<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Pembelajaran-Tatap-Muka-Di-Jakarta-Dery-Ridwansah-5-2.jpg" alt="Suasana belajar mengajar Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah SDN Pondok Labu 14 Pagi, Jakarta, Senin (30/8/2021). Sebanyak 610 sekolah di Jakarta memulai sekolah tatap muka setelah status PPKM Jakarta turun ke level 3. Daftar 610 sekolah yang menggelar se" width="100%">
<figcaption>Suasana belajar mengajar Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah SDN Pondok Labu 14 Pagi, Jakarta, Senin (30/8/2021). Sebanyak 610 sekolah di Jakarta memulai sekolah tatap muka setelah status PPKM Jakarta turun ke level 3. Daftar 610 sekolah yang menggelar se</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) berencana menerapkan kurikulum baru pada 2022. Adapun saat ini kurikulum yang disederhanakan baru diterapkan pada Sekolah Penggerak.  Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Dinn Wahyudin pun meminta publik agar tidak berprasangka buruk atas perubahan kurikulum ini. Sebab menurutnya, pergantian ini menyesuaikan perkembangan zaman, bukan semata-mata keinginan pemegang wewenang.  "Jadi bagaimanapun juga di berbagai negara ada kebijakan pemerintah, kita harus berbaik sangka kepada pemerintah, jadi misalnya ada perubahan kurikulum, ini memang kebijakan pemerintah," tutur dia dalam webinar 'Ganti Menteri Ganti Kurikulum', Senin (20/12).  Ia pun menyampaikan bahwa terdapat beberapa hal yang mempengaruhi kenapa kurikulum berubah. Mulai dari ingin merespon perkembangan masyarakat yang luar biasa sampai memberikan layanan pendidikan dasar di wilayah yang masih belum terjangkau.  "Teman-teman di Papua misalnya itu masih berkutat dengan hal dasar yaitu layanan pendidikan dasar. Ini jadi dasar pemikiran kenapa kurikulum itu berubah," ujarnya.  Jadi, dibandingkan menolak perubahan kurikulum, sebaiknya publik memberikan masukan agar kebijakan tersebut nantinya memberikan dampak yang positif bagi dunia pendidikan Tanah Air. Diharapkan juga agar perubahan tidak radikal atau berlebihan.  "Yang mungkin kita lakukan adalah memberikan masukan agar kebijakan-kebijakan pemerintah dalam perubahan kurikulum itu tidak radikal. Kalau dia sudah good teacher, punya metodologi yang bagus saya kira mereka sudah memebrikan yang terbaik," tutup dia.

Perubahan Kurikulum, Guru Besar UPI Minta Publik Berprasangka Baik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/mendikbud-antara.jpg" alt="Mendikbud Nadiem Makarin. (Dok Antara)" width="100%">
<figcaption>Mendikbud Nadiem Makarin. (Dok Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menegaskan bahwa tidak ada penyederhanaan kurikulum berskala nasional pada 2021 mendatang. Sehingga kabar bahwa kurikulum baru akan diterapkan mulai tahun depan adalah tidak benar.  Adapun, terkait penyederhanaan kurikulum ini juga hanya akan diterapkan oleh sekolah yang masuk dalam Program Sekolah Penggerak.  Itu pun hanya untuk uji coba kurikulum tersebut.  "Jadi di 2021 tidak akan ada perubahan kurikulum nasional, tidak ada penyederhanaan berskala nasional, hanya sekolah penggerak yang akan dibuat eksperimentasi," jelasnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR secara virtual, Rabu (23/9).  Kata dia, uji coba ini adalah bagian dari melihat seberapa bagus rancangan penyederhanaan kurikulum, yang mungkin saja akan diterapkan dalam kurikulum nasional. Untuk rancangannya, yang bertanggungjawab adalah Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) serta Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud.  "Ini akan menjadi fokus GTK, Balitbang juga akan mendukung untuk dari sisi prototyping untuk permutasi penyederhanaan kurikulum," ujar dia.  Pada 2021 nanti, pihaknya hanya akan melakukan pengujian lapangan. Sekolah penggerak akan menjadi inisiator penyederhanaan dan penyempurnaan kualitas kurikulum yang sudah disiapkan.  "Di 2021 kami akan berfokus pada membina ribuan sekolah penggerak untuk menjadi contoh awal perubahan pelatihan guru, identifikasi dan distribusi guru penggerak dan program kepala sekolah penggerak," katanya.  Maka dari itu, untuk melancarkan rencana ini pihaknya akan meminta dukungan dari seluruh pemerintah daerah dan dinas pendidikan setempat. Tantangan lainnya tentunya adalah pandemi Covid-19.  "Kami sudah siapkan alat-alat Teknologi Informasi Komputernya, paling tidak di tahun ini untuk antisipasi tahun depan jadi insyaallah akan siap dari sisi infrastruktur. Sekarang kami pastikan SDM-nya yang mengelola dan juga dari aspek kesehatan itu terjaga," tutup Nadiem.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=lbE9p3U-TYg

Penyederhanaan Kurikulum 2021 Hanya Dilakukan di Sekolah Penggerak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/unbk-serentak-tingkat-sma-dan-ma_c_1_5401.jpg" alt="Ilustrasi siswa SMA tengah belajar di labor komputer. (Jawa Pos Photo)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi siswa SMA tengah belajar di labor komputer. (Jawa Pos Photo)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdapat pihak luar yang terlibat dalam penyusunan draf kurikulum baru pendidikan nasional. Yakni salah satu anggota tim yang dikatakan merupakan lulusan baru S1 dari Sampoerna University pada 2019 lalu. Dugaan lulusan baru Sampoerna University yang terlibat tersebut diungkapkan oleh Guru Sejarah MA Tsaqafah Jakarta, Iman Zanatul Khaeri.  Terkait hal tersebut, Kepala Puskurbuk Kemendikbud, Maman Fathurrahman menuturkan, semua pihak yang terlibat dalam pengkajian kurikulum tentunya kompeten. Meskipun mereka baru lulus pendidikan dan minim pengalaman.  "Asalkan kompeten bisa direkrut diminta membantu Puskurbuk," terang Maman kepada wartawan, Selasa (22/9).  Tapi, benar atau tidaknya ada lulusan baru dalam tim tersebut akan dipastikan terlebih dahulu oleh pihaknya. Ia hanya berusaha meyakinkan, meskipun satu bagian dari perusahaan filantropi Sampoerna Foundation, tidak berarti mereka terlibat dalam inisiasi penyederhanaan kurikulum.  "Saya cek. Tapi saya yakin tidak ada kaitannya. Proses dan inisiasi pengembangan kurikulum berjalan sesuai prosedur yang seharusnya. Pusat Kurikulum dan Perbukuan sesuai tugas dan fungsinya melaksanakan pengembangan, fasilitasi, dan evaluasi kurikulum sesuai prosedur," pungkas Maman.  Dirinya juga mengaku kalau memang meminta beberapa pihak untuk terlibat dalam pengkajian ini. Bukan dari Sampoerna University saja, tapi juga perguruan tinggi negeri serta swasta pun dilibatkan dalam hal tersebut.  "Iya dari berbagai perguruan tinggi. Tidak hanya PTN, PTS juga. Ada banyak tim dari berbagai perguruan tinggi yang diminta oleh Puskurbuk untuk membantu mengkaji, mengembangkan dan evaluasi kurikulum," terangnya.  "Saya sebagai Kepala Pusat sering mengeluarkan Surat Keputusan dan Surat Tugas menugaskan berbagai akademisi dari Universitas Sebelas Maret (UNS), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dan berbagai perguruan tinggi," lanjut dia.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=-6Zumu9fqC4

Kemendikbud Tak Masalahkan Lulusan S1 Masuk Tim Penyusun Kurikulum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Uji-Coba-Sekolah-Tatap-Muka-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Putera Sampoerna Foundation (PSF) diduga sebagai inisiator terkait perubahan atau penyederhanaan kurikulum baru. Salah satu poin yang tertuang dalam draft penyederhanaan kurikulum dan asesmen nasional menyebut, mata pelajaran sejarah diusulkan untuk dihapuskan.  Namun terkait dugaan tersebut, Kepala Pusat Kurikulum Kemendikbud Maman Fathurrahman, menegaskan tidak ada keterlibatan pihak lain dalam penyederhanaan kurikulum. "Saya yakin tidak ada kaitannya (dengan PSF). Proses dan inisiasi pengembangan kurikulum berjalan sesuai prosedur yang seharusnya," jelas dia kepada JawaPos.com, Selasa (22/9).  Dia mengatakan bahwa itu merupakan tanggung jawab daripada Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puspurbuk) Kemendikbud untuk penyusunan kurikulum baru. Bukan pihak luar.  "Yang jelas draf kurikulum sudah dikaji oleh para pakar yang berkompeten di bidangnya," terang dia.  Sedangkan saat dihubungi secara terpisah, Head of Marketing &amp; Communications, Putera Sampoerna Foundation Ria Sutrisno, mengungkapkan, pihaknya sama sekali bukan inisiator perubahan kurikulum. Menurut Ria, perubahan tersebut merupakan ranah dari Kemendikbud, bukan masyarakat ataupun sektor privat.  “PSF menyadari pentingnya kurikulum nasional sebagai panduan pendidikan nasional. Namun PSF tidak berinisiatif melakukan perubahan atau penyederhanaan kurikulum nasional," terang dia kepada JawaPos.com, Selasa (22/9).  Seperti diketahui, sebelumnya Mantan Ketua Tim Pengembang K13 Said Hamid Hasan mengatakan, dirinya mendapat informasi bahwa perubahan kurikulum ini merupakan inisiasi oleh PSF.  “Pagi ini saya dapat informasi pemikirnya itu dari Sampoerna Foundation,” ungkap dia kepada wartawan, Senin (21/9).  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=HjXaLZHzKq8

Kemendikbud Tepis Sampoerna Foundation Inisiator Perubahan Kurikulum