<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/04/mobile-phone-4646854_1280-1091396822.jpg" alt="Ilustrasi layar ponsel. (Pixabay)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi layar ponsel. (Pixabay)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dua jenis layar yang paling umum digunakan pada smartphone saat ini adalah AMOLED (Active Matrix Organic Light-Emitting Diode) dan LCD (Liquid Crystal Display).&nbsp; Keduanya memiliki karakteristik yang berbeda dalam menampilkan warna, tingkat kecerahan, serta efisiensi daya. itu membuat pengguna sering kali mempertimbangkan mana yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan mereka. AMOLED semakin populer saat ini, terutama di kalangan produsen smartphone premium. Sementara itu, layar LCD masih digunakan secara luas karena menawarkan warna yang lebih natural serta harga produksi yang lebih murah. Berikut keunggulan layar AMOLED dibanding LCD pada smartphone: <ol> <li> Warna lebih cerah dan kontras lebih tinggi</li> </ol> Salah satu keunggulan utama layar AMOLED dibandingkan LCD adalah kemampuannya menampilkan warna yang lebih cerah dan kontras yang jauh lebih tinggi. Setiap piksel pada layar AMOLED memiliki sumber cahayanya sendiri. Sehingga warna hitam benar-benar terlihat pekat karena piksel bisa dimatikan sepenuhnya. Hal ini berbeda dengan LCD yang masih menggunakan lampu latar, sehingga warna hitam tampak lebih keabu-abuan. <ol start="2"> <li> Efisiensi energi lebih baik</li> </ol> Layar AMOLED lebih hemat daya dibandingkan LCD, terutama saat menampilkan warna gelap. Karena setiap piksel bisa dinyalakan atau dimatikan secara individu, AMOLED tidak memerlukan energi untuk menampilkan warna hitam.&nbsp; Sebaliknya, LCD tetap membutuhkan lampu latar menyala sepanjang waktu, yang berkontribusi pada konsumsi daya yang lebih tinggi. Inilah alasan mengapa banyak smartphone dengan layar AMOLED memiliki fitur "Always-On Display" yang tetap hemat baterai. <ol start="3"> <li> Lebih tipis dan fleksibel</li> </ol> Karena tidak memerlukan lampu latar tambahan, layar AMOLED bisa dibuat lebih tipis dibandingkan LCD. Ini memungkinkan produsen smartphone menciptakan desain perangkat yang lebih ramping dan ringan.&nbsp; Selain itu, AMOLED juga lebih fleksibel, sehingga bisa digunakan untuk layar lengkung seperti pada beberapa model smartphone flagship dan perangkat lipat. <ol start="4"> <li> Sudut pandang lebih baik</li> </ol> Layar AMOLED memiliki sudut pandang yang lebih luas dibandingkan LCD. Pada layar LCD, warna bisa berubah atau menjadi lebih redup ketika dilihat dari sudut tertentu.&nbsp; Sebaliknya, AMOLED mampu mempertahankan warna yang konsisten meskipun dilihat dari berbagai sudut, sehingga pengalaman menonton lebih nyaman. <ol start="5"> <li> Respons lebih cepat untuk animasi yang lebih halus</li> </ol> AMOLED memiliki waktu respons yang lebih cepat dibandingkan LCD, yang berarti tampilan animasi dan pergerakan di layar bisa terlihat lebih halus.&nbsp; Ini sangat penting untuk pengalaman bermain game atau menonton video dengan frame rate tinggi, di mana jeda waktu (lag) sekecil apa pun bisa mengurangi kenyamanan pengguna. <ol start="6"> <li> Teknologi lebih canggih dengan fitur tambahan</li> </ol> AMOLED terus berkembang dengan berbagai inovasi, seperti Super AMOLED dan Dynamic AMOLED dari Samsung yang menawarkan kualitas gambar lebih baik, efisiensi daya lebih tinggi, serta pengurangan cahaya biru untuk mengurangi ketegangan mata.&nbsp; Beberapa smartphone terbaru juga mulai mengintegrasikan sensor sidik jari di bawah layar AMOLED, yang sulit dilakukan pada layar LCD. &nbsp;

Dua jenis layar yang paling umum digunakan pada smartphone saat ini adalah AMOLED dan LCD. Keduanya memiliki karakteristik yang berbeda.

Keunggulan Layar AMOLED dibandingkan LCD untuk Smartphone, Pertimbangkan Sebelum Beli Ponsel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/12/JKT_WASPADA-PENINGKATAN-CURAH-HUJAN_HANUNG-HAMBARA_30012024-5-3843781186.jpg" alt="Ilustrasi cuaca hujan di Jakarta. (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi cuaca hujan di Jakarta. (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemprov DKI Jakarta mempertimbangkan untuk melakukan rekayasa cuaca pada saat hari pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta pada Rabu (27/11). Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mencatat terdapat 572 TPS rawan banjir di Jakarta. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menuturkan, berdasarkan info Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), hujan dengan intensitas sedang akan terjadi sejak tanggal 25, 26 dan 27 November. Oleh karena itu, pihaknya masih menimbang-nimbang apakah perlu dilakukan rekayasa cuaca atau tidak. "Berdasarkan perkiraan cuaca dari BMKG, sebenarnya potensi hujannya untuk tanggal 25-26-27 adalah sampai dengan sedang ya. Namun demikian sedang kami cermati untuk pelaksanaan rekayasa cuaca dari BPBD," ujar Teguh di Balai Kota Jakarta, Senin (25/11). Pihaknya, kata Teguh, akan menggandeng BMKG dalam melaksanakan rekayasa cuaca. Namun, hal itu masih dalam pembahasan.&nbsp; "Ini tentu saja pelaksananya kami bersama-sama dengan BMKG. Tidak bisa kita lakukan sendiri, tapi ini kita matangkan pada siang sore ini untuk pelaksanaan nya," jelasnya.&nbsp; Sementara itu, Ketua Bawaslu DKI Jakarta Munandar Nugraha mendukung adanya rekayasa cuaca yang dilakukan pemprov DKI Jakarta. Dengan begitu, proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dapat berjalan dengan baik tanpa khawatir terjadinya banjir. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/015353823/perludem-ungkap-terdapat-3000-lebih-kasus-pelanggaran-netralitas-asn-pada-pilkada-serentak-2024">Perludem Ungkap Terdapat 3.000 Lebih Kasus Pelanggaran Netralitas ASN pada Pilkada Serentak 2024</a>&nbsp; "Mudah-mudahan rekayasa ilmiah yang mungkin coba akan dikerjakan oleh jajaran di Pemprov ini bisa berhasil. Kemudian mudah-mudahan nanti pada hari H, itu tidak seperti (pemilu) lalu pada hujan kemudian banjir, mudah-mudahan ini bisa kita antisipasi," ucapnya. &nbsp;

Pemprov DKI Jakarta mempertimbangkan untuk melakukan rekayasa cuaca pada saat hari pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta pada Rabu (27/11).

Pemprov DKI Jakarta Pertimbangkan Rekayasa Cuaca di Hari Pemungutan Suara Pilkada Serentak 2024, Antisipasi Banjir di 572 TPS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Imam-Nahrawi-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Terdakwa Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi menjalani sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (14/2/2020). Imam Nahrawi didakwa menerima uang Rp11,5 miliar dan gratifikasi Rp8,648 miliar dari sejumlah pejabat" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi menjalani sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (14/2/2020). Imam Nahrawi didakwa menerima uang Rp11,5 miliar dan gratifikasi Rp8,648 miliar dari sejumlah pejabat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim kuasa hukum mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, Wa Ode Nur Zainab merasa kecewa atas vonis tujuh tahun pidana penjara yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, pada Senin (29/6) kemarin. Dia memberi isyarat akan menempuh upaya hukum terkait vonis hakim kliennya tersebut.  "Semalam setelah pembacaan putusan saya menyempatkan diri ke KPK ke gedung C1 dimana ada Pak Imam, beliau di sana mengikuti persidangan secara online. Pertama beliau, minta kami penasehat hukum untuk terus berjuang bersama bagaiamana pun, apa yang didakwakan, dituntut dan divonis oleh majelis hakim itu tidak sesuai dengan fakta persidangan," kata Wa Ode di PN Tipikor Jakarta, Selasa (30/6).  Wa Ode mengklaim, fakta di persidangan tidak ada saksi yang menyebut Imam menerima uang atau melakukan komunikasi terkait dengan proposal dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Dia menyebut, dalam pertimbangan majelis hakim tidak ada pemberian kepada kliennya.  "Jadi tidak ada fakta hukum di persidangan, hanya ada bukti petunjuk kata majelis hakim. Bukti petunjuk itu harusnya diperoleh dari fakta saksi, fakta surat misalnya. Kalau dari alat bukti 184 KUHAP itu namanya bukti petunjuk itu berada pada level terbawah. Jadi nggak mungkin kemudian orang dihukum karena petunjuk," beber Wa Ode.  Kendati demikian, Wa Ode belum bisa memberikan kepastian soal upaya hukum yang akan ditempuh oleh kliennya tersebut. Dia menilai, putusan Majelis Hakim hanya berdasarkan persepsi, asumsi dan bukan berdasarkan fakta hukum.  "Tapi kan ini masih berproses selama tujuh hari. Tapi kemungkinan-kemungkinan akan ke sana (banding), karena beliau sampaikan pokoknya kita terus berjuang," tukasnya.  Sementara itu, pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri tak mempersalahkan jika Imam Nahrawi menempuh upaya hukum terhadap vonis tujuh tahun penjara yang dijatuhkan PN Tipikor Jakarta. KPK pun menghormati putusan majelis hakim tersebut.  "Kita harus hormati putusan majelis hakim. Jika terdakwa tidak menerima putusan tentu silahkan melakukan upaya hukum banding," ucap Ali.  Ali menuturkan, KPK akan mempelajari putusan lengkap setelah mendapat dari Majelis Hakim. Tidak menutup kemungkinan akan mengembangkan perkara tersebut.  "KPK nanti akan pelajari putusan lengkapnya lebih dahulu, baik itu fakta-fakta sidang keterangan para saksi yang termuat dalam putusan maupun pertimbangan-pertimbangan majelis hakim," tandas Ali.  Sebelumnya, Imam Nahrawi divonis tujuh tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider tiga bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Imam diyakini menerima suap dan gratifikasi untuk memuluskan proses pencairan dana hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).  Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 18,1 miliar. Menurut Hakim, jika Imam Nahrawi tidak membayarkan uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.  Selain itu, Hakim juga mencabut hak untuk dipilih dari jabatan publik selama empat tahun. Hakim juga menolak justice collaboratore (JC) yang diajukan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.  Majelis hakim meyakini, Imam terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap sebesar 11.500.000.000 bersama-sama dengan asisten pribadinya, Miftahul Ulum.  Suap dari Ending Fuad Hamidy selaku Sekretaris Jenderal  KONI dan Johnny E Awuy selaku Bendahara Umum KONI itu diberikan kepada Imam melalui Miftahul Ulum untuk mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan oleh KONI Pusat kepada Kempora tahun anggaran 2018.  Imam Nahrawi juga diyakini bersama-sama Miftahul Ulum menerima gratifikasi dengan total Rp 8,3 miliar. Penerimaan gratifikasi itu dilakukan Imam melalui Ulum secara bertahap dari sejumlah pihak.  Imam divonis melanggar, Pasal 12 huruf a Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu alternatif pertama.  Pasal 12B ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kedua. (*)

Pengacara Imam Nahrawi Pertimbangkan Banding Vonis 7 Tahun

Pertimbangkan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Pertimbangkan

Berita Terkini

Keunggulan Layar AMOLED dibandingkan LCD untuk Smartphone, Pertimbangkan Sebelum Beli Ponsel

Pemprov DKI Jakarta Pertimbangkan Rekayasa Cuaca di Hari Pemungutan Suara Pilkada Serentak 2024, Antisipasi Banjir di 572 TPS

Pengacara Imam Nahrawi Pertimbangkan Banding Vonis 7 Tahun

Download Aplikasi JawaPos.com