<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/19/BANK-MANDIRI-19-2303858067.jpg" alt="Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi . (Dok. Humas Bank Mandiri)" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi . (Dok. Humas Bank Mandiri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebagai negara dengan kekayaan alam yang luar biasa, Indonesia memiliki posisi paling strategis dalam menjaga keseimbangan karbon global. Dengan hutan tropis terbesar ketiga di dunia dan ekosistem mangrove terluas yang mencakup lebih dari 3,36 juta hektare atau sekitar 20% dari total luas mangrove dunia, Indonesia menjadi pusat perhatian dalam upaya penurunan emisi global. Lebih dari itu, berkat lahan gambut yang luas dan keanekaragaman hayati yang besar turut menjadikan Indonesia rumah bagi Natural Based Solutions (NBS) terbesar kedua di dunia, dengan potensi menyerap 1,5 Giga Ton (Gt) CO₂ per tahun. Berkaca pada fakta tersebut, Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi menilai, Indonesia memiliki kemampuan untuk mengurangi emisi karbon dunia secara signifikan. Untuk itu, Bank Mandiri lanjut Darmawan hadir sebagai mitra strategis untuk mendukung peran besar Indonesia. &ldquo;Bank Mandiri berkomitmen untuk tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga menjadi mitra transformasi bagi nasabah kami, dengan membantu mereka beralih ke praktik bisnis yang lebih berkelanjutan,&rdquo; ujar Darmawan dalam keterangan resminya, Kamis (19/12). Darmawan menjelaskan, dalam mendorong bisnis yang berkelanjutan, Bank Mandiri fokus pada dua langkah strategis utama. Pertama, Bank Mandiri berperan sebagai ESG Advisor bagi nasabah dalam transisi menuju ekonomi rendah karbon dan kedua memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek berbasis iklim seperti konservasi alam dan pengembangan energi terbarukan. &ldquo;Impian besar kami adalah menjadikan nasabah sebagai Sustainability Champion, yang mampu memberikan dampak positif nyata terhadap lingkungan dan pada saat yang sama mendapatkan keunggulan yang kompetitif,&rdquo; imbuh Darmawan. Bukan hanya isapan jempol, hingga September 2024 Bank Mandiri bahkan telah merealisasikan portofolio pembiayaan berkelanjutan senilai Rp 285 triliun, meningkat 12,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Portofolio ini terdiri dari pembiayaan sosial sebesar Rp 143 triliun tumbuh 9,4% secara year on year (YoY) dan pembiayaan hijau sebesar Rp 142 triliun naik 16,4% YoY. Prestasi ini menjadikan Bank Mandiri sebagai pemimpin pasar dengan pangsa lebih dari 35%. Secara konkrit, Bank Mandiri telah menyematkan fitur Livin&rsquo; Planet di super app Livin&rsquo; by Mandiri yang dirancang untuk mempermudah nasabah dalam menghitung jejak karbon dari aktivitas sehari-hari, seperti penggunaan listrik, transportasi dan kegiatan lainnya. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk memahami dampak lingkungan yang dihasilkan dari aktivitas, serta menawarkan solusi nyata untuk menyeimbangkan emisi karbon pribadi. Meski begitu, bank berlogo pita emas ini juga menyadari masih terdapat hal yang perlu diatasi bersama untuk membangun ekosistem berkelanjutan di Indonesia. &ldquo;Pengetahuan tentang praktik bisnis berkelanjutan, akses teknologi yang belum merata, dan kesenjangan pembiayaan harus kita atasi bersama untuk memaksimalkan potensi solusi berbasis alam,&rdquo; jelas Darmawan. Untuk mengangkat isu ini, Bank Mandiri terus menunjukkan komitmen ini di forum internasional, salah satunya melalui partisipasi di sesi CEO Climate Talks dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP29) di Baku, Azerbaijan. Dalam forum tersebut, Darmawan menegaskan pentingnya kolaborasi global untuk mendukung peran strategis Indonesia dalam menyeimbangkan karbon dunia. Dalam forum itu, Bank Mandiri mengajak seluruh pemangku kepentingan, mitra global, dan komunitas untuk bersama-sama mempercepat penurunan emisi, menciptakan ekosistem bisnis yang berkelanjutan, dan mendukung Indonesia mencapai Net Zero Emission (NZE) lebih cepat dari target 2060. &ldquo;Indonesia memiliki keunikan yang tidak dimiliki negara lain. Alam kita adalah solusi bagi dunia, dan kami di Bank Mandiri berkomitmen menjadi bagian dari perjalanan ini,&rdquo; pungkas Darmawan.

Bank Mandiri mengajak seluruh pemangku kepentingan mendukung Indonesia mencapai Net Zero Emission (NZE) lebih cepat dari target 2060.

Dirut Bank Mandiri: Indonesia Berperan Vital dalam Perubahan Iklim Global

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/11/WhatsApp-Image-2024-12-10-at-205954-1840370823.jpeg" alt="Peluncuran tahap keempat Result-Based Contribution (RBC-4) yang merupakan hasil kerja sama strategis antara Republik Indonesia dan Kerajaan Norwegia. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Peluncuran tahap keempat Result-Based Contribution (RBC-4) yang merupakan hasil kerja sama strategis antara Republik Indonesia dan Kerajaan Norwegia. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (Ditjen PPI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) menggelar acara Sosialisasi Hasil United Nations Climate Change Conference 2024 (COP29/CMP19/CMA6, SBSTA61 &amp; SBI61). Acara tersebut dirangkai dengan Peluncuran Result-Based Contribution-4 (RBC-4) di Jakarta pada Selasa (10/12/2024). Sementara, dalam sosialisasi hasil COP29 UNFCCC, Baku, Azerbaijan, 11&ndash;24 November 2024, Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan beberapa capaian utama, yaitu disepakatinya Baku Climate Unity Pact yang mencakup New Collective Quantified Goal (NCQG) atau komitmen negara maju untuk pendanaan aksi iklim negara berkembang - termasuk Indonesia - mencapai USD 300 miliar per tahun pada 2035. Meski jumlah tersebut masih kurang dari kebutuhan pendanaan iklim sebesar USD 1,3 triliun per tahun pada 2035, terdapat peningkatan dari komitmen sebelumnya sebesar USD 100 miliar per tahun. Hasil berikutnya yaitu tercapainya kesepakatan Article 6 of the Paris Agreement mengenai Cooperative Mechanism (Mekanisme Kerja Sama) untuk mendukung pemenuhan NDC. Sebagai tindak lanjut, Indonesia akan mengoptimalkan peluang perdagangan karbon, dengan tetap mengantisipasi potensi terjadinya junk credit melalui penguatan mekanisme kendali nasional dan mengikuti proses di UNFCCC. Selanjutnya, disepakatinya Agenda Loss and Damage (LnD) Fund yang mana beberapa negara maju mencanangkan pendanaan (pledge) sebesar USD 731 juta untuk membantu negara-negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Adapun agenda lain adalah Indonesia bersama Friends of Ocean menginisiasi pernyataan bersama (joint statement) yang mendorong pengarusutamaan hubungan laut (Ocean Climate Nexus) dan iklim, serta integrasi aksi berbasis laut pada NDC (Nationally Determined Contributions). Dalam arahannya, Utusan Khusus Presiden RI Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo, menyatakan bahwa sikap Pemerintah Indonesia adalah &ldquo;no complaints and no demands". Artinya, Indonesia tidak mengeluh maupun menuntut apa pun kepada komunitas internasional. Sebaliknya, Indonesia menawarkan ide-ide dan program untuk mengatasi perubahan iklim. Ke depan, Indonesia berencana membangun pembangkit listrik dengan kapasitas 103 GW. Dari jumlah itu, 75 persen menggunakan energi baru terbarukan, antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Bayu, Pembangkit Listrik Tenaga Air, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (geotermal), dan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa. Selain itu, Indonesia juga berencana membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Alam sehingga tidak ada satu pun yang berasal dari batu bara. Sebagai tambahan, Indonesia ikut menawarkan program Carbon Capture and Storage (CCS) yang saat ini potensinya mencapai 500--700 Gigaton CO2. &ldquo;Program lain yang ditawarkan oleh Indonesia adalah kredit karbon sebesar 577 juta ton CO2e, selain itu Indonesia menawarkan kembali 600 juta ton kredit karbon yang saat ini masih dalam tahap verifikasi&rdquo;, jelas Hashim. Hashim ikut meluruskan soal sikap Indonesia terhadap pemberitaan yang berkembang mengenai phase-out Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara saat di COP29 di Baku, Azerbaijan. Ia menegaskan, jika Pemerintah Indonesia tidak akan melakukan phase-out Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara, melainkan hanya akan melakukan phase-down, atau menurunkan jumlah pembangkit listrik tenaga batu bara. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/11/WhatsApp-Image-2024-12-10-at-205954-2-1277996088.jpeg" alt="Peluncuran tahap keempat Result-Based Contribution (RBC-4) yang merupakan hasil kerja sama strategis antara Republik Indonesia dan Kerajaan Norwegia. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Peluncuran tahap keempat Result-Based Contribution (RBC-4) yang merupakan hasil kerja sama strategis antara Republik Indonesia dan Kerajaan Norwegia. (Istimewa)</figcaption>
</figure> Terakhir, Hashim menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui untuk melakukan reforestasi secara masif dan menggiatkan perhutanan sosial. Terkait reforestasi tersebut, Menteri Kehutanan Raja Juli menyampaikan bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, program rehabilitasi lahan kritis seluas 12,7 juta hektare (ha) sedang disiapkan dengan peta jalan (roadmap) dan perencanaan strategis terkait reforestasi lahan kritis. &ldquo;Kebijakan dan program ini akan sangat signifikan dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca,serta peningkatan kapasitas penyerapan karbon di Indonesia,&rdquo; tambah Menteri Raja Juli. Pada kesempatan yang sama, Menteri LH Hanif Faisol menyampaikan bahwa selain Tim Negosiasi, terdapat Tim Paviliun Indonesia sebagai soft diplomasi. Paviliun Indonesia di COP29 telah menampilkan berbagai showcase keberhasilan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dari berbagai elemen masyarakat selain Pemerintah, yakni akademisi/pergurun tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan para rekan dunia usaha. Paviliun Indonesia telah menyelenggarakan total 44 (empat puluh empat) talkshow selama 2 minggu pelaksanaan, dengan total pembicara 215 (dua ratus lima belas) pembicara. Selain itu, pada COP29, delegasi RI menghasilkan beberapa kerja sama bilateral. Hal ini sesuai yang disampaikan Menteri LH Hanif Faisol bahwa delegasi RI harus aktif menjalin kerja sama bilateral antara negara ataupun lembaga untuk lebih banyak hasil yang didapatkan Indonesia dari keikutsertaan di COP29. &rdquo;Forum negosiasi multilateral tidaklah dengan mudah dan cepat dapat menghasilkan kesepakatan yang sesuai keinginan kita. Untuk itu, Delegasi Indonesia telah menyiapkan Plan B terutama untuk mendapatkan tangible result dari apa yang kita targetkan sebagai low hanging fruits," terang Menteri Hanif. Untuk itu, selama COP29 Indonesia menjalin kerja sama bilateral dengan sejumlah mitra strategis, antara lain: (1) Peluncuran Mutual Recognition Arrangement (MRA) untuk perdagangan karbon melalui proyek investasi Jepang dengan skema Joint Crediting Mechanism (JCM) yang tercatat dalam Sistem Registri Nasional (SRN) Indonesia, senilai lebih dari USD 10 miliar untuk lebih dari 50 proyek baru. Ke depan akan diupayakan adanya skema MRA yang sama bagi negara-negara lain yang berminat melakukan kerja sama bilateral dalam perdagangan karbon. (2) kerja sama dengan World Resources Institute untuk membahas kerja sama terkait forest monitoring system. (3) Kerja sama dengan Gold Standard dan LEAF COALITION untuk untuk membahas kerja sama pengakuan standar dan metodologi pasar karbon sukarela. Kerja sama-kerja sama tersebut diharapkan menjadi landasan kuat bagi aksi iklim Indonesia yang lebih berdampak. Di sela acara Sosialisasi Hasil COP29, dilakukan peluncuran tahap keempat Result-Based Contribution (RBC-4) yang merupakan hasil kerja sama strategis antara Republik Indonesia dan Kerajaan Norwegia sebagai wujud dukungan internasional terhadap pengurangan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) di Indonesia. Peluncuran tersebut dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Rut Kruger Giverin. Dalam RBC-4, Indonesia memperoleh pembayaran sebesar USD 60 juta atas capaian pengurangan emisi gas rumah kaca pada tahun 2019&ndash;2020. Sebelumnya, Pemerintah Indonesia telah menerima tiga kali pembayaran. Pembayaran pertama sebesar USD 56 juta diberikan untuk pengurangan emisi tahun 2016&ndash;2017 sebesar 11,2 juta ton CO₂e. Sementara itu, pembayaran kedua dan ketiga sebesar USD 100 juta diberikan secara bersamaan untuk pengurangan emisi tahun 2017&ndash;2019 sebesar 20 juta ton CO₂e. &ldquo;Peluncuran Kontribusi Pengurangan Emisi tahap 4 sebagai kelanjutan dari kemitraan yang baik antara Indonesia dan Norwegia dalam kerangka kerja sama FOLU Net Sink 2030,&rdquo; jelas Menteri Hanif. &ldquo;Hal ini menandai komitmen yang kuat untuk kerja sama yang baik, kolaborasi, dan tindakan kolektif dalam menghadapi tantangan lingkungan global yang akan datang,&rdquo; lanjutnya. Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli menyampaikan, saat ini fokus Kementerian Kehutanan adalah menampilkan hasil yang nyata dari inisiatif iklim Indonesia, khususnya dalam mempertahankan target FOLU Net Sink 2030 Indonesia agar tetap pada jalurnya. &rdquo;Hal ini memastikan kami memegang kendali dan memberikan pengaruh yang menentukan dalam mencapai Net Zero Emissions pada tahun 2060, atau bahkan lebih cepat,&rdquo; ujar Menteri Raja Juli di sela-sela peluncuran RBC4. Acara Sosialisasi dan Peluncuran RBC4 ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan dari kementerian/lembaga, pemerhati dan pegiat lingkungan, serta mitra-mitra Paviliun Indonesia yang turut mendukung suksesnya kegiatan tersebut.

Acara tersebut dirangkai dengan Peluncuran Result-Based Contribution-4 (RBC-4) di Jakarta pada Selasa (10/12/2024).

Indonesia Luncurkan RBC-4 dan Sosialisasikan Hasil COP29, Langkah Nyata untuk Mengatasi Perubahan Iklim Global

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/02/pexels-markus-spiske-3039036-1057748169.jpg" alt="Ilustrasi perubahan iklim." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi perubahan iklim.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Semua negara di dunia saat ini, termasuk di Indonesia, menghadapi persoalan yang sama. Yaitu ancaman atau dampak dari perubahan iklim. Pemerintah bersama lembaga swasta berkolaborasi menekan emisi karbon dengan beragam inovasi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diantara lembaga yang turut berupaya menekan emisi karbon adalah OCS Group Indonesia. Chief Executive Officer OCS Group Indonesia Jeffry Johary menargetkan pada 2033 nanti, emisi karbon yang mereka keluarkan adalah netral. "Kami ingin memastikan bahwa di 2033, jumlah karbon yang kami keluarkan ke atmosfer Bumi adalah netral. Kami berkomitmen untuk menjalankan operasional dengan emisi rendah dan hemat," jelas Jeffry dalam keterangannya (31/5).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan target itu, mereka berupaya mengurangi jejak lingkungan dan ikut berkontribusi menciptakan alam yang berkelanjutan. Jeffry Johary menyampaikan terdapat empat prioritas target Environmental, Social, and Governance. Yaitu mengurangi jejak karbon, budaya kesehatan dan keselamatan, pengembangan masyarakat usia muda dan produktif, serta tata kelola perusahaan yang baik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/features/01689074/upaya-surabaya-realisasikan-angkutan-aglomerasi-berbasis-rel-butuh-peran-daerah-penyangga">Upaya Surabaya Realisasikan Angkutan Aglomerasi Berbasis Rel, Butuh Peran Daerah Penyangga</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia berharap upaya mereka bisa membuka jalan bagi perusahaan besar lainnya di Indonesia. Sekaligus dapat menginspirasi mereka untuk mempertimbangkan jejek karbon yang dihasilkannya. Dia juga menyadari bahwa mewujudkan netralitas karbon adalah tujuan yang ambisius.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Upaya mengurangi emisi karbon juga menjadi perhatian Yayasan KEHATI. Direktur Program Yayasan KEHATI Rony Megawanto mengatakan pemanasan global dan perubahan iklim semakin ganas. Pemicunya adalah punahnya keanekaragaman hayati.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Khususnya kerusakan ekosistem hutan," katanya dalam diskusi Bambu, Dulu Kini dan Masa Depan di Jakarta (31/5). Menurut Rony keberadaan dan peran hutan sangat penting. Yaitu menyerap emisi karbon atau CO2 yang dihasilkan industri berbasis fosil.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/01689076/dprd-surabaya-kolaborasi-bersama-pemkot-usulkan-hal-ini-tangani-kemiskinan">DPRD Surabaya Kolaborasi Bersama Pemkot, Usulkan Hal Ini Tangani Kemiskinan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diantara upaya mereka menjaga hutan adalah dengan konservasi bambu. "Semua tentu sangat familiar dengan bambu," tuturnya. Dia menjelaskan bambu sangat efektif menyerap CO2. Dalam pengukuran yang dia lakukan, lahan konservasi bambu mereka di Bali mampu menyerap emisi karbon 126 ribu ton ekuivalen per tahunnya. "Jumlah tersebut setara dengan 60 ribu ton batu bara," jelasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu bambu jiga menyerap 90 persen air hujan. Dalam satu rumpun bambu bisa menampung 500 liter air. Kemampuan itu sangat penting untuk kehidupan.&nbsp;</div>

Semua negara di dunia saat ini, termasuk di Indonesia, menghadapi persoalan yang sama. Yaitu ancaman atau dampak dari perubahan iklim.

Tekan Dampak Perubahan Iklim Lewat Penurunan Emisi Karbon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IAI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peran Indonesia makin penting dan strategis di dunia internasional menyusul terpilih sebagai Presidensi G20 pada 2022 terkait dengan perubahan iklim global. Hal ini mendorong adanya sebuah standar sustainability reporting yang berlaku secara global.  Demikian poin diskusi yang mengemuka dalam webinar global bertema “Global Baseline for Business and Investors: B20 – IAI – IFAC – ISSB Outreach”. Webinar global ini merupakan side event B20 – IAI yang kedua berturut-turut yang dimaksudkan untuk meningkatkan awareness publik akan pentingnya sebuah standar sustainability reporting yang berlaku secara global.  Acara dihadiri hampir 1.000 peserta dari 25 negara, dan menampilkan pembicara dari IAI, IFAC, B20, Kementerian BUMN, ISSB dan praktisi. Acara ini melanjutkan kesuksesan side event pertama yang dihadiri narasumber dan peserta mancanegara serta mampu menghasilkan input yang komprehensif bagi penyusunan rekomendasi B20 Indonesia bagi negara-negara G20.  Ketua Kamar Dagang dan Industri, Arsjad Rasjid dalam keynote speech-nya menekankan pentingnya adopsi environmental, social, and good governance (ESG) di kalangan dunia usaha. Menurutnya, investasi dalam aspek ESG bukan lagi pilihan atau bersifat sukarela. Perilaku konsumen, pasar, dan investor yang berubah mengharuskan ESG diterapkan pelaku usaha secara mandatory demi keberlanjutan usaha.  Penerapan ESG ini adalah upaya dekarbonisasi dan peningkatan investasi di sektor usaha yang lebih ramah lingkungan. Penerapan ESG juga membawa nilai tambah kepada perusahaan, meliputi transparansi dan integritas dalam pengelolaan yang akan menjamin strategi bisnis diterapkan secara efektif dan efisien.  Pada kesempatan itu, Arsjad menekankan pentingnya kerjasama KADIN dan IAI dalam rangka sosialisasi sustainabity reporting ke perusahaan-perusahaan anggotanya. Rencana kerjasama ini memungkinan perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat menerapkan sustainability reporting secara optimal.  Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia (DPN IAI) Prof. Mardiasmo, mendorong adopsi atas IFRS Sustainability Disclosure Standard sebagai standar dasar global untuk memperkuat tata kelola keberlanjutan. Ia juga mendorong komunitas bisnis dan pemangku kepentingan lainnya untuk memberikan masukan pada draft eksposur IFRS Sustainability Disclosure Standard tersebut. Melalui penerapan standar keberlanjutan yang diterima secara global, dapat dimungkinkan terciptanya kesebandingan dalam bisnis dan memperkuat trust di kalangan investor global.  Chair B20, Shinta W. Kamdani mengatakan, untuk membantu mencapai kejelasan dan mendorong keselarasan, B20 yang mewakili lebih dari 15 industri dan lebih dari 2.000 bisnis global dan sektor swasta telah menekanan urgensi untuk mempromosikan pelaporan berkelanjutan berstandar global. Dalam B20 sebelumnya di Italia, isu pembinaan tata kelola yang berkelanjutan telah ditekankan melalui upaya keseragaman standar pelaporan keberlanjutan di seluruh yurisdiksi.  Tahun ini, B20 Indonesia memiliki peluang strategis untuk memimpin tata Kelola keberlanjutan global yang berfokus pada penyampaian rekomendasi kebijakan bekelanjutan yang dapat ditindaklanjuti. Rekomendasi ini dapat menangani masalah tata kelola berkelanjutan yang kritis di seluruh dunia.  Mardiasmo menambahkan, profesi akuntan harus memainkan perannya untuk berkontribusi pada upaya global untuk mengurangi emisi karbon. Akuntan dinilai memiliki skill set yang tepat untuk melakukan mitigasi perubahan iklim melalui pelaporan keberlanjutan (sustainability reporting).  &nbsp;

Dukungan Akuntan Indonesia Dalam Upaya Mitigasi Perubahan Iklim Global

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/MARDIASMO.jpg" alt="Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia (DPN IAI), Prof. Mardiasmo" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia (DPN IAI), Prof. Mardiasmo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemimpin negara-negara G20 dan komunitas bisnis global didesak lebih aktif mengangkat isu-isu tata kelola berkelanjutan (sustainable governance) dalam bisnis guna mendukung inisiatif Environmental, Social and Governance (ESG). Perubahan iklim yang terjadi secara masif telah menjadi tantangan yang mempengaruhi kehidupan global. Isu ini menjadi salah satu masalah mendasar yang dibahas dalam rangkaian Presidensi G20 Indonesia pada tahun 2022.  Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia (DPN IAI) Prof. Mardiasmo saat membuka webinar internasional “Optimizing Sustainability Governance through a Single Set of High-Quality Global Sustainability Reporting Standards”yang diselenggarakan IAI bekerja sama dengan B20 Indonesia dan International Federation of Accountants (IFAC) dengan peserta mencapai 2.150 berasal dari 31 negara.  Menurutnya, profesi akuntan harus memainkan perannya untuk berkontribusi pada upaya global untuk mengurangi emisi karbon. Akuntan dinilai memiliki skill set yang tepat untuk melakukan mitigasi perubahan iklim melalui pelaporan keberlanjutan (sustainability reporting).  Webinar ini merupakan bagian dari rangkaian tiga side event B20 yang akan diselenggarakan oleh IAI dan IFAC pada tahun 2022. B20 sendiri merupakan outreach group dan bagian dari G20 untuk komunitas bisnis.  “Saya percaya, untuk mencapai target net zero emission dalam mengatasi perubahan iklim dan menjaga keberlanjutan, keberadaan tata kelola berkelanjutan (sustainable governance) yang kuat dan kokoh sangat penting,” jelas Mardiasmo yang juga Wamenkeu periode 2014-2019 itu.  Pada kesempatan yang sama, Chair B20 Indonesia Shinta W. Kamdani memandang pentingnya pelaporan keberlanjutan untuk kalangan bisnis. Pelaporan ini, ujarnya, menunjukkan dukungan komunitas bisnis terhadap upaya global dalam perubahan iklim.  Menurut CEO Sintesa Group itu, upaya membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat Celcius, mencapai ekonomi dengan net zero emission, mengakhiri ketergantungan bahan bakar fosil, dan mengurangi dampak iklim kepada masyarakat, memerlukan sistem pemeriksaan serta pelaporan yang sistematis dan berkualitas tinggi.  Selain itu, pelaporan keberlanjutan ini juga membantu bisnis untuk mengevaluasi kemampuan adaptasinya terhadap transformasi ekonomi. Dunia sedang mengantisipasi perubahan dalam penawaran dan permintaan bisnis, alokasi dan pengeluaran modal, biaya produksi, model bisnis dan tata kelola karena adanya transformasi hijau besar-besaran.  Prof. Mardiasmo menambahkan, dinamika global akhir-akhir ini telah menghadirkan ancaman yang semakin signifikan terhadap bisnis dan lingkungan sosial. “Dunia membutuhkan kita, akuntan profesional untuk memitigasi semua ini. Akuntan harus memimpin pelaporan iklim dan pengungkapan ESG lainnya, karena akuntan berada di pusat informasi; akuntan memiliki keterampilan dan kompetensi yang relevan; akuntan terhubung secara global; dan akuntan tunduk pada kode etik yang diterima secara global,” pungkasnya.

Akuntan Didorong Ambil Peran Dalam Memitigasi Perubahan Iklim Global