<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/11/WhatsApp-Image-2023-09-11-at-134025-2987559596.jpeg" alt="Ilustrasi perubahan Fraksi Partai Golkar DPRD Surabaya." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi perubahan Fraksi Partai Golkar DPRD Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Jelang pertengahan September 2023, gerbong internal Fraksi Golkar DPRD Surabaya berubah. Ada perpindahan posisi jabatan. Salah satu legislator Golkar Ketua Komisi A DPRD Surabaya Pertiwi Ayu Krishna diganti. Ayu, sapaan akrab Pertiwi Ayu Krishna, membenarkan hal itu. Dia mengatakan, digeser atau ditukar dengan Lembah Setyowati. Keduanya sama-sama bukan orang baru dalam dunia politik. &rdquo;Saya di Komisi B, lalu Bu Lembah di Komisi A sebagai anggota komisi DPRD Surabaya," ujar Ayu saat dikonfirmasi. Terpisah, Arif Fathoni yang juga legislator DPRD Surabaya dari Golkar menyampaikan, Ayu dipindah ke Komisi B DPRD Surabaya. Ayu juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya. Itu artinya, lanjut Fathoni, posisi Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya berganti. Dari Fathoni menjadi Ayu. Peran baru juga ada di pundak Fathoni sebagai Ketua Komisi A DPRD Surabaya. &rdquo;Rotasi ini untuk penyegaran saja,&rdquo; jelas Arif Fathoni.

Partai Golkar Surabaya ubah komposisi sejumlah anggota di DPRD Surabaya. Ketua Komisi A Pertiwi Ayu Krishna dipindah menjadi anggota komisi

Fraksi Golkar DPRD Surabaya Diubah, Pertiwi Ayu Krishna dari Ketua Komisi Jadi Anggota dan Duduki Ketua Fraksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/22/WhatsApp-Image-2023-08-22-at-104302-1316685087.jpg" alt="Petugas Satpol PP Surabaya lakukan penertiban PKL yang melanggar aturan." width="100%">
<figcaption>Petugas Satpol PP Surabaya lakukan penertiban PKL yang melanggar aturan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Koesmuntojo tak bisa berkata-kata ketika KTP-nya diminta sejumlah petugas Satpol PP Surabaya yang menghampirinya, Selasa (22/8). Koes pikir kedatangan para petugas Satpol PP Surabaya itu akan membeli dagangannya. Ternyata, Koes keliru. Seketika itu tangannya mendadak berkeringat dan jantungnya berdebar. Warga Kupang Gunting Surabaya itu tak punya pilihan selain menyerahkan KTP-nya kepada petugas. Koes berjualan minuman sachet di dalam mobil di Jalan Kartini Surabaya. Dia mengungkapkan, di sepanjang jalan itu, tidak ada tulisan larangan berjualan. &rdquo;Saya berharap disampaikan baik-baik saja. Kalau saya diminta pergi tidak masalah kok,&rdquo; ujar Koes kepada JawaPos.com. Di tempat terpisah, Ketua Komisi A DPRD Surabaya Pertiwi Ayu Krishna angkat bicara soal Koes. Dia menuturkan, mendapatkan aduan dari Koes pada Selasa (22/8) pagi. &rdquo;Komisi A DPRD Surabaya yang membawahi langsung dinas atau OPD Satpol PP menyayangkan sikap Satpol PP. Minggu depan komisi akan panggil Satpol PP. Kasihan KTP Pak Koes itu sudah tua jualan secara mandiri,&rdquo; kata Pertiwi Ayu Krishna, politikus Golkar Surabaya itu. Ayu menegaskan, Satpol PP harus tegas juga. Jangan tebang pilih. Menurut dia, Koes berjualan di tepi jalan menggunakan mobil yang bisa berpindah tidak menetap. &rdquo;Lagi pula tidak ada tulisan larangan juga, di danau dekat Unesa Lidah Wetan juga banyak itu bagaimana, lebih bijak lah,&rdquo; ungkap Pertiwi Ayu Krishna. Sementara itu, Kepala Satpol PP M. Fikser belum memberikan respons terkait pasal yang dilanggar oleh Koes. Dalam surat penindakan, Koes dinyatakan melanggar Perda 10 Tahun 2000.

Ketua Komisi A DPRD Surabaya Pertiwi Ayu Krishna minta Satpol PP tegas dan jangan tebang pilih namun tetap bijak lakukan penertiban

Ketua Komisi A DPRD Surabaya Minta Satpol PP Tak tebang Pilih dan Lebih Bijak Tertibkan PKL

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/WhatsApp-Image-2023-02-28-at-07.04.45.jpg" alt="Ketua Komisi A DPRD Surabaya Pertiwi Ayu Krishna. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi A DPRD Surabaya Pertiwi Ayu Krishna. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Rencana tidak wajib ngantor bagi para pegawai negeri sipil (PNS) oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mendulang beragam respons. Salah satunya dari Ketua Komisi A DPRD Surabaya Pertiwi Ayu Krishna. Politikus Golkar itu mengaku bahwa dirinya belum memahami bagaimana konsep dari keinginan Eri Cahyadi itu. Apabila tidak wajib ngantor, lantas bagaimana dengan penilaian kepegawaian yang diatur dalam UU Kepegawaian. &rdquo;Seperti yang tertuang dalam ketentuan umum bab I pasal 1 ayat 10 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 2003,&rdquo; tutur Ayu. Ketua Srikandi Pemuda Pancasila Surabaya itu menyatakan, apa pun memang tergantung kepala daerah selaku pembina daerah dengan tingkatannya. &rdquo;Mau ke mana, inovasi itu bagus-bagus saja tapi tergantung implementasinya,&rdquo; ujar Pertiwi Ayu Krishna. &rdquo;Selama ini, pegawai negeri tidak ke kantor kena sanksi. Terus nanti kalau ngantor di mana saja, kantor pemerintahan juga sepi seperti tidak berpenghuni dong,&rdquo; tambah Ayu. Ayu mempersilakan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk mengaplikasikan wacana tersebut. Namun, kantor pelayanan pemerintahan di Surabaya bakal sepi. &rdquo;Maka, yang ramai di mal-mal dan kafe-kafe. Atau, bahkan tempat rekreasi hingga hiburan,&rdquo; tutur Pertiwi Ayu Krishna. &rdquo;Karena semua bisa dilakukan di mana saja yang penting melayani dengan komputer/tab/HP. Memang pegawai biasa untuk cari muka ke kepalanya dilakukan beberapa orang, lah kepala dinasnya juga bisa saja lakukan hal tersebut kepada kepala daerah demikian juga yang di lakukan oleh para asisten bisa saja itu terjadi loh,&rdquo; papar dia. Ayu menilai, secara manajemen keuangan pasti bisa mengurangi pengeluaran tentang penggunaan listrik, air, bahkan internet. &rdquo;Tapi bagaimana dengan kualitas pelayanan?&rdquo; ucap Pertiwi Ayu Krishna.

Ketua Komisi A DPRD Surabaya Pertiwi Ayu Krishna menyatakan belum memahami konsep tak wajib ke kantor dari Wali Kota Eri Cahyadi

Wacana PNS Surabaya Berkantor di Mana Saja, DPRD Pertanyakan Kualitas Pelayanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-06-at-16.50.18.jpg" alt="Ketua Umum Persatuan Senam Indonesia (Persani) Surabaya Pertiwi Ayu Krishna." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Persatuan Senam Indonesia (Persani) Surabaya Pertiwi Ayu Krishna.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pertiwi Ayu Krishna resmi menjabat sebagai ketua umum Persatuan Senam Indonesia (Persani) Surabaya. Perempuan yang juga legislator Golkar itu terpilih secara aklamasi karena sebagai kandidat tunggal dengan masa bakti 2023-2027.  Dalam menjalankan tugas, Ayu berharap agar tidak berjalan sendiri. Sebab, untuk meraih prestasi maksimal perlu dukungan dan dorongan dari berbagai pihak. Salah satunya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.  ”Peran serta Pemerintah Kota Surabaya seharusnya bisa maksimal untuk membentuk dan membina atlet-atletnya. Agar nanti mampu memimpin juara umum khususnya pada Persani. Seperti tempat latihan atau seragam-seragam atlet, juga pembinaan. Karena sejauh ini, kami melangkah secara mandiri,” ungkap Pertiwi Ayu Krishna, Senin (6/3).  Perempuan yang akrab disapa Bunda Ayu itu juga menceritakan, dalam masa kepemimpinan periode sebelumnya, Persani mampu meraih 6 medali emas, 5 perak, dan 2 perunggu, saat pekan olahraga provinsi (Porprov) Jawa Timur 2022.  ”Kami pernah memimpin perolehan medali emas yang jumlahnya 6. Kami bisa saja meraih lebih daripada itu asal peran serta pemerintah kota dan dinas pemuda dan olahraga benar-benar mendukung kami,” ujar Pertiwi Ayu Krishna.  Ayu mengaku sejak ditetapkan sebagai ketua umum pada Sabtu (4/3), mulai merangkai agar dalam masa kepemimpinan periode 2023-2027 mampu meningkatkan prestasi. ”Kini, kami berupaya untuk meningkatkan kembali perolehan medali pada pekan olahraga provinsi Porprov Jatim tahun ini dengan menambah 3 medali emas,” jelas Pertiwi Ayu Krishna.  Selain itu, Ayu juga menagih janji Pemkot Surabaya atas bonus yang diterimakan bagi pendulang medali. Karena itu menjadi motivasi bagi para atlet dalam merebut kemenangan dalam kejuaraan.  ”Selain itu, kami juga menagih janji Pemerintah Kota Surabaya yang akan memberikan beasiswa pada atlet-atlet kami. Karena atlet kami juga sudah berharap sekali mengingat itu menjadi motivasi bagi dia dalam mengikuti kejuaraan,” tambah Ayu.

Jabat Ketua Persani Surabaya, Pertiwi Ayu Krishna Tagih Janji Pemkot

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/ayu-dan-persani.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Ketua Persatuan Senam Indonesia (Persani) Kota Surabaya, Pertiwi Ayu Krishna, siap memimpin kembali Persani periode 2023-2027 dalam musyawarah kota (Muskot) yang digelar di Gedung Siola, Surabaya pada Sabtu (4/3/2023).  "Kami menggelar rapat untuk persiapan Muskot, Kamis (2/3/2023). Penyelenggaraan Muskot harus tepat waktu agar pengurus nantinya bisa mengurusi kegiatan maupun kejuaraan," kata Pertiwi Ayu Krishna di Surabaya, Jumat (3/3/2023).  Menurut dia, Muskot harus dilaksanakan tepat waktu agar ketua maupun pengurus baru bisa segera menyusun program kerja, apalagi tahun ini juga akan digelar Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) di Sidoarjo, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto dan Jombang.  Saat disinggung apakah dirinya bersedia kembali memimpin Persani, Pertiwi Ayu Krishna yang juga Ketua Komisi A DPRD Surabaya itu menyatakan bersedia menakhodai kembali Persani asal mendapat dukungan dari klub di Muskot.  "Ada dukungan dari pengurus Persani menghendaki saya kembali memimpin Persani Surabaya. Saya bersedia, namun semua tergantung pada hari H (Muskot)," kata Ayu panggilan akrabnya.  Selama memimpin Persani Surabaya, lanjut dia, cabang senam tetap menjadi lumbung emas bagi Kontingen Surabaya saat berlaga di Porprov VII yang digelar di Situbondo, Lumajang, Bondowoso dan Jember dengan menyumbang 5 emas 6 perak 2 perunggu.  Selain itu, Ayu juga berharap prestasi atlet senam itu juga mendapat apresiasi dari pihak Pemkot Surabaya.  "Pak Wali Kota Surabaya (Eri Cahyadi) pernah berjanji untuk memberikan beasiswa, tapi sampai sekarang belum turun," kata Ayu.  Tidak hanya itu, Ayu juga berharap program pembinaan senam bisa terus berlanjut dengan melakukan road show ke klub maupun sekolah-sekolah.

Pertiwi Ayu Krishna Siap Pimpin Kembali Persani Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/WhatsApp-Image-2023-02-28-at-07.04.45.jpg" alt="Ketua Komisi A DPRD Surabaya Pertiwi Ayu Krishna. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi A DPRD Surabaya Pertiwi Ayu Krishna. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Salah seorang informan yang enggan disebutkan namanya menyampaikan, jika ingin memindahkan lurah atau camat di Surabaya cukup mudah. Setor uang ke anggota DPRD Surabaya. Namun hal itu dibantah Ketua Komisi A DPRD Surabaya Pertiwi Ayu Krishna. Komisi A DPRD Surabaya menjadi mitra kerja eksekutif yang bersinggungan dengan kelurahan dan kecamatan. ”Ada Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Yang membawahi RT, RW, LPMK, hingga camat dan lurah,” kata Ayu kepada JawaPos.com. Politikus Golkar itu menegaskan, tidak ada uang yang masuk ke kantong legislatif jika ada lurah atau camat yang digeser atau dipindahtugaskan. Perpindahan tugas lurah dan camat menjadi hak prerogatif dari Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. ”Jadi nggak benar kalau legislatif bisa mengakomodir keinginan menjadi lurah atau camat asal setor uang ratusan juta,” ucap Pertiwi Ayu Krishna. Ayu menyampaikan, pihaknya menjaga marwah dari legislatif di rantai birokrasi dan pemerintahan. Legislatif juga akan mengawasi bagaimana rantai birokrasi yang tercipta di lingkungan Pemkot Surabaya. ”Ketika ada yang melenceng, kami akan mengingatkan eksekutif (Pemkot Surabaya). Karena itu menjadi tugas kami, legislatif,” tutur Ayu.

DPRD Surabaya Tepis Isu Setoran Ratusan Juta untuk Geser Lurah-Camat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/WhatsApp-Image-2023-02-27-at-12.35.241.jpg" alt="Ketua Komisi A DPRD Surabaya Pertiwi Ayu Krishna. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi A DPRD Surabaya Pertiwi Ayu Krishna. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi - Armuji genap dua tahun memimpin kota pahlawan pada 26 Februari. Ada beberapa hal yang disorot legislatif. Salah satunya mengenai KTP digital (identitas kependudukan digital/IKD).  Ketua Komisi A DPRD Surabaya Pertiwi Ayu Krishna mengatakan, tak sedikit masyarakat mengeluh jika IKD tidak bisa digunakan. Terutama di sektor perbankan.  ”Saya mendorong agar dinas kependudukan dan catatan sipil (dispendukcapil) bisa bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk apa? Untuk memastikan agar masyarakat yang ingin mengurus apapun di perbankan bisa menggunakan KTP digital,” jelas Pertiwi Ayu Krishna, politikus Golkar itu.  Selain itu, lanjut Ayu, pihaknya juga meminta Dispendukcapil Surabaya kembali mengumpulkan para pengelola perbankan. Itu untuk memastikan jika pemakaian IKD bisa maksimal.  ”Sebab sama saja jika ternyata IKD tidak bisa dipakai di bank-bank atau instansi lain. Warga harus diberikan solusi supaya pelayanan tetap berjalan juga,” tambah Pertiwi Ayu Krishna, Ketua Srikandi Pemuda Pancasila Surabaya tersebut.  Anggota Badan Musyawarah itu menyatakan, Dispendukcapil Surabaya juga perlu berkomunikasi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), agar blangko KTP tidak langsung dihentikan.  ”Saya ada laporan warga dari Kecamatan Bubutan jualan. Dia mau mengajukan bantuan keuangan di Mekar, tapi nggak ada KTP fisik. Akhirnya nggak bisa terakomodir,” ujar Ayu.

Dua Tahun Eri-Armuji, DPRD Surabaya Minta Benahi Masalah KTP Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-25-at-22.03.591.jpg" alt="Ketua Komisi A DPRD Surabaya Pertiwi Ayu Krishna. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi A DPRD Surabaya Pertiwi Ayu Krishna. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Masa reses pertama tahun anggaran 2023, Ketua Komisi A DPRD Surabaya Pertiwi Ayu Krishna mulai menjaring aspirasi masyarakat. Politikus Golkar itu menyapa warga Jojoran IV, Kelurahan Mojo.  Perempuan yang juga duduk sebagai ketua Srikandi Pemuda Pancasila Surabaya tersebut pertama kali turun di kawasan Jojoran IV itu. Perempuan yang akrab disapa Bunda Ayu menyapa warga Jojoran IV karena adanya keluhan bila belum adanya wakil rakyat terjun ke lokasi itu.  Ayu menerima beberapa masukan dari warga. Salah satunya mengenai upaya realisasi becak motor khusus yang mengantarkan warga ke rumah sakit. Salah seorang warga menyampaikan bahwa kawasan Jojotan IV padat penduduk.  ”Kalau dilewati ambulance juga susah. Sementara, kondisi finansial masyarakat di sini lumayan ke bawah,” terang Pertiwi Ayu Krishna.  Selain itu, Ayu juga mendapatkan permintaan mengenai mitigasi kebakaran. Mitigasi menjadi penting mengingat kondisi Jojoran padat penduduk. Menurut pengakuan warga, selama ini, tidak ada mitigasi dari petugas pemadam kebakaran dari Pemkot Surabaya ke warga.  ”Saya kaget juga bila belum adanya jajaran wakil rakyat yang hadir ke lokasi ini. Tapi saya bersyukur bisa menjadi yang pertama ke tempat ini. Padahal wilayah Jojoran IV ternyata gudangnya UMKM seperti jajanan dan makanan-makanan jadi ketika saya ingin beli untuk oleh-oleh bisa telepon pelaku UMKM langsung,” jelas Ayu.  Menyoroti terkait pelatihan mitigasi kebencanaan seperti kebakaran, Ayu akan segera berkomunikasi dengan dinas terkait. Agar ketika terjadi kebakaran korban jiwa dan materi dapat diminimalisir.  ”Untuk pelatihan keselamatan kebakaran nanti akan kami komunikasikan pada dinas pemadam kebakaran dan kami masukkan dalam pokok pikiran di kolom pemberdayaan masyarakat. Memang ini melihat kondisi tempat tinggal masyarakat di sini yang padat,” jelas Pertiwi Ayu Krishna.

Reses, Wakil Rakyat Ini Dicurhati Warga Khawatir Ada Kebakaran Hebat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/WhatsApp-Image-2022-12-09-at-18.32.51.jpg" alt="Ketua Komisi A DPRD Surabaya Pertiwi Ayu Krishna mengunjungi guru ngaji di Musala Baitul Ihsan, Kalibokor Kencana, Gang 2. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi A DPRD Surabaya Pertiwi Ayu Krishna mengunjungi guru ngaji di Musala Baitul Ihsan, Kalibokor Kencana, Gang 2. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Selama 20 tahun mengajar ngaji, Sukirman, warga Kecamatan Gubeng, tak menarik uang bulanan kepada murid-muridnya. Dia bersama istri, Siti Jumaroh, membantu 65 anak sekitar rumahnya belajar ngaji.  Jam mengajarnya dimulai pukul 15.00-19.00. Sebelum di musala, dia ngajar di rumah kos yang disewanya. Lokasinya bersebelahan dengan makam Ngagel, Kecamatan Gubeng. Sejak matahari terbit hingga sebelum azan ashar berkumandang, Kirman stand by di TPU Makam Ngagel.  Biasanya, Kirman diminta bantuan orang untuk merawat makam. ”Sesekali, saya dimintain tolong buat membetulkan nisan juga. Atau ngerapihin rumput begitu,” ujar Kirman.  Dari situ, Kirman menyisihkan uang untuk kebutuhan hidup. Menjaga dapurnya agar tetap mengepul. Dia bersyukur, meski hanya dari petugas lepas makam, ketiga anaknya tidak ada yang putus sekolah. Tuntas menyelesaikan jenjang pendidikan hingga SMA.  Nah, uang yang diperoleh dari makam juga digunakan untuk membeli perlengkapan mengajar ngaji. Seperti buku iqro, Alquran, hingga meja kecil.  Kondisi tersebut menarik perhatian Ketua Komisi A DPRD Surabaya Pertiwi Ayu Krishna. Ayu menyambangi Sukirman di Musala Baitul Ihsan, Kalibokor Kencana, Gang 2.  Sukirman mengatakan, pernah mendaftar untuk program sosial khusus tenaga pendidik mengajar ngaji. Namun, sayang, program penerapan pengajaran berubah. Tak lagi offline tapi online.  Hal itu karena kemunculan covid-19 pada 2020. Aktivitas sosial dibatasi tak terkecuali mengaji. Pemkot menginstruksikan mengajar ngaji dilakukan melalui daring (online).  Menurut Sukirman, cara tersebut tak mumpuni untuk dilakukannya. ”Yang ngajar cuman saya sama istri. Orangnya kurang, lalu untuk gadget juga nggak mumpuni. Jadi, saya mundur saja,” jelas Kirman.  Ketua Komisi A DPRD Surabaya Pertiwi Ayu Krishna menuturkan, pemkot boleh menerapkan sistem digital. Tapi perlu diperhatikan kondisi di lapangan. Misal, ada warga yang belum fasih menggunakan sistem digital.  ”Tetap dibantu juga. Jangan sampai luput untuk intervensinya, sistem online bagus kok,” papar Pertiwi Ayu Krishna.  Politikus Golkar itu menyatakan, bakal berusaha menyampaikan kondisi Sukirman ke Pemkot Surabaya. Terutama di bidang kesejahteraan rakyat (kesra). Ayu berharap, intervensi bukan hanya berbentuk bantuan uang.  ”Misal, dibantu meja atau perlengkapan mengajar seperti buku ajar (iqro) juga bagus,” tambah Pertiwi Ayu Krishna.

Ngajar Ngaji Tanpa Nerima Bayaran, DPRD Desak Pemkot Beri Intervensi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Pertiwi Ayu Krishna

Berita Terkini