<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/22/Sejumlah-mantan-pemain-sirkus-Oriental-Circus-Indonesia-OCI-2JPG-3503962072.jpg" alt="Sejumlah mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) mengikuti rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/4/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) mengikuti rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/4/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Polemik antara mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) dan pihak Taman Safari Indonesia semakin memanas. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pun mempertemukan Direktur Taman Safari Indonesia (TSI) dengan para mantan pemain sirkus OCI.&nbsp; Dalam pertemuan itu, Kuasa hukum mantan pemain sirkus OCI Muhammad Sholeh menegaskan, keberadaan TSI tidak bisa dipisahkan dengan OCI. "Menurut saya, para korban yang selalu sakit hati karena selalu antara Taman Safari dengan OCI selalu dipisahkan," ujar Soleh dikutip dari Youtube pribadi Dedi Mulyadi, Rabu (30/4). Ia menjelaskan, Taman Safari dan OCI didirikan oleh orang yang sama. Sebelum Taman Safari berdiri, kesuksesan awalnya justru ditopang oleh para pemain OCI. "Padahal menurut para korban, sebelum ada Taman Safari ya OCI. Sehingga sukses, menjadi kaya, bikin Taman Safari 1, bikin 2, bikin di Bali itu ya mereka, OCI," lanjutnya. Tak hanya itu, Soleh juga menyoroti bubarnya OCI pada 2019 dan fakta bahwa aset-aset OCI kini dipajang di Museum Taman Safari Prigen, Jawa Timur. "Jadi kalau ngomong gak ada kaitannya, gak terdaftar, menurut saya begini ini bukan sebuah solusi," ujarnya. Sementara itu, Direktur Taman Safari Indonesia Aswin Sumampau membantah adanya kesatuan antara kebun binatang yang dikelolanya dengan sirkus OCI. Oleh sebab itu, Taman Safari tidak mengeluarkan uang seperti apa yang diminta oleh para mantan pemain sirkus OCI.&nbsp; "Saya sebagai Direktur Utama PT Taman Safari pastinya tidak bisa mengeluarkan uang dari PT Karena ini bukan hal PT. Dan beberapa hal yang disebutkan oleh Ci Fifi maupun Ci Lisa ini bersifat sangat-sangat personal. Terhadap nama-nama tertentu juga. Jadi bukan terhadap PT-nya sebenarnya gitu loh," terangnya.&nbsp; "Jadi oleh karena itu saya sangat-sangat terbatas gerak saya sebagai direktur PT. Tapi sebagai pribadi, sebagai keluarga, saya sudah mencoba menghubungi, saya sudah salamin," sambungnya. Meski begitu, ia mengakui para eks pemain sirkus OCI dulunya dirawat oleh sang kakek. Sang kakek pun telah meninggal dunia pada 2003 silam.&nbsp; "Dan kakek saya sudah almarhum di tahun 2003. Dan tidak pernah lagi ada anak-anak di Taman Safari yang diambil olehnya," katanya.&nbsp; Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berharap kasus ini dapat segera diselesaikan agar tidak menjadi konflik berkepanjangan. "Ada hal yang dalam hidup kita harus disadari Adalah kita bisa menang di peradilan, kita bisa menang di atas kertas, kita bisa menang di atas akta. Tapi kita tidak akan bisa menang melawan jerit manusia yang tembus ke langit, pesan saya itu aja," katanya. Ia juga mengingatkan kejayaan Taman Safari tak lepas dari pemanfaatan lahan negara dan peran para pemain sirkus OCI.&nbsp; "Kalau ada berkaitan dengan jasa kakeknya berarti ada keterkaitan dengan jasa mereka (mantan pemain sirkus OCI). Pakai hati aja deh," ucapnya.

Konflik antara mantan pemain sirkus OCI dan Taman Safari Indonesia semakin memanas, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi fasilitasi pertemuan.

Pertemukan Direktur Taman Safari Indonesia dengan Eks Pemain Sirkus OCI, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi: Pakai Hati Aja Deh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/07/j7PamQ4mRFICNX2QV61mvI8mrAZxbTlhGBcCv2yA-1-4191348633.jpg" alt="Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mempertemukan Emen Hidayat dengan Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Dishub Kabupaten Bogor Dadang Kosasih. (Instagram @dedimulyadi71)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mempertemukan Emen Hidayat dengan Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Dishub Kabupaten Bogor Dadang Kosasih. (Instagram @dedimulyadi71)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mempertemukan Emen Hidayat dengan Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Dishub Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih. Emen adalah sopir angkot yang sempat mengugkap adanya pemotongan kompensasi terhadap para sopir angkot di kawasan Puncak Bogor.&nbsp; Sebelum mempertemukan keduanya, Dedi Mulyadi sudah berbincang dengan Emen maupun Dadang Kosasih untuk menggali informasi soal pemotongan uang kompensasi sebesar Rp 200 ribu yang dialami para sopir angkot. Seharusnya, para sopir angkot mendapat kompensasi senilai Rp 1,5 juta, berupa uang Rp 1 juta dan sembako Rp 500 ribu. "Nih Pak Emen sampaikan kepada warga Jabar dan warga Indonesia. Pak Dadang itu ikut nyuruh motong, ikut menikmati atau tidak?" tanya Dedi Mulyadi dalam unggahan pada akun media sosial Instagram, Senin (7/4). "Tidak Pak," jawab Emen. "Yang bener adalah?" tanya Dedi lagi. "KKSU," timpal Emen. Dedi kembali menanyakan siapa pihak yang meminta uang kompensasi kepada para sopir angkot di jalur Puncak. Sebab, persoalan itu ramai menjadi perbincangan publik. "KKSU," jawab lagi Emen. "Jadi bapak ini diminta uang oleh siapa?," tanya Dedi. "Oleh KKSU," tegas Emen menjawab. Mendengar pernyataan Emen, Dedi lalu kembali bertanya ihwal keterkaitan Dadang Kosasih selaku Kepala Bidang (Kabid) Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan atau Dishub Kabupaten Bogor yang juga sempat viral. "Waktu pemotongan Pak Dadang pernah meminta?" tanya Dedi lagi. "Nggak pernah," jawab Emen. Dalam pertemuan itu, Dadang menegaskan dirinya hanya menyaksikan penyerahan simbolis saat di Polres Bogor. Menurut dia, Dishub Kabupaten Bogor tidak dilibatkan saat penyerahan bantuan yang bersumber dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Jawa Barat dan BJB Peduli, karena itu dilakukan oleh Dishub Provinsi Jawa Barat. "Karena waktu itu Kabupaten tidak dilibatkan, hanya Provinsi aja. Jadi kita hanya menyaksikan simbolis aja waktu di Polres," ungkap Dadang mengklarifikasi. Hal itu pun dibenarkan oleh Emen. Ia membenarkan bahwa Dadang tidak hadir saat penyerahan uang kompensasi di Provinsi Jabar.&nbsp;"Benar ya," ujar Emen. Lebih lanjut, Dedi memastikan pertemuan antara Emen dan Dadang tidak direkayasa. Dedi menegaskan bahwa pungutan liar oleh Dishub Kabupaten Bogor tidak pernah ada. Menurutnya, yang ada adalah pungutan oleh KKSU. "Pungutan liar oleh Dishub Kabupaten Bogor tidak pernah ada, yang ada hanyalah pungutan oleh KKSU, dan uangnya pun dinikmati oleh mereka. Dan yang paling penting dari itu adalah ada pungutan berdasarkan informasi ada pungutan di jalur Cibedug sebesar Rp 250 ribu, dan oleh KKSU di jalur Cibedug," ujar Dedi. Karena itu, Dedi meminta aparat kepolisian untuk menindaklanjuti adanya dugaan pungli oleh KKSU tersebut. "Saya yakin pungutan itu ada di setiap wilayah dan perlu ditindaklanjuti oleh Polres Bogor," pungkasnya. &nbsp;

Dedi Mulyadi ungkap pemotongan kompensasi sopir angkot di Bogor, pertemukan sopir Emen dengan Kabid Lalin Dishub Kabupaten Bogor Dadang.

Dedi Mulyadi Pertemukan Dadang Kosasih dengan Sopir Angkot Emen, Ungkap Pemotongan Kompensasi Oleh KKSU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/05/Screenshot_2025-04-05-12-39-03-586_comandroidchrome-edit-167336325.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi pertemukan pihak keluarga korban maling ayam dengan keluarga pelaku penganiayaan" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi pertemukan pihak keluarga korban maling ayam dengan keluarga pelaku penganiayaan</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi pertemukan pihak keluarga korban maling ayam dengan keluarga pelaku penganiayaan. Pertemuan ini dilakukan sebagai upaya untuk bisa saling memaafkan. "Ini saya sudah bertemu ya, keluarga korban penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan keluarga yang menganiayanya yang sekarang ditahan di Polres," kata Dedi Mulyadi dalam unggahan pada akun media sosial Instagram, Sabtu (5/4). Peristiwa penganiayaan terhadap Taryanah, terduga pelaku maling ayam di Subang, hingga mengakibatkan kematian dipicu karena emosi warga. Menurutnya, jumlah massa yang banyak hingga akhirnya Taryanah tewas dianiaya massa. "Semua dilakukan karena emosi, karena kekhilafan, karena jumlah massa yg banyak pada akhirnya satu orang meninggal karena melakukan pencurian," ucap Dedi. Mantan Bupati Purwakarta itu menunjukkan sosok Ibu dan Istri dari Taryanah. Serta, delapan pihak keluarga terduga pelaku pengaiayaan yang saat ini mendekam ditahanan Polres Subang. "Ini emak dari Taryanah yang melakukan pencurian, ini istrinya. Ini delapan orang dari keluarga yang hari ini mendekam di Polres Subang, karena melakukan penganiayaan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain," ujar Dedi. Ia mengingatkan, agar pihak keluarga korban penganiayaan dan pelaku untuk saling memaafkan. Namun, pelaku harus tetap dihukum, karena mereka main hakim sendiri yang mengakibatkan kehilangan nyawa manusia. "Semua keluarga ini sudah saling memaafkan, tapi proses hukum tetap berjalan. Tapi mudah-mudahan upaya saling memaafkan ini semakin saling meringankan apa yang dijalani. Karena pengakuannya ada yang memukul satu kali, ada yang memukul pertama, ya nanti biarkan hukum yang membuktikan," tegas Dedi. Ia menegaskan, sebagai Gubernur Jabar tidak ingin ada lagi aksi kriminalisasi. Apalagi, para pelaku dan korban penganiayaan meninggalkan keluarga yang harus diberi nafkah. "Tetapi saya sebagai Gubernur, mereka meninggalkan anak, mereka meninggalkan iatri, mereka meninggalkan adik. Hari ini delapan keluarga kehilangan tulang punggung kehidupannya dan itu akan menjadi problem kemiskinan baru, maka hari ini saya akan menyelesaikan, masalah ini tidak boleh lahir lagi kriminalisasi baru, karena pernah kehilangan sumber kehidupan, tanggung jawab keluarganya, penanggung jawab keluarganya hilang, karena terkena tindak pidana," urai Dedi. Lebih lanjut, Dedi meminta keluarga dari terduga pelaku maling ayam yang tewas dikeroyok massa untuk bisa memafkan para pelaku. "Mudah-mudahan ibu, di hatinya juga tidak boleh ada kebencian dan segala macam. Maafkan, karena anak ibu juga meninggal karena lagi nyuri, juga karena salah. Walaupun penganiayaan juga tidak boleh dibenarkan. Ibunya harus ikhlas," imbau Dedi. "Kan problemnya sudah saya selesaikan, problem utang segala macam kan. Justru ada hikmah dibalik ini semua, walaupun hikmahnya lebih kecil dibanding peristiwanya," imbuhnya. (*)

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengajak keluarga korban penganiayaan dan pelaku untuk saling memaafkan pasca insiden tragis di Subang.

Dedi Mulyadi Pertemukan Keluarga Korban Maling Ayam hingga Tewas dan Pelaku Penganiayaan: Tidak Boleh Lahir Lagi Kriminalisasi Baru

pertemukan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pertemukan

Berita Terkini

Pertemukan Direktur Taman Safari Indonesia dengan Eks Pemain Sirkus OCI, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi: Pakai Hati Aja Deh

Dedi Mulyadi Pertemukan Dadang Kosasih dengan Sopir Angkot Emen, Ungkap Pemotongan Kompensasi Oleh KKSU

Dedi Mulyadi Pertemukan Keluarga Korban Maling Ayam hingga Tewas dan Pelaku Penganiayaan: Tidak Boleh Lahir Lagi Kriminalisasi Baru

Download Aplikasi JawaPos.com