<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure><img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/12/Pemantapan-Konsepsi-RUU-Pengelolaan-Keuangan-Haji-Dery-Ridwansah-1-290263754.jpeg" alt="Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak (tengah). (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak (tengah). (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure>
JawaPos.com - Pemerintah mencermati perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang kian dinamis dan tidak menentu. Dengan mempertimbangkan aspek keselamatan serta pelindungan jamaah, pemerintah mengimbau calon jamaah umrah yang dijadwalkan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatan hingga kondisi kembali kondusif.
Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk kehati-hatian pemerintah dalam memastikan keamanan warga negara.
&ldquo;Mempertimbangkan kondisi Timur Tengah yang tidak menentu dan eskalasinya semakin tinggi, kami mengimbau jemaah umrah yang akan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatannya,&rdquo; kata Dahnil di Jakarta, Minggu (1/3).
Baca Juga: <a href="https://jawapos.com/sepak-bola-dunia/2603010153/disaksikan-sir-alex-ferguson-hearts-dekati-gelar-liga-skotlandia-usai-kalahkan-aberdeen">Disaksikan Sir Alex Ferguson, Hearts Dekati Gelar Liga Skotlandia usai Kalahkan Aberdeen</a>
Pemerintah juga meminta jemaah umrah yang saat ini berada di Arab Saudi beserta keluarga di Tanah Air untuk tetap tenang dan tidak panik. Kementerian Haji dan Umrah RI bersama Kementerian Luar Negeri RI terus berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi, maskapai penerbangan, serta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) guna memastikan jemaah yang mengalami penundaan kepulangan dapat tertangani dengan baik.
&ldquo;Kami terus berkoordinasi dengan pihak Arab Saudi, maskapai, dan PPIU agar jemaah yang tertunda kepulangannya dapat ditampung di hotel maupun tempat lain yang aman dan layak,&rdquo; ucapnya.
Selain itu, pemerintah mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Publik diminta merujuk pada sumber resmi pemerintah guna menghindari kesimpangsiuran yang dapat menimbulkan keresahan.
Terkait penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M, pemerintah memastikan hingga saat ini belum terdapat dampak terhadap persiapan yang sedang berjalan. Seluruh tahapan perencanaan dan koordinasi tetap berlangsung sesuai jadwal.
Baca Juga: <a href="https://jawapos.com/zodiak/2603010151/jerih-payah-selama-ini-terbayarkan-6-shio-paling-beruntung-yang-memanen-hasil-dan-hidup-makmur">Jerih Payah Selama Ini Terbayarkan! 6 Shio Paling Beruntung yang Memanen Hasil dan Hidup Makmur</a>
&ldquo;Kami berharap kondisi segera normal dan semua pihak dapat menahan diri. Pemerintah akan terus memantau perkembangan dan mengambil langkah yang diperlukan demi keselamatan serta kenyamanan jamaah,&rdquo; tegasnya.
Kementerian Haji dan Umrah menegaskan komitmennya untuk terus memberikan informasi terkini serta memastikan perlindungan maksimal bagi seluruh jamaah.

Kemenhaj imbau tunda keberangkatan umrah demi keamanan. Persiapan haji 2026 terus berjalan lancar di tengah situasi Timur Tengah.

Kemenhaj Imbau Penundaan Keberangkatan Umrah, Pastikan Persiapan Haji Tetap Berjalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/19/bph-dubes-arab-saudi-1804049677.jpg" alt="Pertemuan pimpinan Badan Penyelenggara Haji (BPH) dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, (17/6). (Humas BPH)" width="100%">
<figcaption>Pertemuan pimpinan Badan Penyelenggara Haji (BPH) dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, (17/6). (Humas BPH)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Penyelenggara Haji (BPH) sudah tidak sabar untuk menjadi otoritas penyelenggara haji menggantikan Kementerian Agama (Kemenag). Pimpinan BPH melakukan pertemuan dengan Dubes Arab Saudi untuk Indonesia di Jakarta Faisal Bin Abdullah H. Amodi. Ketua BPH Mochammad Irfan Yusuf mengatakan pertemuan tersebut membicarakan evaluasi pelaksanaan ibadah haji 2025. Selain itu, membicarakan langkah-langkah awal persiapan penyelenggaraan haji 2026. Kedua pihak menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia, termasuk menyiapkan haji tahun depan lebih awal. &ldquo;Kami sepakat untuk terus bersinergi antara Indonesia dan Arab Saudi dalam menyusun strategi pelaksanaan haji 2026 lebih awal,&rdquo; kata Irfan dalam keterangannya di Jakarta Rabu (18/6). Dia juga menyampaikan apresiasi pemerintah Indonesia kepada Saudi, atas kolaborasi dalam penyelenggaraan haji 2025. Di bagian lain, Wakil Kepala BPH Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan mereka sudah siap menjadi pengelola haji 2026. Haji 2026 bukan berarti persiapannya dilakukan tahun depan. Apalagi kalender Hijriyah setiap tahunnya selalu maju.&nbsp;"Pertengahan Juli semua jemaah sudah tiba di Indonesia, maka otomatis menginjak persiapan penyelenggaraan haji 2026," katanya. Dia menuturkan secara regulasi memang masih menunggu selesainya pembahasan revisi UU tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.&nbsp; Meskipun begitu Dahnil mengatakan secara teknis sudah dilakukan peralihan kewenangan haji dari Kemenag ke BPH. Bahkan sampai di tingkat daerah. Sehingga, ketika UU yang baru nanti keluar, tidak butuh waktu lama untuk tancap gas. "Aslinya kan tinggal switching," katanya. Dia juga mengatakan saat ini ASN yang selama ini membidangi haji di Kemenag sudah ada di BPH. Dahnil menekankan tiga ranah perbaikan haji yang bakal dilakukan. Yaitu, urusan transparansi, integritas, dan akuntabilitas. Dengan perbaikan tiga aspek itu, maka haji akan semakin baik. Tidak ada lagi rente atau mafia haji dan lain sebagainya, sehingga haji bisa lebih efektif. (wan)&nbsp;

BPH bertemu Dubes Arab Saudi untuk membahas persiapan haji 2026 dan evaluasi haji 2025, menekankan kualitas pelayanan jemaah.

Tancap Gas, BPH Menyusun Strategi Penyelenggaraan Haji 2026 Bersama Arab Saudi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/25/HAJI-2023-F-215463108.jpg" alt="Ilustrasi ibadah Haji." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ibadah Haji.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kementerian Agama (Kemenag) langsung tancap gas melaksanakan persiapan haji 2024. Para calon jemaah haji (CJH) diminta bersiap, khususnya pada sektor kesehatan masing-masing. Persiapan penyelenggaraan haji 2024 itu disampaikan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief di Jakarta kemarin (1/11). Dia mengatakan, sistem haji saat ini serbadigital. Jadi, kuncinya adalah akses pada sistem e-hajj milik pemerintah Saudi. &rsquo;&rsquo;Sistem e-hajj baru dibuka 4 November,&rsquo;&rsquo; katanya. Hilman menegaskan, pelaksanaan haji tidak cukup hanya berdasar dokumen perjanjian atau kontrak. Nanti dalam sistem e-hajj itu muncul secara detail kuota Indonesia. Termasuk pemesanan layanan untuk jemaah. Meski begitu, Kemenag sejatinya sudah mendata CJH yang berhak berangkat tahun depan berdasar kuota awal 221 ribu orang. Data itu sudah diserahkan ke masing-masing kantor wilayah Kemenag di tingkat provinsi. Setiap kanwil mengomunikasikan data tersebut ke setiap jemaah. Soal tambahan kuota 20 ribu kursi yang pernah dijanjikan Saudi, Hilman mengatakan akan muncul di sistem e-hajj. Setelah semua akses terbuka, Kemenag akan merilis secara terbuka seluruh CJH yang masuk kuota atau porsi pemberangkatan haji 2024. Hilman menyampaikan, untuk haji 2024 berlaku sistem baru pemeriksaan kesehatan. Biasanya, pemeriksaan kesehatan dilakukan setelah pelunasan. Kini pemeriksaan atau skrining kesehatan dilakukan sebelum pelunasan biaya haji. CJH yang dinyatakan sehat bisa melakukan pelunasan biaya haji pada saatnya nanti. Sebaliknya, jika ada jemaah yang tidak sehat, diminta menjalani proses penyembuhan dulu. Kemudian, melakukan cek kesehatan lagi. Jika lolos, calon jemaah haji bisa melunasi biaya kesehatan seperti yang lain. Jika tidak lolos, mereka terpaksa harus menunda dulu keberangkatan hajinya. Hilman mengatakan, aspek istitaah kesehatan itu penting. Supaya jemaah nyaman dan aman selama melaksanakan rukun Islam kelima tersebut. Pengalaman tahun ini, kasus jemaah haji yang wafat sangat tinggi. Mencapai lebih dari 700 orang. Umumnya karena penyakit bawaan yang diderita sejak dari tanah air. Terkait teknis pelaksanaan tes kesehatan, Hilman mengatakan kewenangan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Termasuk lokasi pemeriksaan di tingkat puskesmas atau RSUD juga menjadi kewenangan Kemenkes. Dia mengatakan, Kemenag akan terus berkoordinasi dengan Kemenkes soal pemeriksaan kesehatan itu. (wan/c6/oni)

Kemenag langsung tancap gas melaksanakan persiapan haji 2024. Para calon jemaah haji (CJH) diminta bersiap, khususnya pada sektor kesehatan.

Kemenag Kebut Persiapan Haji 2024, Sistem E-Hajj Dibuka Mulai 4 November

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/waspada_cuaca.jpg" alt="BERSIAP KE TANAH SUCI: Calon jemaah haji mempelajari cara menggunakan kain ihram saat pelatihan manasik haji di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, kemarin (23/5)." width="100%">
<figcaption>BERSIAP KE TANAH SUCI: Calon jemaah haji mempelajari cara menggunakan kain ihram saat pelatihan manasik haji di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, kemarin (23/5).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Calon jemaah haji (CJH) dijadwalkan mulai masuk asrama haji pada 3 Juni. Di tengah penyiapan aspek teknis, Kementerian Agama (Kemenag) diminta tidak melupakan layanan manasik haji untuk para CJH.  Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mengatakan, persiapan teknis memang harus dijalankan dengan baik oleh Kemenag pusat sampai level KUA di kecamatan-kecamatan. Tetapi, dia mengingatkan bahwa layanan manasik haji tetap harus diupayakan dengan sebaik-baiknya. ”Jangan sampai kita fokus ke permasalahan teknis, tapi kita lupa dengan manasiknya,” kata Ace kemarin (24/5).  Apalagi, lanjut dia, tidak semua CJH tergabung dengan kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU). Para CJH itu mendapatkan materi manasik haji melalui layanan manasik yang disiapkan Kemenag. Berbeda dengan CJH yang tergabung dengan KBIHU yang secara berkala mendapatkan kelas manasik di luar jadwal Kemenag.  Sementara itu, jajaran Kemenag di daerah sudah siap memberangkatkan jemaah haji. Misalnya, di Jawa Barat dengan jumlah jemaah haji terbesar, yaitu mencapai 17.566 orang. CJH dari Provinsi Jawa Barat akan masuk ke Asrama Haji Bekasi mulai 3 Juni. ”Embarkasi Jawa Barat siap memberangkatkan 17.566 jemaah dengan 176 petugas kloter. Lalu, 113 petugas daerah,” ujar Kepala Kanwil Kemenag Jawa Barat Ajam Mustajam.  Asrama Haji Bekasi saat ini sudah siap menerima kedatangan jemaah. Total akan ada 44 kloter penerbangan untuk embarkasi Jawa Barat atau Jakarta-Bekasi. Setiap kloter terdiri atas 410 jemaah. Ajam mengatakan, pihaknya terus melakukan konsolidasi dan koordinasi pemberangkatan sampai kelak masa kedatangan jemaah haji.  Pada bagian lain, rencana ibadah umrah kini makin mudah bagi masyarakat. Sebab, sejumlah bandara sudah bisa digunakan kembali untuk melayani penerbangan langsung ke Tanah Suci. Salah satunya Bandara Internasional Kualanamu, Medan.

Jangan Lupakan Layanan Manasik Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/jatah_makan.jpg" alt="CEK PERSIAPAN: Menag (kanan) mendengarkan penjelasan dari pegawai hotel di Madinah tentang layanan untuk CJH. (MEDIA CENTRE HAJI UNTUK JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>CEK PERSIAPAN: Menag (kanan) mendengarkan penjelasan dari pegawai hotel di Madinah tentang layanan untuk CJH. (MEDIA CENTRE HAJI UNTUK JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas memastikan sarana dan prasarana untuk calon jemaah haji (CJH) Indonesia di Arab Saudi sudah siap. Tahun ini, hotel-hotel yang bakal ditempati CJH cukup dekat dengan lokasi ibadah.  Hotel Jiwar al Tsaqifah di wilayah Markaziyah Gharbiyyah misalnya. Jaraknya hanya 180 meter dari Masjid Nabawi. Dalam kunjungannya akhir pekan lalu, Yaqut mengaku puas dengan hotel-hotel yang telah disewa untuk CJH.  Selain dekat dengan Masjid Nabawi, fasilitas hotel memadai. Mulai dari tempat makan hingga lift hotel masih terawat. ”Kondisinya siap menerima jemaah,” ujarnya dalam keterangan tertulis kemarin (22/5).  Yaqut menjelaskan, layanan akomodasi jemaah haji Indonesia di Madinah menggunakan sistem full musim dan penyewaan blocking time. Hotel yang disewa terpusat di tiga wilayah. Yakni, Markaziyah Syimaliah, Markaziyah Gharbiah, dan Markaziyah Janubiah. ”Total ada 29 hotel yang tersebar di tiga wilayah tersebut dengan kapasitas 24.315 jemaah haji,” katanya.  CJH Indonesia akan tinggal di Madinah paling lama sembilan hari. Mereka akan menjalani ibadah Arbain, yakni salat berjemaah di Masjid Nabawi dalam 40 waktu. CJH gelombang pertama yang diberangkatkan mulai 4 Juni 2022 akan lebih dulu ke Madinah. Setelah itu, mereka akan diberangkatkan ke Makkah untuk menjalani prosesi haji.  Sementara itu, CJH gelombang kedua akan lebih dulu ke Makkah. Setelah prosesi haji, mereka diberangkatkan ke Madinah untuk menjalani ibadah Arbain, lalu kembali ke tanah air.  CJH sendiri akan masuk asrama haji mulai 3 Juni 2022. Setiap embarkasi sudah bersiap menerima para CJH tersebut. Termasuk embarkasi Batam. Staf Khusus Menag Bidang Media dan Komunikasi Publik Wibowo Prasetyo mengatakan, embarkasi Batam siap melayani 5.371 CJH. Mereka berasal dari empat provinsi. Yakni, Riau (2.304), Jambi (1.328), Kalimantan Barat (1.150), dan Kepulauan Riau (589).  Khusus embarkasi Batam, CJH akan masuk asrama haji pada 14 Juni 2022. Semua kamar tidur dengan kamar mandinya siap digunakan. Termasuk ruang makan, masjid, hingga wastafel. Menurut Wibowo, masih ada sekitar 20 hari persiapan bagi tim embarkasi bersama para petugas Kanwil Kemenag provinsi untuk melakukan finalisasi. Mulai dari penyiapan dokumen dan visa CJH. Bersama tim Kementerian Kesehatan, mereka juga terus mendorong percepatan vaksinasi booster. ”Nantinya, boarding dan X-ray juga akan disediakan di asrama haji,” ungkapnya.  CHJ yang berangkat dari embarkasi Batam akan terbang dengan Saudi Arabian Airlines. Selain Batam, ada empat embarkasi haji lainnya yang dilayani Saudia, yaitu Palembang, sebagian Jakarta-Pondok Gede, Jakarta-Bekasi, dan Surabaya. Total Saudi Arabian Airlines akan memberangkatkan 45.866 jemaah.  Terpisah, Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah untuk memastikan seluruh CJH Indonesia tak terkendala masalah vaksinasi Covid-19 saat berangkat ke Tanah Suci. Puan meminta pemerintah mempercepat vaksinasi bagi CJH yang belum mendapatkan vaksin lengkap. ”Sebagaimana kita ketahui, pemerintah Arab Saudi mensyaratkan vaksin dosis lengkap bagi seluruh jemaah haji. Di sisi lain, masih ada cukup banyak calon jemaah haji yang sudah terdaftar belum mendapatkan vaksin lengkap,” terangnya.  Hingga saat ini, ada 89.175 CJH yang sudah melunasi biaya haji dan mengonfirmasi keberangkatannya. Namun, berdasar data Kementerian Kesehatan, baru 76 persen yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis lengkap. ”Oleh karena itu, ini harus segera dikebut dan menjadi prioritas. Jangan sampai nanti hanya karena masalah vaksin, umat gagal berangkat ke Tanah Suci,” paparnya.  Puan juga meminta Komisi VIII DPR terus mengawal ketat kerja pemerintah dalam penyelenggaraan haji 2022 ini. Dengan begitu, penyelenggaraan ibadah haji bisa berjalan dengan lancar.  Sementara itu, Sekjen Kemenag Nizar mengakui tantangan penyelenggaraan ibadah haji setelah dua tahun tidak ada pemberangkatan jemaah karena pandemi Covid-19. Ditambah waktu persiapan yang mepet. Praktis, masa persiapan kurang dari dua bulan sejak ada pemberitahuan jumlah kuota dari Arab Saudi.  Kendati demikian, pihaknya tetap berupaya memberikan pelayanan maksimal kepada jemaah haji. Bahkan, Nizar menyatakan, indeks kepuasan jemaah haji Indonesia (IKJHI) tahun ini diharapkan meningkat. ”Selama ini, kita mendapatkan indeks kepuasan jemaah haji yang sangat memuaskan. Saya tidak mau ini turun,” kata Nizar saat penutupan bimbingan teknis petugas penyelenggara ibadah haji (PPIH) Arab Saudi 2022 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, kemarin (22/5).  Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), IKJHI di Arab Saudi pada 2019 sebesar 85,91. Secara umum, jemaah haji Indonesia menerima semua pelayanan yang diberikan pemerintah dengan sangat memuaskan. Indeks kepuasan tersebut naik 0,68 jika dibandingkan dengan penyelenggaraan haji 2018.  Apabila diperinci, pada 2019, indeks kepuasan tertinggi terdapat pada pelayanan transportasi bus salawat (88,05 persen). Diikuti pelayanan ibadah (87,77); pelayanan katering non-Armuzna (87,72); pelayanan petugas (87,66); pelayanan bus antarkota (87,35); pelayanan akomodasi hotel (87,21); dan pelayanan lain-lain (85,41). Kemudian, pelayanan katering di Armuzna (84,48); pelayanan transportasi bus Armuzna (80,37); dan pelayanan tenda di Armuzna (76,92).  Nizar mengatakan, indeks kepuasan yang tidak boleh menurun tersebut salah satunya disebabkan jumlah jemaah haji Indonesia tahun ini lebih sedikit daripada 2019. Sebagaimana diketahui, pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, Indonesia mendapat kuota 100.051 orang dari pemerintah Arab Saudi. Jumlah itu tidak mencapai separo dari kuota pada 2019 sebesar 221.000 jemaah.  Tugas memberikan pelayanan yang lebih baik itu, lanjut Nizar, di antaranya ada pada petugas haji (PPIH). Dia mengingatkan seluruh petugas haji yang berasal dari lintas instansi untuk bisa menjaga koordinasi dan komunikasi. ”Hindari ego sektoral. Tidak ada saya dari Kemenag, saya dari Kemenkes. Yang ada, saya adalah PPIH,” tegas mantan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag itu. ”Tidak ada Superman. Tapi, yang ada adalah supertim. Terus koordinasi antarpetugas, antarsektor,” imbuh Nizar.  Tahun ini jemaah haji Indonesia akan mendapat sejumlah layanan baru. Salah satunya makan yang akan diperoleh tiga kali sehari di Makkah dan Madinah. Sebelumnya, jemaah mendapat makan dua kali sehari.  Selain itu, fasilitas fast track kembali diberikan. Layanan jalur cepat tersebut diberikan kepada 29.126 jemaah dengan penerbangan Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines dari Embarkasi Haji Jakarta. Layanan itu memudahkan jemaah haji dalam pengecekan dokumen keimigrasian seperti visa dan paspor. Prosesnya dilaksanakan di bandara asal.

Jatah Makan CJH di Saudi Ditambah, Kini Jadi Tiga Kali Sehari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Pelatihan-manasik-haji-dan-umroh_Salman-Toyibi-9.jpg" alt="Sejumlah jamaah calon haji dan umroh mengikuti pelatihan manasik di Al Mahmudah Manasik Haji Training Centre Setu, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (22/3/2022). Seiring sudah dibukanya kembali Umroh dan makin dekatnya musim haji tahun 2022 sejumlah biro" width="100%">
<figcaption>Sejumlah jamaah calon haji dan umroh mengikuti pelatihan manasik di Al Mahmudah Manasik Haji Training Centre Setu, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (22/3/2022). Seiring sudah dibukanya kembali Umroh dan makin dekatnya musim haji tahun 2022 sejumlah biro</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ibadah haji 2022 dipastikan akan digelar. Khusus untuk Indonesia, mendapat kuota sebanyak 100.051 jamaah, dari jumlah 1 juta orang yang disediakan oleh pemerintah Arab Saudi.  Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas meminta jajarannya untuk bekerja cepat dan cermat dalam mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji. Sehingga proses persiapan bisa berjalan maksimal.  "Saya tidak mau ada yang santai-santai, sebanyak apapun pengalaman yang dimiliki dalam penyelenggaraan ibadah haji," kata Yaqut kepada wartawan, Kamis (21/4).  Sebanyak 1.901 petugas juga akan mengawal ke tanah suci. Pemberangkatan kelompok terbang (kloter) pertama jemaah haji Indonesia akan dilaksanakan pada 4 Juni 2022.  Yaqut menegaskan, kecepatan dan kecermatan dalam persiapan penyelenggaraan haji harus dilakukan. Mengingat ini adalah kali pertama Indonesia memberangkatkan jamaah haji pada masa pandemi Covid-19.  "Karena haji kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Sejak beberapa hari lalu kita sudah bersusah payah untuk mendapatkan kuota haji, kali ini kita harus bersusah payah agar pelaksanaan haji bisa berjalan dengan baik dan lancar,” ucapnya. .  “Kita bisa saja tidak cuti. Kita bisa saja tidak libur meski instansi-intansi lain sedang libur. Waktu kita untuk penyelenggaraan ibadah haji ini semakin dekat dan terbatas,” tandasnya.  Sebelumnya, Indonesia akhirnya mendapat kepastian kuota haji tahun 2022. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan, tahun ini akan memberangkatkan 100.051 jamaah haji.  Hal ini disampaikan Menag dalam sambutannya pada Peringatan Nuzulul Qur'an Tingkat Kenegaraan, di Jakarta, pada Selasa (19/4) malam.  "Setelah dua tahun, kita tidak memberangkatkan jamaah haji karena Covid-19, alhamdulillah atas ikhtiar dan doa kita semua, di tahun ini kita akan kembali memberangkatkan jamaah haji dengan kuota 100.051 jemaah dan 1.901 petugas," ujar Yaqut.  "Insya Allah akan kita berangkatkan kloter pertama tanggal 4 Juni 2022," sambungnya.

Persiapan Haji Mepet, Menag Minta Jajarannya Tidak Leha-Leha

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/calon-jamaah-haji-umrah.jpg" alt="PENGECEKAN: Sejumlah calon jamaah umrah dari berbagai daerah di Jawa Timur mengantre di T2 Bandara Internasional Juanda tahun lalu. Tahun ini pemerintah Arab Saudi mulai membuka ibadah umrah. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PENGECEKAN: Sejumlah calon jamaah umrah dari berbagai daerah di Jawa Timur mengantre di T2 Bandara Internasional Juanda tahun lalu. Tahun ini pemerintah Arab Saudi mulai membuka ibadah umrah. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) terus mempersiapkan penyelenggaraan haji dan umrah 1443 H. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU), Hilman Latief memastikan bahwa persiapan dilakukan secara profesional, inklusif, terbuka dan tidak diskriminatif.  "Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mendorong percepatan persiapan ibadah haji dan umrah 1443 H secara profesional, terbuka, inklusif, dan tidak diskriminatif," tegas Hilman, Minggu (31/10).  "Menag juga minta persiapan dilakukan dengan sigap dan cermat, baik terkait jemaah, PPIU dan PIHK, protokol kesehatan, serta persiapan lainnya," sambungnya.  Menurut Hilman, keterbukaan dan profesionalitas penting karena ibadah haji dan umrah menjadi ajang silaturahim antar umat Islam dari berbagai latar belakang, baik ormas, golongan, daerah dan lain sebagainya.  "Arahan Menag jelas dan tegas, pengelolaan dan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah harus lebih inklusif karena ibadah ini milik semua umat Islam Indonesia dari berbagai kalangan, tanpa ada diskriminasi dan perbedaan, baik prioritas jemaah, penyelenggara maupun para pembimbing haji dan umrah," terangnya.  "Jamaah memiliki latar belakang tradisi keagamaan yang bermacam-macam. Semua harus dilayani dengan baik," tambahnya  Ia juga menegaskan, penyelenggaraan ibadah haji dan umrah betul-betul disiapkan dan dilaksanakan. Hilman memastikan, pihaknya akan mempersiapkan penyelenggaraan haji dan umrah secara profesional, termasuk dengan memperhatikan perbedaan karakter, baik pembimbing, petugas, serta jamaah.

Dirjen PHU Pastikan Persiapan Haji dan Umrah 1443 H Tak Diskriminatif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Menteri-Agama-Yaqut-Cholil-Qoumas-Dery-Ridwansah-6-1.jpg" alt="Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan pemaparan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Rapat kerja tersebut membahas tindak lanjut persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1442 H" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan pemaparan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Rapat kerja tersebut membahas tindak lanjut persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1442 H</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Calon jamaah haji harus bersabar. Tahun ini hampir dipastikan tidak ada pemberangkatan haji dari Indonesia. Sebab, waktu bagi Kementerian Agama (Kemenag) untuk menunggu kuota dari Arab Saudi sudah habis.  Dalam rapat bersama Komisi VIII DPR di Jakarta kemarin (31/5), Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menuturkan, tenggat maksimal pemberian kuota untuk Indonesia adalah 28 Mei.  Penentuan toleransi waktu tersebut mempertimbangkan persiapan untuk memberangkatkan jamaah haji.  Dalam rapat yang berlangsung secara fisik dan virtual itu, dipaparkan skenario yang disusun Kemenag. Yakni, membagi skenario pemberangkatan haji dalam enam kelompok. Paling tinggi adalah kuota haji Indonesia sebanyak 30 persen dari jumlah normal atau 60.996 jamaah yang terdiri atas 172 kloter. Dengan skenario jamaah 30 persen, Kemenag memiliki batasan waktu menunggu kepastian sampai 11 Mei.  Skenario terakhir, kuota untuk Indonesia hanya 1,8 persen dari kuota normal atau 3.660 jamaah dalam 12 kloter. Untuk skenario itu, batasan toleransi Kemenag untuk menunggu kepastian kuota dari Arab Saudi sampai 28 Mei. Dengan perhitungan tersebut, secara kalkulasi, Kemenag sudah tidak punya waktu lagi untuk menunggu keputusan Saudi.  Menyimak paparan skenario Kemenag tersebut, sejumlah anggota Komisi VIII DPR meminta Kemenag segera menentukan sikap. Komisi VIII DPR cenderung untuk memutuskan bahwa tahun ini pemerintah tidak memberangkatkan jamaah haji. Pertimbangannya adalah aspek keamanan, kesehatan, dan tidak kunjung adanya kepastian dari Saudi.  Menag Yaqut merespons aspirasi tersebut dengan meminta waktu untuk berkonsultasi terlebih dahulu kepada Presiden Jokowi. ”Saya harap besok (hari ini bisa menghadap Presiden Jokowi, Red). Tetapi, insya Allah Rabu bertemu dengan presiden,” katanya.  Setelah berkomunikasi dengan Presiden Jokowi, lanjut dia, pemerintah bersama DPR akan memutuskan kebijakan haji 2021. Apakah tetap menunggu kepastian kuota dari Arab Saudi atau secara sepihak memutuskan tidak mengirim jamaah seperti yang ditetapkan Kemenag pada 2020. ”Memang tidak mudah penyelenggaraan haji di tengah pandemi. Keputusan resmi mohon waktu untuk disampaikan ke presiden dahulu,” katanya.  Yaqut mengingatkan bahwa penyelenggaraan haji menjadi kewenangan Arab Saudi. Keputusan apakah Saudi membuka atau tidak kegiatan haji untuk jamaah dari luar negaranya sepenuhnya ada di tangan mereka.  Dia juga menegaskan bahwa pemerintah bersama DPR sudah maksimal dalam menyusun persiapan penyelenggaraan haji di tengah pandemi. Komunikasi atau diplomasi ke Saudi juga terus dilakukan. Yaqut menyepakati bahwa dalam waktu dekat harus ada keputusan penyelenggaraan haji. Tanpa berpatokan apakah Saudi sudah membagi kuota haji Indonesia atau belum.  Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto mengatakan, semua batasan toleransi waktu untuk menunggu kepastian kuota haji yang disusun Kemenag sudah terlewati. Bahkan, skenario pemberangkatan haji sebanyak 3.660 jamaah yang dipatok 28 Mei juga terlewati. Yandri menambahkan, tahun lalu Kemenag memutuskan tidak memberangkatkan haji pada 10 Syawal. ”Sementara hari ini (kemarin, Red) sudah tanggal 19 Syawal,” ujarnya.  Anggota Komisi VIII DPR Hasan Basri Agus mengungkapkan, sesuai tanggal yang ditetapkan Kemenag, pemerintah sudah bisa mengambil sikap tanpa ragu. ”Putuskan tidak ragu lagi supaya masyarakat juga tidak ragu-ragu,” tegasnya. Apalagi, kata Agus, di masyarakat banyak beredar informasi hoaks. Di antaranya, Indonesia tidak mendapatkan kuota haji karena masih punya utang pembayaran pelayanan haji. Dengan keputusan yang final dan komunikasi yang baik ke masyarakat, Agus yakin masyarakat bisa memahami. Itu sekaligus menangkis informasi hoaks yang beredar di masyarakat.  Anggota Komisi VIII DPR Jefri Romdhoni mengatakan, sudah banyak sinyal kuat bahwa Indonesia tidak bisa mengirim haji tahun ini. Di antaranya, masih masuknya Indonesia dalam daftar larangan terbang ke Saudi bersama sembilan negara lainnya. Sementara itu, sebelas negara lain yang sebelumnya dilarang kini sudah bisa terbang ke Saudi. ”Besar kemungkinan kita tidak diberi kuota haji 2021,” tuturnya.  Jika tahun ini pemerintah kembali tidak memberangkatkan haji, tentu antrean akan semakin panjang. Sebab, meski tidak memberangkatkan haji, pemerintah tetap membuka pendaftaran haji.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/31/05/2021/indonesia-tak-diperbolehkan-masuk-arab-saudi-kemenag-bahas-dengan-dpr/">Indonesia Tak Diperbolehkan Masuk Arab Saudi, Kemenag Bahas dengan DPR</a>  Saat ini rekor antrean haji terlama ada di Kabupaten Bantaeng, yaitu sampai 2065. Artinya, jika mendaftar saat ini, baru berhaji pada 2065 atau menunggu sekitar 44 tahun. Antrean haji terlama berikutnya adalah Kabupaten Sidrap (2064), Kabupaten Pinrang (2062), dan Kabupaten Wajo (2060).  Sementara itu, antrean haji untuk Provinsi Jawa Timur sampai 2051 atau 30 tahun. Setiap tahun Provinsi Jawa Timur mendapatkan kuota haji 34.516 orang. Jumlah pendaftarnya 1.062.676 orang. Sedangkan untuk Provinsi Jawa Tengah, antreannya sampai 2048.

Tidak Ada Waktu Lagi Persiapan Kirim Jamaah Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/penipuan-haji.jpg" alt="PERDATA: Didik Eka Bayuwarsa (kiri) dan Muhamad Soleman memegang bukti kasus haji. (Lugas Wicaksono/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PERDATA: Didik Eka Bayuwarsa (kiri) dan Muhamad Soleman memegang bukti kasus haji. (Lugas Wicaksono/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>Muhamad Soleman ingin menghajikan kedua orang tuanya melalui ONH Plus. Biaya sudah dilunasi. Tetangga sudah dipamiti. Tapi, agen perjalanan menghilang. Kini Soleman mengajukan gugatan agar uangnya kembali.  ---  SOLEMAN memilih agen perjalanan PT Almaghfirah Assalam Internasional (AAI) pada 2016 untuk memberangkatkan kedua orang tuanya ke Tanah Suci. Pria 45 tahun itu percaya dengan agen perjalanan tersebut karena istri Soleman berteman baik dengan istri Moch. Mardika Purwantara Utomo Putra, direktur PT AAI.  ”Saya ngambil ONH (ongkos naik haji) Plus yang setahun berangkat untuk bapak dan ibu saya. Saya percaya saja karena teman tidak mungkin menipu,” ujar Soleman.  Kedua orang tua Soleman didaftarkan untuk keberangkatan Agustus 2017 dengan biaya Rp 400,9 juta untuk dua orang. Soleman membayar uang muka Rp 100 juta. Setelah itu, tidak ada kabar lagi dari Mardika. Soleman menghubungi Nur Faidah, ibu Mardika yang juga tercatat sebagai pemilik PT AAI pada Februari 2017.  ”Ibunya menyanggupi akan memberangkatkan asalkan sisa pembayaran dilunasi saat itu. Saya lunasi semuanya,” katanya. Nur Faidah menjanjikan semua perlengkapan naik haji dikirim April 2017. Soleman diminta bersabar saat ditagih lagi. ”Dia bilang saya tidak perlu khawatir karena pasti diberangkatkan. Tapi, habis itu tidak ada kabar lagi. Perlengkapan tidak dikirim. Jadwal manasik dan sebagainya tidak ada,” ujarnya.  Soleman tetap yakin kedua orang tuanya diberangkatkan haji. Dua pekan sebelum jadwal keberangkatan haji, dia mengadakan syukuran di kampung halamannya di Malang hingga menghabiskan biaya Rp 25 juta.  ”Tapi, hingga jadwal keberangkatan dan musim haji berakhir, orang tua saya tidak berangkat. Nur Faidah dan Mardika tidak bisa dihubungi. Orang tua saya sampai sakit dan masuk rumah sakit karena shock dan malu. Semua sudah tahu akan naik haji, tapi batal,” tuturnya.  Soleman tidak sendiri, dua pasangan suami istri lain juga menjadi korban PT AAI. Modusnya sama, sudah membayar lunas pembayaran ONH Plus, tetapi tidak diberangkatkan. Joko Wibowo dan Ikaring Tyas Aseaningrum sudah membayar Rp 331 juta untuk keberangkatan mereka berdua. Pasangan PNS asal Jombang itu sudah melunasi pembayaran pada 2015 untuk keberangkatan 2017.  Pasutri Suntono dan Ucik Catur Wigati juga sudah membayar Rp 450 juta untuk keberangkatan keduanya. Namun, hingga jadwal keberangkatan, PT AAI tidak bisa dihubungi. Mereka batal berangkat. Nur Faidah akhirnya muncul pada 30 Agustus 2017. Dia menawarkan dua opsi. Pertama, diberangkatkan tahun berikutnya. Dan kedua, pengembalian dana. ”Saya minta pengembalian uang karena sudah tidak yakin lagi akan diberangkatkan,” ujar Soleman.  Namun, dana yang dijanjikan untuk dikembalikan Nur Faidah tidak pernah diterima Soleman. Para korban PT AAI melaporkan kasus itu ke Polda Jatim pada November 2017. Hingga kini, belum ada penyelesaian untuk pelaporan pidana.  Sementara itu, Mardika yang sebelumnya sulit dihubungi ternyata sudah dipenjara. Dia dilaporkan telah menipu Asmanto karena tidak memberangkatkan 100 jamaah umrah. Asmanto rencananya memberangkatkan karyawan dan santri pada 2016. Dia sudah membayar lunas dan merugi hingga Rp 1,2 miliar. Mardika divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya.  ”Awal 2019 Mardika keluar (penjara, Red). Dia datang ke rumah saya dan memohon maaf. Buat surat pernyataan janji akan mengembalikan uangnya. Tapi, sampai sekarang nihil,” katanya.  Baca Juga: <a class="d-block" title="Negara Kaya Borongan Vaksin Covid-19, Negara Miskin Tunggu Antrean" href="https://www.jawapos.com/internasional/13/12/2020/negara-kaya-borongan-vaksin-covid-19-negara-miskin-tunggu-antrean/">Negara Kaya Borongan Vaksin Covid-19, Negara Miskin Tunggu Antrean</a>  Soleman bersama Joko Wibowo, Ikaring Tyas, Suntono, dan Ucik menggugat Nur Faidah, Mardika, dan PT AAI di Pengadilan Negeri Surabaya pada 16 November 2020. Para penggugat menuntut agar tergugat mengembalikan uang yang sudah dibayarkan. ”Dengan upaya hukum ini, kami berharap ada titik temu dan kejelasan untuk penyelesaian hak dari korban,” ujar pengacara kelima penggugat, Didik Eka Bayuwarsa.  Sementara itu, Nur Faidah dan Mardika hingga berita ini diturunkan belum menjawab konfirmasi. Keduanya tidak merespons telepon dan pesan singkat yang dikirim. Kantor PT AAI di Jalan Ketintang Madya Nomor 45 juga sudah tidak ditempati.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=QKgtVG1zqyQ

ONH Lunas, Pamit ke Tetangga, Gagal Berangkat, Agen Haji Digugat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Kiswah-Diangkat-Tiga-Meter_foto-PPIH-Arab-Saudi-for-jawa-pos_Jawa-Pos.jpg" alt="Masjidilharam semakin dipadati jamaah haji. Sementara terlihat kiswah Kakbah terangkat dan menandakan musim haji dimulai. Foto: PPIH Arab Saudi/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Masjidilharam semakin dipadati jamaah haji. Sementara terlihat kiswah Kakbah terangkat dan menandakan musim haji dimulai. Foto: PPIH Arab Saudi/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Calon jamaah haji (CJH) Indonesia tetap harus mempersiapkan diri. Termasuk melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) bagi CJH berhak lunas. Sebab, hingga saat ini, belum ada keputusan penundaan penyelenggaraan haji 1441 H/2020 M oleh pemerintah Arab Saudi.  Kementerian Agama (Kemenag) mengakui, ada surat dari menteri haji dan umrah Arab Saudi untuk menteri agama RI. ’’Namun, surat itu tidak terkait dengan penundaan pelaksanaan ibadah haji,’’ kata Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Nizar Ali kemarin (19/3).  Surat tersebut berisi permohonan supaya Indonesia bersabar atau menunda dulu kewajiban pembayaran kontrak-kontrak layanan haji di Saudi. Pertimbangannya, adanya wabah Covid-19 di Saudi. Saat ini Saudi memberlakukan lockdown untuk menekan persebaran wabah Covid-19. Termasuk di kawasan Makkah dan Madinah. ’’Saudi melalui suratnya hanya meminta pembayaran uang muka terkait dengan kontrak layanan ibadah haji di Arab Saudi ditunda,’’ tutur Nizar.  Karena itu, Nizar memastikan bahwa persiapan penyelenggaraan haji tahun ini terus berjalan. Baik di Arab Saudi maupun di tanah air. Persiapan di Arab Saudi, antara lain, pencarian layanan hotel, katering, dan transportasi. Kemenag juga terus menyiapkan layanan penerbangan haji dengan menggandeng maskapai Garuda Indonesia dan Saudia Airlines. Untuk persiapan di dalam negeri, misalnya, pelunasan BPIH dibuka mulai kemarin.  Namun, Nizar menginformasikan bahwa penyelenggaraan manasik haji saat ini dihentikan sementara. Tujuannya, meminimalkan kegiatan pengumpulan orang. Kebijakan itu sejalan dengan protokol pencegahan persebaran virus korona. Diharapkan, seluruh CJH tetap sehat sampai saat pemberangkatan nanti. Sesuai dengan jadwal Kemenag, CJH mulai masuk asrama haji pada 25 Juni dan terbang ke Saudi pada 26 Juni.  Sementara itu, tadi malam Kemenag mengumumkan jumlah pelunasan BPIH reguler. Tercatat, pada hari pertama, 17.244 CJH melunasi BPIH. ’’Artinya, 8,6 persen kuota jamaah haji reguler terlunasi sampai sore ini (kemarin, Red),’’ jelas Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenag Muhajirin Yanis.  Kemenag menetapkan kuota haji tahun ini 221 ribu jamaah. Perinciannya, 203.320 kursi untuk jamaah haji reguler dan 17.680 kursi untuk jamaah haji khusus. Pelunasan biaya haji tahap pertama bergulir sampai 17 April.

Wabah Korona: Persiapan Haji Tetap Berjalan, Manasik Stop Sementara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#persiapan haji

Berita Terkini