<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/30/JKT_DEMO-DI-DEPAN-MAKO-BRIMOB_HANUNG-HAMBARA_29082025-1-1632376105.jpg" alt="Sejumlah personel Brimob berjaga saat kerusuhan di Mako Brimob di Kwitang, Jakarta, Jumat (29/08/2025). (Hanung Hambara/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah personel Brimob berjaga saat kerusuhan di Mako Brimob di Kwitang, Jakarta, Jumat (29/08/2025). (Hanung Hambara/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gelombang demonstrasi di sejumlah kota yang berujung anarkistis tidak terlepas dari sikap arogansi wakil rakya di DPR. Apalagi aksi demo itu telah memakan korban jiwa. Tidak hanya Affan Kurniawan yang merupakan driver ojek online (ojol), ada juga beberapa korban lain di Jakarta dan kota lainnnya. Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Pdt Jacklevyn Manuputty menyampaikan keprihatinan terhadap situasi yang terjadi saat ini. Dia menilai konflik yang muncul dalam aksi massa sering kali menempatkan aparat dan masyarakat sebagai pihak yang berhadap-hadapan, sementara politisi justru lepas dari tanggung jawab.&nbsp; &ldquo;Para politisi berulah, aparat, dan masyarakat berhadap-hadapan lalu menjadi korban. Dan seperti biasanya, kebanyakan politisi tampil dengan cengengesan di depan kamera dan mikrofon, memberi sambutan lalu melupakan,&rdquo; tegas Manuputty dalam akun media sosialnya.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/properti/016505615/lebih-banyak-produk-lokal-dukung-pembangunan-infrastruktur-indonesia">Lebih Banyak Produk Lokal Dukung Pembangunan Infrastruktur Indonesia</a> Lebih lanjut ia menekankan, bangsa ini tidak bisa dibangun dengan pendekatan represi terhadap suara rakyat. Menurutnya, kemarahan publik yang tersalurkan dalam aksi massa harus dipahami sebagai bentuk refleksi dan dorongan perubahan, bukan ancaman.&nbsp; &ldquo;Bangsa ini harus dibangun bukan dengan represi tetapi refleksi. Bukan dengan ketakutan, tetapi dengan keberanian untuk berubah. Suara rakyat bukan untuk dibungkam, tetapi untuk didengar, dipahami dan dijadikan arah,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Manuputty juga mengingatkan agar para politisi tidak keliru membaca situasi dengan menjadikan kemarahan rakyat sebagai sekadar alat politik. Ia menilai keresahan publik lahir dari akumulasi janji yang tidak ditepati, kebijakan yang melukai, dan kepemimpinan yang lalai.&nbsp; &ldquo;Semoga para politisi tidak menafsirkan kemarahan rakyat sebagai alat politik. Jangan pura-pura lupa, kemarahan rakyat bukan datang dari ruang kosong. Ia lahir dari janji-janji yang dikhianati, dari kebijakan yang menyakiti, dari kepemimpinan yang abai. Jangan mempolitisir luka yang kalian torehkan,&rdquo; tegasnya.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/016505637/persita-tangerang-vs-semen-padang-resmi-ditunda-ikuti-jejak-persib-vs-borneo-dan-psm-vs-persebaya-surabaya">Persita Tangerang vs Semen Padang Resmi Ditunda! Ikuti Jejak Persib vs Borneo dan PSM vs Persebaya! Surabaya</a> Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya tekanan publik kepada DPR untuk melakukan perbaikan, terutama terkait transparansi dan akuntabilitas anggaran, termasuk fasilitas mewah yang dinilai tidak sejalan dengan realitas hidup masyarakat.

Pdt Jacklevyn Manuputty menyampaikan keprihatinan terhadap situasi yang terjadi saat ini. Aksi massa sering kali menempatkan petugas.

Kritik PGI ke DPR, Jangan Politisir Luka yang Kalian Torehkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/jokowi-vaksin.jpg" alt="Presiden Joko Widodo saat disuntik vasksin IndoVac. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo saat disuntik vasksin IndoVac. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (MPL-PGI) menyampaikan beberapa hal yang harus menjadi perhatian bersama. Pertama adalah terkait penanganan isu kesehatan program vaksinasi Covid-19 yang diharapkan tuntas sebelum akhir 2021.  Dalam penanganan Covid-19, dijelaskan Presiden, pemerintrah sudah memesan 426 juta dosis vaksin dari empat perusahaan dan negara yang berbeda dan menyiapkan 30 ribu vaksinator, 10 ribu puskesmas dan 3 ribu rumah sakit untuk mendukung vaksinasi kepada 181,5 juta rakyat Indonesia.  "Saya mengajak kepada seluruh umat kristiani dan jajaran pengurus PGI di mana pun berada untuk bersama-sama membantu pemerintah dalam mensukseskan program vaksinasi ini," ucap dia dalam keterangannya yang dikutip, Selasa (26/1).  Selain mengajak, umat kristiani diharapkan juga turut memberikan edukasi kepada para masyarakat soal vaksinasi Covid-19.  "Salah satunya memberikan informasi yang benar bahwa vakisnasi akan menjadi salah satu jalan penting untuk kita bisa pulih dan bangkit dari pandemi," tambahnya.  Meskipun vaksinasi dilakukan, lanjut Jokowi, protokol kesehatan 3M harus tetap dijalani dengan disiplin, yaitu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. "Jangan ditinggalkan dan jangan diangap remeh," tegasnya. Di sisi lain, pemerintah tetap juga berkomitmen menangani isu kesehatan yang lain seperti TBC dan stunting agar kesehatan masyarakat bisa pulih dan semakin baik.  Kedua, terkait pemulihan ekonomi nasional terus diupayakan oleh pemerintah dengan menyiapkan anggaran 372,3 triliun untuk mendongkrak daya beli masyarakat dan mempercepat pemulihan ekonomi.  Pada tahun 2021 ini, program perlindungan sosial tetap dilanjutkan, bantuan sosial, bantuan langsung tunai, serta bantuan lainnya. "Ketiga, kehidupan berbangsa. Kemajemukan bangsa Indonesia adalah anugerah dari Tuhan yang harus kita jaga. Persatuan akan muncul bila kita menghormati perbedaaan," jelas orang nomor 1 Indonesia itu.  "Toleransi adalah sikap yang mulia dalam menghadapi keberagaman. Mari kita rawat Indoneia dan mengamalkan nilai Pancasila, perkokoh keindonesia dan bangun peradaban Indonesia yang semakin maju dan modern," pungkas Jokowi.

Presiden Ajak Umat Kristiani Sukseskan Program Vaksinasi dan Prokes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/pgi-minta-aparat-bekuk-provokator-penyerangan-kantor-ylbhi_m_157856.jpeg" alt="Penyerangan kantor YLBHI karen dianggap pro PKI dan Komunis" width="100%">
<figcaption>Penyerangan kantor YLBHI karen dianggap pro PKI dan Komunis</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyerangan Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLHBHI) disayangkan sejumlah pihak. Salah satunya Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Sekretaris Umuk PGI, Pendeta Gomar Gultom mengungkapkan keprihatinan mendalam atas mobilisasi massa yang bergerak menggeruduk kantor yang terletak di Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin malam (17/9). "Kejadian ini merupakan langkah mundur dalam proses demokratisasi yang kita sedang perjuangkan bersama," tegasnya melalui pesan singkat yang diterima JawaPos.com, Senin (18/9).&nbsp; Kata dia, peradaban yang mengedepankan pengerahan massa, kerasnya suara, dan kekuatan otot tidak akan pernah menyelesaikan masalah, dan malah akan melahirkan masalah baru.&nbsp; Masyarakat diminta untuk lebih dewasa dan cerdas dalam menghadapi berbagai masalah yang ada&nbsp; dan tidak mudah terhasut oleh informasi yang menyesatkan di medsos. Apalagi, tindakan main hakim sendiri tidak dibenarkan. "Oleh karena itu, saya meminta negara agar tidak tunduk oleh ancaman massa dan harus mengusut tuntas para pelaku penyerbuan tersebut, termasuk provokator yang menyebarkan informasi menyesatkan melalui medsos," sebut Gomar.&nbsp; Selain itu, dia menghimbau, sebaliknya negara harus menjamin kebebasan masyarakat berkumpul dan berdiskusi sepanjang tidak mengganggu ketertiban umum.&nbsp; Para elit dan kelompok-kelompok kepentingan pun diminta untuk tidak bermain-main dengan menghalalkan segala cara demi kepentingan atau ambisinya.&nbsp; "Cara-cara pembenturan kelompok di tengah masyarakat pada gilirannya hanya akan memecah kita sebagai bangsa," serunya. Terkait dugaan pelanggaran berat HAM masa lampau, lanjut Gomar, dibutuhkan percakapan dalam suasana teduh yang memberi kesempatan kepada semua pihak untuk menyampaikan pikiran dan perasaannya, tanpa ada yang merasa terancam atau tertekan.&nbsp; "Upaya rekonsiliasi nasional menjadi kebutuhan mendesak saat ini. Dan rekonsiliasi sejati adalah dengan pengungkapan fakta sejarah secara obyektif yang diikuti dengan pengakuan dan pemulihan," pungkas Gomar.

PGI Minta Aparat Bekuk Provokator Penyerangan Kantor YLBHI