<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/JKT2-Ojol-Ke-PKS-eca4.jpg" alt="Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Achmad Syaikhu (tengah) mendengarkan masukan dari ratusan pengendara ojek online yang melakukan audiensi di kantor DPP PKS, Jakarta, Kamis (8/9/22). PKS menerima aspirasi dari para ojol yang menolak kenaikan harga" width="100%">
<figcaption>Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Achmad Syaikhu (tengah) mendengarkan masukan dari ratusan pengendara ojek online yang melakukan audiensi di kantor DPP PKS, Jakarta, Kamis (8/9/22). PKS menerima aspirasi dari para ojol yang menolak kenaikan harga</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tarif ojek online (ojol) resmi naik mulai hari ini, Minggu (11/9). Menurut Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati, pemberlakuan tarif baru itu sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah dan pihak aplikator.  "Sesuai dengan kesepakatan dengan aplikator berlaku 11 September," kata Adita saat dikonfirmasi JawaPos.com, Sabtu (10/9) kemarin.  Sementara itu, dalam konferensi pers beberapa hari lalu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugianto mengatakan, ada beberapa komponen yang melandasi kenaikan tarif ojol ini. Meliputi, kenaikan upah minimum regional (UMR), asuransi pengemudi, biaya jasa order minimal 4 kilometer, dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).  Bersamaan dengan kenaikan tersebut, Hendro memastikan ada perubahan pada biaya sewa aplikasi yang dipangkas menjadi 15 persen. Sebelumnya biaya sewa penggunaan aplikasi ini secara tidak langsung dikenakan pada ojol sebesar 20 persen.  "Untuk besaran biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi ditetapkan paling tinggi 15 persen. Jadi ada penurunan, kemarin 20 persen. Kita turunkan jadi 15 persen untuk biaya sewa aplikasi," kata Hendro dalam konferensi pers Penyesuaian Tarif Ojek Online dan Bus AKAP Kelas Ekonomi secara virtual, Rabu (7/9).  Adapun untuk tarif ojol baru, Kemenhub merinci berdasarkan tiga zona. Zona I meliputi Sumatera, Jawa (selain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), serta Bali.  Zona I mengalami kenaikan tarif batas bawah ojol dari Rp 1.850 menjadi Rp 2.000. Lalu, tarif batas atas naik dari Rp 2.300 menjadi Rp 2.500.  Sementara, tarif minimal ditetapkan sebesar Rp 8.000 sampai Rp 10.000 dari sebelumnya Rp 7.000 sampai dengan Rp 10.000.  Zona II (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi). Tarif batas bawah naik dari Rp 2.250 menjadi Rp 2.550.  Tarif batas atas naik dari Rp 2.650 menjadi Rp 2.800. Tarif minimal untuk zona II adalah Rp 10.200 sampai Rp 11.200.  Zona III (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan sekitarnya, Maluku serta Papua). Tarif batas bawah naik dari Rp 2.100 menjadi Rp 2.300.  Tarif batas atas naik dari Rp 2.600 menjadi Rp 2.750. Tarif minimal untuk zona III adalah Rp 9.200 sampai Rp 11.000.

Perhatian! Tarif Ojol Resmi Naik Mulai Hari ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/EC7663C7-F7FD-4DC5-931F-9A8E1519D3A6.jpeg" alt="Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Aman Yuriadijaya. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Aman Yuriadijaya. (Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Kota Jogjakarta menargetkan penyaluran bantuan sosial (bansos) sebagai bagian dari penanganan dampak inflasi yang bersumber dari dua persen dana transfer umum (DTU) dapat direalisasikan pada akhir September 2022. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Jogjakarta Aman Yuriadijaya menyampaikan, saat ini pihaknya sedang melakukan kajian untuk menyiapkan program yang dinilai tepat untuk kebutuhan penyaluran bansos dari DTU tersebut.  Ia memastikan, rumusan program penyaluran bantuan sosial tersebut dapat segera disusun untuk kemudian disampaikan ke legislatif sebelum direalisasikan. Menurut Aman, bentuk bantuan sosial tersebut lebih ditujukan untuk perlindungan sosial ke masyarakat khususnya masyarakat miskin yang belum mendapat bantuan sosial dari pemerintah.  Nilai DTU yang akan diterima Pemerintah Kota Jogjakarta untuk triwulan keempat 2022 diperkirakan sekitar Rp 3,7 miliar. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi 2022 menyatakan pemerintah daerah wajib menyalurkan dua persen dari DTU untuk bansos.  Bantuan sosial dapat diarahkan untuk ojek, pelaku UMKM, nelayan serta untuk pemberian subsidi transportasi atau angkutan umum hingga penciptaan lapangan kerja. Bantuan sosial tersebut masuk dalam dana perlindungan sosial untuk periode Oktober-Desember.  Selain menyusun program bantuan sosial untuk meningkatkan daya beli masyarakat, upaya yang ditempuh Pemerintah Kota Jogjakarta untuk mengendalikan inflasi di antaranya dengan membangun suasana psikologis yang kondusif di masyarakat agar tidak muncul gejolak yang berdampak negatif.  "Selain itu, kami juga memastikan jalur distribusi tetap lancar karena Jogjakarta bukan kota produsen dan akan selalu mengandalkan pasokan dari daerah lain untuk memenuhi kebutuhan," katanya, dikutip dari Antara, Jumat (9/9).  Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD Kota Jogjakarta Oleg Yohan mengusulkan agar alokasi dua persen dari dana transfer umum tersebut masuk dalam alokasi bantuan tak terduga (BTT). "Bantuan tersebut bisa dimanfaatkan untuk disalurkan ke masyarakat yang belum menerima bantuan sosial untuk subsidi gaji dan subsidi UMKM. Saya kira, jumlahnya masih banyak"” katanya.  Agar bantuan tepat sasaran, Oleg berharap agar pekerja sosial masyarakat yang ada di wilayah bisa turun tangan melakukan pendataan. "Harapannya, tidak ada penerima ganda," katanya.

Pemkot Jogja Targetkan Bansos DTU Direalisasikan Akhir September

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG_20220908_164632.jpg" alt="Exif_JPEG_420" width="100%">
<figcaption>Exif_JPEG_420</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Massa aksi unjuk rasa tolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang diinisiasi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di Patung Kuda, Jakarta Pusat, berangsur bubarkan diri. Massa aksi bubar setelah beberapa kali mencoba menerobos barikade polisi.  Pantauan JawaPos.com di lokasi, mulai pukul 16.55 WIB, mahasiswa yang sebelumnya saling dorong dengan polisi bergerak mundur meninggalkan barisan.  Sebelum membubarkan diri, beberapa dari massa aksi sempat melakukan swafoto terlebih dahulu. Bahkan, polisi yang tengah berjaga turut memberikan salam perpisahan kepada massa aksi.  Namun begitu, lokasi aksi tampak acak-acakan. Pasalnya, massa aksi sempat menjebol, merusak kawat berduri. Bahkan, batu beton pembatas juga tak luput dari sasaran.  Sebelumnya, dorong-mendorong terjadi antara massa aksi BEM Serikat Indonesia (SI) dengan pihak kepolisian yang membentuk barikade untuk mengadang massa merangsek ke Istana Negara.  Pukul 15.30, di tengah gerimis yang masih turun di Patung Kuda, Jakarta Pusat, massa aksi BEM SI bersitegang dengan kepolisian yang menjaga. "Revolusi, revolusi, revolusi," teriak orator di atas mobil komando yang kemudian disambut langkah ke depan oleh massa aksi.  Terlihat barikade polisi kesulitan menahan dorongan massa aksi yang terdiri dari puluhan barisan di belakangnya. Kepolisiaan yang juga sudah menggunakan jas hujan dengan warna senada dengan baju polisi, yaitu abu-abu, sempat terlihat mengejar salah satu demonstran yang paling depan merangsek maju menerobos pagar berduri.  "Kawan-kawan, tenang, kawan-kawan. Kita mundur dulu, kita mundur dulu. Mundur lima langkah," instruksi lagi orator di atas mobil komando.  Ketegangan mulai terurai setelah koordinator lapangan mulai menengahi bentrokan tersebut. Dengan masih saling bergandengan, massa aksi dan kepolisian melindungi barisan mereka masing-masing.  Ketegangan tersebut benar-benar terurai kembali setelah waktu menunjukkan pukul 15.30 WIB. Setelah massa aksi mulai mundur, kepolisian terlihat menambah personel untuk menahan massa aksi yang jika sewaktu-waktu memutuskan untuk merangsek maju kembali.  Diketahui personel gabungan yang terdiri dari TNI dan Polri diturunkan sebanyak 5.800 orang untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang akan tersebar di sembilan titik di Jakarta Pusat. Ribuan personel tersebut dikerahkan guna menjaga kondusivitas aksi unjuk rasa.  "Di seluruh wilayah Jakarta Pusat 5.800 gabungan TNI Polri," ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin, Kamis (8/9).

Gagal Tembus Barikade Polisi, Massa Tolak Kenaikan BBM Bubarkan Diri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Antrean-SPBU-Fedrik-Tarigan-1.jpg" alt="Petugas mengubah papan harga BBM di SPBU Senen, Jakarta, Sabtu (3/9/2022). Pemerintah menetapkan harga Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter, Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter jadi Rp 6.800 per liter, Pertamax nonsubsidi naik d" width="100%">
<figcaption>Petugas mengubah papan harga BBM di SPBU Senen, Jakarta, Sabtu (3/9/2022). Pemerintah menetapkan harga Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter, Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter jadi Rp 6.800 per liter, Pertamax nonsubsidi naik d</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi seperti Pertamax berpeluang turun. Hal ini, ucap Erick, disebabkan harga Pertamax ditentukan dengan mekanisme harga minyak mentah dunia.  Dia menyebut apabila harga minyak dunia turun, maka harga Pertamax pun akan mengikuti mekanisme tersebut.  "Banyak juga yang bicara, nanti kalau harga minyak dunia turun seperti apa? Ya pasti kita turun. Cuma yang mesti diingat apa yang dilakukan pemerintah hari ini, itu mengurangi subsidi," ujar Erick saat meninjau Pertamina Integrated Enterprise Data and Command Center (PIEDCC), Jakarta, Rabu (7/9).  Lebih lanjut Erick memperkirakan jika harga minyak mentah duni bisa turun dari kisaran USD 95 per barel menjadi USD 75 per barel, maka ada kemungkinan harga Pertamax pun akan turun. "Kalau nanti harga minyak dunia turun, Pertamax akan harga pasar, jadi bisa saja turun. Tapi apakah Solar dan Pertalite itu nanti harga pasar, tidak bisa karena itu subsidi," ucap Erick.  Erick menyampaikan penyesuaian harga Pertamax dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter merupakan upaya pemerintah dalam mengalihkan subsidi agar lebih tepat sasaran. Itu dikarenakan, meski dikategorikan BBM nonsubsidi, namun Pertamax tetap diberi subsidi oleh Pertamina.  Erick mengatakan, harga Pertamax saat ini yang sebesar Rp 14.500 per liter sejatinya masih berada di bawah harga keekonomian maupun harga yang ditawarkan kompetitor. "Karena yang selalu diingatkan, yang kita, pemerintah lakukan hari ini bukan kenaikan harga, tapi pengurangan subsidi," lanjut pria kelahiran Jakarta tersebut.  Erick menilai perbandingan harga BBM antarnegara tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi saja. Erick mengatakan status sebagai negara produsen BBM tentu akan berbeda dengan negara yang hanya mengimpor BBM dalam penentuan harga jual kepada masyarakat.  "Nah, ini kadang-kadang persepsi dari masyarakat dibanding-bandingkan, kenapa negara ini lebih murah? Karena masih menghasilkan, mayoritas gitu. Kalau kita sudah impor," sambung dia.  Erick menambahkan, Indonesia sejak sembilan tahun lalu sudah bukan lagi menjadi anggota negara pengekspor minyak atau OPEC. Alhasil, Indonesia masuk dalam kategori negara yang mengimpor BBM sejak 2013.  Erick menilai pengurangan subsidi BBM akan diimbangi oleh perusahaan dengan menyesuaikan besaran gaji untuk para pekerja. Dia menilai penyesuaian gaji merupakan hal yang lumrah tatkala terjadi pengalihan subsidi BBM.  Program Makmur  Untuk BUMN sendiri, Erick meminta agar melakukan sejumlah program dalam menyeimbangkan perekonomian. Salah satunya lewat Makmur sebagai sebuah program dan ekosistem pertanian yang terintegrasi, dari hulu hingga ke hilir.  Tak hanya itu, lanjut Erick, BUMN melalui Holding Perkebunan Nusantara juga telah kerja sama sektor kopi dengan perusahaan Belanda. "Kemarin tanda tangan untuk kopi, dari 7 ribu hektare sudah mulai ada pembelinya dari luar negeri, itu 100 persen swasta dari Belanda, total transaksinya lumayan meski belum besar tapi sudah mencapai USD 5,6 juta," ujarnya.  Erick menyebut sejumlah program tersebut sebagai wujud keseriusan BUMN dalam mendukung peningkatan UMKM. Dia terus mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas para pelaku usaha lokal untuk mampu berbicara banyak di kancah internasional.  Berdasarkan riset, Erick katakan, 70 persen anak muda Indonesia ingin menjadi pengusaha. Menurut Erick, hal ini menjadi sebuah fondasi besar bagi Indonesia untuk menjadi negara maju.  "Makanya kita dorong BUMN memberikan pembiayaan dan pendampingnya, termasuk CSR pun sekarang hanya tiga: memberikan pendidikan, perbaikan lingkungan hidup, dan pendampingan UMKM untuk digital marketing. Itu kita dorong supaya kita menjadi bangsa yang mandiri. Jangan sekadar kita merdeka, tapi tidak berdaulat. Itulah kita harus membangun ekosistem ini," kata Erick.

Erick Sebut Harga Pertamax Bisa Turun sesuai Harga Minyak Mentah Dunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Bajaj-bbg.jpg" alt="Ilustrasi bajaj berbahan bakar gas sangat dinilai pengemudi lebih rumah dibanding menggunakan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium. (Saifan Zaking/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi bajaj berbahan bakar gas sangat dinilai pengemudi lebih rumah dibanding menggunakan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium. (Saifan Zaking/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Imbas dari naiknya harga BBM Pertalite membuat ongkos transportasi umum mulai dari angkot hingga ojek online di DKI Jakarta ikut naik. Angkutan umum semacam bajaj berbahan bakar gas pun kini menjadi alternatif warga DKI untuk mobilitas.  Sukma, 35, salah seorang sopir bajaj yang mangkal di depan Gedung DPRD DKI mengatakan bahwa tarif bajaj tidak naik meski BBM Pertalite dan Solar naik. Sebab, bahan bakar bajajnya tidak menggunakan bensin, melainkan gas (BBG).  "Ya, kalau kita nggak ada kenaikan harga, soalnya kan nggak pakai BBM Pertalite," ujarnya kepada JawaPos.com, Rabu (7/9).  Ia mengatakan bahwa dirinya tidak mematok harga tarif per perjalanan menggunakan bajaj. Dengan begitu, orang-orang dapat melakukan tawar-menawar untuk menemukan harga yang cocok.  "Kita nggak matok harga. Tawar-menawar aja ini. Kalau penumpang dan kita sama-sama mau ya bawa. Kalau nggak, ya udah batal," paparnya.  Lelaki yang sudah empat tahun berprofesi sebagai sopir bajaj itu mengemukakan bahwa full tangki pengisian bajaj itu dapat digunakan hingga 100 kilometer perjalanan. Itulah alasan salah satunya kenapa ia masih memilih bertahan menjadi sopir bajaj.  "Kalau pakai gas irit, walaupun susah nyewanya. Ini dari pagi sampai malam ngisi paling sekali doang cuma Rp 20 ribu," pungkasnya.  Sebelumnya, pemerintah resmi mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi dan subsidi, meliputi Pertalite, solar, dan Pertamax pada, Sabtu (3/9) dan mulai berlaku pukul 14.30 WIB. Kenaikan harga BBM tersebut diumumkan oleh Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam konferensi persnya disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube, Sekretariat Presiden pada Sabtu (3/9).  Arifin menyebut, harga Pertalite berubah menjadi Rp 10.000 dari sebelumnya Rp 7.650 sementara untuk Solar menjadi Rp 6.800 dari sebelumnya Rp 5150. Sedangkan Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.  "Hari ini tanggal 3 September 2022 pukul 13.30 pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM subsidi antara lain, Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, kemudian Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter," pungkasnya.

Tak Konsumsi BBM, Tarif Bajaj BBG Nggak Ikut-ikutan Naik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Demo-Buruh-Tolak-Kenaikan-Harga-BBM-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Ratusan buruh dari berbagai aliansi melakukan aksi demo menolak kenaikan harga BBM di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (6/9/2022). Dalam aksinya mereka menuntut 3 tuntutan, yaitu menolak kenaikan harga BBM, menolak omnibus law UU Cipta Kerja, dan ken" width="100%">
<figcaption>Ratusan buruh dari berbagai aliansi melakukan aksi demo menolak kenaikan harga BBM di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (6/9/2022). Dalam aksinya mereka menuntut 3 tuntutan, yaitu menolak kenaikan harga BBM, menolak omnibus law UU Cipta Kerja, dan ken</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah telah resmi melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax sejak Sabtu (3/9). Harga Pertalite saat ini dibanderol Rp 10.000 per liter, Solar menjadi Rp 6.800 per liter, dan Pertamax Rp 14.500 per liter.  Soal harga BBM, ternyata Indonesia bukan negara yang menjual BBM dengan harga tertinggi. Melansir dari data Globalpetrolprices.com, harga rata-rata bensin di seluruh dunia terhitung sudah menyentuh angka Rp 20.176 per liter.  Sedangkan untuk rata-rata harga bensin di Indonesia ada di angka Rp 17.319 per liter. Angka ini didapatkan dari data yang sudah dikumpulkan Global Petrol Price hingga 29 Agustus 2022 lalu. Bahkan, disebutkan juga perbedaan substansial dalam penentuan harga BBM di beberapa negara.  Antara lain, sejumlah negara kaya cenderung mematok harga BBM lebih tinggi. Sementara negara-negara miskin, negara produsen dan pengekspor minyak bumi justru memiliki harga BBM yang jauh lebih rendah.  Kecuali, Amerika Serikat (AS) yang dikategorikan sebagai negara maju secara ekonomi, namun harga BBM-nya tergolong rendah. Hal itu terlihat dari rata-rata harga BBM di Amerika Serikat yang berada di angka Rp 16.123 per liter, selisih Rp 1.196 dengan rata-rata harga bensin di Indonesia.  Lebih lengkap, berikut ini rata-rata harga BBM di Indonesia dan negara-negara lain dari termurah hingga termahal.  1. Venezuela Rp 327 per liter 2. Libya Rp 446 per liter 3. Iran Rp 790 per liter 4. Aljazair Rp 4.870 per liter 5. Kuwait Rp 5.078 per liter 6. Malaysia Rp 6.850 per liter 7. Vietnam Rp 16.039 per liter 8. Indonesia Rp 17.319 per liter 9. Thailand Rp 18.750 per liter 10. Kamboja Rp 19.173 per liter 11. Myanmar Rp 19.464 per liter 12. Filipina Rp 19.468 per liter 13. Laos Rp 25.397 per liter 14. Singapura Rp 29.188 per liter 15. Norwegia Rp 33.031 per liter 16. Republik Afrika Tengah Rp 33.984 per liter 17. Islandia Rp 34.088 per liter 18. Zimbabwe Rp 37.528 per liter 19. Hong Kong Rp 44.393 per liter

Rata-rata Harga BBM di RI dan 18 Negara, Mana Termurah dan Termahal?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/PKS-Walk-Out-Tolak-Kenaikan-Harga-BBM-Hendra-Eka-3.jpg" alt="Anggota Fraksi PKS DPR mengangkat poster menolak kenaikan harga BBM saat Sidang Paripurna di Gedung Nusantara II Senayan, Jakarta, Selasa (6/9/2022). Fraksi PKS memutuskan melakukan walk out dalam sidang yang dipimpin Puan Maharani tersebut. FOTO: HENDRA" width="100%">
<figcaption>Anggota Fraksi PKS DPR mengangkat poster menolak kenaikan harga BBM saat Sidang Paripurna di Gedung Nusantara II Senayan, Jakarta, Selasa (6/9/2022). Fraksi PKS memutuskan melakukan walk out dalam sidang yang dipimpin Puan Maharani tersebut. FOTO: HENDRA</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seluruh anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) walk out atau keluar dari ruangan saat sidang paripurna DPR RI digelar Selasa (6/9). Fraksi PKS memilih walk out sebagai bentuk penolakan kenaikan harga BBM.  Aksi anggota Fraksi PKS ini bermula saat Ketua DPR Puan Maharani selaku pimpinan rapat menanyakan persetujuan pengesahan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2021. Mayoritas menyatakan setuju.  Namun, usai Puan mengetuk palu pengesahan, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Mulyanto menginterupsi rapat paripurna. Mulyanto menyampaikan sikap PKS yang menolak kenaikan harga BBM.  "Interupsi pimpinan dari PKS. Kami ingin sampaikan aspirasi masyarakat. Dengan ini kami nyatakan bahwa fraksi PKS menolak kenaikan BBM bersubsidi. Karena ini jelas memberatkan masyarakat. Hari ini, di depan, demo terus-menerus. Kami dukung demo masyarakat. Karenanya kami Fraksi PKS nyatakan walk out dari forum ini," kata Mulyanto.  Usai Mulyanto mengakhiri interupsinya, sejumlah anggota Fraksi PKS langsung mengangkat kertas sikap penolakan atas kenaikan harga BBM. Di antara mereka terlihat mengangkat kertas 'PKS Menolak Kenaikan Harga BBM' sambil berdiri dan berjalan ke luar ruangan.  Melihat sebagian anggotanya walk out, Puan Maharani tak berkomentar apapun perihal itu. Ia hanya membatasi anggota agar tidak melakukan interupsi yang tidak terkait dengan APBN.  Tak lama kemudian, Puan kembali berbicara, melanjutkan rapat, dan bertanya kepada anggota sidang. "Kita lanjutkan kita dengarkan dulu pendapat akhir Presiden. Kita selesaikan dulu terkait APBN. Saya tanya lagi kepada seluruh anggota, apakah RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2021 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" kata Puan.  "Setuju," jawab anggota Dewan yang masih berada di ruangan.  Sementara itu pada waktu yang bersamaan, ratusan buruh dari berbagai aliansi melakukan aksi demo menolak kenaikan harga BBM di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (6/9). Dalam aksinya mereka menuntut 3 tuntutan, yaitu menolak kenaikan harga BBM, menolak omnibus law UU Cipta Kerja, dan kenaikan upah UMK 2023 sebesar 10-13 persen.

Tolak Kenaikan Harga BBM, Fraksi PKS Walk Out dari Sidang Paripurna

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Said-Iqbal-KSPI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indinesia (KSPI) Said Iqbal mendesak DPR RI untuk segera membentuk panitia khusus (pansus) terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Said Iqbal mengancam akan membawa massa yang lebih besar ke depan gedung DPR RI jika para anggota dewan tidak menyuarakan aspirasi rakyat.  "Kami meminta DPR segera membentuk panja atau pansus DPR tentang BBM," kata Said Iqbal di depan Gedung DPR RI, Selasa (6/9).  Said mengajak masyarakat untuk menentang kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM. Dia menyebut, kenaikan harga BBM bersubsidi khususnya Pertalite dan Solar akan menyengsarakan daya beli masyarakat, khususnya terhadap pemenuhan kebutuhan pokok.  Oleh karena itu, Said Iqbal pun mengajak masyarakat untuk bersikap menyuarakan aspirasi, turun ke jalan menantang kebijakan yang dinilai menyengsarakan rakyat.  "Kita ingin mengambil apa yang menjadi hak secara konstitusi kita semua. Tiga tahun kita tidak naik upah kita diam. Tahun keempat Menteri Tenaga Kerja akan mengumumkan tidak naik upah. Kita sudah terlalu banyak diam," tegas Said Iqbal.

KSPI Ancam Geruduk Senayan jika DPR Tak Mau Bentuk Pansus/Panja BBM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG_20220906_150536.jpg" alt="Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta dipenuhi dengan interupsi dari berbagai anggota rapat. Pasalnya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan pernyataan sikap penolakan kenaikan harga BBM dalam rapat tersebut. (Royyan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta dipenuhi dengan interupsi dari berbagai anggota rapat. Pasalnya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan pernyataan sikap penolakan kenaikan harga BBM dalam rapat tersebut. (Royyan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta dipenuhi dengan interupsi dari berbagai anggota rapat. Pasalnya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan pernyataan sikap penolakan kenaikan harga BBM dalam rapat tersebut.  Padalah rapat paripurna itu beragendakan pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) tahun anggaran 2021. Namun, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Achmad Yani justru melemparkan interupsi pernyataan sikap partainya yang menolak kenaikan harga BBM. Interupsi PKS di luar agenda rapat.  "Kami menangkap aspirasi warga dengan menyampaikan sikap fraksi PKS di DPRD dalam forum yang terhormat ini. Yang pertama, fraksi PKS DKI Jakarta dengan tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi," ujarnya di Gedung Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Selasa (6/9).  Menurutnya, penolakan tersebut adalah berdasarkan dari aspirasi warga yang menyampaikan keluhannya kepada fraksi PKS.  "Berdasarkan hasil aspirasi warga DKI Jakarta yang kami dapatkan, terutama bagaimana keluhan warga dan keberatan mereka terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi. Karena dampaknya yang begitu besar dan akan sangat berdampak pada segala sektor. Terutama kalangan ekonomi ke bawah. Mereka yang masih menganggur, usaha mikro, tukang ojek, ojol, pedagang keliling, kurir, guru, perawat, dan pegawai lainnya, maka kami menangkap aspirasi itu dengan menyampaikan sikap fraksi PKS di DPRD," paparnya.  Belum selesai membacakan pernyataan sikap yang lain, Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Gembong Warsono menginterupsi agar pimpinan sidang menghentikan pernyataan sikap dari PKS.  "Pimpinan, izin, Pimpinan. Ini bukan momentum untuk menyampaikan sikap politik. Ini bukan penyampaian sikap politik, Pimpinan mohon izin. Pimpinan! Ini bukan momentumnya! Ini bukan ruangnya, Pimpinan! Tolong tegas, Pimpinan!" ujarnya memotong pernyataan sikap PKS.  Menanggapi hal tersebut, Achmad Yani merasa bahwa pihaknya mempunyai hak untuk tetap melanjutkan membacakan pernyataan sikap sebagai bentuk komitmen mendengarkan aspirasi warga Jakarta terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi.  "Kami punya hak untuk menyampaikan sikap. Agar suara kami disampaikan kepada Presiden RI melalui pimpinan DPRD DKI. Kami ini wakil rakyat. Buat apa kami berdiri di sini jika hanya mendengarkan uraian-uraian yang disampaikan oleh pimpinan. Tetapi kami adalah pejuang-pejuang untuk membela rakyat. Ini forumnya," jawab Achmad.  Suasana rapat paripurna berubah jadi heboh. Ada yang memberi tepuk tangan, ada yang berbisik-bisik menanggapi keributan tersebut. Masih belum kalah, Gembong buka suara kembali menjelaskan bahwa forum rapat paripurna saat itu tidak bisa digunakan sebagai ajang pernyataan sikap oleh partai manapun.  "Saya ingin menyampaikan bahwa paripurna ini adalah penyampaian P2APBD, sama sekali tidak ada penyampaian sikap fraksi. Maka tolong pimpinan sidang tegas agar sidang ini berjalan sesuai dengan agenda pembahasan P2ABD, itu saja! Kalau kita mau mengkritisi, kaitannya dengan jalannya pemerintahan di provinsi DKI Jakarta," paparnya.  Setelah itu, pimpinan rapat paripurna Misan Samsuri menengahi pertikaian tersebut. Ia membenarkan pernyataan Gembong agar tidak ada pembahasan di luar P2APBD dalam rapat tersebut.  "Benar apa yang dikatakan Ketua Fraksi PDIP. Jadi tolong jangan keluar dari pembahasan P2APBD," pungkasnya.

Tak Sesuai Agenda Paripurna, Pernyataan PKS soal Harga BBM Dihentikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/InShot_20220905_175005517.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah harga BBM Pertalite dan Solar naik, kini BBM jenis Revvo 89 di SPBU Vivo juga ikut naik. Hal itu terlihat di SPBU Vivo Cideng Timur, Gambir, Jakarta Pusat.  SPBU Vivo yang sempat menjadi incaran warga sebagai alternatif BBM murah hari ini resmi menaikkan harga BBM jenis Revvo 89 menjadi Rp 10.900 per liter dari yang mulanya Rp 8.900 per liter.  Kenaikan harga Revvo 89 tersebut dibenarkan oleh salah seorang pegawai di SPBU Vivo Cideng Timur. Ia mengatakan bahwa sejak dirinya masuk kerja di shift sore, harganya memang sudah berubah.  "Iya udah naik sejak tadi sore. Tepatnya nggak tahu jam berapa," ujarnya kepada JawaPos.com, Senin (5/9).  Namun begitu, ia mengatakan bahwa harga yang naik hanya BBM jenis Revvo 89. BBM berjenis Revvo 92 masih dengan harga normal sebesar Rp 15.400/liter dan Revvo 95 sebesar Rp. 16.100/liter.  "Yang lainnya nggak naik. Cuma yang Revvo 89 aja," imbuhnya.  Meski begitu, ia tidak mengetahui alasan di balik naiknya harga BBM berjenis Revvo 89 di SPBU Vivo. "Nggak tahu, tadi pas giliran langsung berubah harganya," katanya.  Pegawai SPBU Vivo Cideng Timur itu menyatakan bahwa harga baru Revvo 89 tersebut sudah diberlakukan di seluruh SPBU Vivo yang ada di Indonesia. " Iya, katanya udah diberlakukan di semua SPBU Vivo," pungkasnya.  Dari pantauan JawaPos.com di lokasi, telihat banyak pengendara yang batal mengisi BBM di SPBU Vivo setelah melihat harga baru Revvo 89 yang naik Rp 900 dari Pertalite. Beberapa pengendara yang tidak melihat plang harga baru kaget setelah diberi tahu bahwa harga Revvo 89 sudah naik.

Sempat Ramai Diburu, Revvo 89 Kini Naik jadi Rp 10.900 per Liter

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Pertalite dan solar naik

Berita Terkini