<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/27/pengelolaan-sampah-3954938647.jpeg" alt="Ilustrasi pengelolaan sampah di Jogjakarta. (Dok. Danone)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengelolaan sampah di Jogjakarta. (Dok. Danone)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Pemulung, disadari atau tidak, punya peranan besar dalam rantai sirkular ekonomi persampahan. Berkontribusi besar dalam mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA), para pemulung ini tentunya harus diberdayakan. Sejak 2020, perusahaan air minum dalam kemasan Danone Aqua bersama YPCII (Yayasan Pembangunan Citra Insan Indonesia)&nbsp;telah berkutat dalam sektor pengelolaan sampah di Jogjakarta. Dua badan tersebut mendampingi dua TPS3R (Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle) di Panggungharjo dan Minomartani juga satu Collection Center melalui program Inclusive Recycling Indonesia (IRI). Program ini bertujuan untuk menciptakan siklus hidup kedua dari sampah botol plastik. Botol plastik dikumpulkan dari tiga sumber yaitu pusat penyortiran kota (TPS3R), pusat pengumpulan (pengepul) dan intersepsi sungai. Harapannya, selain mengurangi beban TPA, pengumpulan botol PET juga akan meningkat untuk bisa diolah kembali menjadi campuran pembuatan botol baru. Rantai proses tersebut kemudian juga diharapkan bisa memberikan manfaat kepada semua elemennya sehingga terwujud sirkular ekonomi. &ldquo;Melalui Collection Center yang ada, Selain pelatihan tentang pengetahuan pemilahan sampah dan keselamatan kerja, kami memberikan edukasi terhadap 300 pemulung," ujar&nbsp;Project Manager YPCII, dr. Lydia Karouwan lewat keterangan tertulisnya. Lydia melanjutkan, 300 pemulung ini mendapatkan financial literacy atau pengetahuan pengelolaan keuangan. "Mereka didorong untuk menabung, akses kepada lembaga keuangan dibuka supaya mereka bisa merencanakan keuangan dengan lebih baik&rdquo;, jelas dr. Lydia. Lebih lanjut, Lydia menegaskan bahwa pihaknya&nbsp;percaya bahwa pemulung memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah di Indonesia. "Melalui IRI, kami sebagai pelaksana di lapangan juga berharap pemulung dapat meningkatkan kesejahteraannya dan dapat berkontribusi lebih banyak untuk pengelolaan sampah khususnya di Jogjakarta,&rdquo; kata Lydia. Wahyuni, 45, adalah salah satu pemulung di Jogjakarta yang menjadi bagian kecil dari rantai pengelolaan sampah di perkotaan Jogjakarta, Bantul dan Sleman. Aktivitasnya berkontribusi pada pengurangan beban TPA Piyungan yang saat ini ditutup. Selain pemilahan sampah dari rumah yang kini digalakkan, pemulung membantu menyerap sampah bernilai di perkotaan untuk diperpanjang masa hidupnya dengan di daur ulang menjadi kemasan plastik kembali. Dalam kesehariannya Wahyuni bekerja menggunakan APD (Alat Pelindung Diri), pengetahuannya tentang penanganan dan jenis sampah plastik juga selalu ter-update. Dia juga sudah mampu mengelola penghasilan dan merencanakan keuangan dengan menabung. &ldquo;Saya merasakan sekali manfaat menabung, pertama kali saya gunakan tabungan adalah saat harus membeli seragam dan biaya sekolah anak waktu masuk STM. Sekarang anak saya sudah kelas 3, saya menabung lagi untuk persiapan biaya kelulusan dan ijazahnya,&rdquo; jelas Wahyuni. Sektor informal seperti yang dilakoni Wahyuni, adalah bagian dari rantai sirkular ekonomi yang mampu menghidupi sekaligus secara paralel mengurangi beban lingkungan di perkotaan. Pemahaman bersama akan persampahan dan penghargaan pada sektor informal perlu menjadi perhatian semua pihak. &ldquo;Cukup saya yang memulung, dari memulung ini saya berharap anak saya bisa sekolah tinggi dan menjadi orang yang sukses&rdquo;, tutup Wahyuni. &nbsp;

Berkontribusi besar dalam mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA), para pemulung ini tentunya harus diberdayakan.

Berdayakan 300 Pemulung Jogjakarta Sebagai Bagian dari Rantai Sirkular Ekonomi Persampahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/insinerator-damarsi-siap-beroperasi-kurangi-95-persen-volume-sampah_m_114247.jpeg" alt="SEMAKIN LENGKAP: Shodikun mengoperasikan tungku insinerator yang dibangun atas bantuan DLHK di TPST Desa Damarsi, Sidoarjo." width="100%">
<figcaption>SEMAKIN LENGKAP: Shodikun mengoperasikan tungku insinerator yang dibangun atas bantuan DLHK di TPST Desa Damarsi, Sidoarjo.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Keberatan dengan tarif yang ditetapkan pemkab, paguyuban pengelola tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) Sidoarjo bercenana menggelar demo hari ini (2/2). Namun, rencana itu batal setelah mereka bertemu dengan camat, Kades, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo kemarin (1/2) sore.  Paguyuban ingin menyuarakan keberatan atas besaran tarif dasar pengelolaan sampah yang harus dibayar warga desa dan permukiman. Yakni, Rp 25 ribu–Rp 35 ribu per bulan. Kebijakan itu tertuang dalam Perbup Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pedoman Penghitungan Pengelolaan Persampahan  Selain itu, keberatan utama mereka adalah tarif sampah yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir (TPA) di Jabon. Sebelum aturan itu, tarif TPA Jabon hanya Rp 2 ribu per KK. Bukan berdasar berat sampah. Kini dihitung berdasar berat sampah, yakni Rp 500 per kilogram. Artinya, semakin banyak sampah yang dibawa ke Jabon, maka tarifnya makin tinggi.  Ketua Paguyuban Hadi Purnomo menyebut pihaknya keberatan dengan hitungan Rp 500 per kilogram. Inginnya, tarif tetap Rp 2 ribu per KK. ’’Kami ingin perbup baru itu bisa dicabut. Karena itu, kami berencana demo,’’ katanya.  Kepala DLHK Sidoarjo M. Bahrul Amig menyebutkan, sesuai hasil pertemuan kemarin, demo ditunda. Setidaknya hingga perayaan Harlah Seabad Nahdlatul Ulama di Sidoarjo selesai dilangsungkan pada 7 Februari nanti.  ’’Besok (hari ini, Red) batal demo. Rencananya, ada agenda pertemuan lagi dengan paguyuban antara tanggal 13 sampai 17 Februari. Sementara itu, layanan tetap jalan seperti biasa,’’ katanya. Selama belum ada kesepakatan, maka belum ada proses penghitungan atau pembayaran retribusi.  Pada prinsipnya, DLHK tidak akan membatasi pengelola untuk menyuarakan aspirasi mereka. Namun, Amig menegaskan Perbup tersebut tetap akan jadi pedoman.

Paguyuban Pengelola TPST di Sidoarjo Minta Perbup Iuran Sampah Dicabut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/suparto-wijoyo-ilustrasi.jpg" alt="Suparto Wijoyo" width="100%">
<figcaption>Suparto Wijoyo</figcaption>
</figure>SENTRA Tahu Masih Pakai Sampah Impor. Begitulah judul berita harian ini (18/11) yang mengentak khalayak karena merembet ke persoalan sembako berupa temuan telur terkontaminasi racun sampah plastik di Desa Tropodo, Krian, Sidoarjo; dan Desa Bangun, Mojokerto.  Rujukan beritanya sangat saintifik dengan mengangkat hasil penelitian yang dilakukan aliansi organisasi lingkungan hidup yang selama ini getol menyuarakan kebenaran ekologis: International Pollutants Elimination Network (IPEN), Arnika Association, Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton), dan Nexus3 Foundation. Dilaporkan bahwa kandungan dioksin dari sampel telur ayam kampung 70 kali lebih tinggi dari standar keselamatan yang ditetapkan badan keselamatan pangan Eropa: European Food Safety Authority (EFSA). Sumber dioksin adalah akibat paparan pembakaran sampah plastik yang diketahui diimpor dari negara-negara maju.  Kontroversi dan polemik sampai hari ini terus mencuat dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa angkat bicara dengan aksentuasi yang meyakinkan bahwa ”telur Jatim aman dan tidak beracun”. Sebuah ungkapan yang secara leadership memang harus diambil sesosok pemegang otoritas guna merespons hasil riset yang menggedor kesadaran atas pangan yang sehat (atau tengah tercemar). Tetapi, peneliti juga memiliki basis argumentasi yang membutuhkan ruang agar kondisi yang diyakini mengkhawatirkan itu diketahui oleh publik yang secara yuridis terlindungi, baik oleh regulasi perlindungan konsumen maupun peraturan mengenai kesehatan pangan.  Tetapi dalam sisik melik ini, saya tidak hendak memasuki ”jagat perdebatan” mengenai ”telur beracun” berikut ”ayam kampungnya”, melainkan memotretnya dalam koridor berlakunya Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Fenomena faktual mengenai keberadaan sampah plastik impor tersebut sejatinya sedang mempermainkan makna negara hukum (rechtsstaat) yang dianut UUD 1945. Bahkan, secara tematik telah melakukan ”pembunuhan karakter atas martabat hukum persampahan”. Atau memang UU Pengelolaan Sampah direduksi ”hanya onggokan pasal-pasal sampah” bagi para pengimpor.  Pasal 29 UU Pengelolaan Sampah jelas memberikan norma larangan kepada setiap orang: memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; mengimpor sampah; mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun; mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan; membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan; melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis. Dan kualifikasi perbuatan melanggar larangan tersebut amatlah terang di pasal 39-43 UU Pengelolaan Sampah sebagai kejahatan.  Komitmen pembentuk undang-undang itu sejak awal adalah membebaskan Indonesia dari jeratan sampah melalui perubahan perilaku rakyat sekaligus dengan peranti ekonomi (untuk kesejahteraan), teknologi (ramah lingkungan), serta hukum (kaidah penuntun yang bersanksi). Terhadap ketentuan ini, ternyata pemangku kuasa negara dibuat lumpuh dengan importer yang kian menggelegak memboyong sampah, bahkan dari negara-negara yang berbilang menyuarakan visi lingkungan global. Inilah bentuk kemunafikan negara-negara Barat yang masih mengizinkan mengirim sampahnya memasuki wilayah Indonesia. Amerika Serikat, Jerman, Jepang, dan Inggris adalah pengekspor sampah terbesar dunia. Mata rakyat telah mengetahui bahwa NKRI dibuat kucing-kucingan karena selama Juli-September 2019 telah masuk 751 kontainer sampah kertas, 59.000 kontainer scrap kertas, dan 2.900 kontainer scrap plastik, serta berpuluh-puluh kontainer sampah yang mengandung B3.  Sementara itu, khusus untuk sampah plastik terdapat data dari KLHK bersama Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim. Dalam kurun 2002–2016, terjadi peningkatan jumlah sampah plastik sebesar 5 persen dari 11 persen menjadi 16 persen. Bahkan, di beberapa kota komposisinya mencapai 17 persen. KLHK memandang bahwa perubahan gaya hidup menjadi faktor utama kondisi ini mengingat plastik digunakan dalam kemasan segala jenis produk. Diprediksi pada 2030, komposisi plastik di atas 25 persen dan pada 2050 mencapai 40 persen. Sebuah potret ”sergapan plastik” yang mengerikan. Untuk itulah, mewujudkan Indonesia Bebas Sampah 2020 tanpa penegakan hukum persampahan hanyalah utopia.  Dari kasus ”telur beracun” yang kini ramai diberitakan itu, dibutuhkan ikhtiar besar untuk menyelamatkan Indonesia dari tragedi impor sampah yang mengancam generasi masa depan. Terhadapnya harus dilakukan aksi cepat karena waktu telah mendesak seperti dalam kisah simbolis yang pernah dilontarkan R. Latter Brown yang mewakili ”suara bumi” dalam bukunya yang sangat populer, The Twenty Ninth Day: Accommodating Human Need and Numbers to the Earth’s Resources. Diungkapkan bahwa orang Prancis senantiasa menggunakan teka-teki untuk mengajarkan kepada anak-anak sekolah tentang sifat pertumbuhan yang berlipat ganda. Sebuah kolam teratai, begitu teka-teki itu, berisi selembar daun. Tiap hari jumlah daun itu berlipat dua. Dua lembar daun pada hari kedua, empat pada hari ketiga, dan delapan pada hari keempat, demikian seterusnya. Kalau kolam itu penuh pada hari ketiga puluh, kapankah kolam itu berisi separonya? Begitu ditanyakan. Jawabnya adalah: pada hari kedua puluh sembilan.  Kolam teratai Indonesia kini tampak penuh tumpukan sampah impor, sementara waktu penyelamatan tinggal sehari. Itulah realitas yang meniscayakan diri agar diberi penyelesaian melalui penegakan hukum persampahan. Apabila pengimpor sampah dibiarkan melenggang, berarti kisahnya menjadi seperti yang dilakonkan dalam novel yang menegangkan sekaligus menghibur, Into the Water (2017) karya Paula Hawkins yang berkisah ”tentang sungai nan indah tetapi membuatmu berpikir dua kali untuk mencelupkan kaki ke dalam air yang gelap dan dingin”. Begitukah nasib hukum persampahan saat ini? (*)  <hr />  *) Akademisi Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Tim Perumus UU Pengelolaan Sampah  &nbsp;

Matinya Hukum Persampahan?

persampahan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#persampahan

Berita Terkini

Berdayakan 300 Pemulung Jogjakarta Sebagai Bagian dari Rantai Sirkular Ekonomi Persampahan

Paguyuban Pengelola TPST di Sidoarjo Minta Perbup Iuran Sampah Dicabut

Matinya Hukum Persampahan?

Download Aplikasi JawaPos.com