<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/22/kapolres-ngada-3760442004-2041523736.jpeg" alt="Mantan Kapolres Ngada Fajar Widyadharmana Lukman Sumatmadja. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Mantan Kapolres Ngada Fajar Widyadharmana Lukman Sumatmadja. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengadilan Negeri Kupang melanjutkan sidang dengan terdakwa mantan Kapolres Ngada Fajar Widyadharmana Lukman Sumatmadja pada Senin (22/9). Oleh jaksa penuntut umum (JPU) dalam sidang tersebut menuntut Fajar dengan hukuman 20 tahun penjara. Sebagaimana dikutip dari pemberitaan Antara, Fajar disebut telah melakukan persetubuhan terhadap anak dan menyebarkan konten bermuatan asusila. Padahal saat ini dirinya sedang bertugas sebagai pimpinan kepolisian di wilayah. Sehingga perbuatannya bertolak belakang dengan tugas dan tanggung jawabnya. &rdquo;Tim jaksa penuntut umum (JPU) menyebutkan bahwa yang bersangkutan terbukti melakukan persetubuhan terhadap anak dan menyebarkan konten bermuatan asusila,&rdquo; ungkap Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati NTT A. A Raka Putra Dharmana. Tuntutan tersebut dibacakan secara langsung oleh Tim JPU yang terdiri atas jaksa Arwin Adinata, Kadek Widiantari, Samsu Jusnan Efendi Banu, dan Sunoto. Mereka mengatakan bahwa &nbsp;terdakwa didakwa menggunakan dakwaan kombinasi atau alternatif kumulatif. Selain menuntut terdakwa dengan hukuman 20 tahun penjara, JPU juga menuntut terdakwa membayar denda Rp 5 miliar subsider 1 tahun 4 bulan kurungan. Tidak hanya itu, terdakwa juga dituntut membayar restitusi Rp 359,16 juta untuk tiga anak korban. Itu sesuai rekomendasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Lebih lanjut, Tim JPU menyatakan tidak ada hal yang meringankan bagi terdakwa. Sebaliknya, perbuatan terdakwa dinilai memberatkan karena menimbulkan trauma mendalam, mencoreng nama institusi kepolisian, menimbulkan keresahan publik, serta tidak mendukung upaya pemerintah dalam ikhtiar melaksanakan perlindungan anak. &rdquo;Negara tidak boleh kalah melawan kejahatan seksual terhadap anak. Tuntutan ini bukti komitmen kejaksaan melindungi masa depan generasi bangsa,&rdquo; ucap Jaksa Samsu Jusnan di ruang sidang. &nbsp; &nbsp;

Mantan Kapolres Ngada, Fajar Widyadharmana, dituntut 20 tahun penjara oleh JPU dalam kasus persetubuhan anak dan penyebaran konten asusila.

Mantan Kapolres Ngada Fajar Widyadharma Lukman Sumatmaja Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/05/IMG_20230604_202520-2_1-2823329153.jpg" alt="Puluhan orang yang tergabung dalam Gerakan Perempuan Bersatu berdoa bersama untuk kesembuhan korban asusila di halaman parkir RSUD Undata, Kota Palu, Minggu (4/6) malam." width="100%">
<figcaption>Puluhan orang yang tergabung dalam Gerakan Perempuan Bersatu berdoa bersama untuk kesembuhan korban asusila di halaman parkir RSUD Undata, Kota Palu, Minggu (4/6) malam.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dukungan kepada RI, korban pemerkosaan anak oleh sebelas pelaku, termasuk seorang personel kepolisian, terus mengalir. Sejumlah perwakilan masyarakat Sulawesi Tengah (Sulteng) tadi malam mengadakan doa bersama di depan Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu, tempat remaja putri 16 tahun itu dirawat. Kegiatan yang didominasi kaum perempuan yang menggunakan kemeja dan baju putih serta menggenggam lilin di tangan itu diorganisasi Gerakan Perempuan Bersatu. Para peserta yang datang melakukan penandatanganan petisi sebagai perlawanan atas aksi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, khususnya di Sulteng. Selain itu, ada pertunjukan musik serta puisi. Zulfiah, salah seorang peserta, menyempatkan diri untuk hadir meskipun harus berada di kursi roda. Dia bahkan diminta untuk memimpin doa secara Islam. Dia berharap kegiatan dukungan untuk korban kekerasan seperti ini dapat dilakukan secara rutin sebagai bentuk tekanan agar para pelaku diberi hukuman yang setimpal atas perbuatan mereka. &rdquo;Saya meminta semua bisa sama-sama mengawal kasus ini,&rdquo; kata Zulfiah. Sementara itu, Direktur RSUD Undata drg Herry Mulyadi mengungkapkan bahwa RI yang berasal dari Parigi Moutong sedang menjalani perawatan intensif. Hari ini (5/6) rumah sakit masih akan melakukan pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui kondisi terkini. &rdquo;Jadi, nanti hasil pemeriksaan akan menentukan langkah selanjutnya yang akan diambil terhadap korban,&rdquo; ungkapnya. Sementara itu, Ito Lawputra, anggota Tim LBH Rumah Hukum Tadulako yang diberi amanah oleh Tim Hotman 911, menegaskan bahwa seorang anak yang haknya terampas, yang mengalami bujuk rayu atau apa pun itu, dan adalah korban, tidak boleh ada siapa pun yang memperlambat proses hukum. &rdquo;Kita harus mengawal agar tidak ada intervensi dari pihak mana pun,&rdquo; tegasnya. Sehari sebelumnya, Kapolda Sulteng Irjen Pol Agus Nugroho menyatakan, pihaknya mengamankan dua dari tiga pelaku dugaan pemerkosaan terhadap RI. Dua pelaku itu ditangkap di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Polda juga telah menetapkan personel kepolisian yang terlibat sebagai tersangka. (who/ham/c19/ttg)

Dukungan kepada RI, korban pemerkosaan anak oleh sebelas pelaku, termasuk seorang personel kepolisian, terus mengalir.

Simpati untuk Korban, Penanganan Kasus Pemerkosaan Anak Dikawal Bareng-bareng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/04/aksi-simpatik-3447651259.jpg" alt="DUKUNGAN MORIL: Aksi Gerakan Perempuan Bersatu di depan RSUD Undata Palu untuk RI, korban kejahatan seksual, Jumat (2/6). RI dirawat di rumah sakit tersebut karena mengalami infeksi rahim." width="100%">
<figcaption>DUKUNGAN MORIL: Aksi Gerakan Perempuan Bersatu di depan RSUD Undata Palu untuk RI, korban kejahatan seksual, Jumat (2/6). RI dirawat di rumah sakit tersebut karena mengalami infeksi rahim.</figcaption>
</figure> Kasus di Parigi Moutong, LPSK Sudah Temui Keluarga Korban JawaPos.com &ndash; Kasus pemerkosaan anak yang diklaim Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) sebagai persetubuhan dikritik. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak dikenal consent atau persetujuan. Sebab, tidak ada relasi seimbang antara korban anak dan pelaku dewasa. Pakar hukum pidana Universitas Trisaksi Abdul Fickar Hadjar menuturkan, pola hubungan antara pelaku dewasa dan korban anak ini tidak seimbang. Artinya, ada relasi yang menekan. Bila pelaku dan korban merupakan orang dewasa, barulah tidak terkena pelanggaran pidana bila ada consent. &rdquo;Tapi, korban anak dikualifikasikan sebagai pemerkosaan,&rdquo; tegasnya. RI, remaja putri 16 tahun asal Parigi Moutong, Sulteng, mengaku diperkosa sebelas orang dengan latar belakang beragam, antara lain kepala desa, guru, dan perwira polisi. Sepuluh orang di antaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tinggal si perwira polisi yang belum. Dalam konferensi pers Rabu (31/5) lalu, Kapolda Sulteng Irjen Pol Agus Nugroho menjelaskan bahwa kasus tersebut bukanlah pemerkosaan, melainkan tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur. Dia beralasan tidak ada unsur pemaksaan maupun ancaman. &rdquo;Tindak pidana ini juga dilakukan sendiri-sendiri dan tidak bersamaan,&rdquo; katanya. Menurut Fickar, consent atau persetujuan dari korban anak itu tetaplah mengandung unsur paksaan. Bisa jadi merupakan paksaan halus melalui janji ekonomi. Dengan begitu, dapat dilihat secara terang benderang bahwa ada rayuan dan iming-iming merupakan bentuk paksaan secara psikologis. &rdquo;Yang dihadapi korban yang belum dewasa. Karena itu, pasal pemerkosaan bisa diterapkan,&rdquo; ujarnya. Persangkaan Polda Sulteng yang menyebut persetubuhan itu telah berdampak negatif terhadap korban. Terkait itu, Fickar menuturkan bahwa semestinya polisi berpikir secara komprehensif. Agar bisa menenangkan masyarakat, terutama korban. &rdquo;Karena itu, Kapolri harus memberikan perhatian dalam kasus ini,&rdquo; terangnya. Sementara itu, konsultan Yayasan Lentera Anak Reza Indragiri Amriel menuturkan, persetubuhan anak dalam istilah asing adalah statutory rape (pemerkosaan statutori). &rdquo;Dalam rape, kehendak dan persetujuan kedua pihak ditinjau. Tapi tidak berlaku bagi anak-anak,&rdquo; urainya. Anggaplah, lanjut dia, pelaku dewasa dan anak itu berkehendak dan bersepakat. Namun, dua hal itu ternihilkan atau anak dianggap tidak berkehendak dan tidak bersepakat. &rdquo;Apa pun kondisi batin anak ini saat menjadi korban, secara serta-merta dia disebut korban pemerkosaan,&rdquo; paparnya. Sementara itu, di Palu, Gerakan Perempuan Bersatu (GPB) memberikan semangat kepada RI yang menurut dokter harus menjalani operasi karena rahimnya terkena infeksi. GPB mendatangi RSUD Undata Palu dengan membawakan karangan bunga, buah, dan bingkisan cokelat untuk korban. &rdquo;Ini adalah tindakan biadab orang dewasa kepada anak perempuan,&rdquo; kata perwakilan SKPHAM yang tergabung dalam GPB, Lia Fauzia, kepada Radar Sulteng. (idr/who/c19/ttg)

Kasus pemerkosaan anak yang diklaim Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) sebagai persetubuhan dikritik. Dalam UU Perlindungan Anak tidak diikenal

Persetubuhan Anak Tetaplah Pemerkosaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/03/a8c79ce3-de25-42ba-abae-1e3552dae0b9-2670113487.jpg" alt="Kapolda Sulteng Irjen Pol Agus Nugroho. Polda Sulawesi Tengah resmi menetapkan 11 tersangka pelaku kasus persetubuhan anak perempuan di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo)." width="100%">
<figcaption>Kapolda Sulteng Irjen Pol Agus Nugroho. Polda Sulawesi Tengah resmi menetapkan 11 tersangka pelaku kasus persetubuhan anak perempuan di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polda Sulawesi Tengah resmi menetapkan 11 tersangka pelaku kasus persetubuhan anak perempuan di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo). &ldquo;Oknum Polri yang terlibat kasus ini telah dimintai keterangan. Dan, kami tetapkan sebagai tersangka," kata Kepala Polda (Kapolda) Sulteng, Irjen Pol Agus Nugroho di Palu, Sabtu (3/6). Irjen Pol Agus Nugroho mengatakan bahwa setelah menjalani proses pemeriksaan, seorang oknum anggota kepolisian berpangkat Inspektur Polisi Dua (Ipda) berinisial MKS telah ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini, kata dia, tersangka yang merupakan oknum polisi tersebut telah ditahan di Markas Polda (Mapolda) Sulteng. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01701166/polisi-ungkap-3-selebgram-perempuan-dan-bandar-berperan-dalam-mengendalikan-judi-online-di-bali">Polisi Ungkap 3 Selebgram Perempuan dan Bandar Berperan dalam Mengendalikan Judi Online di Bali</a> "Malam ini, Sabtu (3/6), langsung kami tahan, perlakuannya kita samakan dengan tersangka lain,&rdquo; kata Irjen Pol Agus Nugroho. Sebelumnya pada kasus tersebut, pihak kepolisian telah menetapkan 10 orang tersangka dalam kasus tindak asusila terhadap anak di bawah umur yakni HR, 43, seorang kepala desa di Parigi Moutong; ARH, 40, seorang guru SD di Desa Sausu; AK, 47; AR, 26; MT, 36; FN, 22; K, 32; AW; AS; dan AK. Dari 10 orang tersangka tersebut, tujuh orang di antaranya telah dilakukan penahanan, sementara tiga tersangka lainnya masuk daftar pencarian orang (DPO) atau buron, yakni AW, AS, dan AK. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01701731/pelaku-persetubuhan-anak-di-parigi-moutong-bisa-dituntut-hukuman-mati">Pelaku Persetubuhan Anak di Parigi Moutong Bisa Dituntut Hukuman Mati</a> Sementara itu, korban merupakan remaja putri berusia 16 tahun asal Kabupaten Poso yang menjadi korban tindak asusila dari sejumlah pria di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Berdasarkan pengakuan korban, dirinya mengikuti rekannya berinisial YN bekerja di Kabupaten Parimo dan menjadi stoker di Rumah Adat Kaili Desa Taliabo, Kecamatan Sausu, pada tahun 2022 lalu saat dirinya berusia 15 tahun. Korban mengaku mendapatkan perlakukan tak senonoh dari 11 orang pelaku, yang di antaranya oknum Kepala Desa (Kades) yang bertugas di Parimo dan oknum guru, serta terdapat keterlibatan seorang oknum polisi, yang dilakukan pada tempat dan waktu yang berbeda-beda. Adapun saat ini korban sedang menjalani proses pemeriksaan dan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Undata, Kota Palu.

Saat ini, kata dia, tersangka yang merupakan oknum polisi tersebut telah ditahan di Markas Polda (Mapolda) Sulteng.

Polda Sulteng Resmi Tetapkan 11 Tersangka Kasus Persetubuhan Anak di Parimo, Salah Satunya Oknum Polisi 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/korban-diiming-imingi-uang-jajan-rp-2-ribu-lalu-dicabuli_m_.jpg" alt="Ilustrasi pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - WD, 42, seorang tersangka pelaku persetubuhan anak di bawah umur dengan korban berinisial SYS, 16, ditangkap aparat Kepolisian Resor (Polres) Batu. Kapolres Batu AKBP Oskar Syamsuddin, mengatakan tersangka yang melakukan perbuatan tersebut merupakan ayah tiri dari korban persetubuhan dan pencabulan tersebut. "Tersangka WD merupakan ayah tiri korban. Selama ini tinggal satu rumah dengan korban," kata Oskar, dalam jumpa pers di Kota Batu, Jawa Timur, Selasa (20/9) dikutip dari Antara. Oskar menjelaskan, persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan oleh tersangka WD tersebut dilakukan sejak 2018 terhadap korban. Korban saat itu berusia 12 tahun dan sedang bersekolah di salah satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Batu. Menurutnya, pengungkapan kasus itu bermula pada saat ibu kandung korban melaporkan adanya tindakan persetubuhan dan pencabulan tersebut kepada pihak kepolisian. Berdasarkan laporan itu, Polres Batu kemudian mengamankan tersangka. "Kejadian ini sudah berlangsung lama, sejak tahun 2018. Pelapor merupakan ibu korban berinisial RW berusia 36 tahun," ujarnya. Ia menambahkan, berdasarkan hasil penyelidikan dan menurut pengakuan tersangka, aksi persetubuhan dilakukan sebanyak tujuh kali sejak 2018, dan pencabulan dilakukan lebih dari sepuluh kali. "Tersangka menggunakan modus rayuan kepada korban. Tersangka menjanjikan telepon pintar kepada korban," katanya. Petugas Polres Batu juga mengamankan sejumlah barang bukti seperti pakaian korban dan lainnya. Saat ini, pelaku mendekam di ruang tahanan Polres Batu. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 81 ayat (3) Juncto Pasal 82 ayat (2) juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Juncto Pasal 64 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun. "Bila dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidana ditambat satu per tiga dari ancaman pidana," katanya.

7 Kali Setubuhi Anak Tiri, Seorang Ayah Diciduk Aparat Kepolisian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/bejat-oknum-guru-sd-remas-payudara-dan-raba-raba-kemaluan-muridnya_m_.jpg" alt="ILUSTRASI. Kekerasan seksual." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Kekerasan seksual.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Vonis ringan yang diputus majelis hakim PN Raha terhadap mantan Wakil Bupati Buton Utara Ramadio atas kasus pencabulan terhadap seorang anak, menjadi sorotan berbagai pihak. Termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Musababnya, meskipun dinyatakan bersalah terbukti melakukan kekerasan seksual (persetubuhan anak di bawah umur), namun dia hanya dihukum 6 tahun 3 bulan penjara dan denda tambahan berupa Rp 1 miliar. Tidak mencapai 2/3 dari tuntutan JPU.  Terkait hal ini, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Livia Istania Iskandar menyampaikan tiga pandangannya. Pertama, LPSK berharap hakim pada tingkat banding menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Mengingat putusan tersebut tidak mencapai 2/3 dari tuntutan JPU.  "Tentu saja dengan memperhatikan prinsip keadilan dan konsep kesamaan di mata hukum (equality before the law). Apalagi dalam pertimbangannya, majelis hakim di tingkat pertama sudah meyakini bahwa terdakwa, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan. Peluang ini masih terbuka, mengingat JPU secara tegas sudah menyatakan banding atas perkara ini," ujar Livia dalam keterangannya, Selasa (16/2).  Kedua, korban saat ini berada dalam perlindungan LPSK. Beberapa bentuk perlindungaan yang diberikan diantaranya seperti, pemenuhan hak prosedural atau terkait dengan pendampingan proses hukum dan informasi perkembangan proses perkaranya, perlindungan fisik, serta mendapatkan juga bantuan rehabilitasi psikososial untuk pendidikan.  "Dalam hal memberikan perlindungan dan mengawal prosesnya, LPSK telah berkoordinasi dan bekerja sama dengan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) dan KPPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). Kami mengharapkan dukungan semua pemangku kepentingan untuk memastikan perlindungan terhadap korban," katanya.  Ketiga, LPSK juga mengharapkan komitmen pemerintahan pusat dan pemerintah daerah, untuk mendukung dan mengawal penuntasan perkara kekerasan seksual. Seringkali, upaya penuntasan kekerasan seksual terhambat karena sulitnya proses hukum terhadap pejabat negara.  "Kami berharap, imbauan Presiden Joko Widodo dalam menangani darurat kekerasan seksual terhadap anak tidak diabaikan oleh seluruh jajarannya," ungkapnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/06/02/2021/ayah-bejat-diduga-setubuhi-anak-kandung-di-bawah-umur/">Ayah Bejat Diduga Setubuhi Anak Kandung di Bawah Umur</a>  Diketahui, Wakil Bupati Buton Utara, Ramadio, membuat heboh masyarakat Sulawesi Tenggara. Dia menjadi tersangka setelah diduga mencabuli anak di bawah umur pada Juni 2019.  Gadis yang menjadi korban diketahui masih berusia 15 tahun. Diduga, korban disetubuhi pelaku sebanyak 2 kali di Kelurahan Bonegunu, Kabupaten Buton Utara. Aksi ini, awalnya tak diketahui kedua orangtua korban.  Perbuatan bejat tersangka, terungkap ketika korban memberanikan diri bercerita kepada kedua orangtuanya. Keduanya lalu melaporkan Ramadio ke Polsek Bonegunu pada September 2019.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/X5jtxYsxvaM

LPSK Desak Hakim Perberat Hukuman Eks Bupati Buton Utara Ramadio

persetubuhan anak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#persetubuhan anak