<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/07/KEMNAKER-07-B-1716739472.jpg" alt="Menaker Yassierli saat menyampaikan pidato/(Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Menaker Yassierli saat menyampaikan pidato/(Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Bonus demografi yang menjadi tantangan masa depan Indonesia bisa menjadi peluang sekaligus ancaman. Dalam dunia kerja misalnya, peningkatan produktivitas tenaga kerja sangat penting dilakukan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi di masa depan. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli mengatakan, bonus demografi hanya akan memberikan nilai tambah bagi bangsa Indonesia apabila didukung oleh tenaga kerja yang berkualitas dan produktif. &ldquo;Mengoptimalkan Bonus Demografi melalui Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja&rdquo; pada acara Peluncuran Dokumen Master Plan Produktivitas Nasional 2025&ndash;2029 di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Selasa (7/10/2025). Lebih lanjut, Menaker menjelaskan bahwa peningkatan produktivitas merupakan tantangan utama yang perlu dihadapi bersama. Menurutnya, seluruh pihak sudah memahami arah kebijakan dan langkah yang perlu dilakukan, namun kunci keberhasilan terletak pada penerapan yang efektif dan berkelanjutan. "Produktivitas tenaga kerja memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, Kemnaker mendorong kolaborasi dengan Kadin dan Apindo di berbagai daerah untuk bersama-sama meningkatkan produktivitas tenaga kerja di tingkat perusahaan dan sektor industri," ucap Menaker. Lebih lanjut, Menaker menyampaikan bahwa tantangan peningkatan produktivitas tidak dapat dilepaskan dari struktur ketenagakerjaan Indonesia. Sekitar 85 persen tenaga kerja merupakan lulusan maksimal SMA/SMK, dan sekitar 60 persen bekerja di sektor informal. Oleh karena itu, kebijakan ketenagakerjaan perlu disusun dengan mempertimbangkan realitas tersebut agar lebih tepat sasaran. Pada tingkat meso (menengah), khususnya di sektor industri dan ketenagakerjaan, Kemnaker berupaya mengambil langkah konkret dalam mendukung peningkatan produktivitas nasional, antara lain melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia produktivitas. Saat ini, Asian Productivity Organization (APO) memiliki sekitar 200 Productivity Specialist, sementara Kemnaker menyiapkan 500 Ahli Produktivitas bersertifikat melalui Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) pada tahun ini. Ke depan, Kemnaker sedang mengkaji penyetaraan kedua skema tersebut sehingga dapat saling mendukung. "Kita punya target tahun depan para ahli produktivitas tersebut dapat menjadi champion, melakukan perubahan di berbagai perusahaan-perusahaan, sebagaimana dilakukan di negara-negara seperti Jepang, Vietnam, dan Thailand," ucapnya. Ia mengatakan, Kemnaker juga tengah membangun Talent and Innovation Hub di balai-balai pelatihan kerja sebagai pusat pengembangan kompetensi tenaga kerja berbasis produktivitas. Program pelatihan diarahkan untuk menghasilkan tenaga kerja bersertifikat yang mampu meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan. Kemnaker juga menyiapkan berbagai enabler seperti podcast bertema produktivitas untuk memperluas kesadaran, pola pikir, dan praktik produktif di kalangan tenaga kerja serta dunia usaha. Hal itu sebagai bagian dari upaya membangun budaya produktif. &ldquo;Kita ingin membangun Indonesia yang produktif, artinya kita juga harus fokus memberikan perhatian pada aspek manusia. People, process, product, dan policy. Ada 4P yang harus menjadi concern kita,&rdquo; ujar Menaker.

Bonus demografi hanya akan memberikan nilai tambah bagi bangsa Indonesia apabila didukung oleh tenaga kerja yang berkualitas dan produktif.

Sambut Bonus Demografi, Menaker: Produktivitas Tenaga Kerja Memiliki Dampak Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/11/natuna-2779730801.jpg" alt="Proyek eksplorasi di perairan Laut Natuna Utara tengah digarap oleh Pertamina East Natuna, anak perusahaan hulu migas Pertamina. (dok. SHU)" width="100%">
<figcaption>Proyek eksplorasi di perairan Laut Natuna Utara tengah digarap oleh Pertamina East Natuna, anak perusahaan hulu migas Pertamina. (dok. SHU)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Industri hulu migas memiliki peran besar dalam menyediakan energi yang terjangkau dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Harapan di tengah kondisi produksi migas yang terus mengalami penurunan akibat kondisi lapangan migas yang sudah memasuki tahap matang. Menurut Presiden Indonesian Petroleum Association (IPA) Carole J. Gall mengatakan, industri hulu migas merupakan pilar utama dalam menjaga ketahanan energi nasional. Selain itu, sektor itu juga menjadi motor penggerak penting dalam pembangunan ekonomi. Industri hulu migas berperan aktif dalam mendukung transisi energi yang tengah berlangsung di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Carole J. Gall mengakui, secara alami produksi migas terus mengalami penurunan akibat kondisi lapangan migas yang sudah memasuki tahap matang. Saat ini, produksi minyak bumi Indonesia stabil di kisaran 550.000&ndash;600.000 barel per hari. Untuk membalikkan tren ini, para pelaku industri didorong untuk meningkatkan eksplorasi melalui survei seismik, pengeboran sumur baru, serta pemanfaatan teknologi dan inovasi terkini. Apalagi potensi migas Indonesia masih sangat besar. Dengan hanya sekitar 16 persen dari total cekungan yang telah berproduksi. Sebagian besar wilayah masih tergolong belum dieksplorasi. Oleh karena itu, eksplorasi harus menjadi prioritas utama seluruh pemangku kepentingan di sektor hulu migas. "Kolaborasi erat antara industri dan pemerintah menjadi kunci untuk menciptakan iklim investasi yang sehat, melalui kepastian regulasi, kepastian fiskal, serta penyederhanaan birokrasi dan percepatan perizinan," ujar Gall dalam konferensi pers menuju penyelenggaraan IPA Convention and Exhibition (&ldquo;IPA Convex 2025&rdquo;) di Jakarta pada Rabu (14/5). Adapun IPA Convex 2025 dijadwalkan berlangsung di ICE BSD City, Tangerang, pekan depan. Tepatnya pada Selasa-Kamis 20&ndash;22 Mei 2025. Sebagai wadah para pelaku industri migas, IPA akan membahas inisiatif dan isu-isu strategis di IPA Convex 2025. Ketua Panitia IPA Convex 2025 Hariadi Budiman menuturkan, konvensi dan pameran itu merupakan salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. IPA Convex 2025 menjadi forum diskusi utama antara pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan generasi muda. Menurut Hariadi, kegiatan tahunan yang mengusung tema "Delivering Growth with Energy Resilience in Lower Carbon Environment" tahun ini memiliki tiga fokus utama yaitu, pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, dan lingkungan rendah karbon. Dari tiga fokus tersebut, IPA Convex akan menyelenggarakan berbagai panel diskusi yang dibagi dalam 4 topik utama yaitu percepatan produksi migas untuk ketahanan energi, potensi Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS) sebagai pendorong investasi energi bersih, optimalisasi rantai nilai energi Indonesia dan peningkatan kemudahan berbisnis dan efisiensi proses perizinan.

Industri hulu migas memiliki peran besar dalam menyediakan energi yang terjangkau dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Industri Migas Butuh Eksplorasi Lebih Banyak untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/22/bhima-3289316956.jpg" alt="Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara." width="100%">
<figcaption>Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Penundaan pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) bakal berimbas pada turunnya daya beli masyarakat. Pertumbuhan ekonomi nasional pun bisa ikut terancam. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menuturkan, berdasar kalkulasi, penundaan pengangkatan CPNS selama sembilan bulan, atau sejak Maret sampai Oktober 2025, membuat potensi pendapatan warga yang hilang mencapai lebih dari Rp 6,76 triliun. Hitungan itu berasal dari asumsi rata-rata gaji pokok ASN sebesar Rp 3,2 juta untuk masa kerja 0-3 tahun. Kemudian diambil 80 persen gaji pokok, dikurangi pajak, dan ditambah berbagai tunjangan sehingga didapatkan angka sekitar Rp 3 juta per bulan. &rdquo;Kalau ada sembilan bulan penundaan pengangkatan CPNS ya artinya ada potensi pendapatan per orang ASN yang hilang sebesar Rp 27 juta. Sementara ada 250.407 formasi yang dibutuhkan, baik di pusat dan daerah. Sehingga, dari sisi total pendapatan ASN yang berpotensi hilang akibat penundaan pengangkatan sebesar Rp 6,76 triliun,&rdquo; ujarnya kepada Jawa Pos, kemarin (9/3). Angka sesungguhnya bisa lebih besar dari itu. Sebab, Bhima hanya menghitung CPNS. Belum termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang pengangkatannya juga tertunda. Bhima melanjutkan, selain dampak kepada para CPNS yang tertunda pengangkatannya, kerugian pada ekonomi pun tak terhindarkan. Sebab, konsumsi rumah tangga berpotensi menurun. Padahal, konsumsi rumah tangga merupakan motor utama yang mendorong perputaran roda ekonomi domestik. &rdquo;Karena banyak ASN yang sudah menyiapkan untuk sewa kontrakan, beli kendaraan, bahkan mau nikah. Peredaran uang hilang karena adanya penundaan pengangkatan itu. Dampak berganda yang hilang karena penundaan pengangkatan CPNS bisa lebih besar lagi ke total ekonomi. Ini sedang kami hitung,&rdquo; jelas Bhima. Dia melanjutkan, penundaan pengangkatan CPNS itu disinyalir upaya pemerintah yang dengan sengaja menciptakan pengangguran semu. Status tetap CPNS, tapi menganggur selama sembilan bulan. Padahal, banyak di antara mereka telanjur resigned dari pekerjaan sebelumnya. &rdquo;Padahal fungsi pembukaan CPNS itu juga untuk menyerap tenaga kerja di saat kondisi swasta sedang lesu, banyak PHK,&rdquo; imbuhnya. Bhima menyebut, penundaan pengangkatan CASN itu mengindikasikan tiga hal. Pertama, anggaran pemerintah dalam bentuk cash atau tunai mulai menurun tajam, terutama akibat Coretax dan rendahnya penerimaan pajak tahun ini. Sehingga, pemerintah berupaya menghemat pos belanja pegawai. Kedua, efisiensi anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) dan program prioritas berdampak pada alokasi belanja pegawai. &rdquo;Apalagi efisiensi APBN juga ditujukan untuk modal Danantara, hal itu pasti menganggu pos belanja lainnya,&rdquo; tambahnya. Ketiga, buruknya perencanaan karena formasi CPNS 2024 dibuka sebelum jalannya pemerintahan baru. &rdquo;Kebutuhan berubah, tapi sudah rekrut pegawai pemerintah, akhirnya missmatch dengan kebutuhan,&rdquo; jelas Bhima. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/hankam/015533242/tni-ad-kembali-buka-latsarmil-komcad-peserta-287-pppk-dan-cpns-kemhan">TNI AD Kembali Buka Latsarmil Komcad, Peserta 287 PPPK dan CPNS Kemhan</a> <h3>Muncul Petisi Penolakan</h3> Upaya perlawanan atas rencana penundaan pengangkatan CASN terus bermunculan. Hari ini (10/3) bakal ada aksi tolak penundaan pengangkatan CPSN dan PPPK 2024 di Gedung DPR/MPR, Kantor KemenPANRB, dan Istana. Ajakan aksi ini viral dan muncul berantai di media sosial. Tuntutan aksi ini jelas. Mendesak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini mencabut surat edaran tentang penyesuaian jadwal pengangkatan CPNS/PPPK 2024. &rdquo;Kami minta keadilan. Nasib 1 juta lebih CPNS dan calon PPPK dipertaruhkan,&rdquo; tulis seruan tersebut. Muncul juga petisi untuk membatalkan penundaan pengangkatan CPNS dan calon PPPK di change.org. Dibuat oleh akun berinisial A.K dari Surabaya, petisi yang dibuat sejak 6 Maret 2025 ini telah ditandatangani oleh 70.645 orang per Minggu (9/3) sore. Dalam petisi tersebut, A.K mengungkapkan alasannya mengajukan petisi itu. Antara lain, memberikan kepastian hukum dan status kepegawaian kepada para peserta yang telah lulus seleksi, menghindari kekosongan tenaga kerja di berbagai instansi yang membutuhkan percepatan pelayanan publik, dan menjamin hak-hak peserta yang telah lulus agar segera dapat menerima SK pengangkatan dan mulai bertugas. Dia menyebut, banyak peserta yang telah diminta mengundurkan diri dari tempat kerja sebelumnya setelah dinyatakan lulus sebagai CPNS atau PPPK. Kini mereka menganggur dan kehilangan penghasilan tetap. Padahal, proses pengangkatan belum juga selesai. &rdquo;Kondisi ini menimbulkan dampak ekonomi dan psikologis yang berat bagi kami dan keluarga,&rdquo; ungkapnya. Karena itu, dia memohon agar proses administrasi, verifikasi, dan penetapan pengangkatan CPNS dan PPPK Tahap 1 Tahun 2024 dipercepat. (dee/mia/oni)

Penundaan pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) bakal berimbas pada turunnya daya beli masyarakat.

Pemerintah Tunda Pengangkatan CASN, Daya Beli Turun, Pertumbuhan Ekonomi Nasional Terancam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/04/menko-polkam-937642092.jpg" alt="Menko Polkam Budi Gunawan menegaskan bahwa pemerintah akan memberantas judi online. (Humas Kemenko Polkam)" width="100%">
<figcaption>Menko Polkam Budi Gunawan menegaskan bahwa pemerintah akan memberantas judi online. (Humas Kemenko Polkam)</figcaption>
</figure> <div> &nbsp; JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyampaikan bahwa salah satu penghambat pertumbuhan ekonomi adalah judi online. Keterangan itu dia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2024 pada Kamis (11/7). Budi Gunawan menyampaikan bahwa ketidakstabilan di bidang politik dan keamanan menjadi penghambat utama pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, butuh stabilitas politik dan keamanan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang menjadi target Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015286103/perkuat-ketahanan-pangan-wamentan-dorong-penanaman-tanaman-pangan-di-lahan-sawit-dengan-sistem-tumpangsari-benihnya-gratis">Perkuat Ketahanan Pangan, Wamentan Dorong Penanaman Tanaman Pangan di Lahan Sawit dengan Sistem Tumpangsari, Benihnya Gratis</a> &rdquo;Ketidakstabilan di bidang politik dan keamanan, terutama kepastian hukum di dalam menghadapi praktik-praktik koruptif, penyelundupan, maupun juga tindak pidana lainnya yang menyasar kepada seluruh lapisan masyarakat seperti kasus-kasus tindak pidana judi online,&rdquo; terang pejabat yang biasa dipanggil BG tersebut. BG menyatakan, para kepala daerah di seluruh Indonesia yang paling tahu dan paham daerah masing-masing. Mereka yang mengerti kebutuhan di daerah. &rdquo;Tentang bagaimana caranya agar daerahnya ini tetap aman dan stabil. Negara menjadi kuat dan masyarakatnya juga menjadi kuat,&rdquo; kata dia.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015286091/kabar-baik-buat-timnas-indonesia-jepang-tak-bawa-bek-arsenal-dan-striker-pembawa-mimpi-buruk-garuda">Kabar Baik Buat Timnas Indonesia, Jepang Tak Bawa Bek Arsenal dan Striker Pembawa Mimpi Buruk Garuda</a> Mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu menyampaikan bahwa, salah satu kuncinya adalah mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai perumusan kebijakan. Selain itu, dia juga meminta para kepala daerah menguatkan institusi masing-masing.&nbsp; &rdquo;Terutama dalam aspek layanan publik yang prima, sehingga resistensi masyarakat ini dapat di atas dan suhu politik termasuk keamanan di daerah akan terus dapat terjaga dengan stabil,&rdquo; ujarnya.&nbsp; </div> <div>&nbsp;</div>

Menko Polkam, Budi Gunawan menyampaikan bahwa salah satu penghambat pertumbuhan ekonomi adalah judi online.

Budi Gunawan Sebut Judi Online Salah Satu Penghambat Pertumbuhan Ekonomi Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/21/WhatsApp-Image-2024-05-21-at-161833-3426084944.jpeg" alt="Ketua Umum HIPPI periode 2023-2028 Erik Hidayat." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum HIPPI periode 2023-2028 Erik Hidayat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menyongsong bonus demografi pada 2045. Yakni, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional menjadi 6-8 persen. Target itu agar Indonesia bisa menjadi negara dengan ekonomi terbesar ketiga di dunia. Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Arsjad Rasjid ada ancaman yang serius, pengusaha nasional atau pribumi harus dapat mengambil peran signifikan dalam perekonomian Indonesia. Apalagi di era keterbukaan saat ini, ada kekhawatiran pengusaha atau perusahaan asing bakal menguasai perekonomian Indonesia pada 2045. "Indonesia perlu menerapkan sistem ekonomi pancasila sebagai penyeimbang dari sistem ekonomi kapitalis dan juga sosialis, sehingga terwujud pemerataan ekonomi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia," ujar Arsjad Rasjid saat melantik Dewan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) periode 2023-2028 di Ruang Balairung Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Jakarta, pada Senin (20/5). Arsjad menambahkan, ada ancaman serius jika pengusaha nasional tidak dapat mengambil peran signifikan dalam perekonomian Indonesia. Di era keterbukaan seperti saat ini ada kekhawatiran pengusaha atau perusahaan asing bakal menguasai perekonomian Indonesia di 2045. CEO Indika Energi itu menyebut, 98 persen pengusaha di Indonesia adalah UMKM. 90 persen dari UMKM itu berada di level mikro. Penghasilannya dari Rp 20 juta per tahun atau kurang dari Rp 2 juta per bulan. &ldquo;Ini adalah PR kita bersama untuk menaikkan level pengusaha dari usaha mikro menjadi kecil dan pengusaha kecil ke menengah," tegasnya. Sementara itu, Ketua Umum HIPPI periode 2023-2028 Erik Hidayat mengatakan, HIPPI siap ditugaskan KADIN untuk mengembangkan UMKM di Indonesia. HIPPI berkomitmen ikut berkontribusi untuk meningkatkan pengusaha level menengah nasional menjadi 2 persen dari total penduduk Indonesia. "Perlu ada keseimbangan antara investasi asing dan dukungan serta perlindungan Pemerintah kepada pengusaha nasional," tegas Erik. Erik mengatakan, HIPPI akan menjadi organisasi yang aktif melakukan check and balance terhadap kebijakan kebijakan Pemerintah, terutama di bidang ekonomi. Sikap HIPPI itu agar Pemerintah memiliki keberpihakan pada pengusaha nasional serta sistem ekonomi yang menekankan keberlanjutan atau sustainability daripada keuntungan jangka pendek saja. "20 Mei 2024 merupakan hari pengusaha pribumi sebagai motivasi untuk pengusaha pribumi bangkit," harapnya. Dia menyebut, jumlah pengusaha menengah-kecil masih memprihatinkan. Sebagai contoh, pengusaha nasional Ciputra pernah mengungkapkan dari 50 pengusaha properti di Indonesia, hanya 1 dari pribumi. Data lain diungkapkan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 sekaligus tokoh pengusaha nasional Jusuf Kalla menyatakan dari 10 orang terkaya di Indonesia, hanya 1 pribumi. Dalam catatan Prof. Didin Damanhuri, Indonesia hanya memiliki 9 pengusaha pribumi yang masuk dalam Top 50 Daftar Orang Terkaya Indonesia. Dari 50 orang terkaya tersebut, nilai total kekayaan bersih mencapai USD 102,2 miliar atau sekitar Rp 1.582,67 triliun. Sementara total kekayaan 9 pengusaha pribumi hanya mencapai USD 11,3 miliar atau 11,1 persen.

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menyongsong bonus demografi pada 2045. Yakni, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Pesan Ketum Kadin untuk HIPPI, Pengusaha Nasional Harus Berperan dalam Perekonomian Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/20200829_235203-1.jpg" alt="Ilustrasi aktivitas pekerja hulu migas Pertamina. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aktivitas pekerja hulu migas Pertamina. Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Industri hulu migas masih memegang peran penting mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pada 2023, pendapatan kotor (gross revenue) industri hulu migas ditargetkan mencapai Rp 560 triliun, dengan total bagian negara Rp 238 triliun. Hingga triwulan pertama 2023, nilai pengadaan industri hulu migas mencapai US$ 1,9 miliar atau setara Rp 28,5 triliun, dengan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) 59,8 persen, senilai sekitar Rp 15 triliun. Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas Rudi Satwiko mengatakan, saat ini industri hulu migas menjadi penyedia lapangan kerja bagi 150 ribu tenaga kerja. Sekitar 20 ribu pekerja merupakan karyawan SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Kemudian, sekitar 130 ribu pekerja lain tersebar di berbagai sektor industri penunjang hulu migas nasional. &rdquo;Dari sini, kita bisa lihat bahwa industri ini memiliki multiplier efek yang cukup besar. Berdasar studi refominer, setiap 1 dolar yang dibelanjakan akan berdampak 1,5 kali terhadap industri hulu dan berdampak 3,9 kali terhadap industri hilir,&rdquo; ucap Rudi pada Forum Kapasitas Nasional III Tahun 2023 Wilayah Sumatera Bagian Utara, Rabu (19/7). Rudi menekankan, peningkatan kapasitas nasional yang dimulai dari peningkatan kapasitas daerah dan lokal telah menjadi bagian dari upaya transformasi industri hulu migas nasional. Karena itu, dia pun terus mengajak keterlibatan semua pihak. Termasuk pemerintah daerah untuk bekerja sama meningkatkan kemampuan sumber daya manusia agar dapat diserap industri hulu migas, baik nasional maupun internasional. Sementara itu, Vice President SKK Migas yang juga merupakan Ketua Umum Forum Kapnas III 2023 Erwin Suryadi mengatakan, melalui Forum Kapasitas Nasional, SKK Migas dan KKKS berkomitmen untuk terus memperkuat peran para pelaku usaha dan SDM daerah dalam aktivitas hulu migas di Tanah Air. Karena itu, dia pun meminta daerah untuk memperkuat dukungan visi produksi 1 juta barel minyak per hari dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari pada 2030.&nbsp; &rdquo;Di sisi lain, kami juga terus mempromosikan kemampuan pabrikan dalam negeri dan UMKM di berbagai event dalam dan luar negeri,&rdquo; ujar Erwin. Gubernur Riau Syamsuar yang hadir pada forum tersebut menyatakan dukungannya. Pihaknya mengapresiasi pelaksanaan forum tersebut yang salah satunya diniatkan untuk membangun SDM daerah. Sebab, upaya itu sangat dibutuhkan supaya warga lokal tidak menjadi penonton ketika eksplorasi dan eksploitasi, khususnya di Riau semakin masif.&nbsp;&nbsp; &rdquo;Sejak beberapa tahun terakhir Pemerintah Provinsi Riau juga telah fokus mengembangkan pendidikan vokasi sekolah menengah dan perguruan tinggi, dengan menggandeng berbagai institusi, termasuk perusahaan KKKS,&rdquo; kata Syamsuar.

Pada 2023, pendapatan kotor (gross revenue) industri hulu migas ditargetkan mencapai Rp 560 triliun, dengan total bagian negara Rp 238 T

Tingkatkan Multiplier Effect, Hulu Migas Targetkan Gross Revenue Rp 560 Triliun pada 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/siti-PKB.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah mengapresiasi perhatian Pemerintah kepada pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk naik kelas. Perhatian itu terlihat dengan adanya program kerja di setiap Kementerian untuk pengembangan UMKM.  “Perhatian pemerintah terhadap UMKM sudah baik dan serius. kita bisa melihat, hampir di semua kementerian mempunyai nomenklatur UMKM. khususnya Mitra komisi VI, semua kementerian dan lembaga mempunyai program untuk UMKM,” kata Siti Mukaromah lewat keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com, Senin (28/11).  Menurut politisi Fraksi PKB ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2022 ini tak lepas dari peran UMKM yang mana menjadi perhatian serius Pemerintah. “Kita juga bisa menilai keseriusan pemerintah dari angka pertumbuhannya,” ujarnya.  Dikatakan Siti Mukaromah, UMKM menurut Kemenkeu menyumbang 90 persen dari kegiatan bisnis, dan berkontribusi lebih dari 50 persen lapangan pekerjaan di seluruh dunia. Di negara berkembang, UMKM formal berkontribusi sekitar 40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).  “Kontribusi ini sebenarnya jauh lebih besar jika kita juga memasukkan UMKM informal yang sebagian besar tidak tercatat, meskipun telah melalui masa berat pandemi, UMKM berkontribusi 60,5 persen terhadap PDB. Dan pemerintah memasukkan UMKM sebagai salah satu pilar dalam rencana Pemuihan Ekonomi Nasional (PEN),” ucapnya.  Diakui politisi yang akrab di Mba Erma itu, secara umum perhatian Penerintah kepada UMKM bisa dikatakan sudah sangat baik, tapi masih banyak yang tidak tepat sasaran. “Misalnya program KUR (Kredit Usaha Rakyat).  Program ini termasuk andalan dalam PEN dalam rangka ketahanan pangan,” ujar Siti Mukaromah.  “Petani kecil harusnya menjadi salah satu penerima. Namun, ternyata serapan dikalangan petani kecil hanya 1 persen. Mengapa? karena persyaratan untuk mendapat pinjaman masih sebagaimana pada umumnya pinjaman, harus bankable dan ada agunan. Tentu ini menyulitkan bagi petani kecil. Yang bisa akses bukan lagi petani kecil tapi kalangan midle-men,” jelas Siti Mukaromah.  Lanjut mba Erma, dari catatan terjadinya krisis ekonomi global sejak 1997-1997 dan 2008-2009, Indonesia tidak terlalu mengalami dampak yang signifikan menghadapi kedua resesi ekonomi global tersebut.  “Perekonomian kita tidak terlalu tergantung kepada kegiatan ekspor dan Indonesia punya pasar dalam negeri yang cukup besar. Kegiatan ekonomi banyak diisi oleh UMKM yang memenuhi kebutuhan harian pasar dalam negeri,” ungkap Siti Mukaromah.  Untuk itu, Siti Mukaromah menyarankan agar bantuan-bantuan kepada para pelaku usaha kecil harus diperbaiki lagi, khususnya soal data para penerima yang masih belum tepat sasaran.  “Kami melihat setiap kementerian dan lembaga mempunyai data masing-masing yang berbeda-beda, sehingga berpeluang adanya penerima yang tidak tepat sasaran. Ada banyak kelompok masyarakat yang seharusnya menerima tetapi tidak tercover. Harusnya ada integrasi antar kementerian dan lembaga, agar tepat sasaran dan anggaran tak terhambur sia-sia,” jelas Siti Mukaromah.  “Kami berharap juga pemerintah mempunyai komunikasi yang baik dengan DPR selaku pemangku wilayah. Di dapil kami misalnya banyak pelaku usaha kecil yang sama sekali belum pernah tersentuh program pemerintah,” pungkas asal Purwokerto itu.

Legislator PKB: Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tak Lepas dari Peran UMKM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/WhatsApp-Image-2022-11-21-at-10.26.32.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, mengajak pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) berkolaborasi untuk mencetak enterpreneur muda yang kreatif, mandiri dan inovatif di berbagai sektor perusahaan.  Hal itu disampaikan Ganjar, setelah menghadiri gala dinner bersama para pengusaha HIPMI untuk menyambut Musyawarah Nasional (munas) HIPMI XVII yang akan diselenggarakan pada Senin (21/11).  "HIPMI kita harapkan menjadi pionir untuk mendorong enterpreneur muda baru bersama pemerintah membuat pelatihan, membangun jejaring, memberikan akses, sehingga banyak nanti pengusaha muda yang muncul karena kita butuh banyak sekali pengusaha muda di Indonesia," ujar Ganjar di Pura Mangkunegaran, Solo, lewat keterangan tertulisnya, Senin (21/11).  Ganjar menyampaikan, lahirnya para pengusaha muda dapat membuat pertumbuhan ekonomi nasional meningkat. Pasalnya, dengan banyaknya pengusaha muda maka lapangan kerja baru juga semakin banyak yang terbuka.  Dengan demikian, tenaga kerja yang terserap akan semakin banyak dan tingkat pengangguran dapat berkurang, sehingga perekonomian nasional juga akan tumbuh.  "Ada pekerjaan rumah yang menunggu, menghadapi situasi yang tidak mudah dalam konteks dunia usaha. Kita optimis pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5 persen, maka menurut saya itu menjadi bagian dari harapan besar," jelas Ganjar.  Terkait kenaikan upah buruh maksimal 10 persen yang telah ditetapkan pemerintah melalui Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, Ganjar mendorong kalangan pengusaha dan juga buruh untuk saling menerima keputusan tersebut.  Ganjar juga meminta pengusaha untuk tetap optimal dalam memberikan sumbangsih terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sehingga Indonesia akan tetap bertahan, sebagai negara yang mandiri ekonomi ditengah situasi ekonomi global yang tidak stabil.

Pengusaha Muda Diminta Berkontribusi Pada Pertumbuhan Ekonomi Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Penumpang-Bandara-Soekarno-Hatta-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Seorang calon penumpang pesawat berjalan di area Terminal 2E di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (8/3/2021). Kementerian Perhubungan (Kemenhub) secara resmi telah menghapus syarat antigen dan PCR bagi penumpang dalam negeri" width="100%">
<figcaption>Seorang calon penumpang pesawat berjalan di area Terminal 2E di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (8/3/2021). Kementerian Perhubungan (Kemenhub) secara resmi telah menghapus syarat antigen dan PCR bagi penumpang dalam negeri</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pandemi Covid-19 yang makin landai membuat sektor transportasi umum perlahan bangkit. Berdasar catatan Badan Pusat Statistik (BPS) hingga kuartal kedua tahun ini, sektor transportasi tumbuh 21,27 persen.  Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat memperingati Hari Perhubungan Nasional kemarin (17/9) di Palembang.  ”Kita tidak akan bangkit lebih cepat kalau tidak bersama-sama,” ujar Budi. Dia menambahkan, diperlukan sinergi dan kolaborasi bersama antarinsan perhubungan di Indonesia.  Saat ini upaya pemulihan sektor transportasi menunjukkan hasil positif. Selain pertumbuhan pada kuartal kedua, sektor transportasi memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional 5,44 persen.  Faktor pendorong pertumbuhan di sektor perhubungan banyak. Salah satunya pengelolaan kembali ruang udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna. ”Capaian ini harus kita syukuri bahwa di tengah tantangan yang dihadapi, sektor transportasi dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi Indonesia,” ucap Budi.  Dia menjelaskan, masih ada sejumlah pekerjaan rumah di sektor transportasi yang harus dituntaskan. Misalnya, peningkatan konektivitas dan keselamatan transportasi. Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas. Karena itu, perlu ada konektivitas dengan angkutan umum.  Kondisi positif juga terlihat di sektor transportasi udara. Lalu lintas penerbangan di bandara-bandara PT Angkasa Pura II berangsur pulih sejalan dengan terkendalinya Covid-19.  AP II mencatat, sektor penerbangan tahun ini lebih baik jika dibandingkan dengan Maret–Desember 2020 dan Januari–Desember 2021.  President Director AP II Muhammad Awaluddin mengatakan, lalu lintas penerbangan pada 2022 meningkat secara berkelanjutan sejak awal tahun. ”Jumlah pergerakan penumpang di bandara-bandara AP II pada kuartal I 2022 secara kumulatif rata-rata 4 juta penumpang/bulan,” katanya. Naik jika dibandingkan dengan kuartal I 2021 yang rata-rata 2,3 juta penumpang/bulan.

Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Sektor Transportasi Sumbang 5,44 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/PETI-KEMAS-EKSPOR-IMPOR-_MIFTAHULHAYAT-02-3.jpg" alt="Aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (15/2/2022). Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan neraca perdagangan pada Januari 2022 kembali mengalami surplus sebesar US$930 juta. Surplus ini menurun dibandingkan surplus" width="100%">
<figcaption>Aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (15/2/2022). Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan neraca perdagangan pada Januari 2022 kembali mengalami surplus sebesar US$930 juta. Surplus ini menurun dibandingkan surplus</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peningkatan ekspor menjadi salah satu target penting pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Agar ekspor makin kompetitif di wilayah ASEAN, Kementerian Perdagangan (Kemendag) pun menerbitkan aturan untuk mempermudah dalam mendapatkan tarif preferensi (tarif bea masuk) di wilayah ASEAN.  Aturan baru ini termaktub dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia dan Ketentuan Penerbitan Dokumen Keterangan Asal Untuk Barang Asal Indonesia Berdasarkan ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA/Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN).  Permendag yang sudah diberlakukan sejak 1 Mei 2022 ini sekaligus mencabut Permendag Nomor 71 Tahun 2020 tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia) dan Ketentuan Penerbitan Dokumen Keterangan Asal Untuk Barang Asal Indonesia dalam Asean Trade In Goods Agreement (Persetujuan Perdagangan Barang Asean).  “Pada pertemuan Asean Free Trade Area(AFTA) Council ke-35 pada 8 September 2021, telah disepakati terdapat perubahan pada Prosedur Penerbitan Dokumen Keterangan Asal (Operational Certificate Procedure/OCP) skema ATIGA dengan masa transisi enam bulan sejak implementasi. Anggota ASEAN, kecuali Vietnam, menyepakati implementasi perubahan OCP skema ATIGA pada 1 Mei 2022," ujar Mendag Muhammad Lutfi dikutip, Selasa (7/6).  Ia menjelaskan, seiring dengan perkembangan ekspor kawasan ASEAN, perubahan OCP skema ATIGA perlu dilakukan untuk meningkatkan ekosistem perdagangan yang lebih dinamis dan kompetitif di kawasan ASEAN.  "Perubahan OCP skema ATIGA ini diharapkan dapat meningkatkan kemudahan eksportir dalam mendapatkan tarif preferensi pada skema ATIGA serta menambahkan informasi pada Dokumen Keterangan asal yang berlaku pada skema ATIGA," tuturnya.  Plt Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Veri Anggrijono menjelaskan, cakupan perubahan ATIGA antara lain perubahan OCP yang berdampak pada perubahan tata cara pengisian SKA form D dan ketentuan pada overleaf notes, di antaranya pengaturan baru tentang ketentuan Back to Back CO dan SKA yang terbit secara retrospektif (issued retroactively).  "Selama masa transisi negara anggota ASEAN dapat menggunakan form D lama atau form D baru dengan tetap mengacu kepada OCP ATIGA yang baru," terang dia.  Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor Bambang Jaka Setiawan menambahkan, Blanko SKA Form D lama dengan cetakan overleaf noteslama masih dapat digunakan sampai dengan 31 Oktober 2022 dengan tetap mengacu kepada perubahan OCP ATIGA (OCP baru).  "SKA Form D baru menggunakan kertas putih A4 ISO dapat digunakan mulai tanggal 1 Mei 2022 dengan pengisian mengacu kepada perubahan OCP ATIGA (OCP baru). Overleaf notes versi baru wajib dicetak pada lembar belakang SKA melalui sistem e-SKA," pungkasnya.

Kemendag Terbitkan Aturan Guna Permudah Tarif Preferensi di ASEAN

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Berita Terkini