<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/06/r5Dq9Q78cQgAsmf9PuEGdaUwxyMqpKNUhcrO7A4V-254629418.jpg" alt="Dirjen PPTR Kementerian ATR/BPN Jonahar pantau pelaksanaan Layanan Pertanahan Terbatas di sejumlah Kantor Pertanahan di Jawa Timur. (Kementerian ATR)" width="100%">
<figcaption>Dirjen PPTR Kementerian ATR/BPN Jonahar pantau pelaksanaan Layanan Pertanahan Terbatas di sejumlah Kantor Pertanahan di Jawa Timur. (Kementerian ATR)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pelayanan pertanahan di Jawa Timur mendapatkan perhatian. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Dirjen PPTR) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Jonahar memantau pelaksanaan Layanan Pertanahan Terbatas di sejumlah Kantor Pertanahan (Kantah) di Provinsi Jawa Timur. Di Jawa Timur, layanan tersebut dinamakan Pelayanan Sehati atau Sertipikat Hak Atas Tanah Hari Raya Idul Fitri. "Saya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 H kepada seluruh masyarakat Jawa Timur. Terima kasih kepada Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Jawa Timur beserta jajaran yang telah menjalankan instruksi Menteri ATR/Kepala BPN. Pelayanan selama libur Lebaran ini inisiatif yang luar biasa dan sangat bermanfaat bagi masyarakat," kata Jonahar. Pelayanan pertanahan terbatas berlangsung selama masa libur cuti bersama Hari Suci Nyepi 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. "Tepatnya pada 2, 3, 4, dan 7 April 2025. Sejumlah Kantah yang telah dikunjungi Jonahar antara lain Kantah Kabupaten Sidoarjo, Kantah Kota Surabaya I, Kantah Kota Surabaya II, Kantah Kota Malang, dan Kantah Kabupaten Malang," urai Jonahar.&nbsp; Sementara Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur Asep Heri menjelaskan, Pelayanan Sehati merupakan bagian dari instruksi langsung Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid. "Prinsipnya adalah melaksanakan instruksi Menteri ATR/Kepala BPN untuk tetap memberikan layanan pertanahan terbatas di hari libur, baik saat Nyepi maupun Idulfitri," ujar Asep Heri. Pelaksanaan di seluruh kabupaten/kota se-Jawa Timur berjalan baik dan lancar. Banyak masyarakat yang merasa senang dan berterima kasih atas layanan ini. "Alhamdulillah," terang Asep Heri. Di tengah kunjungannya di Kantah Kota Malang, Dirjen PPTR juga menyerahkan 73 sertipikat tanah wakaf kepada pemohon yang hadir. Hal ini menunjukkan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam menyertipikasi tanah wakaf dan rumah ibadah terus dijalankan. Pelayanan pertanahan terbatas selama libur Lebaran ini diselenggarakan untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses layanan pertanahan tanpa harus menunggu hingga libur panjang usai. Dengan adanya Pelayanan Sehati, diharapkan masyarakat yang membutuhkan pengurusan sertipikat tanah atau layanan lainnya dapat terlayani dengan lebih cepat dan efisien.

Dirjen PPTR Kementerian ATR/BPN pantau Pelayanan Sehati di Jawa Timur untuk mudahkan pengurusan sertipikat tanah saat libur Idul fitri

Layanan Pertanahan Sehati Berjalan di Jawa Timur saat Lebaran, Dirjen PPTR Tinjau Lima Kantor Tanah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/03/7BBxiFe9LjFvncXbTvkfBgv0PjxtQOec8GOUysd0-1573098271.jpg" alt="Ilustrasi pelayanan pertanahan. (Kementerian ATR/BPN)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelayanan pertanahan. (Kementerian ATR/BPN)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Para pemilik sertifikat tanah yang terbit sebelum 1997, diimbau untuk melakukan pengecekan ke Kantor Pertanahan (Kantah) setempat. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan bahwa sertipikat lama yang bergambar bola dunia masih banyak yang belum punya peta kadastral.&nbsp; &ldquo;Ada sekitar 13,8 juta sertipikat seperti ini, tapi banyak masyarakat yang belum sadar,&rdquo; ungkap Menteri Nusron saat rapat bersama Menteri Kelautan dan Perikanan beberapa waktu lalu.&nbsp; Hal ini bisa terjadi karena sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, pendaftaran tanah yang dilakukan belum disertai dengan pencantuman bidang tanah ke peta kadastral. "Itulah yang menyebabkan bidang tanah tersebut masuk dalam kategori KW 4, 5, 6 atau bidang tanah belum terpetakan," papar Nusron Wahid.&nbsp; Jika dibiarkan, lanjut dia, hal tersebut bisa menjadi risiko terjadinya tumpang tindih atau permasalahan di kemudian hari. Untuk itu, masyarakat dianjurkan untuk turut meningkatkan kualitas bidang tanah yang belum terpetakan dengan segera melaporkan ke Kantah setempat. "Bila tanah yang ingin diperbaharui datanya berada di kampung halaman, momen libur Lebaran ini juga bisa dimanfaatkan karena ada beberapa daerah yang buka dan melayani masyarakat lebih dulu," tegas Nusron.&nbsp; Pelayanan terbatas dimulai pada &nbsp;2 April hingga 4 April dan 7 April, Kantah di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Jogjakarta, Sumatra Barat, dan Lampung tetap buka. "Masyarakat diharapkan memanfaatkan waktu tersebut untuk datang ke Kantah untuk melaporkan sertipikatnya,&rdquo; kata Menteri Nusron dalam keterangannya. Untuk mengetahui informasi apakah tanah-tanah yang dimiliki masuk dalam kategori KW 4, 5, 6, masyarakat bisa menggunakan aplikasi Sentuh Tanahku dan bhumi.atrbpn.go.id. "Selain melalui aplikasi tersebut, masyarakat juga bisa mendapatkan informasi dari unggahan dalam kanal resmi milik Kantah di kabupaten dan kota setempat," urai Nusron. Selain mengurus soal pemetaan bidang tanah yang dimiliki, pada momen Lebaran ini masyarakat yang memerlukan layanan informasi dan konsultasi pertanahan lainnya juga bisa langsung datang ke Kantah. Adapun layanan yang dapat dimanfaatkan masyarakat dalam libur panjang ini adalah penerimaan berkas layanan pertanahan dan penyerahan produk layanan yang diajukan oleh pemilik secara langsung tanpa melalui kuasa.&nbsp;

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid minta pemilik sertifikat tanah sebelum 1997 untuk melapor ke Kantor Pertanahan guna mencegah masalah

Layanan Pertanahan Terbatas Dimulai 2 April, Menteri Nusron Minta Sertifikat Tanah Terbitan Sebelum 1997 Dilaporkan

<div id="m#msg-f:1827080195454825513" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/20/Screenshot_2025-03-20-11-14-41-729_comgoogleandroidgm-edit-2920892935.jpg" alt="Menteri ATR/BPN Nusron Wahid (tengah). (Ilham Wancoko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri ATR/BPN Nusron Wahid (tengah). (Ilham Wancoko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1827080195454825513-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com-Masyarakat yang ingin mengurus layanan pertanahan bisa memanfaatkan waktu lebaran. Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membuka layanan pertanahan di hampir semua kantor pertanahan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan Menteri Nusron Wahid menyebut masyarakat bisa membuat appointment atau janjian untuk mengurus layanan tanah saat libur Lebaran 2025.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015788947/ke-jateng-hari-ini-presiden-resmikan-kek-industropolis-batang-transformasi-dari-kitb">Ke Jateng Hari ini, Presiden Resmikan KEK Industropolis Batang, Transformasi dari KITB</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Nusron Wahid menuturkan bahwa petugas di ATR/BPN, khususnya kantor tanah yang berada di daerah perkotaan yang menjadi tujuan pulang kampung atau mudik akan buka selama lebaran. Masyarakat diharapkan bisa sekalian mengurus layanan pertanahan. Seperti, balik nama sertifikat, pendaftaran pertama kali, dan informasi pertanahan. "Layanan dasar semua berjalan, tentunya tidak dengan kapasitas pelayanan penuh," ujarnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jadwal kantor tanah yang membuka layanan itu sejak 24 Maret hingga 27 Maret dan 2 April hingga 7 April. Jadi, pelayanan dibuka jelang lebaran dan paska lebaran. "Yang penting saat libur pelayanan tanah buka, karena menimbang banyak masyarakat baru bisa mengurus tanah saat liburan," ujarnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengatakan, kelas pekerja yang biasanya baru bisa mengurus tanah saat liburan. Apalagi, saat libur lebaran, semua kumpul di rumah. Begitulah aspirasi yang mendasari pembukaan layanan tanah saat lebaran.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi mudik sembari mengurus tanah, karena semua kumpul jadi lebih mudah meminta tanda tangan keluarga. Begitu lebih mudah dari pada mengumpulkan keluarga khusus untuk mengurus tanah jauh lebih lama, sekalian saat lebaran saja," urainya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diharapkan masyarakat memanfaatkan layanan tersebut. Sehingga, persoalan tanah juga bisa diselesaikan saat lebaran. "Kita lihat ini masih banyak problem tanah, khususnya KW456 yang merupakan sertifikat tanah keluaran 1961 hingga 1997. Surat tanah KW456 ini dibuat tanpa peta katasdralnya. Hanya mengandalkan ingatan masyarakat," paparnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Padahal, kalau di perkotaan banyak yang berpindah, sehingga tidak mengetahui letak tanah yang ada. "Kalau di kampung banyak orang tua yang masih mampu menunjukkan tanah milik sekampung dimana posisinya. Kalau di perkotaan kan sudah hampir tidak ada," ujarnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sertifikat KW 456 ini pula yang membuat potensi mudah diserobot orang. Bahkan, sesuai pengalaman BPN, sering kali sertifikat KW 456 itu bertumpuk tiga sertifikat hingga empat sertifikat. "Ya karena gak mengetahui lokasi tepat, lalu mengurus sertifikat. Ya dulu kan belum pakai titio koordinat," jelasnya. (*)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Menteri Nusron Wahid menyebut masyarakat bisa membuat appointment atau janjian untuk mengurus layanan tanah saat libur Lebaran 2025.

Kementerian ATR Tetap Buka Layanan Pertanahan ketika Lebaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/09/BPR_Kapolri_Salman-Toyibi-9JPG-979678695.jpg" alt="Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memberikan keterangan usai menggelar Rapat Koordinasi tertutup di Gedung Utama, Mabes Polri, Jakarta, Jumat (8/11/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memberikan keterangan usai menggelar Rapat Koordinasi tertutup di Gedung Utama, Mabes Polri, Jakarta, Jumat (8/11/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid merespons adanya pengaduan persoalan tanah yang berulang. Kondisi itu dinilai mengindikasikan adanya ketidakpuasan. Karena itu pelayanan pengaduan tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) diimbau menggunakan hati. Nusron menekankan kepada seluruh jajarannya agar melayani pengaduan masyarakat dengan sepenuh hati. Hal ini disampaikan saat memberikan pengarahan ke jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajaran secara daring, Senin (6/1). &ldquo;Seperti halnya masalah pengaduan. Semua pengaduan mohon ditangani dengan hati. Semua pengaduan juga harus dilayani dengan baik dan dijawab dengan cara yang memuaskan. Jangan semua pengaduan dijawab dengan cara yang asal-asalan dengan standar birokrasi. Pengaduan harus dijawab kalau perlu didatangi rumahnya,&rdquo; cetusnya.

Lapor Mas Wapres Terima 300 Pengaduan soal Tanah per Hari, Nusron Wahid Nilai BPN Belum Melayani Sepenuh Hati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/14/digitalisasi-pertanahan-209655833.jpg" alt="Focus Group Discussion (FGD) tema Tantangan dan Risiko Digitalisasi Pertanahan, di Hotel Aston, Bekasi, Rabu (14/8). (ATR/BPN)" width="100%">
<figcaption>Focus Group Discussion (FGD) tema Tantangan dan Risiko Digitalisasi Pertanahan, di Hotel Aston, Bekasi, Rabu (14/8). (ATR/BPN)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus melakukan penataan sistem pertanahan nasional. Salah satunya program digitalisasi pertanahan. Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Kementerian ATR/ BPN I Ketut Gede Ary Sucaya mengatakan, program tersebut harus diinterkoneksi dengan pihak-pihak terkait agar akuntabel. "Digitalisasi pertanahan ini tidak bisa kita lakukan sendiri, tapi kami lakukan interkoneksi. Ini agar akuntabel, salah satunya dengan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) pada tanda tangan elektronik misalnya. Ini tidak bisa dilakukan mundur, agar akuntabel," kata Ketut dalam Focus Group Discussion (FGD) tema Tantangan dan Risiko Digitalisasi Pertanahan, di Hotel Aston, Bekasi, Rabu (14/8). "Verifikasi penduduk kami lakukan dengan Dukcapil, jadi tidak ada alamat palsu. Dan untuk badan hukum kami lakukan kerja sama dengan Direktorat Jenderal AHU (administrasi hukum umum)," imbuhnya. Lebih lanjut dia mengatakan, pihaknya juga melakukan kerja sama dengan 461 Pemda terkait pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sehingga tunggakan pembayaran BPHTB otomatis tidak akan masuk pada sistem. "Jadi, kami terus melakukan verifikasi dengan Pemda," ucapnya. Sementara itu, pengamat siber Pratama Persadha mendukung upaya digitalisasi yang dilakukan pemerintah untuk pelayanan masyarakat, termasuk dalam bidang pertanahan. Paling penting memikirkan keamanan mencegah serangan siber. "Saya termasuk pro digitalisasi, tapi digitalisasi yang aman," kata Pratama. Mengingat kejadian serangan siber sudah sering terjadi menyasar kementerian atau lembaga negara. Seperti yang melanda, Pusat Data Nasional (PDN) mengganggu sistem pelayanan publik di berbagai daerah pada Juni 2024. "Kementerian ATR/BPN sudah benar kooordinasi dengan BSSN," ujar Pratama. Di tengah gencarnya digitalisasi harus dibarengi dengan kesiapan masyarakat dan regulasi. Serta pentingnya menjaga keamanan data masyarakat. Ia bercerita, serangan hacker ke Estonia seluruh jaringan baik perbankan, telekomunikasi, dan jaringan vital lainnya lumpuh total. Akibatnya, aktivitas masyarakat dan negara tidak berdaya. Kejadian itu terjadi pada bulan April 2007, penyerang yang bermarkas di Rusia meluncurkan serangkaian serangan penolakan layanan terhadap organisasi sektor publik dan swasta Estonia. Hal tersebut harus menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia. "Ada pengalaman 2007, Estonia negara hancur. datanya rusak. akhirnya negara itu chaos. Ini hal-hal yang perlu kita waspadai," pesan Pratama. Di sisi lain, pemerintah harus memperhatikan soal akses internet masyarakat lantaran masih banyak desa belum tersentuh jaringan internet. "Ada 11 juta orang, yang memilih tidak koneksi internet. Itu perlu dicarikan alternatif," beber Chairman Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) itu. "Selain itu, transformasi digital memungkinkan pelayanan mudah diakses oleh masyarakat di manapun dan kapan pun, serta mempercepat proses pendaftaran tanah, dan mengurai resiko konflik dengan kehandalan data elektronik," imbuhnya. Menanggapi program layanan pertahanan pada Kementerian ATR/BPN, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan, bahwa percepatan program tersebut sudah berjalan baik. Pada program digitalisasi pertanahan, menurut dia, merupakan program baik yang harus diimplementasikan. "Program digitalisasi pertanahan bisa mempercepat layanan bagi masyarakat. Dan mencegah peristiwa hilangnya surat fisik kepemilikan tanah," katanya.

"Verifikasi penduduk kami lakukan dengan Dukcapil, jadi tidak ada alamat palsu," kata I Ketut Gede Ary Sucaya.

Digitalisasi Pertanahan Diperlukan untuk Percepatan Layanan Publik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/06/WhatsApp-Image-2024-05-06-at-160831-1873517834.jpg" alt="Plt Kakanwil BPN Jawa Timur Jonahar." width="100%">
<figcaption>Plt Kakanwil BPN Jawa Timur Jonahar.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Layanan digital bakal digelar di 14 kantor pertanahan (kantah) di Jawa Timur. Salah satunya yakni Kantah Surabaya 1 dan 2. Plt Kakanwil BPN Jawa Timur Jonahar mengatakan, ada 14 kantah di Jawa Timur yang ditunjuk sebagai zona integritas untuk menyelenggarakan sistem digital. Belasan kantah itu antara lain Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Pasuruan, Kota Surabaya 1, Surabaya 2, Kota Malang. Selain itu, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kota Probolinggo, Kota Batu, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Pacitan. &rdquo;Kita harus siap. Layanan digital ini akan membantu masyarakat lebih cepat terlayani,&rdquo; kata Jonahar saat konferensi pers di Kantah Surabaya 1. Untuk memudahkan dalam penerapan sistem elektronik, lanjut Jonahar, pihaknya menyediakan hot line bagi masyarakat. Jika masyarakat kebingungan saat menggunakan sistem elektronik, masyarakat bisa menelepon hot line. Masyarakat harus memiliki akun Sentuh Tanahku terlebih dulu sebelum mengurus sertifikat. Jatim selalu menunjukkan kerja keras dan bisa melaksanakan. &rdquo;Layanan Jawa Timur selalu terbaik di level nasional. Saya berharap bisa pertahankan terus 7 layanan prioritas. Supaya tetap mendapat kepercayaan kepada masyarakat,&rdquo; papar Jonahar. Dengan kehadiran pelayanan digital, Jonahar menyebutkan, masyarakat tak perlu khawatir ketika sertifikat tanah hilang. Sebab, data-data bisa disimpan dalam aplikasi. &rdquo;Kami juga menggandeng Kejaksaan dan Kepolisian dalam mengawal sistem digitalisasi ini,&rdquo; tambah Jonahar. Kepala Kantor Pertanahan Surabaya I Kartono Agustiyanto memastikan bahwa layanan digitalisasi akan terlaksana dengan maksimal. Seluruh staf telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. &rdquo;Kami sudah berkoordinasi dan sosialisasi kepada masyarakat,&rdquo; ucap Kartono Agustiyanto.

Layanan digital bakal digelar di 14 kantor pertanahan (kantah) di Jawa Timur. Salah satunya yakni Kantah Surabaya 1 dan 2

BPN/ATR Jawa Timur Resmikan Implementasi Sertifikat Elektronik, Catat Lokasinya!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/70-persen-masyarakat-suka-datang-langsung-ke-pusat-pelayanan-publik_m_.jpg" alt="Ilustrasi Ombudsman RI." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Ombudsman RI.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ombudsman Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menangani 140 laporan masyarakat sepanjang Januari hingga Oktober. Laporan itu didominasi masalah pertanahan. &rdquo;Laporan soal pertanahan paling banyak terjadi di Batam, Bintan, dan Karimun,&rdquo; kata Kepala Ombudsman Kepri Lagat Siadari seperti dilansir dari Antara di Tanjungpinang. Lagat menyebut, permasalahan tanah yang dilaporkan, antara lain menyangkut sengketa tanah. Kemudian, ada juga laporan terhadap Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait penerbitan sertifikat di atas sertifikat, lalu tidak dilakukannya permohonan pengambilan tapal batas, tidak diberikannya informasi soal pertanahan bagi yang berkepentingan, hingga lambatnya penyelesaian sertifikat tanah. &rdquo;Misalkan, sertifikat tanah yang harusnya selesai tiga bulan, tapi justru memakan waktu bertahun-tahun,&rdquo; ujar Lagat Siadari. Persoalan lain yang banyak dilaporkan warga, menurut Lagat, di bidang pelayanan pendidikan, kepolisian, serta administrasi kependudukan. Masalah pendidikan lebih dominan terkait penerimaan peserta didik baru (PPDB). Sementara kepolisian, paling banyak menyangkut lambatnya proses penanganan perkara baik di tingkat polsek, polres, hingga polda. &rdquo;Begitu pula dengan administrasi kependudukan. Salah satunya soal lambatnya pencetakan e-KTP,&rdquo; ungkap Lagat. Dia menambahkan, dari 140 laporan yang diterima Ombudsman Kepri, sekitar 40 persen sudah selesai ditangani bahkan ditindak lanjuti ke dinas/lembaga bersangkutan dengan memberikan rekomendasi perbaikan kualitas pelayanan masyarakat. Lagat menjelaskan, Ombudsman dalam menjalankan fungsinya bertujuan mencegah terjadinya mal administrasi dalam hal pelayanan publik. Sebab, pelanggaran mal administrasi bisa berimplikasi pada tindak pidana seperti korupsi. &rdquo;Kami berupaya mencegah agar jangan sampai itu terjadi, sebab kalau pelayanan publik bagus, hasilnya sudah pasti bagus,&rdquo; ucap Lagat. Dia menegaskan, apabila kepala dinas sampai kepala daerah tingkat bupati/wali kota/gubernur, tidak menindaklanjuti rekomendasi ombudsman, kepala daerah berpotensi mendapat pembinaan dari Kementerian Dalam Negeri. &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Ombudsman Perwakilan Provinsi Kepri tangani 140 laporan masyarakat sepanjang Januari hingga Oktober, didominasi masalah pertanahan

Ombudsman Kepri Tangani 140 Laporan Warga Didominasi Masalah Tanah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/PTSL-HIBAH.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Untuk menyukseskan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), Pemkab Gresik menghibahkan APBD senilai Rp 3 miliar. Hibah bertajuk Pola Trijuang itu diserahkan kepada Kementerian ATR/BPN sebagai pelaksana program PTSL.  Penghibahan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Bupati Fandi Akhmad Yani kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil di Banyuwangi kemarin.  Bupati Fandi Akhmad Yani menyatakan, sinergi antara BPN Gresik dan Pemkab Gresik selama ini berjalan baik. Dengan demikian, target-target program PTSL di Kota Santri bisa tercapai. Terutama pada 2022. Diharapkan, target PTSL Kabupaten Gresik juga bisa tercapai.  Dalam kesempatan tersebut, diberikan juga penghargaan sekaligus bendera pataka atas kinerja 100 persen PTSL 2021 dan penyelesaian residu PTSL 2020 dan 2021 yang diraih kantor BPN Kabupaten Pacitan pada urutan ketiga, kemudian kantor BPN Kota Surabaya di urutan kedua.  Sementara itu, kantor BPN Kabupaten Gresik yang meraih peringkat puncak.  Perlu diketahui, adanya sinergisitas BPN dan Pemkab Gresik tersebut menargetkan 150.000 bidang tanah bersertifikat bisa tercapai pada 2022. Apalagi, Pemkab Gresik telah menghibahkan dana Rp 3 miliar untuk pelaksanaan itu.

BPN Gresik Peringkat Satu Kinerja 100 Persen Program PTSL

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/tanah-kavling.jpg" alt="HARUS PAHAM LEGALITAS: Lahan kavling di wilayah Buduran, Sidoarjo, yang telah diuruk dan diratakan. Setiap daerah memiliki aturan memperbolehkan atau tidak penjualan tanah kavling. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>HARUS PAHAM LEGALITAS: Lahan kavling di wilayah Buduran, Sidoarjo, yang telah diuruk dan diratakan. Setiap daerah memiliki aturan memperbolehkan atau tidak penjualan tanah kavling. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau kembali aturan BPJS Kesehatan sebagai syarat jual beli tanah. Mardani menilai, aturan ini dapat memperpanjang regulasi bisnis.  "Padahal BPJS problematikanya adalah di sosialisasi, integrasi, dan gimana untuk bisa membangun kultur yang baru. Saya minta jangan proses bisnis dirusak berbagai kebijakan yang justru tidak proporsional," kata Mardani kepada awak media, Rabu (23/2).  Anggota Komisi III DPR RI ini meminta pemerintah untuk tidak menyulitkan rakyat. Dia menilai, syarat tersebut akan memperpanjang proses masyarakat untuk melakukan jual beli tanah.  "Maka dari itu, ayok pemerintah untuk tidak menyulitkan rakyat pada masa pandemi dan menyengsarakan rakyat pada masa berat seperti ini. Tunda dan tunggu dulu soal BPJS sebagai syarat pengurangan jual beli tanah," tegas Mardani.  Sebelumnya, juru bicara Kementerian ATR/BPN Teuku Taufiqulhadi membenarkan hal tersebut. Dia menuturkan, aturan baru tersebut mulai berlaku 1 Maret 2022. Sehingga, bagi yang melakukan pembelian tanah harus melampirkan BPJS Kesehatan dalam kelengkapan dokumennya.  "Itu memang benar adanya. Sesuai Inpres yang sudah ada. Inpres Nomor 1 tahun 2022. Mulai efektif itu 1 Maret 2022. Setiap pembeli tanah harus melampirkan kartu BPJS Kesehatan," ucap Taufiqulhadi.  Kebijakan ini memang seperti tak ada hubungannya. Namun, pemerintah ingin memastikan semua masyarakat punya jaminan kesehatan.  Oleh sebab itu, dijadikan syarat dokumen berbagai keperluan agar memastikan semua masyarakat punya BPJS Kesehatan sebagai jaminan kesehatan. Aturan ini tertuang dalam Surat Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Kementerian ATR/BPN Nomor HR.02/153-400/II/2022.  "Setiap permohonan pelayanan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun karena jual beli harus dilengkapi dengan fotokopi Kartu Peserta BPJS Kesehatan," bunyi aturan tersebut.

PKS Minta Pemerintah Kaji Ulang Syarat Jual Beli Tanah dengan BPJS-Kes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/RAPAT-BPN-GRESIK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com– Lembaga Falakiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Gresik bakal mendapat hak pengelolaan atas Bukit Condrodipo. Tempat tersebut merupakan sebuah kawasan di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, yang selama ini digunakan untuk melakukan rukyatulhilal atau melihat hilal. Rencananya, tanah yang akan dilimpahkan seluas 500 meter persegi.  Hal tersebut dipastikan setelah Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Gresik Asep Heri menggelar rapat koordinasi bersama para pengurus PCNU Gresik, Senin (6/9). Acara itu dihadiri Ketua PCNU Gresik Husnan Ali, Wakil Sekretaris PCNU Gresik Masruron, Ketua Lembaga Falakiyah PCNU Gresik Chisni Umar Burhan, Humas Lembaga Falakiyah PCNU Gresik Angga Purwancara, Sekretaris Kecamatan Kebomas Zainul Arifin, bidang pengelolaan aset BPPKAD Gresik, serta pihak-pihak lain yang terkait.  ’’Insya Allah pada 24 September kami keluarkan sertifikat tanah tersebut atas nama NU tepat di hari ulang tahun BPN,’’ ujar Asep.  Pihaknya, lanjut dia, terheran-heran melihat proses yang diajukan Lembaga Falakiyah PCNU Gresik atas hak tanah di Condrodipo yang terkatung-katung sejak 2001. Padahal, kawasan tersebut berstatus tanah negara bebas, selama 20 tahun ini rutin digunakan Lembaga Falakiyah NU Gresik untuk observasi.  Pihaknya juga meminta kepada pemerintah desa agar mempermudah administrasi tanah berstatus milik negara yang diminta pengurus NU. Sebab, tanah itu sering digunakan untuk kepentingan orang banyak atau umat.  ’’Kalau tanah itu untuk NU, kan digunakan umat juga untuk ibadah di jalan Allah,’’ ucapnya.  Selama di Gresik, Asep telah menginisiasi sertifikasi wakaf di Kabupaten Gresik dan Kepulauan Bawean. Hasilnya, ada 2.500 tanah NU, khususnya tanah-tanah wakaf yang sudah disertifikasi oleh BPN.  Dalam kesempatan yang sama, Humas Lembaga Falakiyah PCNU Gresik Angga Purwancara mengapresiasi langkah BPN Gresik yang mempermudah proses sertifikasi tanah tersebut. Yakni, melakukan langkah yang sigap dan cepat untuk mempermudah penerbitan sertifikat tanah Condrodipo atas nama NU.  ’’Pemerintah juga memberikan lampu hijau atas penguasaan tanah tersebut untuk kegiatan sosial keagamaan. Ini menjadi kabar baik dan memotivasi kami dalam melakukan observasi,” jelasnya.  Bahkan, lanjut Angga, tak sedikit tamu dari berbagai pondok pesantren, kampus, dan lembaga pendidikan lainnya yang datang ke Bukit Condrodipo untuk belajar rukyat.

Bukit Rukyatulhilal Condrodipo Bakal Jadi Milik NU

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pertanahan

Berita Terkini