsp; Selain Bendungan Lengkong Baru, Kota Delta bergantung pada Bendungan Pajaran. Inilah kunci pengaturan air ke Kanal Porong dan Kanal Mangetan. Laporan JOS RIZAL &ndash; ALLEX QOMARULLAH, Sidoarjo BURUNG walet berseliweran di angkasa saat perahu karet yang kami tumpangi menyusuri hilir Sungai Brantas Rabu siang (13/9). Tepatnya di sekitar Bendungan Lengkong Baru. Kami berusaha membiasakan diri mengemudikan perahu karet bermotor yang kami gunakan untuk menyusuri sungai tiga hari ke depan. Kami mesti berhati-hati. Menurut petugas, operator perahu harus piawai memilih aliran sungai. Bila salah memilih jalur, baling-baling perahu bisa nyangkut pada sampah. Anto, salah seorang staf dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR), membuktikannya. Sesaat sebelum kami menumpang perahu milik dinasnya itu, dia melakukan uji coba. Beberapa detik setelah perahu diturunkan dan melaju di sungai, muncul suara aneh. Siapa sangka, setelah baling-baling diangkat dan diperiksa, tampak sampah kresek merah yang membelitnya. Anto pun melepaskan sampah tersebut dan memastikan baling-baling kembali bekerja dengan baik. &rsquo;&rsquo;Wuuaduh...,&rsquo;&rsquo; katanya sambil geleng-geleng kepala. Anto mengajari kami bagaimana mengemudikan perahu itu. Caranya cukup mudah dan kami langsung paham. Untuk mempercepat laju perahu, kami cukup memutar tuas gas. Persis seperti mengoperasikan kemudi pada sepeda motor. Kita hanya perlu memainkan pergelangan tangan untuk menambah atau mengurangi kecepatan. Untuk berbelok, setir juga cukup diarahkan ke kanan atau ke kiri. Yang perlu diperhatikan adalah pembagian beban. Bila ingin melaju kencang, beban penumpang harus terbagi. Satu atau dua penumpang mesti duduk di bagian depan. Penumpang lainnya bertugas mengemudi di belakang. Jika tidak demikian, perahu akan terbalik. Digas setengah penuh saja, perahu dapat melaju kencang. Cukup kencang untuk mengacaukan rambut dan menaikkan moncong perahu. Merasa cukup, kami pun menepikan perahu karet itu dan menuju ke Bendungan Pajaran. Jaraknya sekitar 300 meter dari Bendungan Lengkong Baru. Kepala Dinas PUPR Sigit Setyawan sudah menunggu kami. Berbeda dengan Bendungan Lengkong Baru yang berada di bawah wewenang Perum Jasa Tirta, Bendungan Pajaran dikelola langsung oleh Pemprov Jatim. Meski begitu, Pemkab Sidoarjo juga memiliki andil untuk mengoperasikan pintu air tersebut. Misalnya, ketika hujan turun di sejumlah daerah di Sidoarjo. Petugas pintu air dan pemkab akan berkoordinasi untuk menutup pintu air. Jika tidak demikian, Sidoarjo bakal dikepung air. Pemkab dapat mengatur besaran debit air yang dikirimkan ke sejumlah daerah. Hal itu berkaitan dengan seberapa banyak pintu air yang harus dibuka. &rsquo;&rsquo;Yang ini Kanal Porong, yang sana Kanal Mangetan,&rsquo;&rsquo; jelas Sigit. Sigit tak datang sendiri siang itu. Dia didampingi juru Bendungan Pajaran DPU Sumber Daya Air Jatim Suriadi, Kabid Pembangunan dan Bina Manfaat PUPR Sidoarjo Bambang Catur Miarso, serta Kabid Operasional Pemeliharaan PUPR Sidoarjo Agus Hidayat. Kanal Porong memiliki panjang yang hampir sama dengan Kali Porong. Kanal tersebut memang dibangun berdampingan dengan Kali Porong. Panjangnya lebih dari 30 kilometer. Melewati Kecamatan Tarik, Prambon, Krembung, Porong, dan Jabon. Air dari Bendungan Pajaran yang mengalir ke Kanal Porong melewati empat pintu air. Masing-masing pintu memiliki lebar 3 meter dengan tinggi 1 meter. Sementara itu, air yang menuju ke Kanal Mangetan melewati enam pintu air. Masing-masing pintu memiliki lebar dan tinggi yang sama dengan pintu air Kanal Porong. Namun, tidak seperti Kanal Porong yang berdampingan dengan Kali Porong, Kanal Mangetan memiliki jalur yang bercabang. Air yang melalui Kanal Mangetan akan melewati Kecamatan Tarik, Balongbendo, Krian, Sukodono, Gedangan, Sedati, dan bermuara di pantai timur. Saluran tersebut juga bercabang ke sejumlah lahan pertanian. Saat kemarau, pintu air di Bendungan Pajaran bakal dibuka 1,5 sentimeter dan dapat mengalirkan debit air 8&ndash;9 meter kubik per detik. Seperti siang itu, saat kami menginjakkan kaki di atasnya. Segenap petugas yang hadir tak bisa memastikan kapan Bendungan Pajaran terbentuk. Sangat mungkin usianya sama dengan Bendungan Lengkong Baru. Sigit menyatakan, pada tahun 70-an, pemerintah memiliki program utama di bidang pengembangan pertanian. Saat itu, pemerintah gemar membuat waduk dan bendungan. Menurut alumnus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya itu, fungsi utama Bendungan Pajaran adalah menunjang lahan pertanian pada masanya. Hingga kini, fungsi tersebut terus berjalan. &rsquo;&rsquo;Juga berfungsi menyuplai air ke perusahaan-perusahaan dan bahan baku PDAM,&rsquo;&rsquo; lanjut Sigit.

Berperahu Menyusuri Denyut Nadi Kali Porong (3)

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/operator-perahu-tambang-diminta-perhatikan-arus_m_125861.jpeg" alt="PERLU DIATUR: Seorang warga duduk santai di kapal tambang di Kalimas, samping Jalan Ngagel." width="100%">
<figcaption>PERLU DIATUR: Seorang warga duduk santai di kapal tambang di Kalimas, samping Jalan Ngagel.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Insiden perahu tambang di Kalimas membuat Perum Jasa Tirta (PJT) melakukan evaluasi. Mereka bakal mengadakan sosialisasi kepada para operator perahu tambang untuk mengecek kekuatan arus sungai. Deputi Operasi Perum Jasa Tirta (PJT) I Muhammad Taufiqurahman menyatakan, kekuatan arus sungai yang mengalir hingga Tanjung Perak bergantung pada Pintu Air Mlirip di Mojokerto. &rsquo;&rsquo;Kan waktu kejadian arus ke Surabaya sedang deras,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Taufiq telah mengikuti rapat dengan Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa PJT harus berkomunikasi dengan para operator tambangan. &rsquo;&rsquo;Nanti kami beri telepon PJT,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Selain itu, ada larangan pengoperasian tambangan. Saat aliran air mencapai 100 meter kubik per detik, seluruh aktivitas tambangan wajib berhenti. Sebab, dengan kekuatan aliran seperti itu, perahu tambang yang hanya bergantung pada seutas tali bisa terseret. Saat ini terdapat lebih dari 70 perahu tambang di Kalimas. Untuk sementara, perahu-perahu tersebut masih diperbolehkan beroperasi meski ada sejumlah persyaratan. Persyaratan lain untuk operator perahu tambang ialah menyediakan rompi keselamatan. Sebab, masih banyak orang yang tidak bisa berenang. Kabid Sarpras Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Herlambang Sucahyo menerangkan, pemkot berencana membangun dua jembatan. Jembatan tersebut terletak di Jalan Ratna Ngagel dan Jambangan. &rsquo;&rsquo;Mulai perencanaan,&rsquo;&rsquo; katanya. Jalan Ratna bakal terhubung dengan Jalan Bengawan. Jembatan itu sangat diperlukan untuk memecah kepadatan lalu lintas di Jembatan Bung Tomo. Sejumlah warga di daerah Ngagel masih menggantungkan perahu tambang untuk sampai ke seberang. Adapun jembatan di Jalan Jambangan akan terhubung dengan Jalan Mastrip. Saat ini jalur penghubung ke dua sisi tepi sungai tersebut terhubung dengan jembatan yang cukup jauh. Yakni, Jembatan Rolak dan Jembatan Sepanjang. Pengguna jasa tambangan pun terbilang cukup banyak di daerah itu. Proyek tersebut merupakan bantuan CSR dari swasta. Herlambang mengungkapkan, saat ini proyek lintas sungai itu masih menunggu perizinan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR). Pembangunan jembatan tersebut menjadi kelengkapan jaringan jalan kota. &rsquo;&rsquo;Fungsinya jelas untuk memecah kepadatan lalu lintas,&rsquo;&rsquo; lanjut dia. (sal/c15/oni/sep/JPG)

Operator Perahu Tambang Diminta Perhatikan Arus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/72580_91877_Around_grafis.jpg" alt="Kualitas Mikrobiologi Kali Surabaya" width="100%">
<figcaption>Kualitas Mikrobiologi Kali Surabaya</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; PDAM Surya Sembada Surabaya mengeluhkan rencana kenaikan harga air Kali Surabaya. Alasannya, kenaikan tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas air sungai. Padahal, gara-gara rencana itu, PDAM terpaksa ikut menaikkan tarif air untuk pelanggannya. PDAM memang membeli bahan bakunya dari Perum Jasa Tirta (PJT). Air tersebut diambil di Kali Surabaya yang menjadi anak sungai Kali Brantas. Air itu lantas diolah di dua instalasi pengolah air minum (IPAM) di Karang Pilang dan Ngagel. Air sungai yang kotor dijernihkan, lantas didistribusikan ke 3 juta penduduk Surabaya. Sekretaris Perusahaan (Sekper) PDAM Surabaya Sayid Muhammad Iqbal menyatakan, naiknya tarif PDAM dipicu kenaikan harga air Kali Surabaya. Rencananya, harga yang semula Rp 133 menjadi Rp 148 per meter kubik. &rsquo;&rsquo;Surat permohonan kenaikan dari PJT sudah dikirim ke Kementerian PU. Kita dapat tembusannya,&rsquo;&rsquo; ujar Iqbal di kantornya Rabu (21/12). PDAM sebenarnya keberatan dengan rencana kenaikan itu. Alasannya, kualitas air sungai menurun setiap tahun. Salah satu indikatornya, keberadaan bakteri escherichia coli dan fecal coliform. Hasil uji laboratorium PDAM menunjukkan jumlah bakteri di feses manusia tersebut melebihi batas kewajaran (lihat grafis). Selama ini PDAM membayar biaya jasa pemeliharaan sumber daya air (BJPSDA) ke PJT. Karena substansinya jasa pemeliharaan, Iqbal menganggap kewenangan memelihara sungai berada di PJT. Seharusnya, PJT menggandeng kepolisian untuk menelusuri pelanggaran-pelanggaran di sungai. Selain itu, perlu dikucurkan dana corporate social responsibility (CSR) ke warga di bantaran sungai untuk membangun jamban sehat. Selama ini memang hampir tidak ada jamban di sungai Surabaya. Namun, aliran sungai Surabaya berasal dari daerah lain. &rdquo;Juga tentang budaya membuang sampah. Perlu edukasi,&rdquo; kata mantan humas PDAM Surabaya tersebut. Terdapat tiga hal yang dituntut PDAM. Yaitu, perbaikan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Setelah masalah kualitas air, kuantitas atau ketersediaan juga harus dijaga. Setelah keduanya terpenuhi, barulah kontinuitas atau keberlanjutan dijalankan. Terkait dengan harga air PDAM, Iqbal menyatakan masih dalam tahap kajian. Selanjutnya, hal tersebut bakal dikonsultasikan ke pelanggan. Setelah itu, baru dilakukan sosialisasi. Kenaikan itu juga masih menunggu ditetapkannya kenaikan harga air sungai oleh PJT. Harga air PDAM Surabaya mencapai Rp 350 per meter kubik untuk 10 meter kubik pertama. Jumlah tersebut tidak sesuai dengan harga pokok produksi air PDAM yang mencapai Rp 2.100 per meter kubik. Harga air itu tidak naik sejak 2006. Sementara itu, Sekper PJT Zainal Alim menuturkan bahwa kenaikan harga air sebenarnya dilakukan setiap dua tahun. Namun, selama tiga tahun terakhir, PJT tidak menaikkan tarif. &rdquo;Kenaikan ini masih menunggu persetujuan pemerintah pusat,&rdquo; ungkapnya. Dia menjelaskan, naiknya harga air didasari tingkat inflasi. Dia menyatakan, tingkat inflasi mencapai 6 persen setiap tahun. Karena sudah tiga tahun, angka itu mencapai 18 persen. &rdquo;Memang sudah waktunya (harga air dinaikkan, Red),&rdquo; tuturnya. Menurut dia, PJT selalu berupaya meningkatkan kualitas air sungai. Analisis kualitas air selalu dilaporkan setiap bulan. Jika air memiliki banyak limbah, pintu air Mlirip di Mojokerto dibuka. &rdquo;Supaya limbahnya kintir (hanyut, Red),&rdquo; ujarnya. Dia menjelaskan bahwa PDAM Surabaya menjadi salah satu pembeli yang tepat waktu untuk pembayaran. Beberapa daerah lain masih suka menunggak. (sal/c20/oni/sep/JPG)

PDAM Protes Jasa Tirta, Harga Air Kali Surabaya Naik tapi Kualitas Masih Buruk

perum jasa tirta

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#perum jasa tirta

Berita Terkini