<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div id="m#msg-f:1799738976533047492" class="mail-message expanded"> <div class="mail-message-header spacer"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/23/20240522_133704-4265419787.jpg" alt="Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono di kantor DPP PPP, Jakarta, Rabu (22/5)." width="100%">
<figcaption>Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono di kantor DPP PPP, Jakarta, Rabu (22/5).</figcaption>
</figure> &nbsp;</div> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menegaskan, KPU RI tidak bisa menentukan PPP gagal lolos di parlemen atau tidak. Mardiono memastikan, dirinya akan bertanggung jawab melalui sikap politik dan hukum untuk memperjuangkan suara yang diraih PPP pada Pemilu 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setiap upaya belum berakhir, karena ruang hukum dalam demokrasi kita luas sekali dan tidak dibatasi oleh KPU. Kita sebagai insan yang percaya kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Ketua KPU bukan pengganti Tuhan, sehingga menurut saya tidak bisa kemudian menentukan segalanya," kata Mardiono di kantor DPP PPP, Jakarta, Rabu (22/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi sepanjang kehidupan masih ada, tuhan memiliki kehendak-kehendak yg mungkin kita tidak ketahui. Itulah dalam napas-napas kehidupan, termasuk kehidupan berbangsa dan bernegara," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyayangkan pernyataan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari yang menutupi langkah-langkah PPP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi saya tidak sepakat kalau seseorang dengan kekuasaan apapun menutup pintu-pintu yang jadi hak asasi manusia. Itu dijaga bukan hanya oleh konstitusi, tapi dijaga oleh Allah SWT," tegas Mardiono.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menyatakan bahwa langkah PPP untuk duduk di parlemen tidak tercapai, setelah MK menolak gugatan PHPU Pileg 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehingga konsekuensinya ikhtiar dari PPP melalui jalur MK untuk mencapai perolehan suara minimal batas untuk parliamentary threshold 4 persen rupa-rupanya tidak dapat tercapai," ucap Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari, di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (21/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena putusan dismissal menyatakan sejumlah perkara PPP tidak dapat dilanjutkan ke pemeriksaan pembuktian," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

"Kita sebagai insan yang percaya kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Ketua KPU bukan pengganti Tuhan," kata Mardiono.

Sentil Hasyim Asyari, PPP: Ketua KPU Bukan Tuhan yang Tentukan Segalanya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/23/Sidang-MK-Dery-Ridwansah-2JPG-2467933485.jpg" alt="ILUSTRASI. Suasana jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (22/4/2024)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Suasana jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (22/4/2024).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengucapan putusan dismissal terhadap 207 perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) legislatif atau sengketa hasil Pileg 2024. Pengucapan putusan dismissal itu akan dilakukan pada 21-22 Mei 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Putusan dismissal merupakan proses penelitian terhadap gugatan yang masuk. Putusan ini akan menentukan perkara mana saja yang akan diteruskan ke tahap pembuktian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"MK akan menggelar sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan terhadap 207 perkara PHPU Pileg pada Selasa-Rabu, 21-22 Mei 2024 mulai pukul 08.00 WIB di Ruang Sidang Pleno Gedung I MK," kata juru bicara MK, Fajar Laksono kepada wartawan, Selasa (21/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sidang pengucapan putusan dismissal itu terbuk dan dapat dilihat untuk umum. MK juga menyiarkan secara langsung melalui kanal youtube MKRI dalam pengucapan putusan dismissal terhadap 207 perkara sengketa Pileg 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">MK secara keseluruhan menerima 297 perkara sengketa hasil Pileg 2024, baik itu pada tingkat DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kabupaten/Kota. MK akan memilih perkara untuk dilanjutkan ke tahap pembuktian yang dijadwalkan pada 27 Mei hingga 4 Juni 2024.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">MK menargetkan akan memutus perkara sengketa hasil Pileg 2024 paling lambat pada 10 Juni 2024. Hal itu sebagaimana tertuang dalam PMK Nomor 1 Tahun 2024.</div> </div> </div>

Putusan dismissal merupakan proses penelitian terhadap gugatan yang masuk. Putusan ini akan menentukan perkara mana saja yang kan diteruskan

MK Gelar Putusan Dismissal 207 Perkara Sengketa Hasil Pileg 2024

<div id="m#msg-f:1796215927108142942" class="mail-message expanded"> <div class="mail-message-header spacer"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/05/MK-panggil-4-Menteri-Jadi-Saksi-Dery-Ridwansah2JPG-1134194727.jpg" alt="MK memanggil Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini sebagai saksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024." width="100%">
<figcaption>MK memanggil Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini sebagai saksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024.</figcaption>
</figure> &nbsp;</div> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Tim Hukum Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Ari Yusuf Amir meminta Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengendepankan hati nurani dan sikap kenegarawanan dalam memutuskan sidang perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Tujuan utamanya adalah untuk menyelamatkan demokrasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kita ingin demokrasi sembuh dari luka yang disebabkan praktik-praktik niretik. Karenanya kita minta majelis hakim konstitusi mengedepankan sikap kenegarawanannya,&rdquo; ujar Ari, Sabtu (13/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hakim konstitusi akan memutus perkara PHPU pada 22 April mendatang. Sebelumnya, Tim Hukum Nasional AMIN akan memasukkan kesimpulan sidang sengketa pada 16 April 2024. Ari berharap para hakim memiliki keberanian untuk memutuskan perkara dengan seadil-adilnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab, pelanggaran dan kecurangan pemillu telah jelas dipaparkan pihaknya, juga oleh Paslon 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Ari menyebut terjadi pelanggaran hukum dan konstitusi demi memenangkan paslon nomor 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami juga akan memasukkan kesimpulan bahwa terjadi keberpihakan penyelenggara pemilu, mulai dari KPU hingga Bawaslu,&rdquo; tegas Ari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, Ahli hukum tata negara Feri Amsari menilai secara proses sidang PHPU kali ini lebih baik dibandingkan sidang pilpres sebelumnya. Ada beberapa perubahan bermakna di dalam persidangan yang patut dipuji, terutama dalam manajemen waktu persidangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Misalnya sidang tidak lagi digelar larut malam sehingga publik bisa mengikuti dengan baik dan para pihak bisa mempersiapkan materi dengan baik. Ini juga sidang pertama yang memanggil menteri yang diduga terlibat dalam kecurangan,&rdquo; kata Feri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Akan tetapi di sisi lain, Feri menyayangkan majelis hakim tidak memanggil Presiden. Padahal, kebijakan-kebijakan yang dilakukan Presiden Jokowi banyak menguntungkan Paslon 02.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Meski begitu, kita berharap hakim MK bisa memutus dengan baik, bisa membangun peradaban konstitusi yang jauh lebih baik dibanding generasi yang sebelumnya,&rdquo; pungkas Feri.</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

"Misal, sidang tidak lagi digelar larut malam sehingga publik bisa mengikuti dengan baik dan para pihak bisa mempersiapkan materi," usulnya.

Hakim MK Diminta Putuskan Hasil Sengketa Pilpres 2024 Pakai Hati Nurani

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/05/20240405104406_IMG_8618JPG-3337663752.jpg" alt="Hakim Konstitusi Saldi Isra bertanya kepada empat menteri dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024)." width="100%">
<figcaption>Hakim Konstitusi Saldi Isra bertanya kepada empat menteri dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah mengumumkan, hasil resmi perhitungan berjenjang rekapitulasi nasional Pemilu 2024. Meski sudah diumumkan, saat ini tahapan memasuki proses Sidang Perkara Perselisihan Hasil Pemiihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sekretaris Jenderal RUMI Irfan Fauzi Ahmad menyatakan, proses sidang di MK saat ini tinggal menungu bagaimana hasilnya. Dia meminta seluruh pihak mempercayakan keputusan kepada hakim.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita percaya semua kepada para hakim yang bertugas, apapun hasilnya nanti mari kita terima dengan dewasa dan lapang dada," kata Irfan kepada wartawan, Senin (8/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Irfan menambahkan, sembari menunggu hasil putusan, memasuki akhir dari bulan suci Ramadan maka umat muslim akan merayakan Idul Fitri dengan penuh suka cita. Dia berharap, momen tersebut bisa jadi pengingat pentingnya kebersamaan dan solidaritas dalam membangun negara yang lebih baik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemilu memang sudah selesai, tapi tensi panas masih sangat terasa. Untuk itu, di momen lebaran ini harus sama sama kita manfaatkan untuk saling memaafkan, saling melupakan segala pertengkaran yang lalu, mari kita sampaikan pesan persatuan bangsa," ucap Irfan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Irfan meyakini, persatuan bukanlah sekadar sebuah slogan, tetapi merupakan komitmen yang harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Maka, persatuan bangsa membutuhkan kerja sama antara semua elemen masyarakat, tanpa memandang perbedaan latar belakang dan pandangan politik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Persatuan bangsa adalah fondasi yang krusial dalam membangun masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera," jelas Irfan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Irfan percaya, melalui sikap dan tindakan konkret itu dapat memperkuat persatuan bangsa dan membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.</div> <div dir="auto">Hal ini perlu dilakukan mengingat dinamika yang terjadi saat pemilu kemarin, di mana kita semua memiliki pilihan politik yang beragam.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Meskipun perbedaan itu ada, namun kebersamaan dalam membangun bangsa haruslah menjadi prioritas utama. RUMI menekankan pentingnya kembali bersatu dan memperkuat ikatan persatuan, sehingga kita dapat mengatasi perbedaan dengan kedewasaan dan mengarahkan energi kita untuk merajut kembali keutuhan bangsa," ungkap Irfan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Senada juga disampaikan, Suprayetno yang saat ini menjabat sebagai Ketua Harian RUMI juga menyampaikan komitmen untuk menjadi bagian utuh dari proses demokrasi yang lebih baik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami sepenuhnya percaya dan mendukung apapun hasil putusan MK nanti, sebab itu adalah yang terbaik untuk bangsa. Mari kita akhiri semua pertengkaran karena perbedaan pandangan politik ini," pungkasnya.</div>

"Kita percaya semua kepada para hakim yang bertugas, apapun hasilnya nanti mari kita terima dengan dewasa dan lapang dada," kata Irfan.

Momentum Idul Fitri Diharapkan jadi Efek Persatuan Pasca Kontestasi Pilpres 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/12/OTT-KPK-Bupati-Labuan-Batu-Dery-Ridwansah-5JPG-3397910581.jpg" alt="Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi Pers di Gedung KPK, Jumat (12/1/2024)." width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi Pers di Gedung KPK, Jumat (12/1/2024).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron memastikan, proses hukum terhadap mantan Wakil Menteri Hukum dam HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej masih terus berjalan. Terlebih, KPK melakukan penyidikan ulang terhadap kasus dugaan suap yang menyeret Eddy Hiariej.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Eddy Hiariej posisi di KPK saat ini dalam proses, kami mengulang kembali proses hukumnya, sebagaimana diketahui setelah praperadilan yang menyatakan penetapan tersangka kepada yang bersangkutan dinyatakan tidak sah," kata Nurul Ghufron dikonfirmasi, Minggu (7/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kehadiran Eddy Hiariej dalam memberikan keterangan ahli dalam sidang lanjutan sengketa hasil pilpres 2024 di MK, dengan perkara di KPK, kata Ghufron, merupakan proses hukum yang berbeda. Ghufron meminta pihak-pihak tak mengaitkannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Keberadaan yang bersangkutan sebagai ahli dalam perkara PHPU di MK itu adalah proses hukum yang berbeda dan tidak perlu saling dikaitkan, karena keduanya regim hukum yang berbeda. Tak perlu diperhadapkan dan memang tak sama sekali berhadapan ataupun terkait," ucap Ghufron.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014517889/balik-pertanyakan-status-bambang-widjojanto-yang-walk-out-yusril-beliau-itu-apa-tersangka-seumur-hidup">Balik Pertanyakan Status Bambang Widjojanto yang Walk Out, Yusril: Beliau itu Apa? Tersangka Seumur Hidup</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ghufron merasa, kekalahan praperadilan yang diajukan Eddy Hiariej ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bukan suatu tamparan kepada KPK. Ia mengingatkan semua pihak mengedepankan asas praduga tak bersalah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita hormati semua proses hukum ini tidak perlu juga ada yang baper dan membawa-bawa seakan ini tamparan bagi KPK, tidak. Karena bagaimanapun kita hormati asas praduga tak bersalah sampai hakim memutus dengan hukum berkekuatan tetap. Sehingga tidak sama sekali ini ada tamparan dan ada yang tertampar semua berjalan secara hukum," tegas Ghufron.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebagaimana dketahui, Eddy Hiariej sempat ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Eddy disebut menerima gratifikasi terkait pengurusan status hukum PT Citra Lampia Mandiri (CLM) senilai Rp 7 miliar. Namun, PN Jakarta Selatan mengabulkan praperadilan Eddy Hiariej. Serta menyatakan jeratan hukum KPK tak cukup bukti.</div> </div>

"Keberadaan yang bersangkutan sebagai ahli dalam perkara PHPU di MK itu adalah proses hukum yang berbeda dan tidak perlu saling dikaitkan".

Nurul Ghufron Sebut Kehadiran Eddy Hiariej di MK dengan Perkara di KPK Proses Hukum Berbeda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/29/Kuasa-Hukum-Timnas-Amin-Bambang-Widjojanto-Dery-Ridwansah-1JPG-1986421420.jpg" alt="Kuasa Hukum Timnas Amin, Bambang Widjojanto pada sidang perdana perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (27/3/2024)." width="100%">
<figcaption>Kuasa Hukum Timnas Amin, Bambang Widjojanto pada sidang perdana perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (27/3/2024).</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong>-Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari menyoroti materi gugatan perselisihan hasil pemilu dan pemilihan presiden (Pilpres) yang sedang berproses di Mahkamah Konstitusi (MK).</p> <p>"Nah ini kan proses formil yang harus dipenuhi karena kita bicara hukum, kita bukan bicara proses politik karena itu syarat-syarat dalam proses hukum itu harus terpenuhi," katanya menegaskan. (*)</p>

Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari menyoroti materi gugatan perselisihan hasil pemilu dan pemilihan presiden (Pilpres)

Soroti materi gugatan Pilpres 2024 di MK, Direktur Eksekutif Indo Barometer:  Tak Ada Hal substansial dari Gugatan  Amin dan Ganjar-Mahfud