<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/29/Zio2ByKuetO9YI7gPQfYg29JYSuVeB5euppynVb5-1625893584.jpg" alt="Komisi A DPRD Surabaya berkonsultasi ke KPU RI soal penataan ulang daerah pemilihan (Dapil). (Septian Nur Hadi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Komisi A DPRD Surabaya berkonsultasi ke KPU RI soal penataan ulang daerah pemilihan (Dapil). (Septian Nur Hadi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Komisi A DPRD Surabaya mengambil langkah politik dengan berkonsultasi ke KPU RI. Jumlah warga Surabaya yang terus bertambah hingga tiga juta jiwa, membuat penataan daerah pilihan (dapil) perlu dilakukan.&nbsp; Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko menjelaskan, melihat data konsolidasi bersih (DKB) dinas kependudukan dan catatan sipil (Disdukcapil) Surabaya pada semester I tahun ini (2025), &nbsp;jumlah penduduk kota pahlawan mencapai 3.008.760 jiwa.&nbsp; Yakni &nbsp;1.489.658 laki-laki &nbsp;dan 1.519.102 perempuan. Angka tersebut &nbsp;relatif stabil dibanding pada 2024. Yaitu 3.017.382 jiwa pada Semester I&nbsp; dan 3.018.022 jiwa di semester II. Dengan jumlah penduduk menembus 3 juta, menurut Yona, Surabaya seharusnya memiliki hingga 55 kursi DPRD, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. "Namun ketidakmerataan distribusi penduduk di dapil menimbulkan persoalan representasi," kata Yona.&nbsp; Melihat kondisi yang terjadi penataan dapil perlu dilakukan. Tujuannya, sebagai pemerataan suara. Agar tidak salah langkah, lanjut Yona, pihaknya berkonsultasi dengan KPU RI untuk &nbsp;mencari kepastian hukum soal penataan ulang dapil pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024. "Kami ingin mendapat arahan yang jelas agar masyarakat tidak bingung dengan wacana yang berkembang," ujar Yona. Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri menambahkan, ada salah satu dapil di Surabaya kini menampung hampir satu juta penduduk. Jika dibagi rata, ke depan Surabaya dapat memiliki lebih dari lima dapil. Pemekaran tersebut menurut dia, penting dilakukan agar keterwakilan warga lebih proporsional.&nbsp;Fenomena yang terjadi saat ini membuka peluang penataan ulang kursi atau pemekaran dapil di Surabaya. "Kami berharap representasi politik di sini (Surabaya) benar-benar adil dan setara," tandas Syaifuddin Zuhri.&nbsp; Setelah berkonsultasi dengan KPU RI, pihaknya akan menggelar rapat bersama KPU Surabaya, Bawaslu, dan Pemkot Surabaya.&nbsp;

DPRD Surabaya konsultasi ke KPU RI untuk penataan daerah pilihan akibat pertumbuhan penduduk yang mencapai 3 juta jiwa

Dapil Surabaya Berpotensi Dirombak, DPRD Konsultasi ke KPU RI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/12/QghN15AKZMOJl2hs1SQrMVf3YUqSEAXFauBiuMkJ-1-29311267.jpg" alt="Stafsus Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Cyril Raoul Hakim (kiri) saat jadi narasumber di forum" width="100%">
<figcaption>Stafsus Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Cyril Raoul Hakim (kiri) saat jadi narasumber di forum</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Cyril Raoul Hakim atau Chico Hakim, menegaskan bahwa pembangunan hunian vertikal merupakan kebutuhan mendesak di Ibu Kota. Hal ini ia sampaikan dalam forum Balkoters Talk bertajuk Transformasi Vertikal di Tengah Tantangan Global di Balai Kota Jakarta, Kamis (11/9). "Beliau (Gubernur Jakarta Pramono Anung) menitipkan pesan penting, bahwa transformasi hunian di Jakarta, khususnya hunian vertikal, adalah keniscayaan. Dengan pertumbuhan penduduk dan keterbatasan lahan, ini bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan," ujar Chico. Menurut dia, pembangunan rusun, apartemen rakyat, dan hunian terjangkau lainnya harus terus didorong agar warga tetap memiliki akses tempat tinggal yang layak. Chico menegaskan bahwa kepemilikan rumah bukanlah satu-satunya jawaban. Skema sewa dengan harga terjangkau juga perlu diperkuat agar masyarakat punya lebih banyak pilihan. "Jangan sampai hunian vertikal justru harganya tidak jauh berbeda dengan rumah tapak," imbuhnya. Ia juga menyampaikan pesan Pramono bahwa Jakarta kini bukan hanya bersaing dengan kota-kota lain di Indonesia, melainkan dengan kota global. "Karena itu, kita harus menyiapkan standar internasional, salah satunya lewat penyediaan hunian yang layak, manusiawi, dan terjangkau bagi semua warga," tuturnya. <h2>DPRD DKI Jakarta Ingatkan Faktor Sosial dan Budaya</h2> Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Ghozi Zulazmi mengingatkan bahwa transformasi hunian vertikal bukan sekadar soal membangun infrastruktur. Menurut dia, pembangunan hunian vertikal harus memastikan kebutuhan papan, kelayakan hidup, serta budaya masyarakat tetap terjaga. "Kira-kira masyarakatnya setuju enggak sih? masyarakatnya siap enggak? nah inilah yang akhirnya kami di DPRD sering bertemu dengan masyarakat, mewakili dari masyarakat sendiri, konstituen-konstituen kami atas keluhan tersebut," katanya. Ghozi mencontohkan kawasan Cakung, Jakarta Timur, yang padat penduduk. Banyak generasi muda di sana sulit punya pilihan hunian selain tinggal bersama orang tua atau mertua. Pemprov DKI Jakarta pun mendorong vertical housing melalui Sarana Jaya. Namun, menurut dia, masyarakat masih belum familiar dengan istilah tersebut. "Masyarakat sendiri kadang-kadang masih belum familiar dengan istilah vertical housing, kalau dibilang rusun baru mereka memahami," jelasnya. Politikus PKS ini menekankan, kebutuhan rumah di Jakarta semakin meningkat. Maka, pembangunan tidak hanya soal jumlah, tapi juga kualitas dan keberlanjutan. "Di kota global tidak cukup hanya membangun vertical housing, disebutkan lingkungan harus bersih nyaman dan berkelanjutan, dan yang paling penting satu, saya titip ramah disabilitas," tuturnya. Ia menambahkan, hunian vertikal juga harus terkoneksi dengan transportasi publik agar penghuni tidak bergantung pada kendaraan pribadi. "Poin pentingnya adalah rusun itu bukan hanya sekedar struktur bangunan tapi rusun juga adalah manusia yang harus dibantu bukan hanya infrastrukturnya secara personal tapi juga orang-orang di sana kita hidupkan kembali," imbuhnya.

Pembangunan hunian vertikal di Jakarta menjadi kebutuhan mendesak seiring pertumbuhan penduduk. DPRD DKI tekankan aspek sosial budaya.

Hunian Vertikal jadi Kebutuhan Mendesak di Tengah Pertumbuhan Penduduk Jakarta, Chico Hakim: Kami Siapkan Standar Internasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/14/1000270236-1938732043.jpg" alt="Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago menilai, sumber masalah Jakarta akibat tekanan pertumbuhan penduduk di wilayah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek). "Sumber masalah Jakarta itu karena tekanan pertumbuhan penduduk di Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi yang sangat tinggi," ujar Andrinof di Jakarta, Rabu (14/8). Hal ini, lanjutnya, membuat masalah-masalah di Jakarta seperti banjir hingga kemacetan bukan hanya tidak mampu atau sanggup diimbangi kemampuan mengelola lagi, tapi oleh sumber daya untuk mengelola Jakarta. "Kalau kesenjangan ini tidak diatasi, maka solusinya adalah mengurangi beban tekanan terhadap Jakarta," katanya. Hal ini dalam rangka supaya memudahkan untuk penataan Jakarta, karena sumber masalah Jakarta yakni tekanan pertumbuhan penduduk di Bodetabek. Perkembangan penduduk di wilayah Bodetabek selama 23 tahun mengalami pertumbuhan signifikan sekitar 60 - 80 persen. Sedangkan pertumbuhan penduduk di Jakarta sendiri relatif stagnan, karena pergerakan migrasi orang malah yang dari Jakarta pindah ke wilayah pinggiran untuk mencari lokasi yang lebih murah. Tekanan pertumbuhan penduduk di Bodetabek tersebut semakin meningkat dengan adanya pertambahan penduduk dari wilayah luar Jabodetabek yang datang ke Bodetabek. Hal ini memunculkan tuntutan layanan transportasi, pengelolaan sampah, polusi udara akibat meningkatnya kendaraan pribadi. Jadi ada faktor pergerakan kependudukan secara nasional. "Ini menjadi alasan bahwa pemindahan ibu kota untuk memecah episentrum atau magnet ke wilayah Indonesia tengah dan timur sehingga nanti pergerakan penduduk nasional terpecah dan tidak lagi memusat di Jabodetabek dari berbagai kawasan Nusantara," kata Andrinof. Sebagai informasi, Ikatan Konsultan Nasional Seluruh Indonesia (Inkindo) mengungkapkan beban Jakarta yang selama ini sudah terlalu berat menjadi alasan untuk memindahkan Ibu Kota Negara. Penurunan muka tanah, banjir, hingga kepadatan lalu lintas menunjukkan beban berat kota Jakarta yang bisa menjadi alasan pemindahan IKN. Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ini sudah disiapkan kepala negara sebelumnya termasuk rencana memindahkan ke Jonggol, Kabupaten Bogor, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut. Inkindo juga optimistis pembangunan IKN akan mendorong pemerataan pembangunan di provinsi-provinsi kawasan Timur Indonesia.

"Sumber masalah Jakarta itu karena tekanan pertumbuhan penduduk di Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi yang sangat tinggi," ujar Andrinof.

Mantan Kepala Bappenas Andrinof Chaniago Sebut Sumber Masalah Jakarta adalah Pertumbuhan Penduduk di Kota-kota Sekitarnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/25/white-wedding-bouquet-made-callas-woman-is-hugging-man-outdoors_8353-11485-3428078725.jpg" alt="Ilustrasi pasangan berpelukan sambil memegang bunga di hari pernikahan mereka." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pasangan berpelukan sambil memegang bunga di hari pernikahan mereka.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dalam sepuluh tahun terakhir, angka pernikahan di Indonesia turun. Sebaliknya, menurut data BPS, angka perceraian justru naik. Kondisi tersebut berdampak pada melambatnya pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia. Apalagi, angka kesuburan atau total fertility rate (TFR) Indonesia hanya 2,1. Menurut catatan BPS, pada 2021 tercatat ada 1.742.049 pernikahan. Lalu, pada 2022 ada 1.705.348 pernikahan dan 2023 terdapat 1.577.255 pernikahan. Pada rentang tiga tahun tersebut, angka pernikahan turun. Sebaliknya, kasus perceraian naik. Pada 2021 ada 447.743 perceraian, 2022 terdapat 516.344 perceraian, dan pada 2023 menyentuh 463.654 perceraian. Kepala BKKBN Harto Wardoyo meminta hal itu menjadi perhatian. Sebab, bonus demografi yang digadang-gadang terjadi pada 2035 akan cepat selesai. Sehingga jumlah anak atau generasi muda lebih rendah daripada generasi tua. &rdquo;Hati-hati ketika populasi orang tua menjadi banyak, kemudian anak muda sedikit,&rdquo; tuturnya. Menurut dia, itu berdampak pada sulitnya untuk keluar dari middle income. Adanya bonus demografi dan peningkatan kualitas SDM diharapkan akan menambah pendapatan per kapita. &rdquo;Presiden berulang kali mengingatkan, jangan seperti negara di Afrika yang sudah memiliki bonus demografi, tapi tetap menjadi negara miskin,&rdquo; ucapnya. Menurut catatan BKKBN, TFR Indonesia terus turun. Pada 2017 sekitar 2,4. Artinya, setiap perempuan melahirkan setidaknya dua sampai tiga anak. Lalu, pada 2022 turun menjadi 2,1. Menurut Hasto, penurunan jumlah anak yang mampu dilahirkan dalam satu keluarga itu lebih cepat dari prediksi pemerintah. &rdquo;Penduduk kita harus seimbang. Kalau boleh, TFR jangan kurang 2,1 supaya tidak terjadi minus growth,&rdquo; ujarnya. Terpisah, Direktur Youth Studies Center UGM Oki Rahadianto Sutopo menuturkan, fenomena enggan menikah merupakan dampak dari tantangan kompleks generasi muda. (lyn/wan/c6/oni)

Dalam sepuluh tahun terakhir, angka pernikahan di Indonesia turun. Sebaliknya, menurut data BPS, angka perceraian justru naik.

Selama 3 Tahun Angka Perceraian Naik, Pernikahan Justru Turun di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/grafis-migrasi.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Migrasi penduduk di Jatim belum merata. Indikatornya adalah njomplang-nya angka penduduk masuk antardaerah. Kawasan perkotaan atau industri masih jadi favorit para urban.  Hal itu terungkap dari hasil long-form sensus penduduk yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim pada 2020. Tercatat, Sidoarjo menyumbang angka tertinggi migrasi masuk se-Jatim, mencapai 33,49 persen. ’’Artinya, lebih dari sepertiga penduduk Sidoarjo saat ini bukan lahir di sini,’’ ucap Fungsional Statistik Ahli Madya BPS Jatim Sunaryo di kantornya, Senin.  Sementara itu, urutan kedua angka migrasi masuk disumbang Kota Surabaya sebanyak 30,04 persen. Lalu, diikuti Kota Madiun sebesar 29,57 persen.  Dari 38 kabupaten/kota di Jatim, tercatat ada 10 wilayah yang memiliki angka migrasi masuk di atas 20 persen. Sementara itu, 28 kabupaten/kota lain di bawah angka 16 persen.  Dalam kesempatan itu, BPS Jatim juga membeberkan efek dari perpindahan antarpenduduk kabupaten/kota. Berdasar hasil migrasi neto (selisih antara migrasi masuk dan migrasi keluar), ada 10 daerah yang memenuhi grafik positif. Artinya, migrasi antarkabupaten/kota itu menyumbang pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut.  Sementara itu, 20 kabupaten kota tercatat minus. Migrasi menyumbang berkurangnya jumlah penduduk. Migrasi neto negatif tertinggi terjadi di Kabupaten Pacitan. Angkanya minus 23,26 persen.  Daerah lain yang juga mengalami hal serupa adalah Kabupaten Madiun yang minus 22,34 persen. Lalu diikuti Ngawi, Ponorogo, Bangkalan, dan Blitar. ’’Inilah yang perlu menjadi pekerjaan rumah bagi Jatim ke depan,’’ ucapnya.  Menurut dia, kemajuan daerah perlu didorong agar perpindahan penduduk, terutama dari perdesaan ke perkotaan, bisa ditekan. ”Dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat perlu dimaksimalkan guna memajukan ekonomi daerah,” katanya.  Sunaryo menyebutkan, secara statistik, sebenarnya terjadi penurunan angka migrasi antara pelaksanaan sensus 2020 dan sensus 2010. Namun, jika dibandingkan dengan sensus empat dekade sebelumnya, migrasi pada sensus 2020 tercatat mengalami kenaikan.  DAERAH DENGAN MIGRASI MASUK TERTINGGI DI JATIM  Sidoarjo | 33,49 persen  Kota Surabaya | 30,04 persen  Kota Madiun | 29,57 persen  Kota Mojokerto | 29.21 persen  Kota Malang | 24,37 persen  Sumber: BPS Jatim

20 Daerah di Jatim Mengalami Pertumbuhan Penduduk Minus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/kecuk.jpg" alt="Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto dalam apel Sensus Penduduk 2020, di Jakarta, Jumat (14/2). (ANT)" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto dalam apel Sensus Penduduk 2020, di Jakarta, Jumat (14/2). (ANT)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jumlah penduduk Indonesia pada 2045 diproyeksikan mencapai 319 juta jiwa. Angka ini meningkat 52 juta jiwa dibandingkan populasi saat ini yang sebanyak 267 juta jiwa.  Proyeksi tersebut merupakan perkiraan dari Badan Pusat Statistik (BPS). Kepala BPS Suhariyanto menuturkan, jika proyeksi ini benar, maka itu menjadi kenaikan jumlah penduduk yang luar biasa besar.  "Jadi, dari sekarang kita harus bisa menyiapkan berbagai fasilitas supaya anak dan cucu kita nanti bebannya tidak berat," katanya dilansir dari Antara, Jumat (14/2).  Kecuk, sapaan Suhariyanto menuturkan, pemerintah harus memikirkan kebijakan apa yang disiapkan untuk mengatasi pertumbuhan jumlah penduduk ini. Besok Sabtu (15/2), BPS akan memulai kegiatan Sensus Penduduk 2020 yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia.  Hasil sensus penduduk akan menunjukkan jumlah penduduk Indonesia, mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan. Sebaran penduduk juga akan terlihat dari hasil sensus ini.  Menurut Kecuk, gambaran mengenai sebaran penduduk ini akan berguna bagi pemerintah untuk perencanaan, salah satunya pangan. Di samping sebaran penduduk, komposisi gender dan usia produktif juga akan terlihat dari hasil sensus ini.  "Selain data jenis individu, kita juga ingin mengumpulkan variabel perumahan supaya nanti bisa digunakan sebagai landasan intervensi kebijakan," ucap Kecuk. Dia memperkirakan hasil sensus penduduk akan keluar pada Januari 2021.

Penduduk Indonesia pada 2045 Diproyeksikan Capai 319 Juta Jiwa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/691028-warga-kota-malang-punya-hak-pilih-di-pilpres-2019_m_167356.jpeg" alt="Kepala Dispendukcapil Kota Malang Eny Hari Sutiarny" width="100%">
<figcaption>Kepala Dispendukcapil Kota Malang Eny Hari Sutiarny</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekitar 691.028 warga Kota Malang akan memiliki hak pilih di Pemilihan Presiden (pilpres) pada April 2019. Angka tersebut merupakan estimasi berdasarkan hitungan pertumbuhan penduduk sebesar 12,5 persen. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Malang Eny Hari Sutiarny mengatakan, jumlah pemilih usia 17 tahun ke atas sebanyak 680.212 jiwa hingga Juni 2017. "Nanti pada saat pilpres, kurang lebih jumlahnya ada 691.028 jiwa. Itu estimasi berdasarkan pertumbuhan penduduk," katanya, Rabu (8/11). Saat ini, lanjut Eny, pertumbuhan penduduk di Kota Malang mencapai 12,5 persen. Sementara untuk total Warga Negara Indonesia (WNI) sendiri hingga September 2017 mencapai 900.422 jiwa. Kemudian ketika ditanya terkait kolom agama yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Eny masih belum bisa memberikan banyak komentar. "Belum ada petunjuk, mekanismenya masih belum tahu," ujarnya. Sementara itu, Sekretaris Dispendukcapil Kota Malang Slamet Utomo menambahkan, pihaknya memiliki program jemput bola untuk mendata pemilih pemula dengan menyasar sekolah-sekolah. Sebenarnya, program jemput bola sudah dilakukan sejak adanya e-KTP. Hal itu dilakukan terutama untuk memfasilitasi masyarakat yang tidak bisa datang melakukan rekam data di Block Office (BO) karena terkendala keadaan. Misalnya sedang sakit atau kalangan difabel. "Sehingga kami lakukan door to door," terangnya. Dalam waktu dekat, Dispendukcapil Kota Malang akan melakukan perekaman di SMAN 7 Malang dan SMAN 9 Malang. Sistem jemput bola di sekolah dilakukan agar tidak mengganggu aktifitas anak di sekolah. "Sehingga mereka tidak perlu meninggalkan aktifitas di sekolah," sambungnya. Sebab sesuai arahan dari Kementerian, diharapkan pada akhir Desember nanti seluruh penduduk Kota Malang sudah direkam datanya ke e-KTP. Jika ada warga yang menginginkan program jemput bola ini, bisa melaporkan ke kelurahan sehingga bisa dijadwalkan waktunya. "Karena perekaman agak rumit dilakukan," sebut Slamet.

691.028 Warga Kota Malang Punya Hak Pilih di Pilpres 2019

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/penduduk-bertambah-sampah-kota-semakin-menumpuk_m_128705.jpeg" alt="Tumpukan sampah di sudut Jalan Riau Ujung, Kota Pekanbaru, Riau." width="100%">
<figcaption>Tumpukan sampah di sudut Jalan Riau Ujung, Kota Pekanbaru, Riau.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam beberapa tahun terakhir volume produksi sampah di Kota Pekanbaru, Riau semakin bertambah. Berdasar pada perhitungan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) kota setempat jumlahnya mencapai 400 ton per hari. Diperkirakan jumlah itu akan terus naik dalam setip waktunya. Mengingat, dari tahun ke tahun jumlah masyarakat Pekanbaru terus bertambah. Belum lagi transmigrasi penduduk ke Pekanbaru yang juga meningkat derastis. Kadis LHK Pekanbaru Zulfikri mengatakan, agar sampah tidak menumpuk di sekitar permukiman warga, untuk tidak membuang sampah di luar jadwal yang telah ditentukan.&nbsp; "Sesuai aturan yang sudah dibuat aturan jam buang sampah pada pukul 18.00 wib sampai dengan pukul 6.00 wib," ujar Zul seperti dilansir Riau Pos (Jawa Pos Group), Selasa (9/5). Menurutnya, jika warga mengikuti aturan pembuangan sampah, maka tumpukan sampah pada siang hari tidak akan terlihat. "Pembuangan keseluruhan sampah ke Muara Fajar. Jadi saya rasa untuk penampungan akhir saya rasa bisa lah sampai beberapa tahun ke depan," pungkasnya. Sebelumnya, DLHK sempat mengeluhkan dengan kurangnya sejumlah sarana prasana untuk kebersihan. Seperti jumlah pekerja kebersihan serta armada pengangkut sampah yang jauh dari standar. Saat ini, DLHK memiliki sebanyak 55 unit armada pengangkut sampah. Jumlah tersebut dirasa sangat sedikit dibanding dengan standar perhitungan pengangkutan sampah yang membutuhkan 130 unit armada. Untuk itu, DLHK pada tahun ini kembali mengajukan penambahan 3 unit armada. "Mudah-mudahan lah penambahan pengajuan kami terealisasi. 3 saja sudah syukur. Bisa membantu optimalisasi pengangkutan," tambahnya. (nda/iil/JPG)

Penduduk Bertambah, Sampah Kota Semakin Menumpuk