<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/05/SIBER-05-2533925765.jpg" alt="Pemkab Banyuwangi menggelar acara Hacking Day 5.0 dalam upaya menjaga keamanan data dan informasi pemerintahan pada 30-31 Oktober 2024. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Pemkab Banyuwangi menggelar acara Hacking Day 5.0 dalam upaya menjaga keamanan data dan informasi pemerintahan pada 30-31 Oktober 2024. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dalam upaya menjaga keamanan data dan informasi pemerintahan, Pemkab Banyuwangi menggelar acara Hacking Day 5.0 pada 30-31 Oktober 2024. Pelatihan keamanan siber itu diikuti oleh 200 aparatur sipil negara (ASN) dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD). Tujuannya meningkatkan kesadaran dan kemampuan ASN dalam menghadapi ancaman siber yang semakin canggih. Konsep Security Awareness Training yang diusung pada Hacking Day 5.0 menekankan pentingnya kesadaran setiap individu dalam menjaga keamanan siber. Dengan memahami berbagai ancaman dan cara mencegahnya, diharapkan ASN dapat menjadi benteng perlindungan pertama dalam sistem informasi pemerintahan. &lsquo;&rsquo;Di era digital seperti sekarang, hampir semua layanan publik memanfaatkan teknologi informasi. Sehingga penting bagi ASN untuk memiliki pengetahuan tentang keamanan siber agar bisa melindungi data pemerintah dan mencegah terjadinya kebocoran informasi,&rdquo; ujar Plt Bupati Banyuwangi Sugirah. Pelatihan yang berlangsung selama dua hari itu menghadirkan pakar dari Politeknik Siber dan Sandi Negara. Peserta diajak memahami berbagai jenis ancaman siber yang sering terjadi, seperti phishing, malware, dan serangan lain akibat human error. Peserta juga diberikan tips menjaga keamanan data. Mulai penggunaan antivirus dan firewall, memperbarui perangkat lunak, teratur membackup data, hingga menggunakan wifi publik dengan bijak. Materi pelatihan yang diberikan mencakup berbagai aspek keamanan siber, seperti pendidikan dan kesadaran pengguna, pengelolaan aset, pengelolaan kerentanan, keamanan data, dan pengelolaan insiden siber. Melalui kegiatan Hacking Day 5.0, Pemkab Banyuwangi berharap dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan ASN dalam menghadapi ancaman siber. Dengan demikian, Kabupaten Banyuwangi dapat menjadi daerah yang lebih aman dan tangguh dalam menghadapi tantangan di era digital.

Konsep Security Awareness Training yang diusung pada Hacking Day 5.0 menekankan kesadaran setiap individu dalam menjaga keamanan siber.

Pemkab Banyuwangi Perkuat Pertahanan Siber, ASN Dilatih Jadi Benteng Terdepan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/BOCOR-BOCOR.jpg" alt="Foto: Ilustrasi: Solusi dan benteng pertahanan siber yang kuat mutlak diperlukan untuk menangkal kebocoran data. (Up&Running Computers Solutions)." width="100%">
<figcaption>Foto: Ilustrasi: Solusi dan benteng pertahanan siber yang kuat mutlak diperlukan untuk menangkal kebocoran data. (Up&Running Computers Solutions).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Di tengah ramainya perbincangan soal wacana pembentukan Angkatan Siber, Indonesia sejatinya sudah memiliki organ-organ siber yang bergerak di bawah kementerian dan lembaga. Misalnya Satuan Siber (Satsiber) TNI di bawah Mabes TNI dan Pusat Pertahanan Siber (Pushansiber) Kementerian Pertahanan (Kemhan). Keduanya dipimpin oleh seorang perwira tinggi dengan pangkat bintang satu.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015066943/bikin-sulit-tidur-di-malam-hari-cek-kecemasan-setiap-zodiak-yang-membuat-mereka-overthinking">Bikin Sulit Tidur di Malam Hari, Cek Kecemasan Setiap Zodiak yang Membuat Mereka Overthinking</a> Satsiber TNI dibentuk oleh Mabes TNI pada 2017. Dalam pelaksanaan tugasnya, Satsiber TNI bertanggung jawab secara langsung kepada panglima TNI. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menyatakan bahwa Satsiber TNI memiliki beberapa tugas. &rdquo;Satuan Siber TNI digunakan untuk menjaga keamanan administrasi, portal,&rdquo; terang mantan panglima TNI tersebut.&nbsp; Sementara Pushansiber Kemhan Badan Instalasi Strategis Pertahanan (Bainstrahan) Kemhan. Dalam laman resmi milik Kemhan dijelaskan bahwa Pushansiber Kemhan memiliki beberapa tugas. Yakni melaksanakan operasi siber, persandian, dan wahana antariksa nirawak di lingkungan Kemhan serta pengoordinasian operasi siber di sektor pertahanan. Tugas-tuga itu mereka laksanakan di bawah kendali menteri pertahanan.&nbsp; Menurut Khairul Fahmi sebagai pemerhati isu-isu militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Satsiber TNI dan Pushansiber Kemhan masih bisa dioptimalkan. Diantaranya terkait dengan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), pengembangan infrastruktur dan teknologi, optimalisasi kolaborasi antar lembaga, pengembangan strategis dan kebijakan siber, serta peningkatan kapasitas intelijen siber.&nbsp; Selain itu, Fahmi juga menekankan pentingnya kerja sama dengan sektor swasta dan operator infrastruktur kritis untuk penguatan keamanan dan meningkatkan perlindungan terhadap serangan siber. Kemudian dia menilai perlu juga dilakukan peningkatan kesadaran publik tentang ancaman siber melalui kampanye dan program pelatihan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan kesiapan menghadapi serangan siber. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/015066939/segera-meluncur-di-indonesia-seperti-ini-kira-kira-spesifikasi-mobil-listrik-aletra-penantang-byd-m6-dan-toyota-innova-zenix">Segera Meluncur di Indonesia, Seperti Ini Kira-kira Spesifikasi Mobil Listrik Aletra Penantang BYD M6 dan Toyota Innova Zenix</a> Khusus untuk optimalisasi kolaborasi antar lembaga, Fahmi menilai bahwa Satsiber TNI dan Pushansiber Kemhan harus bekerja keras. &rdquo;Meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan BSSN, Kemenkominfo, Polri dan lembaga terkait, serta partisipasi dalam kolaborasi internasional,&rdquo; terang Fahmi. Dengan begitu, lanjut dia keberadaan Satsiber TNI dan Pushansiber Kemhan diyakini akan lebih optimal. Utamanya dalam menghadapi ancaman dan potensi gangguan siber.

Satsiber TNI dibentuk oleh Mabes TNI pada 2017. Dalam pelaksanaan tugasnya, mereka bertanggung jawab secara langsung kepada panglima TNI.

Mengenal Satsiber TNI dan Pusat Pertahanan Siber Kemhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/andika_perkasa.jpg" alt="KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa - (MUHAMMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa - (MUHAMMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Hanya satu nama yang diajukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kemarin (3/11) KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa diusulkan untuk menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang memasuki masa pensiun.  DPR kemarin menerima surat presiden (surpres) tentang calon panglima TNI yang diantarkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. Selanjutnya, dewan akan mempersiapkan proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dalam waktu dekat.  ”Selanjutnya, Komisi I DPR RI akan melaporkan hasil pelaksanaan uji kelayakan dalam rapat paripurna untuk dapat memberikan persetujuan calon panglima TNI usulan presiden,” kata Ketua DPR Puan Maharani di kompleks parlemen Senayan, Jakarta.  DPR akan memberikan persetujuan dengan memperhatikan berbagai aspek. Persetujuan tersebut bakal disampaikan paling lambat 20 hari terhitung sejak permohonan calon panglima TNI diterima, tidak termasuk masa reses. ”Dan pengangkatan calon panglima TNI yang akan datang akan segera kami proses dengan mekanisme yang ada. Semoga berjalan dengan baik dan lancar,” lanjut Puan.  Anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha menjelaskan, badan musyawarah (bamus) langsung mengadakan rapat setelah menerima surpres untuk menentukan jadwal uji kelayakan dan kepatutan. Hasilnya akan dibawa di sidang paripurna yang dilaksanakan hari ini atau Jumat. ”Saya pikir tidak memerlukan waktu yang cukup lama karena kita tahu kapasitas, kapabilitas, dan integritas Pak Andika Perkasa sudah cukup baik,” terangnya kemarin.  Syaifullah juga menyatakan tidak sulit untuk mendapatkan dukungan karena koalisi pemerintahan yang cukup besar di parlemen. ”Saya yakin, termasuk partai yang tidak berkoalisi dengan Pak Jokowi, karena sosok Andika itu sudah sangat dikenal di komisi I,” lanjut politikus PPP tersebut.  Menurut Syaifullah, Andika memiliki rekam jejak yang jelas menunjukkan integritasnya selama menjabat kepala staf angkatan darat (KSAD). Salah satu yang menonjol adalah keberanian Andika memutuskan agar TNI tidak boleh ada di tempat pemungutan suara (TPS) saat Pemilu 2019. ”Ini agar TNI tetap pada rel yang benar, tidak kembali menjadi dwifungsi ABRI seperti zaman Orde Baru,” terangnya.  Syaifullah memberikan beberapa catatan yang perlu diperhatikan Andika sebagai calon panglima TNI. Setidaknya ada tiga hal. Pertama, kerja sama dengan menteri pertahanan (Menhan) dalam pengadaan alutsista yang lebih transparan serta mencegah merajalelanya mafia atau makelar alutsista. Kedua, menjawab tantangan operasi militer selain perang agar masyarakat dapat betul-betul merasakan kehadiran TNI. Kemudian, yang ketiga adalah bagaimana menegakkan disiplin TNI dalam menghadapi masalah Papua.  Menurut Syaifullah, ketiganya merupakan isu yang sangat sensitif sehingga harus ditangani secara cermat. Terutama agar tidak berbenturan dengan hak asasi manusia. Komisi I juga berharap Andika melakukan pembenahan terkait kesejahteraan prajurit dan relasi dengan Polri. ”Kan banyak kejadian. (Intinya) menghindari gesekan antara TNI dan Polri,” tuturnya.  Ahmad Muzani, anggota komisi I lainnya, menilai pemilihan Andika Perkasa sebagai calon panglima TNI sepenuhnya hak prerogatif presiden. Sehingga pemilihan matra dari AD juga kewenangan presiden. Meskipun tidak sesuai dengan pola rotasi antarmatra di TNI.  Jika mengacu pola rotasi matra, pengganti Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang berlatar belakang matra udara adalah kepala staf angkatan laut (KSAL), dalam hal ini Laksamana TNI Yudo Margono. Sebab, panglima TNI sebelumnya berasal dari matra darat, yakni Jenderal TNI Gatot Nurmantyo. Muzani tidak mempersoalkan hal tersebut. ”Prinsipnya adalah presiden memiliki kewenangan untuk menunjuk siapa pun dari matra mana pun untuk menjadi calon panglima TNI,” tegasnya.  Jika telah dilantik sebagai panglima TNI, Andika hanya akan bertugas sekitar satu tahun. Sebab, dia pensiun pada 2022. Kemungkinan panglima TNI akan berganti kembali tahun depan, kecuali jika ada kebijakan lain. ”Saya tidak tahu tentang hal itu (pengganti setelah Andika, Red). Tetapi, yang pasti yang sekarang diajukan presiden adalah Andika Perkasa,” lanjut politikus Gerindra tersebut.  Mensesneg Pratikno tidak menjelaskan alasan khusus mengapa presiden tak memilih matra laut dalam pergantian panglima TNI kali ini. ”Ya kan (matra laut) bisa nanti pada periode berikutnya,” ucapnya singkat.  Sebagai informasi, di antara tiga kepala staf, Andika memang yang mendekati masa pensiun. Sementara dua kepala staf lainnya, yakni KSAL Laksamana Yudo Margono baru memasuki masa pensiun 2023 dan KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo pada April 2024.  Sementara itu, Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, munculnya nama Andika Perkasa sebagai calon tunggal panglima TNI pasti sudah melalui pertimbangan matang Presiden Jokowi. ”Pak Presiden tentu sudah memiliki pertimbangan matang mengapa hanya mengusulkan satu nama, yakni Jenderal TNI Andika Perkasa, ke DPR. Saya rasa beliau merupakan sosok yang tepat memimpin TNI ke depan,” ujarnya.  Ketua umum PKB itu optimistis Andika mampu meningkatkan kinerja TNI. Saat ini kinerja TNI dari berbagai survei juga selalu berada di posisi yang cukup bagus. Kendati begitu, masih ada sejumlah persoalan yang menjadi pekerjaan rumah (PR). Misalnya persoalan stabilitas wilayah seperti di Papua, sengketa Laut China Selatan (LCS), dan peningkatan kapasitas TNI.  Muhaimin berharap TNI ke depan dapat merespons dan mengantisipasi dinamika perkembangan geopolitik serta medan perang baru yang dipengaruhi siber (cyber) dan teknologi. Yang dapat mengancam kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.  Terpisah, Dahnil Anzar Simanjuntak, juru bicara Menhan Prabowo Subianto, menyampaikan bahwa Prabowo mendukung keputusan presiden. Siapa pun yang ditunjuk untuk menggantikan Hadi Tjahjanto, kata dia, Menhan siap menjalin kerja sama untuk memperkuat pertahanan. ”Pun demikian dengan Jenderal Andika Perkasa. Pak Menhan sudah mengenal beliau sejak lama, sejak beliau menjadi salah satu anggota Pak Prabowo di Kopassus,” beber dia.  Selama ini, lanjut Dahnil, chemistry Prabowo dengan Andika juga sangat baik dan kuat. Di luar itu, Andika dinilai sebagai sosok yang paripurna untuk menjadi panglima TNI. ”Selain berpengalaman sebagai jenderal lapangan dan tempur, beliau memiliki kapasitas akademik dan intelektual yang baik,” imbuhnya.  Dengan modal tersebut, Prabowo optimistis TNI di bawah komando Andika akan semakin baik. Bersama Andika, eks panglima Kostrad itu percaya diri dapat memperkuat TNI dan meninggalkan legasi pertahanan Indonesia yang kuat.  Pemerhati isu-isu pertahanan dari Institute for Security and Strategic Studies Khairul Fahmi mengungkapkan, dengan masa tugas yang tinggal satu tahun, Andika harus mampu bekerja secara efisien. ”Jenderal Andika tentu harus bisa menunjukkan bahwa dalam masa setahun nanti dia tetap bisa berbuat banyak, melakukan perubahan positif, dan mencatat prestasi,” jelasnya.  Bila dibandingkan dengan para pendahulunya, Andika bakal menjadi panglima TNI dengan masa tugas paling singkat. Menurut Fahmi, itu menjadi tantangan yang harus dihadapi mantan komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) tersebut. ”Maka, saya kira Andika harus memilih prioritas-prioritas yang harus dilakukan. Agar masa (tugas) yang singkat ini tidak berlalu begitu saja,” tuturnya.  Di samping PR yang disampaikan DPR, Fahmi menilai Andika punya tugas untuk memperbaiki pertahanan siber. Saat ini pertahanan siber sama pentingnya dengan alutsista konvensional. Pesatnya perkembangan teknologi, lanjut Fahmi, harus disikapi dengan baik. Sebab, dari sana juga bisa muncul ancaman terhadap kedaulatan negara. ”Maka, penguatan pada penguasaan teknologi termasuk aspek yang penting. Apalagi, perang di masa mendatang akan lebih bersifat proksi, asimetris, dan hibrida,” bebernya.  Menurut Fahmi, keputusan presiden memilih Andika bisa jadi tidak lepas dari kuatnya akses dan jejaring internasional yang dimiliki eks Kadispenad itu. Hal tersebut memang penting dan dibutuhkan seorang panglima TNI. ”Sehingga mungkin presiden memandang bahwa Andika akan bisa banyak berperan dalam isu-isu yang menyangkut dinamika lingkungan strategis kawasan,” ulasnya.

Andika Perkasa Dinanti PR Perbaikan Pertahanan Siber