<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/gresik-united-ultah.jpg" alt="Ultras Gresik merayakan keberhasilan tim Gresik United mengalahkan tim Persigo Semeru FC pada pertandingan Liga 3 2019 di Stadion Gelora Joko Samudro, Kab. Gresik, kemarin (10/11). FOTO: Angger Bondan/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Ultras Gresik merayakan keberhasilan tim Gresik United mengalahkan tim Persigo Semeru FC pada pertandingan Liga 3 2019 di Stadion Gelora Joko Samudro, Kab. Gresik, kemarin (10/11). FOTO: Angger Bondan/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kasus tunggakan gaji Gresik United musim 2017 sudah diputuskan pengadilan pada 16 Oktober tahun lalu. PT Persegres Joko Samudro (PJS) harus membayar utang gaji sebesar Rp 458 juta. Masalahnya, belum ada pelunasan gaji hingga saat ini. Padahal, ini sudah memasuki musim 2020.  "Sampai sekarang masih belum jelas," keluh David Faristian kepada Jawa Pos. David adalah satu dari 22 pemain yang gajinya belum dibayarkan. Untuk David, total uang yang belum dibayarkan adalah Rp 49 juta. Itu adalah gajinya selama dua bulan di Gresik United.  David menyatakan heran dengan sikap pengurus PT PJS yang tidak menjalankan putusan pengadilan tersebut. Oleh karena itu dia masih terus melakukan komunikasi dengan pihak Asosiasi Pesepakbola Profesional Indoensia (APPI).   Pihak APPI sampai gerah. Mereka bahkan sempat menuntut agar Gresik United dibekukan. Artinya, tim berjuluk Laskar Joko samudro itu dilarang ikut kompetisi sebelum melunasi tunggakan gaji para pemainnya. Musim ini, Gresik United akan berlaga di Liga 3 zona Jawa Timur.  Tapi, keinginan APPI itu tidak digubris. Asprov PSSI Jatim memastikan Gresik United tetap bisa mengikuti kompetisi Liga 3. Meski mereka tahu bahwa tim asal Gresik itu masih punya tunggakan gaji kepada pemainnya. Asprov juga tahu ada putusan PN Gresik yang mewajibkan PT PJS segera melunasi tunggakan gaji. "Itu ranahnya adalah sengketa tenaga kerja," terang Sekjen Asprov PSS Jatim Amir Burhanuddin kepada Jawa Pos. "Selama tidak ada putusan hukum soal larangan ikut kompetisi, mereka (Gresik United) berhak ikut kompetisi," sambung Amir.  Ini adalah kali kedua Gresik United berlaga di Liga 3. Bedanya, perjuangan mereka akan lebih berat musim ini. Sebab, mereka harus memulai dari Zona Jatim. Sementara musim lalu mereka langsung lolos ke Liga 3 pra nasional. Sebab, mereka berstatus tim yang terdegradasi dari Liga 2 musim 2018 silam.

Meski Tunggak Gaji Pemain, Gresik United Bisa Tetap Ikut Kompetisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/ultras-demo-persegres.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sidang tuntutan gaji pemain Gresik United musim 2017 tuntas pada 16 Oktober lalu. PT Persegres Joko Samudro (PJS) harus melunasi tunggakan gaji sebesar Rp 458 juta.  Pengadilan Negeri Gresik memberikan tenggat waktu 14 hari. Artinya, harus ada keputusan soal pelunasan pada 30 Oktober. Masalahnya, hingga kini belum ada kepastian soal pelunasan tersebut. Peralihan manajemen menjadi alasannya.  	Saat ini PT PJS berada di bawah tanggung jawab Ketua DPRD Kabupaten Gresik Fandi Ahmad Yani. Namun, tunggakan gaji terjadi saat Gresik United dipegang manajemen lama. Karena itu, utang gaji tersebut tetap menjadi tanggung jawab manajemen lama. ’’Kami upayakan agar mereka (manajemen lama, Red) yang bertanggung jawab atas tunggakan gaji itu,’’ kata Toriqi Fajerin, ketua Ultras, kepada Jawa Pos.  	Sayang, hingga kini Ultras belum berkomunikasi dengan manajemen lama. Sebab, manajemen lama memang cukup sulit diajak berkomunikasi. Buktinya, mereka mangkir dalam tujuh kali sidang tunggakan gaji di Pengadilan Negeri Gresik. Nah, dengan waktu yang cukup mepet, Ultras segera mengambil sikap.  	Pria yang akrab disapa Kaji Riki itu berencana segera bertemu dengan manajemen lama. Sebab, waktunya tinggal tiga hari lagi sebelum keputusan siapa yang membayar harus dibuat. Namun, sebelum bertemu dengan manajemen lama, Ultras akan melangsungkan pertemuan internal. ’’Kami bakal adakan rapat internal untuk membuat keputusan karena nanti takutnya juga berdampak ke tim,’’ papar Kaji Riki.  	Dia tidak ingin masalah tunggakan gaji merembet ke skuad Gresik United. Terlebih, Laskar Joko Samudro tengah berada dalam performa yang bagus. Mereka baru saja meraih kemenangan perdana setelah mengandaskan tuan rumah Celebest FC 1-0 Senin (21/10).  	Hasil itu membuat kondisi tim mulai kondusif. Kondisi tersebut bisa menjadi modal baik menjelang menjamu PS Ngada pada Minggu (3/11). Kemenangan menjadi sangat penting bagi Gresik United. Sebab, dalam laga kandang sebelumnya, mereka hanya bermain imbang 0-0 kontra Perssu Sumenep Minggu (13/10). ’’Saya harap dalam laga selanjutnya kami mampu meraih hasil bagus,’’ kata pelatih Gresik United Jamal Yastro.

Tunggakan Gaji Pemain Gresik United Belum Juga Dibayar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Gresik-United-sidang-Jannes-H-Silitonga-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sidang tunggakan gaji pemain Gresik United tuntas. Majelis hakim memutuskan PT Persegres Joko Samudro (PJS) wajib melunasi utang kepada para pemainnya pada musim 2017. Putusan itu dibacakan dalam sidang ketujuh di Pengadilan Negeri (PN) Gresik kemarin siang (16/10).  	’’Berdasar barang bukti dan dua saksi, kami memutuskan agar pihak tergugat (PT PJS) membayar kewajiban gaji kepada semua pemain,’’ kata Silvya Terry, ketua majelis hakim.  	Artinya, PT PJS harus melunasi tunggakan gaji Rp 458 juta. Putusan tersebut sesuai dengan keinginan Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia (APPI). ’’Meski ada yang tidak dikabulkan, tidak masalah,’’ ujar Kepala Divisi Legal APPI Jannes H. Silitonga.  	Salah satu poin yang tidak dikabulkan majelis hakim adalah denda keterlambatan pembayaran gaji. ’’Jadi, hanya membayar sesuai dengan jumlah tunggakan,’’ tambah Jannes.  	Masalahnya, Jannes belum tahu ke mana harus menagih tunggakan gaji tersebut. Sebab, pengelolaan PT PJS sudah beralih. ’’Kami tunggu kepastian hukumnya (PT PJS) seperti apa,’’ tuturnya.  	PT PJS saat ini sudah dikelola manajemen baru. Ketua DPRD Kabupaten Gresik Fandi Ahmad Yani bertindak sebagai penanggung jawab. Namun, belum ada hitam di atas putih. Sekjen Ultras Imam Junaidi mengakuinya. ’’Peralihan pengelola memang sudah ada. Tapi, baru sampai situ saja. Belum ada legalitasnya,’’ ungkap pria yang akrab disapa Juned tersebut.  	Artinya, secara hukum manajemen lama masih menjadi bagian dari PT PJS. Karena itu, tunggakan gaji merupakan tanggungan manajemen lama. Apalagi, tunggakan gaji terjadi saat PT PJS masih dipegang manajemen lama.  	Ketua Ultras Thoriqi Fajrin berharap ada iktikad baik dari manajemen lama. Apalagi, majelis hakim hanya memberikan waktu dua pekan untuk kepastian dilakukannya pelunasan. ’’Masalahnya, hak pemain ini kan wajib dibayar. Makanya, kami akan menekan manajemen lama untuk segera melunasi karena ini memang tanggung jawab mereka,’’ tegas pria yang akrab disapa Kaji Riki tersebut.  	Riki menilai tidak logis jika tunggakan gaji dibebankan ke manajemen baru. Apalagi, struktur manajemen anyar belum sepenuhnya terbentuk. Mereka baru memegang tim selama satu pekan saja. Terlebih, Rp 458 juta jelas bukan nominal yang sedikit bagi manajemen anyar. ’’Makanya, kami bakal pastikan sebelum dua pekan. Kalau telat, takutnya (tunggakan gaji, Red) dilimpahkan ke manajemen baru. Itu terlalu mahal,’’ jelas Riki.

Tagih Tunggakan Gaji Pemain ke Manajemen Lama Gresik United

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Ultras-Mania-Gresik-United-2-angger.jpg" alt="Ultras Mania menyanyikan anthem usai pertandingan Liga 3 antara Gresik United melawan Perssu Sumenep di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, kemarin (13/10). FOTO: Angger Bondan/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Ultras Mania menyanyikan anthem usai pertandingan Liga 3 antara Gresik United melawan Perssu Sumenep di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, kemarin (13/10). FOTO: Angger Bondan/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Tak ada sosok lama di manajemen Gresik United. Sebelumnya, masih ada Angga Adi Perdana. Dia menjabat CEO sejak Gresik United berlaga di Liga 2 musim lalu. Namun, Angga resmi mundur dari jabatannya pada Minggu (13/10).  	Keputusan itu dibuat setelah PT Persegres Joko Samudro (PJS) dilimpahkan ke DPRD Kabupaten Gresik. ’’Saya sudah nggak di manajemen lagi. Sudah saya serahkan ke Ultras dengan penanggung jawab ketua DPRD Gresik,’’ ujar Angga kepada Jawa Pos. Gresik United kini memang berada di bawah tanggung jawab Ketua DPRD Kabupaten Gresik Fandi Ahmad Yani.  	Nah, habisnya manajemen lawas tak lantas menyelesaikan masalah. Masih ada tunggakan gaji pemain yang harus dibayar. Termasuk kasus tunggakan gaji pemain musim 2017 yang sudah masuk dalam persidangan. Bahkan, putusan akan dibacakan dalam sidang ketujuh pada Rabu (16/10). Artinya, manajemen Gresik United harus siap melunasi seluruh tunggakan gaji.  	Untuk musim 2017, total ada 22 pemain yang gajinya tertunggak. Jumlah tunggakan yang harus dibayar mencapai Rp 458 juta. Kuasa hukum Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia (APPI) Aprianto Hutomo tidak mau sesumbar. Namun, jika menilik enam sidang sebelumnya, dia yakin keputusan bakal memihak APPI. ’’Tapi, kami ikuti saja putusan majelis hakim seperti apa,’’ tutur Aprianto kepada Jawa Pos.  	Jawa Pos kemudian menghubungi manajer anyar Gresik United, Anas Yahya. Saat ditanya tentang tunggakan gaji, dia belum bisa berbicara banyak. ’’Saya ini kan baru. Jadi, ranahnya saya nggak mengikuti seperti apa,’’ kata Anas. Anas juga belum bisa menjanjikan kehadiran pihaknya dalam sidang ketujuh tersebut. ’’Belum tahu,’’ tambah Anas.  	Namun, dia tahu bahwa ada kasus tunggakan gaji tersebut. ’’Sebagai warga asli Gresik, saya ya pasti tahu. Tapi, kapasitasnya kan beda,’’ terangnya. Karena itu, dia belum berani mengambil keputusan terkait dengan tunggakan gaji tersebut. Termasuk akan berunding dengan Fandi Ahmad Yani selaku penanggung jawab Gresik United atau tidak. ’’Belum (ada pembicaraan, Red) sampai ke situ (tunggakan gaji),’’ tandas Anas.

Manajemen Baru Gresik United Belum Berani Bahas Tunggakan Gaji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Ultras-Mania-Gresik-United-2-angger.jpg" alt="Ultras Mania menyanyikan anthem usai pertandingan Liga 3 antara Gresik United melawan Perssu Sumenep di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, kemarin (13/10). FOTO: Angger Bondan/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Ultras Mania menyanyikan anthem usai pertandingan Liga 3 antara Gresik United melawan Perssu Sumenep di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, kemarin (13/10). FOTO: Angger Bondan/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Teriakan Ultrasmania kembali menggema di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik. Mereka sempat memboikot laga Gresik United. Namun, hampir di sepanjang laga kemarin, chant tak berhenti dinyanyikan.  	Sayang, tim kebanggaan Kota Pudak itu masih gagal meraih angka sempurna. Menjamu Perssu Sumenep, Gresik United harus puas berbagi angka setelah laga berakhir imbang tanpa gol.  	Meski belum mampu meraih kemenangan, pelatih Jamal Yastro tetap bangga. Setidaknya ada peningkatan dari segi performa. Sebelumnya, Gresik United dipermalukan Semeru FC empat gol tanpa balas (6/10).  	Performa Wismoyo Widhistio dkk sebenarnya tidak mengecewakan. Mereka dapat menguasai laga. Peluang yang didapatkan juga tidak sedikit. Hanya, mereka belum mampu menaklukkan kiper Perssu Fachrul Nurdin. ’’Perkembangan sudah ada. Mungkin anak-anak masih demam panggung. Kan banyak pemain mudanya, jadi masih butuh waktu. Mungkin hasil di pertandingan selanjutnya bisa lebih baik,’’ ucap Jamal.    	Ada hal menarik begitu laga usai. Ultrasmania meminta skuad Gresik United melepas jersey saat memberikan penghormatan kepada suporter. Permintaan itu diajukan lantaran Gresik United masih memakai logo lama.  	’’Buat saya, itu hal biasa. Ini kan termasuk tuntutan mereka saat turun ke jalan kemarin. Saya mewakili tim untuk berterima kasih kepada Ultrasmania yang sudah memberikan dukungan di stadion,’’ kata Wismoyo.    	Masalah logo dan nama tim memang termasuk tuntutan Ultrasmania. Mereka menolak nama Persegres di Gresik United. Untuk logo, mereka juga meminta kembali ke logo Gresik United yang lama.   	Namun, pergantian butuh waktu. ’’Sudah dikomunikasikan ke PSSI pusat, dan tidak ada masalah. Di papan skor kan kami sudah menggunakan Gresik United. Tapi, untuk jersey, mungkin baru kami bisa ganti di pertandingan selanjutnya,’’ tutur Ketua Ultrasmania Toriqi Fajerin.

Ultrasmania Kembali Ke Tribun, Gresik United Belum Juga Menang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kebangkitan-persegres-gresik-united-dimulai_m_207860.jpeg" alt="Starting XI Persegres Gresik United." width="100%">
<figcaption>Starting XI Persegres Gresik United.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kasus tunggakan gaji pemain Persegres Gresik United memasuki sidang keempat kemarin (10/9). Seperti biasa, manajemen Laskar Joko Tingkir –julukan Persegres– kembali mangkir.  Meski begitu, sidang di Pengadilan Hubungan Industrial Gresik itu tetap dilanjutkan. Agendanya adalah membacakan pembuktian tertulis.  Setelah itu, sidang kelima akan dilaksanakan pada Rabu (18/9). Dalam sidang tersebut, pihak pemain Persegres yang diwakili Asosiasi Pesepak Bola Profesional (APPI) Indonesia menghadirkan saksi. Kuasa hukum APPI Aprianto Hutomo menyebutkan bahwa setidaknya bakal ada tiga saksi yang dihadirkan.  Dua saksi di antaranya adalah saksi yang memberatkan Persegres. Satu lagi adalah saksi ahli. Para saksi itulah yang nanti memengaruhi putusan hakim. ’’Tapi, mungkin belum ada putusan di sidang kelima,’’ katanya kepada Jawa Pos.  Mantan kapten Persegres David Faristian sejatinya gerah dengan sikap manajemen. Apalagi, dalam empat sidang, manajemen tidak pernah datang. Tetapi, dia berharap proses hukum di pengadilan bisa cepat selesai. Apalagi, David memang membutuhkan gaji yang tidak dibayarkan itu. ’’Saya harap ada iktikad baik dari pihak manajemen,’’ ucap pemain 30 tahun tersebut.  Rencananya, pada sidang kelima, perwakilan APPI hadir. David menuturkan bahwa kehadiran APPI benar-benar sangat membantu. Sebab, mereka bisa menjembatani pemain dan manajemen yang terlibat masalah.  Dalam kasus tersebut, ada 22 pemain yang gajinya belum dilunasi pada musim 2017. Total Persegres harus membayar Rp 458 juta. Parahnya, bukan hanya gaji musim 2017 yang tertunggak.  Gaji pemain saat Persegres berlaga di Liga 2 musim lalu juga belum beres. Namun, David menegaskan bahwa pihaknya akan melayangkan tuntutan gaji musim 2018 setelah kasus tunggakan gaji 2017 tuntas.

Persegres Gresik United Kembali Mangkir di Persidangan Tunggakan Gaji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/waduh-persegres-gresik-united-tunggak-gaji-pemain_m_.jpg" alt="Gaji pemain Persegres GU belum dibayar" width="100%">
<figcaption>Gaji pemain Persegres GU belum dibayar</figcaption>
</figure>JawaPos.com– Manajemen Persegres Gresik United sepertinya tak ada niatan membayar tunggakan gaji pemainnya. Sudah masuk ke meja hijau, manajemen Persegres malah konsisten mangkir.  Terakhir, mereka tak hadir dalam sidang kedua di Pengadilan Hubungan Industrial Gresik, Selasa (20/8).  Kondisi itu hampir sama dengan sidang pertama (12/8). Saat itu, pihak pemain bersama Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) sudah menunggu selama empat jam. Tapi, manajemen Persegres tidak hadir. Sidang ketiga rencananya akan digelar pada Selasa (27/8).  Jika mangkir lagi, pihak APPI sama sekali tidak khawatir. “Karena agenda sidang ketiga adalah menunjukan bukti kepada hakim,” kata kuasa hukum APPI Aprianto Hutomo kepada Jawa Pos.  Nantinya, beberapa pemain Persegres akan dihadirkan. Mereka akan menunjukan seluruh bukti kontrak dengan Persegres. Sementara gaji yang dibayar belum sesuai dengan kontrak. Total, ada 22 pemain yang gajinya tertunggak pada Liga 1 musim 2017. Jumlah uang yang harus dibayarkan oleh manejemen Persegres adalah Rp 458 juta.  Menurut Aprianto, pembacaan bukti akan tetap dilanjutkan meski pihak terlapor tidak hadir. Bukti itu akan jadi pertimbangan bagi hakim untuk memberi keputusan. “Bisa saja ada keputusan verstek, yakni memberi keputusan tanpa kehadiran terguat, dalam hal ini manajemen Persegres,” tambah Aprianto. Meski begitu, dia menilai keputrusan itu belum akan diberikan pada sidang ketiga. “Mungkin pada sidang selanjutnya,” imbuh dia.  Parahnya, bukan hanya gaji musim 2017 yang tertunggak. Gaji pemain saat Persegres berlaga di Liga 2 musim lalu juga belum beres. Mantan gelandang Persegres David Faristian tak menampik hal itu. Tapi, dia ingin fokus menuntaskan gaji musim 2017 dulu. Setelah itu, baru musim 2018. "Dulu sempat dijanjikan akan dibayar, tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut," tegasnya.  Untuk musim 2017, gaji David yang belum dibayarkan adalah Rp 49 juta. Itu adalah tunggakan gajinya selama dua bulan. "Menurut saya jumlah itu sangat besar. Kebutuhan untuk keluarga terus jalan, tapi pemasukan tidak ada. Saya harap bisa segera dilunasi," harap pemain asli Gresik itu.

Manajemen Persegres Gresik United Tak Niat Bayar Tunggakan Gaji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Ponaryo-Pepen-Efendy-for-JawaPos.com_.jpg" alt="Pepen Effendy for JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Pepen Effendy for JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Musim kompetisi 2019 tak lama lagi dimulai. Namun, seperti yang sudah-sudah, masalah tunggakan gaji pemain musim sebelumnya tetap saja terjadi. Beberapa klub hingga saat ini belum menuntaskan gaji pemainnya musim lalu. Di antaranya, Sriwijaya FC (SFC), PSMS Medan, dan Persegres Gresik United.  Dua eks pemain Sriwijaya SFC yang berkostum Persib, Zalnando dan Esteban Vizcarra, mengungkapkan bahwa gajinya belum dilunasi manajemen Laskar Wong Kito musim lalu. Keduanya beberapa kali menagih, tetapi tidak ada hasil. Hingga akhirnya, APPI (Asosiasi Pemain Profesional Indonesia) turun tangan.  Komisaris (sementara) PT LIB Gusti Randa geram dengan kondisi itu. Dia menegaskan, klub-klub yang masih menunggak gaji pemain agar segera membereskannya. "Saya serahkan dulu ke internal mereka. Diselesaikan dulu," ujarnya.  Dia tidak ingin tunggakan gaji itu berujung masalah. Terutama ketika ada pemain yang melapor ke FIFA. "Bisa menjadi masalah besar kalau ada yang melapor ke FIFA. Kami beri peringatan. Selesaikan internal dulu, baru kami tangani," lanjutnya.  Sementara itu, Persegres Gresik United belum bisa memenuhi hak 22 pemainnya. Bahkan, hak tersebut tidak dipenuhi dalam dua tahun terakhir. Kebo Giras belum membayar 1 hingga 2 bulan gaji pemainnya ketika berkompetisi di Liga 1 2017. Padahal, klub kebanggaan Kota Pudak itu sudah menerima subsidi penuh dari PT LIB.  Persoalan tersebut sudah dilaporkan dan diproses APPI juga melalui Dinas Ketenagakerjaan Gresik. Tiga kali pemanggilan kepada manajemen Persegres dilakukan agar melunasi tunggakan gaji pemainnya tersebut. Tapi, dalam tiga kali pemanggilan itu, tidak pernah sekali pun perwakilannya datang.  General Manager APPI Ponaryo Astaman menyatakan kecewa dengan sikap manajemen Persegres yang seakan lepas tangan. Padahal, pihaknya sudah ada ikikad baik untuk melakukan mediasi.  Karena Persegres bandel tidak pernah hadir, APPI selanjutnya menyerahkan sepenuhnya kasus itu ke Disnaker Gresik. Itu berarti disnaker nanti berhak mengeluarkan anjuran atau keputusan untuk Persegres. "Ini sudah mulai proses hukumnya," ujar Ponaryo.  Ponaryo mengatakan, nanti ketika Disnaker Gresik mengeluarkan keputusan, dirinya berharap agar PSSI juga melakukan hal yang sama. Memberikan sanksi kepada Persegres. "Tentu nanti hukuman ke klub. Bukan ke perorangan," tuturnya.  Yang menjadi masalah, lanjut Ponaryo, Persegres saat ini berada di kasta terendah kompetisi di Indonesia yakni Liga 3. Mantan pemain nasional itu mengatakan belum tahu hukuman seperti apa yang pantas untuk Persegres. Pengurangan poin juga tidak berpengaruh karena Persegres pernah merasakannya dua musim lalu. Degradasi? Mau turun kasta ke mana lagi karena sudah di Liga 3.  "Sementara kami masih berfokus dulu agar ini dibayarkan. Masalah hukuman nanti dulu saja," ucapnya.  Dia berharap, ada itikad baik dari manajemen Persegres. Sebab, 22 pemain yang saat ini tidak berkostum Persegres membutuhkan sisa gajinya. "Sekitar Rp 560 juta kalau tidak salah," terang Ponaryo.

Kompetisi Segera Digelar, Banyak Klub Masih Tunggak Gaji Pemain

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Ponaryo-Pepen-Efendy-for-JawaPos.com_.jpg" alt="Pepen Effendy for JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Pepen Effendy for JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sudah jatuh tertimpa tangga. Pepatah itu mungkin tepat disematkan kepada Persegres Gresik United. Terdegradasi selama dua musim berturut-turut dan saat ini berada di kasta paling rendah sepak bola Indonesia, Kebo Giras malah terancam akan mendapat sanksi yang lebih parah lagi dari PSSI.  Hal tersebut dikarenakan Persegres masih belum juga membayar sisa gaji 22 pemainnya pada musim 2017 lalu. gaji antara 1-2 bulan itu hingga saat ini belum dilunasi manajemen. Padahal, PT LIB selaku operator kompetisi sudah melunasi subsidi klub asal Kota Pudak itu musim lalu.  General Manajer APPI Ponaryo Astaman mengatakan pihaknya sudah melakukan proses untuk mendesak Persegres melunasi gaji pemain tersebut dengan benar. Bahkan, sudah tiga kali melakukan mediasi dengan Persegres di Dinas Ketenagakerjaan Gresik. Sayang, manajemen Persegres tidak pernah datang dalam mediasi tersebut.  "Karena di kontrak tertulis penyelesaikan kontrak di Pengadilan Hubugan Industrial, langkahnya di Disnaker. Tidak sidang dulu, mediasi," ujarnya.  Nah, karena Persegres bandel tidak pernah hadir, APPI selanjutnya menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut ke Disnaker Gresik. Artinya, Disnaker nantinya berhak mengeluarkan anjuran ataupun keputusan untuk Persegres. "Ini sudah mulai proses hukumnya," bebernya.  Ponaryo juga berujar nantinya ketika Disnaker Gresik mengeluarkan keputusan, dia berharap PSSI juga melakukan hal yang sama. Memberi sanksi kepada Persegres. "Tentu nanti hukuman ke klub, bukan ke perorangan ya," tuturnya.  Yang jadi masalah, Persegres saat ini sudah berada di kasta terendah kompetisi di Indonesia. yakni Liga 3. Mantan pemain nasional itu sedang bingung nantinya hukuman apa yang pantas untuk Persegres.  Pengurangan poin, juga tidak berpengaruh karena Persegres sudah pernah merasakannya dua musim lalu. degradasi? Mau turun kasta ke mana lagi karena sudah di Liga 3. "Sementara kami masih fokus dulu agar ini dibayarkan, masalah hukuman nanti dulu saja. PSSI yang berhak," ucapnya.  Dia berharap ada itikad baik dari manajemen Persegres. sebab, 22 pemain tersebut saat ini membutuhkan sisa gajinya. Sebanyak 22 pemain tersebut juga sudah tidak lagi berkostum Persegres musim ini. "Sekitar Rp 600 jutaan kalau tidak salah, nanti dicek lagi. itu yang harus dibayarkan ke pemain," tegasnya.  Sementara itu, mantan pemain Persegres Syahrul Mustofa berharap sisa gajinya segera dibayarkan. Sebagai pesepakbola profesional, baginya pemain berhak untuk menuntut tim yang tidak memenuhi kontrak yang telah disepakati.  "Saya sudah di Badak Lampung FC sekarang, masalah ini berlarut-larut. Semoga segera mungkin diselesaikan," harapnya.

APPI Ingin Sisa Gaji Mantan Pemain Persegres Bisa Terbayar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kecewa-kinerja-manajemen-ultras-gresik-ingin-beli-saham-persegres_m_.jpg" alt="Saham Persegres tengah diincar Ultras Gresik untuk diakusisi." width="100%">
<figcaption>Saham Persegres tengah diincar Ultras Gresik untuk diakusisi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ultras Gresik sudah habis kesabaran. Suporter fanatik Persegres Gresik ini kecewa berat dengan kinerja manajemen. Upaya mengakuisisi klub pun sudah dilakukan. Namun, manajemen menolaknya mentah-mentah. Tak puas dengan kinerja manajemen, Ultras Gresik&ndash;sebutan pendukung Persegres Gresik United&ndash; berniat masuk jajaran pengelola klub. Caranya? Mengakuisisi saham Persegres yang dimiliki Bupati Gresik, Sambari Halim. Sekjen Ultras Gresik Imam Junaidi Kusumo mengatakan, sempat melakukan negosiasi dengan CEO Persegres Angga Adi Perdana. Dia mengatakan, proses tawar-menawar itu terjadi pada akhir Januari 2019. Namun, kesepakatan tak tercapai lantaran Angga menolak keras tawaran tersebut. Bukan tanpa alasan Ultras menawar saham kepemilikan Bupati Gresik Sambari Halim. Sebab, jika dilihat dari sejarahnya, sepak bola Gresik adalah milik masyarakat yang diambil alih oleh perorangan. &rsquo;&rsquo;Saat pertemuan itu, kami perwakilan Ultras menawar Rp 150 juta,&rsquo;&rsquo; beber pria yang kerap disapa Juned itu. Namun, tawaran tersebut ditolak karena dianggap terlalu murah untuk harga klub yang memiliki sejarah panjang seperti Persegres. Namun, Juned juga punya alasan kuat menyodorkan tawaran tersebut Nilai yang disodorkan itu sesuai dengan <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola/27/02/2019/tak-hanya-juara-piala-aff-u-22-2019-timnas-u-22-sabet-gelar-lainnya" target="_blank">harga pasaran klub Liga 3</a> yang berkisar Rp 150 juta hingga Rp 200 juta. &rsquo;&rsquo;Pasaran Liga 3 kan segitu. Apalagi, Persegres pada musim 2019 turun kasta ke Liga 3,&rsquo;&rsquo; terangnya. Juned mengungkapkan, awal Ultras berniat mengakuisisi saham Persegres lantaran manajemen beberapa kali meminta bantuan Ultras untuk mencarikan sponsor. &rsquo;&rsquo;Daripada kami dimintai tolong yang bukan ranah kami, kan lebih baik kami beli saja klubnya. Daripada manajemen tidak pernah becus mengelola tim,&rsquo;&rsquo; jelas Juned. Yang diinginkan Ultras ialah mengembalikan sepak bola ke masyarakat Gresik. Manajemen selama ini dinilai gagal mengelola klub. Hal itu terlihat dari prestasi Persegres yang terus drop dari tahun ke tahun. Selain itu, menurut Ultras, manajemen tidak pernah terbuka serta<a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola/sepak-bola-indonesia/27/02/2019/timnas-u-22-juara-piala-aff-menpora-siapkan-bonus-miliaran-rupiah" target="_blank"> kurang serius dalam mengurus klub</a>. Saat dimintai konfirmasi terkait hal itu, Angga menanggapi dengan santai. &rsquo;&rsquo;Nominal itu nilai valuasi saham 100 persen dari Ultras. Apabila Ultras diberi 10 persen saham, itu berarti hanya Rp 10 juta,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Dia juga mengatakan bahwa masalah itu bukan wewenang dirinya. Itu merupakan kewenangan pemegang saham.&nbsp;

Kecewa Kinerja Manajemen, Ultras Gresik Ingin Beli Saham Persegres

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#persegres gresik united

Berita Terkini