<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/10/n8yEUbrd7WUTLkdM582UL5DXE34i1ld1LUTqRbnO-1761776634.jpg" alt="Ilustrasi pencari kerja. (dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pencari kerja. (dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 560/2599/012/2025 tertanggal 2 Mei 2025, yang melarang pembatasan usia dalam rekrutmen tenaga kerja. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono mengatakan bahwa larangan batas usia kerja dibuat untuk mengurangi praktik diskriminasi usia yang kerap terjadi di dunia kerja. "Fenomena diskriminasi usia dalam lowongan kerja cukup banyak terjadi. Banyak pencari kerja usia 35 tahun ke atas yang masih produktif dan kompeten, tapi tersisih hanya karena usia," tutur Adhy baru-baru ini. Menanggapi hal tersebut, Pakar Hukum Universitas Airlangga, Prof Hadi Subhan tak sependapat dengan anggapan batas usia tenaga kerja sebagai tindakan diskriminasi. Ia pun mempertanyakan urgensi dari kebijakan ini. &ldquo;Jadi seharusnya tidak perlu diatur sama surat edaran gubernur, karena di putusan MK juga sudah diputuskan bahwa pembatasan usia minimal maupun maksimal bukan diskriminasi," tutur Hadi di Surabaya, Sabtu (10/5). Alih-alih sebagai diskriminasi, Guru Besar Fakultas Hukum Unair ini justru menilai, pemberian syarat usia pada pelamar kerja adalah bentuk penyesuaian pada kebutuhan perusahaan. &ldquo;Karena orang yang usianya 35, juga dulu pernah berusia di bawah 35. Beda dengan misalnya pelamar hanya boleh dari suku Jawa, yang bukan Jawa kan jelas nggak bisa karena tidak akan pernah menjadi suku Jawa,&rdquo; imbuhnya. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, telah dijelaskan bahwa setiap tenaga kerja memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memeroleh pekerjaan dan penghidupan layak, tanpa diskriminasi. Diskriminasi dalam pasal ini adalah jenis kelamin, suku, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap penyandang cacat (disabilitas).&nbsp;

Gubernur Jatim Khofifah melarang pembatasan usia dalam rekrutmen tenaga kerja untuk mengurangi diskriminasi, dikritik Prof Hadi Subhan

Pakar Hukum Unair Pertanyakan Urgensi SE Khofifah soal Larangan Batas Usia Pelamar Kerja di Jatim, Sebut Bertentangan dengan Putusan MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/18/es-krim-disegel-3487248559.jpg" alt="Terbukti mengandung alkohol, Satpol PP Kota Surabaya masih menyegel gerai es krim di mal kawasan Surabaya Barat. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Terbukti mengandung alkohol, Satpol PP Kota Surabaya masih menyegel gerai es krim di mal kawasan Surabaya Barat. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Imam Syafi&rsquo;i menyoroti kasus gerai es krim beralkohol yang sempat viral beberapa waktu lalu. Kini, gerai itu kembali beroperasi setelah membayar denda tipiring Rp 300 Ribu. "Kita apresiasi langkah cepat Satpol PP, tetapi putusan pengadilan hanya Rp 300.000 ini mengecewakan. Padahal pelanggaran ini berpotensi membahayakan anak-anak jika tidak diawasi,&rdquo; tutur Imam di Surabaya, Rabu (23/4). Padahal, merujuk Perda Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perindustrian dan Perdagangan, pelanggaran ini dapat dikenai sanksi lebih tegas, yakni pidana maksimal 3 bulan penjara atau denda maksimal Rp 50 juta. &ldquo;Ini soal tanggung jawab moral. Jangan sampai hukum terlihat lunak terhadap pelanggaran yang menyangkut keselamatan publik. Kami tidak ingin ini dianggap enteng," jelasnya. Politikus Partai Nasdem itu lantas menyoroti peran manajemen pusat perbelanjaan di Surabaya Barat dalam kasus ini. Sebagai penyedia tempat, Imam menyebut manajemen mal seharusnya ikut bertanggung jawab. &ldquo;Kalau ada pelanggaran di rumah kita, masa kita tidak tahu-menahu? Pihak mal juga harus dipanggil dan dimintai keterangan. Mereka tidak bisa lepas tangan (atas kasus gerai yang menjajakan es krim beralkohol),&rdquo; terangnya. Begitu pula Pemkot Surabaya. Imam berharap Pemkot dapat bersikap tegas dan tidak pandang bulu untuk menegakkan aturan di Kota Pahlawan. &ldquo;Kita tidak ingin pemerintah hanya tegas ke pelaku kecil, tapi ketika melibatkan pihak besar malah takut. Siapa pun yang melanggar, besar atau kecil, harus diproses sama rata. Jangan sampai kita lengah," seru Imam. Sebelumnya, Satpol PP Kota Surabaya menyegel gerai es krim beralkohol di pusat perbelanjaan kawasan Surabaya Barat pada Sabtu malam (5/4). Dalam kegiatan tersebut, dua box dan enam kap es krim diamankan. Kemudian pada Selasa (8/4), sampel es krim diserahkan ke BPOM Kota Surabaya. Langkah ini merupakan tindak lanjut Pemkot atas beredarnya video ulasan seorang influencer @mamari***. Dalam video singkatnya, Ia mendatangi gerai dan menanyakan es krim varian Jack Daniel's dengan kadar alkohol 40 persen. Tidak hanya varian Jack Daniel's, gerai es krim tersebut juga menjajakan varian lain, seperti vodka, wine, dan rum. Hasil uji laboratorium dari BPOM menunjukkan bahwa es krim yang dijajakan oleh gerai tersebut positif mengandung alkohol 3,35 persen. Namun kini, segel dari Satpol PP telah dibuka dan gerai yang bersangkutan diperbolehkan buka lagi. &ldquo;Kami sudah melakukan penghentian sementara dan penyegelan. Tetapi karena ini sifatnya administratif dan tipiring, maka segel dibuka kembali setelah proses persidangan,&rdquo; tukas Ketua Tim Kerja Penindakan Satpol PP Kota Surabaya, Agnis Juistityas.&nbsp;

Kasus gerai es krim beralkohol di Surabaya kembali mencuat setelah membayar denda tipiring Rp 300 ribu, Dewan soroti sanksi yang ringan.

Gerai Es Krim Beralkohol Viral di Surabaya Barat Buka Lagi, Komisi D DPRD Surabaya Pertanyakan Peran Manajemen Mal dan Denda Rp 300 Ribu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/muncul-di-gedung-kpk-farhat-mengaku_m_125955.jpeg" alt="Pengacara Farhat Abbas" width="100%">
<figcaption>Pengacara Farhat Abbas</figcaption>
</figure> JawaPos.com-- Viral di media sosial sebuah video berisi pernyataan pengacara Farhat Abbas mempertanyakan sikap suami Lisa Mariana yang memilih diam, di tengah memanasnya rumor hubungan Lisa dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. "Dia menikah dengan seniman pembuat tato dan ada anak lagi. Berarti dia nikah punya rumah tangga dalam keadaan normal," ujar Farhat Abbas dalam video diunggah akun Instagram Pembasmi Kehaluan Real. Menurut mantan suami Nia Daniaty itu, jika suami Lisa Mariana adalah suami yang baik, seharusnya dia marah ketika Lisa membongkar aibnya sendiri dengan berbicara ke publik punya anak haram dari Ridwan Kamil. "Kalau dia sebagai orang tua atau bapak baru dari anak-anaknya Lisa, tidak mampu untuk membiayai anak ini, jangan sodorkan istrinya menggunakan pengacara, menggunakan media massa. Menurut saya ada konspirasi antara suaminya dengan istrinya, termasuk dengan lawyer dia," ungkapnya Bagi Farhat Abbas, jika Lisa Mariana memang serius mau mengejar Ridwan Kamil, seharusnya dia membuat laporan polisi guna mendapatkan kepastian hukum. Bukan malah sibuk membongkar di media sosial karena tidak akan mampu memberikan kepastian hukum. "Kalau dia jual diri, yang namanya jual diri ya sudah transaksional saja, selesai. Bukan tiba-tiba ngaku hamil dan menuntut orang yang pakai jasanya untuk bertanggung jawab sebagai ayah. Kalau memang nakal ya nakal saja, dan itu sanksi moral sosial," tandas Farhat Abbas. &nbsp;

Farhat Abbas mempertanyakan sikap suami Lisa Mariana yang diam di tengah sorotan publik soal rumor perselingkuhan istrinya dengan Ridwan Kam

Viral Farhat Abbas Pertanyakan Sikap Suami Lisa Mariana soal Rumor Perselingkuhan dengan Ridwan Kamil: Kalau Suami yang Benar, Pasti Marah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/14/2wT9QIYixDNC7EC5yNVckU1aYLG9pEG9ypzGJhZB-1685659976.jpg" alt="Tim penasihat hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) membantah soal tuduhan ijazah palsu. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Tim penasihat hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) membantah soal tuduhan ijazah palsu. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) menggeruduk kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) di Jogjakarta, pada Selasa (15/4). Mereka yang hadir di antaranya Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan dokter Tifa. Dalam kesempatan itu, TPUA menuntut agar UGM memberikan bukti otentik soal polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kedatangan mereka ke UGM disambut Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran Wening Udasmoro; Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni Arie Sujito; Sekretaris Universitas Andi Sandi; Dekan Fakultas Kehutanan Sigit Sunarta; dan Ketua Senat Fakultas Kehutanan San Afri Awang. &nbsp; Dalam keterangan resminya, Sekretaris Universitas, Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu menyatakan bahwa Joko Widodo merupakan alumnus Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM). "Yang bersangkutan telah melaksanakan seluruh proses studi yang dimulai sejak tahun 1980 dengan nomor mahasiswa 80/34416/KT/1681 dan diwisuda pada tanggal 5 November 1985," kata Andi Sandi dikutip pada laman resmi UGM, Selasa (15/4). Namun, dalam pertemuan itu UGM tidak memberikan bukti terkait persoalan dugaan ijazah palsu yang terus-menerus dipertanyakan. Andi menegaskan bahwa UGM tidak terkait dengan konflik kepentingan antara Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) dan Jokowi.&nbsp; Dia menyatakan bahwa UGM adalah institusi publik yang melaksanakan sistem pendidikan tinggi di Indonesia, dan terikat dengan Peraturan Perundang-undangan berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan keterbukaan informasi publik.&nbsp; "Oleh sebab itu, UGM hanya bersedia menunjukkan data yang bersifat publik. Sedangkan data yang bersifat pribadi hanya akan diberikan jika diminta secara resmi oleh aparat penegak hukum," pungkasnya.

Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) mendatangi UGM untuk mempertanyakan keaslian ijazah Joko Widodo, UGM menegaskan status alumnusnya.

Roy Suryo hingga Dokter Tifa Datangi UGM untuk Pertanyakan Ijazah Jokowi, Pihak Kampus Beri Bukti Data Bersifat Publik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/image-4.jpg" alt="Ilustrasi tawuran. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tawuran. Dok JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sebuah insiden tawuran brutal diduga terjadi di Kota Podomoro Tenjo, Kabupaten Bogor. Puluhan pemuda bersenjata tajam berkeliaran menggunakan sepeda motor, membawa celurit sepanjang dua meter, hingga melemparkan bom molotov. Dalam video yang diunggah akun Instagram @id_tenjo, tampak para pelaku menyalakan kembang api sebagai sinyal serangan, lalu memburu lawan mereka dengan cara yang sadis. Salah satu korban bahkan berlarian dengan tubuh terbakar setelah terkena bom molotov. Tak hanya itu, aksi brutal lainnya juga terekam kamera. Kelompok remaja tersebut terlihat menabrakkan sepeda motor ke musuh yang tengah berlarian. Bahkan menarik pengendara motor hingga terjatuh. Seorang pemuda berjaket biru tampak tak berdaya usai dijatuhkan dan terkena sabetan senjata tajam. Hingga kini, belum diketahui kapan tepatnya insiden mengerikan ini terjadi. Namun, pemilik akun yang mengunggah video mengimbau masyarakat untuk menghindari kawasan Podomoro Tenjo. Terutama setelah tengah malam, karena minimnya penerangan membuat area tersebut rawan aksi kriminal. "Hindari nongkrong dan lewat di Jalur Terang area Podomoro di atas jam 12 malam," tulis pemilik akun. Insiden ini juga memicu keresahan warga. Pihak berwenang diharapkan segera bertindak agar kejadian serupa tidak terulang.&nbsp; "Weeeeii itu Deket kantor polisi gimana ini keamanannya, koq gak ada pak pol. haduh sampe bawa ? (celurit) apa itu parang kah? @polsektenjo5 @humaspolresbogor," tulis pengguna akun @mrs.oshana*****.&nbsp; "udah rumah sakit jauh, polseknya pun entah ngapain itu bisa ada tawuran gitu deket kantornyaa wei," ungkap akun @titofa****.

Puluhan pemuda bersenjata tajam berkeliaran menggunakan sepeda motor, membawa celurit sepanjang dua meter, hingga melemparkan bom molotov.

Tawuran Brutal di Area Kota Podomoro Tenjo Bogor Viral di Media Sosial, Pemuda Disabet Celurit 2 Meter, Netizen Pertanyakan di Mana Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/25/IMG-20250124-WA0061-3945316317.jpg" alt="Kawasan HGB di wilayah perairan Sidoarjo. (Angger Bondan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kawasan HGB di wilayah perairan Sidoarjo. (Angger Bondan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Praktik penguasaan lahan di wilayah perairan kembali menjadi sorotan setelah ditemukan adanya Hak Guna Bangunan (HGB) di kawasan laut perairan Sidoarjo. Temuan ini disampaikan oleh Thanthowy Syamsuddin, dosen Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (Unair). Berawal dari cuitan Elisa Sutanudjaja, Direktur Eksekutif Rujak Center for Urban Studies, di platform X terkait kavling laut di Tangerang, Thanthowy mengecek perairan sekitar Surabaya dan Sidoarjo. &ldquo;Saya menemukan tiga petak besar melalui aplikasi Bhumi ATRBPN. Lokasinya sejajar dengan mangrove Gunung Anyar, tapi masuk wilayah Sidoarjo,&rdquo; ungkapnya di Surabaya, Jumat (24/1). Yang mengejutkan, berdasarkan data Google Earth dan fitur timelapse, area seluas 656 hektar tersebut konsisten terekam sebagai laut sejak 1984 hingga 2022.&nbsp; Hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2021 dan Permen ATR Nomor 18 tahun 2021 yang menyatakan bahwa HGB hanya berlaku untuk wilayah daratan. Thanthowy juga menyoroti kurangnya audit terhadap penguasaan lahan tersebut. &ldquo;HGB ini ada sejak 1996 dan akan berakhir tahun depan. Tapi selama hampir 30 tahun, tidak ada transparansi terkait proses izinnya,&rdquo; tegasnya. Dia mengapresiasi aplikasi Bhumi ATRBPN yang memberikan akses bagi masyarakat untuk memeriksa kepemilikan lahan. Namun, dia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh oleh pemerintah terkait tata kelola lahan di wilayah pesisir. &ldquo;Ini bukan hanya soal izin, tapi soal pengelolaan sumber daya yang berdampak pada lingkungan dan masyarakat pesisir. Transparansi adalah kunci untuk mencegah eksploitasi yang tidak terkendali,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

HGB di perairan Sidoarjo bertentangan dengan PP 18/2021 dan Permen ATR 18/2021 yang menyatakan bahwa HGB hanya berlaku untuk wilayah daratan

HGB di Perairan Laut Sidoarjo Jadi Sorotan, Pakar Pertanyakan Transparansi Penguasaan Laut oleh Pihak Ketiga

Pertanyakan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Pertanyakan