<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/09/IMG-20240509-WA0007-1460612022.jpg" alt="PT Pertamina Patra Niaga pastikan tetap menyalurkan Pertalite sesuai penugasan dari pemerintah." width="100%">
<figcaption>PT Pertamina Patra Niaga pastikan tetap menyalurkan Pertalite sesuai penugasan dari pemerintah.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - PT Pertamina Patra Niaga selaku anak usaha Pertamina memastikan masih terus menyalurkan BBM jenis Pertalite (RON 90) kepada masyarakat, sesuai kuota tahun 2024 yang ditetapkan pemerintah. Kepastian ini diberikan setelah bahan bakar minyak (BBM) subsidi Pertalite banyak disebut telah dihapus dan digantikan menjadi Pertamax Green 95.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting, menegaskan sesuai dengan Kepmen ESDM No 37.K/HK.02/MEM.M/2022, Pertalite merupakan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP). Sehingga perubahan dalam penyalurannya harus melalui kebijakan Pemerintah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hingga saat ini kami masih menyalurkan Pertalite di semua wilayah sesuai dengan penugasan yang diberikan Pemerintah. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir," kata Irto dalam keterangan tertulis, Kamis (9/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut Irto menambahkan, bahwa Pertamina Patra Niaga selaku pihak yang menjalankan penugasan penyaluran BBM subsidi, berkomitmen untuk tetap mengikuti dan menjalankan semua kebijakan yang ditetapkan Pemerintah. "Prinsipnya kami akan ikuti dan jalankan semua kebijakan Pemerintah," lanjut Irto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tercatat hingga April 2024, realisasi penyaluran Pertalite secara nasional adalah sebanyak 9,9 juta Kiloliter (KL), dari total Kuota Pertalite tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sebesar 31,7 juta KL.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Irto mengungkapkan, Pertamina Patra Niaga juga telah mendorong digitalisasi untuk penyaluran BBM Subsidi melalui program Subsidi Tepat. Program Subsidi Tepat menjadi upaya Pertamina untuk memastikan transparansi penyaluran BBM bersubsidi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Melalui digitalisasi, penyaluran BBM bersubsidi dapat dipantau secara real time, dan mencegah potensi penyelewengan di lapangan,&rdquo; pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, VP Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso menyampaikan bahwa komitmen Pertamina dalam menyalurkan BBM jenis Pertalite sejalan dengan upaya Pertamina menjaga ketahanan energi nasional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan menyediakan BBM subsidi Pertamina berharap dapat menjaga pemenuhan energi untuk masyarakat dan di saat yang sama menjaga perekonomian nasional" ungkap Fadjar.</div>

Irto Ginting, menegaskan sesuai dengan Kepmen ESDM No 37.K/HK.02/MEM.M/2022, Pertalite merupakan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP).

Soal Rencana Penghapusan Pertalite, Pertamina Patra Niaga Pastikan Tetap Salurkan sesuai Penugasan Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/08/dppu-dhoho-261127465.jpg" alt="Surya Dhoho Investama gandeng Pertamina Patra Niaga untuk mengelola DPPU Dhoho Kediri. (pertaminapatraniaga.com)" width="100%">
<figcaption>Surya Dhoho Investama gandeng Pertamina Patra Niaga untuk mengelola DPPU Dhoho Kediri. (pertaminapatraniaga.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Dalam rangka menunjang operasional Bandara Dhoho Kediri, Surya Dhoho Investama resmi menggandeng PT Pertamina Patra Niaga sebagai penyedia Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk penerbangan di bandara. Dilansir dari&nbsp;situs web PT Pertamina Patra Niaga, Direktur Pemasaran Pusat &amp; Niaga Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya, mengungkapkan kesiapan pihaknya dalam pengoperasian Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) untuk Bandara Dhoho Kediri Kedua pihak telah menyepakati perihal kerja sama itu melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Induk dan Perjanjian Kerja Sama Komersial antara PT Surya Dhoho Investama dan PT Pertamina Patra Niaga, pada Kamis (30/11). Perjanjian Kerja Sama Induk dilakukan oleh Direktur Pemasaran Pusat &amp; Niaga Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya dan Presiden Direktur Surya Dhoho Investama, Istata Taswin Siddharta. Sementara itu, Perjanjian Kerja Sama Komersial ditandatangani oleh VP Aviation Fuel Business Pertamina Patra Niaga, Yosep Iswadi dan Executive General Manager Surya Dhoho Investama, Okky Riana Hartadi. Kedua proses penandatanganan yang dilangsungkan bebarengan itu disaksikan langsung oleh seluruh tim manajemen dari kedua belah pihak yang hadir pada pertemuan kerja sama hari itu. Maya mengatakan, Pertamina Patra Niaga akan berkomitmen penuh untuk memberikan kualitas dan layanan yang terbaik dalam pengoperasian DPPU Dhoho Kediri kedepan. &ldquo;Kolaborasi ini menjadi komitmen kami untuk terus menyediakan layanan yang terbaik bagi konsumen, dan secara bersamaan terus memprioritaskan aspek keselamatan dan kualitas produk yang sesuai dengan standar internasional. Menjadi komitmen kami untuk selalu mengedepankan aspek five zero yakni zero accident, zero delay, zero off-spec, zero tolerance, dan zero mistake,&rdquo; tutur Maya dilansir dari&nbsp;situs web PT Pertamina Patra Niaga. Lebih lanjut, Maya pun mengatakan bahwa, pihak Pertamina Patra Niaga juga akan turut berkontribusi penuh dalam perencanaan hingga pengelolaan DPPU di Bandara Dhoho Kediri nantinya. &ldquo;Pertamina Patra Niaga berkontribusi dalam perencanaan maupun pengelolaan DPPU di Bandara Dhoho Kediri yang dimiliki Surya Dhoho Investama. Mulai dari tahap awal beroperasi hingga fase ultimate (pengembangan dan pengoperasian maksimal). Sehingga DPPU ni siap melayani kebutuhan avtur secara tepat waktu untuk operasional perdana yang akan berlangsung bulan Desember mendatang di momen Natal dan Tahun Baru,&rdquo; jelas Maya. DPPU Dhoho Kediri ini merupakan DPPU ke-71 yang akan dikelola oleh Pertamina Patra Niaga. Pasokan avtur nantinya akan disalurkan langsung menggunakan mobil tangki avtur (bridger) dari DPPU Juanda ke DPPU Dhoho Kediri. Selain itu, pembangunan bandara yang 100 persen dibiayai oleh pihak swasta ini, membuat DPPU Dhoho Kediri akan menjadi DPPU pertama yang terbentuk dari kerjasama antara Pertamina Patra Niaga dengan pihak swasta. &ldquo;Kami mengucapkan terima kasih karena mendapatkan kepercayaan untuk mendampingi dan memberikan rekomendasi terkait seluruh kegiatan pembangunan DPPU di Bandara Dhoho Kediri. Mulai dari fase perencanaan desain, lalu observasi pada fase Engineering, Procurement, Contruction (EPC), dan commissioning. Hingga penyediaan kebutuhan avtur, pengelolaan operasional pengisian bahan bakar untuk maskapai, serta pemeliharaan sarana dan fasilitas,&rdquo; lanjut Maya. Dalam penandatangan kerja sama itu, Presdir Surya Dhoho Investama, Istata Taswin Siddharta juga menyampaikan bahwa, ia berharap Pertamina Patra Niaga dapat mendukung pihaknya secara penuh, terutama dalam hal supervisi. Sehingga nantinya,&nbsp; sarana dan fasilitas DPPU bisa sesuai dengan kriteria standar Pertamina Patra Niaga. &ldquo;Kerjasama bisnis antara Surya Dhoho Investama dan Pertamina Patra Niaga diharapkan dapat saling menguntungkan dan diharapkan Pertamina Patra Niaga dapat memberikan daya saing, baik dari sisi harga maupun pelayanan di Bandara Dhoho Kediri,&rdquo; ucap Istata.

Pertamina Patra Niaga secara resmi akan menyuplai BBM untuk menunjang penerbangan pesawat di Bandara Dhoho.

Surya Dhoho Investama Gaet Pertamina Patra Niaga untuk Mengelola DPPU Bandara Internasional Dhoho Kediri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/01/imagepsd-93-339730198.jpg" alt="Penandatanganan kerja sama antara PT Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial &amp; Trading Pertamina, dengan PT Surya Dhoho Investama untuk pengoperasian DPPU Bandara Dhoho Kediri." width="100%">
<figcaption>Penandatanganan kerja sama antara PT Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial &amp; Trading Pertamina, dengan PT Surya Dhoho Investama untuk pengoperasian DPPU Bandara Dhoho Kediri.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Menjelang dibukanya Bandara Internasional Dhoho di Kediri,&nbsp;PT Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial &amp; Trading Pertamina, secara resmi mengoperasikan Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU)&nbsp;di&nbsp;Bandara Dhoho. Untuk pengoperasian DPPU&nbsp;tersebut,&nbsp;Pertamina bekerja sama dengan PT Surya Dhoho Investama&nbsp;melalui Perjanjian Kerja sama Induk dan Perjanjian Kerja Sama Komersial yang ditandatangani di Jakarta,&nbsp;pada&nbsp;Kamis (30/11)&nbsp;kemarin. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Induk dilakukan oleh Direktur Pemasaran Pusat &amp; Niaga Pertamina Patra Niaga Maya Kusmaya dan Presiden Direktur Surya Dhoho Investama Istata Taswin Siddharta. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013350255/bandara-internasional-dhoho-kediri-segera-beroperasi-gubernur-khofifah-harus-bisa-tingkatkan-ekonomi-dan-pendidikan-di-kediri">Bandara Internasional Dhoho Kediri Segera Beroperasi, Gubernur Khofifah: Harus Bisa Tingkatkan Ekonomi dan Pendidikan di Kediri</a> Melansir dari Antara, Jumat (1/12), Direktur Maya mengungkapkan bahwa&nbsp;Pertamina Patra Niaga berkontribusi dalam perencanaan maupun pengelolaan DPPU di Bandara Dhoho Kediri yang dimiliki Surya Dhoho Investama. &ldquo;Pertamina berkontribusi mulai dari tahap awal beroperasi hingga fase ultimate (pengembangan dan pengoperasian maksimal). Sehingga DPPU ini siap melayani kebutuhan avtur secara tepat waktu untuk operasional perdana yang akan berlangsung bulan Desember di momen Natal dan Tahun Baru,&rdquo;&nbsp;ungkap&nbsp;Maya di Jakarta, Jumat&nbsp;(1/12). Sedangkan Perjanjian Kerja Sama Komersial ditandatangani oleh VP Aviation Fuel Business Pertamina Patra Niaga, Yosep Iswadi dan Executive General Manager Surya Dhoho Investama, Okky Riana Hartadi,&nbsp;yang&nbsp;disaksikan oleh jajaran manajemen masing-masing pihak. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013349635/sinergi-pertamina-patra-niaga-surya-dhoho-investama-siap-operasikan-depot-pengisian-pesawat-udara-di-kediri">Sinergi Pertamina Patra Niaga &amp; Surya Dhoho Investama, Siap Operasikan Depot Pengisian Pesawat Udara di Kediri</a> Maya&nbsp;kemudian&nbsp;menegaskan komitmen Pertamina Patra Niaga untuk memberikan kualitas dan layanan terbaik dalam mengoperasikan DPPU Dhoho Kediri untuk pesawat udara. &ldquo;Kolaborasi ini menjadi komitmen kami untuk terus menyediakan layanan yang terbaik bagi konsumen, dan secara bersamaan terus memprioritaskan aspek keselamatan dan kualitas produk yang sesuai dengan standar internasional,&rdquo; imbuhnya Ia juga menekankan bahwa pihaknya&nbsp;selalu mengedepankan aspek five zero yakni&nbsp;zero accident, zero delay, zero off-spec, zero tolerance,&nbsp;dan&nbsp;zero mistake. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013348277/pemkot-kediri-menggelar-pelatihan-bagi-masyarakat-untuk-bekerja-di-bandara-dhoho-kediri">Pemkot Kediri Menggelar Pelatihan bagi Masyarakat untuk Bekerja di Bandara Dhoho Kediri</a> Tak lupa&nbsp;Direktur Pemasaran Pusat &amp; Niaga Pertamina Patra Niaga&nbsp;tersebut menyampaikan ucapan&nbsp;terima kasih karena mendapatkan kepercayaan untuk mendampingi dan memberikan rekomendasi terkait seluruh kegiatan pembangunan DPPU di Bandara Dhoho Kediri. Pertamina turut berperan untuk memberi rekomendasi terhadap pembangunan Bandara Dhoho, mulai dari fase perencanaan desain, lalu observasi pada fase Engineering, Procurement, Construction (EPC), dan commissioning. Hingga penyediaan kebutuhan avtur, pengelolaan operasional pengisian bahan bakar untuk maskapai, serta pemeliharaan sarana dan fasilitas. Diketahui, jika&nbsp;DPPU Dhoho Kediri&nbsp;ini&nbsp;menjadi DPPU ke-71 yang dikelola oleh Pertamina Patra Niaga di Indonesia. Pasokan avtur&nbsp;di Bandara Dhoho&nbsp;disalurkan langsung menggunakan armada mobil tangki avtur (bridger) dari DPPU Juanda, Surabaya.&nbsp;Kemitraan strategis ini turut menjadi sebuah inovasi, serta langkah Pertamina yang berkomitmen memberikan solusi bagi kebutuhan energi terhadap pelanggan. Di sisi lain,&nbsp;Presiden Direktur Surya Dhoho Investama,&nbsp;Istata Taswin Siddharta mengatakan&nbsp;bahwa&nbsp;dalam proses pembangunan DPPU permanen pihaknya mengharapkan dukungan dari Pertamina Patra Niaga guna membantu dalam hal supervisi, sehingga sarana dan fasilitas DPPU sesuai dengan standar Pertamina Patra Niaga dan internasional. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013348270/wagub-jatim-lakukan-koordinasi-dengan-berbagai-pihak-terkait-kesiapan-operasional-bandara-dhoho-kediri">Wagub Jatim Lakukan Koordinasi dengan Berbagai Pihak Terkait Kesiapan Operasional Bandara Dhoho Kediri</a> &ldquo;Kerja sama bisnis antara Surya Dhoho Investama dan Pertamina Patra Niaga diharapkan&nbsp;bisa&nbsp;saling menguntungkan dan dapat memberikan daya saing, baik dari sisi harga maupun pelayanan di Bandara Dhoho Kediri,&rdquo;&nbsp;ungkap&nbsp;Istata. Bandara Dhoho Kediri merupakan lapangan terbang baru yang dibangun melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) khusus.&nbsp;Namun,&nbsp;Bandara&nbsp;tersebut&nbsp;100 persen dibangun oleh swasta, baik penyediaan lahan hingga keseluruhan infrastruktur di dalamnya. Dengan demikian, maka DPPU Dhoho Kediri akan menjadi DPPU pertama yang lahir dari kerjasama strategis antara Pertamina dengan pihak swasta. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013348179/pt-angkasa-pura-1-berdiskusi-dengan-11-maskapai-mengenai-rencana-operasional-bandara-dhoho-kediri">PT Angkasa Pura 1 Berdiskusi dengan 11 Maskapai mengenai Rencana Operasional Bandara Dhoho Kediri</a> Pembangunan&nbsp;Bandara Dhoho Kediri&nbsp;ini diharapkan mampu memberikan&nbsp;jumlah penerbangan yang tinggi&nbsp;dan bisa&nbsp;mendukung industri pariwisata dan perekonomian&nbsp;Indonesia.

Pertamina Patra Niaga komitmen untuk memberikan kualitas dan layanan terbaik dalam mengoperasikan DPPU Dhoho Kediri untuk pesawat udara.

Segera Diresmikan, Pertamina Siapkan Pengoperasian Depot Pengisian Pesawat Udara untuk Bandara Dhoho Kediri

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/01/OK-PERTAMINA-2420445046.jpg" alt="Petugas SPBU Pertamina menunjukkan QR Code Subsidi Tepat." width="100%">
<figcaption>Petugas SPBU Pertamina menunjukkan QR Code Subsidi Tepat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) terus memperluas wilayah uji coba transaksi BBM bersubsidi, dengan menggunakan QR Code Subsidi Tepat. Pertamina pun berkomitmen melanjutkan implementasi penerapan uji coba Program Subsidi Tepat, di seluruh SPBU Pertamina di Riau, yang terus berlangsung hingga saat ini. Pengguna BBM bersubsidi yang sudah terdaftar, diharapkan dapat bertransaksi BBM subsidi dengan QR Code. &ldquo;Setelah Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Kepulauan Riau, kini wilayah Riau diberlakukan penggunaan QR Code Program Subsidi Tepat. Implementasinya diberlakukan sejak 28 Maret lalu,&rdquo; kata Manager Communication, Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Susanto August Satria di Pekanbaru, kemarin. Implementasi penerapan transaksi BBM Solar bersubsidi dengan menggunakan QR Code Subsidi Tepat di Riau dilaksanakan di Kabupaten Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Kuantan Singingi, Meranti, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak, Kota Dumai, dan Pekanbaru. &ldquo;Hal ini dilakukan untuk mewujudkan penggunaan BBM subsidi yang lebih tepat sasaran dan tepat volume,&rdquo; kata Satria. Satria berharap agar masyarakat segera mendaftarkan kendaraannya untuk mengikuti Program Subsidi Tepat melalui website subsiditepat.mypertamina.id, aplikasi MyPertamina, atau datang langsung ke SPBU. Bisa juga melalui posko. Karena sistem telah tersinkronisasi dengan baik, maka tidak butuh waktu lama bagi warga untuk mendaftarkan kandaraannya pada Program Subsidi Tepat ini. Warga memang perlu melengkapi beberapa dokumen yang akan diupload saat pendaftaran Program Subsidi Tepat. Dokumen-dokumen tu adalah foto KTP, foto diri, foto STNK tampak depan dan belakang, foto kendaraan tampak keseluruhan, dan foto kendaraan tampak depan dengan nomor Polisi. Untuk konsumen layanan umum atau non-kendaraan perlu menyiapkan foto surat rekomendasi dan foto KIR. Warga yang sudah mendaftarkan kendaraannya dan statusnya sudah terdaftar, maka mereka akan mendapat QR Code yang akan diterima melalui email atau notifikasi di website itu. QR Code ini, nanti bisa dicetak atau di-print out, dan juga bisa di-screenshot secara soft copy untuk digunakan saat bertransaksi di SPBU Pertamina.## Sementara itu, warga yang ingin mendapatkan informasi maupun bertanya lebih lanjut tentang Program Subsidi Tepat, dapat mengecek sosial media resmi @ptpertaminapatraniaga, @mypertamina, website subsiditepat.mypertamina.id serta dapat menghubungi Pertamina Call Center (PCC) 135.

Pengguna BBM bersubsidi yang sudah terdaftar, diharapkan dapat bertransaksi BBM subsidi dengan QR Code.

Pertamina Perluas Wilayah Uji Coba Transaksi BBM Bersubsidi Dengan QR Code di Riau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/eksepsinya-ditolak-eks-dirut-pertamina-minta-hukuman-yang-adil_m_.jpg" alt="Mantan Direktur PT Pertamina Karen Galaila Agustiawan menjalani sidang putusan sela di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (21/2)." width="100%">
<figcaption>Mantan Direktur PT Pertamina Karen Galaila Agustiawan menjalani sidang putusan sela di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (21/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Hakim ad hoc tindak pidana korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Anwar menjelaskan kronologi pengangkatan menjadi Komisaris PT Pertamina Parta Niaga (PPN). Anwar memastikan bahwa ketika ditunjuk menjadi komisaris PT PPN, sudah mengundurkan diri sebagai hakim ad hoc Tipikor pada Pengadian Negeri Jakarta Pusat.  "Saya mengetahui diangkat menjadi Komisaris PT Pertamina Patra Niaga pada 14 Juni 2020. Saya dihubungi melalui WA oleh seseorang yang tidak kenal nomornya, dia mengatakan bahwa 'Selamat Bapak telah diangkat menjadi komisaris PT PPN'," kata Anwar dalam keterangannya, Jumat (3/7).  Namun, Anwar mengaku tidak merespons telepon tersebut karena tidak mengenal orangnya. Pada hari yang sama, lanjut Anwar, beberapa kali dihubungi oleh nomor tersebut.  Ternyata dari ujung sambungan telepon, orang tersebut memastikan, dia adalah Sekretaris Dewan Komisaris PT PPN dan menunjukkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).  "Besok harinya tanggal 15 Juni 2020 saya melapor kepada Ketua PN Jakpus saat itu (Dr. Yanto, SH., M.H.), bahwa saya telah diangkat menjadi Dewan Komisaris PT PPN," akui Anwar.   Menindak lanjuti hal itu, Anwar langsung mengajukan pengunduran diri kepada Ketua PN Jakpus, Yanto. Lantas Ketua PN Jakpus langsung membuat surat penetapan dan mengganti Anwar selaku anggota majelis hakim dari semua perkara yang ada.  "Sehingga pada persidangan tanggal 17 Juni 2020 saya sudah tidak lagi bersidang sesuai dengan penetapan yang telah dibuat oleh Ketua PN tersebut," tegas Anwar.  Selaku hakim adhoc Tipikor pada PN Jakpus, dia menegaskan, sebenarnya masa jabatanya akan berakhir pada Agustus 2020 sesuai Surat Keputusan Presiden. Bahkan, kata Anwar, posisi dan penugasannya tidak bisa diperpanjang kembali selaku hakim adhoc.  "Saya sendiri selaku hakim adhoc Tipikor PN Jakpus masa jabatannya akan berakhir sesuai SK Presiden pada bulan Agustus 2020 dan sudah tidak bisa diperpanjang lagi, karena sudah menjalani 2 kali masa jabatan," paparnya.  Anwar menambahkan, penangkatannya sebagai Komisaris PT PPN sesuai dengan keilmuannya yakni di bidang hukum. Dengan bidang keilmuan ini, dia memastikan, bahwa dia bisa menyumbangkan pengalaman karir sebagai hakim di PT PPN.   "Dan perlu saya tegaskan tidak ada saya merangkap jabatan karena saya langsung mengundurkan diri dan tidak lagi menangani perkara serta bersidang," jelasnya.  Sementara itu Ketua PN Jakpus Yanto menegaskan, Anwar tidak rangkap jabatan selaku hakim adhoc Tipikor PN Jakpus dan Komisaris PT PPN. Yanto memastikan, dia telah menandatangani surat pengunduran diri Anwar pada pekan lalu.  "Beliau diangkat komisaris saya perintahkan mengundurkan diri, makanya sidang kedua sudah tidak ikut lagi. Saya juga sudah membuat surat penetapan untuk diganti," ucap Yanto.  Yanto yang baru saja diangkat menjadi Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar ini membeberkan, Anwar saat ini tidak menangani sidang perkara di Pengadilan Tipikor Jakarta karena sudah mengundurkan diri. Apalagi Anwar sudah 2 periode menjadi hakim ad hoc dan massa jabatan berakhir Agustus 2020.  "Dia sudah mengajukan diri kepada Mahkamah Agung untuk diproses, Agustus juga sudah habis tidak bisa diperpanjang karena sudah dua periode. Jadi tidak ada rangkap jabatan," pungkas Yanto.  Untuk diketahui, berdasarkan laman Pertamina Patra Niaga, Anwar berada di jajaran Komisaris bersama Basuki Trikora Putra, Muhammad Yusni dan Agus Cahyono Adi.  Selama bertugas sebagai Hakim ad hoc pada PN Jakarta Pusat, Anwar pernah menangani sejumlah kasus-kasus besar diantaranya korupsi e-KTP, kasus kegagalan Pertamina dalam akuisisi Blok BMG yang menjerat mantan Dirut PT Pertamina Karen Agustiawan, hingga kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya.  Saat mengadili kasus yang menjerat Karen Agustiawan, Anwar menyatakan dissenting opinion dan menyatakan Karen tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Eks Hakim Anwar Mengaku Tiba-tiba Dihubungi Orang Tak Dikenal