<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/22/MULTI-2449018420.jpg" alt="Para pembicara di sela acara seminar &ldquo;Efisiensi dan Produktivitas Tanpa Batas dengan Platform AI&rdquo; yang diadakan di Ayana Midplaza, Jakarta. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Para pembicara di sela acara seminar &ldquo;Efisiensi dan Produktivitas Tanpa Batas dengan Platform AI&rdquo; yang diadakan di Ayana Midplaza, Jakarta. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Ketatnya persaingan bisnis menuntut perusahaan untuk terus meningkatkan produktivitas sekaligus efisiensi secara bersamaan. Perusahaan-perusahaan dituntut untuk terus meningkatkan daya saing dengan memanfaatkan teknologi terbaru, termasuk dalam pengelolaan dokumen. Agar tidak terus-terusan terjebak pada pola lama yang cenderung lambat dan boros, ada baiknya perusahaan mempertimbangkan untuk menggunakan dua aplikasi yang dikembangkan oleh PT Multipolar Technology Tbk, yaitu MailApp dan EIMS. Jip Ivan Sutanto, Director Enterprise Application Services Business Multipolar Technology, dalam seminar &ldquo;Efisiensi dan Produktivitas Tanpa Batas dengan Platform AI&rdquo; yang diadakan di Ayana Midplaza, Jakarta, mengatakan bahwa dua solusi itu memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling melengkapi. &ldquo;MailApp adalah aplikasi yang mempermudah pengelolaan dokumen, seperti dokumen masuk, dokumen keluar, disposisi dokumen, dokumen kontrak, dan lainnya, dengan pengarsipan terpusat. Aplikasi mobile ini juga mampu mempercepat proses pelacakan dan pengeditan dokumen dari mana saja dan kapan saja,&rdquo; katanya. &ldquo;EIMS dapat menampilkan daftar site sekaligus membedakan antara yang sudah beroperasi dengan yang masih dikaji; merekam spesifikasi dan nilai aset, termasuk data warranty-nya; menyediakan berbagai laporan seperti data insiden, permintaan perbaikan; menyediakan pencatatan anggaran; dan lain sebagainya,&rdquo; terangnya. Intinya, MailApp dan EIMS sama-sama menjadi aplikasi yang mengotomatisasi pengelolaan dokumen dan aset bisnis berbasis AI, sehingga dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Kedua solusi ini juga sudah terbukti berjalan baik di atas platform Microsoft Azure. Menurut Jip Ivan, Microsoft Azure merupakan platform komputasi yang menawarkan fleksibilitas dan skalabilitas dengan layanan yang terus ditingkatkan sesuai tren dan kebutuhan bisnis. Platform ini mampu mendorong produktivitas dan efisiensi perusahaan dengan mengintegrasikan perangkat yang berjalan di lingkungan hybrid cloud, multicloud, dan plaform edge. Platform ini juga dapat diskalakan sesuai kebutuhan bisnis dan mengedepankan keamanan siber. &ldquo;Di era yang hiperkompetitif, perusahaan membutuhkan dukungan teknologi yang komprehensif, fleksibel, dan hemat biaya seperti Microsoft Azure,&rdquo; ujarnya. &ldquo;Multipolar Technology siap membantu memastikan perusahaan Anda memperoleh keuntungan dari integrasi MailApp atau EIMS dengan Microsoft Azure AI Service untuk digitalisasi proses bisnis.&rdquo; &nbsp;

Perusahaan dituntut untuk terus meningkatkan daya saing dengan memanfaatkan teknologi terbaru, termasuk dalam pengelolaan dokumen.

Dua Aplikasi Ini Jadi Modal Penting bagi Perusahaan di Era Ketatnya Persaingan Usaha

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/16/mcd-big-mac-21922363.jpg" alt="Salah Seorang Karyawan McDonald&rsquo;s Memegang Megaphone." width="100%">
<figcaption>Salah Seorang Karyawan McDonald&rsquo;s Memegang Megaphone.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pada tahun 2020, raksasa hamburger AS McDonald&rsquo;s mengambil langkah hukum dengan menggugat Hungry Jack's, menuduh bahwa penjualan burger Big Jack dan Mega Jack oleh restoran tersebut merupakan pelanggaran terhadap merek dagang Big Mac. Pada hari Kamis (16/11), Pengadilan Federal menolak tuduhan tersebut, menyatakan bahwa tidak ada kesamaan yang signifikan antara merek burger Big Jack dan Mega Jack dengan Big Mac. Pengadilan menegaskan bahwa Hungry Jack's tidak terlibat dalam pelanggaran merek dagang dan mengukuhkan bahwa perbedaan substansial antara produk-produk tersebut menjadikan klaim tersebut tidak berdasar. Keputusan ini menyoroti kompleksitas dalam menilai perselisihan merek dagang dalam industri makanan cepat saji yang terus berlanjut. Gugatan ini mencerminkan persaingan ketat dalam industri makanan cepat saji, di mana perebutan hak merek menjadi fokus utama dalam upaya menjaga identitas produk dan pangsa pasar. Dilansir dari&nbsp;<a href="http://theguardian.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://theguardian.com&amp;source=gmail&amp;ust=1700217052398000&amp;usg=AOvVaw1SDwJM5WQURL3qvritQwTH">theguardian.com</a>,&nbsp;selama persidangan, Scott Baird selaku Kepala Pemasaran Hungry Jack's, memberikan kesaksian kepada pengadilan dengan mengakui adanya "elemen nakal" dalam pemilihan nama burger perusahaannya.&nbsp;Meskipun demikian, Baird menegaskan bahwa keputusan untuk menamai produk-produk seperti Big Jack dan Mega Jack tidak didasarkan pada niat untuk meniru atau mengeksploitasi kemiripan dengan burger McDonald's. Dalam kesaksiannya, Baird mengatakan bahwa meskipun terdapat unsur humor atau keeksisan dalam pilihan nama, tetapi tidak ada niat jahat terhadap merek dagang McDonald's yang menjadi faktor penentu dalam strategi pemasaran Hungry Jack's. McDonald's akhirnya mengalami kekalahan dalam pertarungan merek dagang yang berlangsung selama tiga tahun terhadap penjualan burger "Big Jack" yang ditawarkan oleh pesaingnya, Hungry Jack's. Dalam pengadilan tersebut, Hakim Stephen Burley menyimpulkan bahwa konsumen tidak akan mengalami kebingungan terkait restoran mana yang menjual burger Big Jack dan Big Mac. Menurutnya, McDonald's tidak berhasil menyajikan bukti yang memadai terkait adanya penipuan atau kebingungan di antara pelanggan terkait produk-produk tersebut. Keputusan tersebut menggarisbawahi pentingnya bukti konkret dalam kasus pelanggaran merek dagang dan menyoroti ketidakmampuan McDonald's untuk menunjukkan adanya risiko kebingungan konsumen. "Saya tidak yakin bahwa Hungry Jack's menciptakan nama Big Jack dengan tujuan untuk menyesatkan konsumen," ujar Hakim Stephen Burley. Meskipun demikian, Hakim Stephen Burley memutuskan bahwa Hungry Jack's terbukti melanggar hukum konsumen melalui kampanye pemasaran terkait kandungan daging. Keputusan ini mencerminkan perhatian terhadap aspek kebenaran dan transparansi dalam pemasaran, menunjukkan bahwa sementara klaim merek dagang mungkin tidak valid. Perusahaan tetap harus mematuhi standar etika dan kejujuran dalam informasi yang disajikan kepada konsumen. Setelah melakukan uji dan mengevaluasi berbagai jenis roti burger dengan bantuan para ahli, hakim menyimpulkan bahwa burger Hungry Jack&rsquo;s mengandung jumlah daging sapi yang diiklankan "jauh lebih sedikit" daripada tambahan 25 persen yang dijanjikan. Upaya terpisah dari Hungry Jack's untuk mencabut merek dagang "Mega Mac" milik McDonald's dari daftar merek dagang juga tidak mendapat dukungan dari pengadilan. Keputusan tersebut menunjukkan ketegasan pengadilan dalam menilai klaim terkait merek dagang dan menegaskan perlunya mempertahankan integritas merek dagang di tengah persaingan bisnis.

Pengadilan Federal menyatakan bahwa tidak ada kesamaan yang signifikan antara merek burger Big Jack dan Mega Jack dengan Big Mac.

McDonald's Kalah Usai 3 Tahun Berjuang di Pengadilan, Gugatannya bahwa Big Jack Tiru Big Mac Tidak Terbukti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/01/rsdc-982816393.jpg" alt="PERNAH BERJASA: Sejumlah alat kesehatan yang sudah tidak digunakan di RS Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Jumat (31/3. Setelah tiga tahun dioperasikan RSDC Wisma Atlet Kemayoran resmi ditutup kemarin." width="100%">
<figcaption>PERNAH BERJASA: Sejumlah alat kesehatan yang sudah tidak digunakan di RS Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Jumat (31/3. Setelah tiga tahun dioperasikan RSDC Wisma Atlet Kemayoran resmi ditutup kemarin.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Pemerintah berupaya memulihkan perekonomian dengan memulai proses transisi dari pandemi Covid-19 yang menyandera perekonomian Indonesia sejak 2020 ke endemi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi pada 2020 sebesar -2,07 persen, dari tahun-tahun sebelumnya yang di atas 5 persen. Kemudian, berangsur-angsur perekonomian pulih dengan laju PDB sebesar 3,7 persen pada 2021, dan 5,31 persen pada 2022. Namun, ternyata kebangkitan ekonomi dunia tak seperti yang dibayangkan. Pemulihan ekonomi berjalan lebih lambat dari yang diharapkan seiring dengan sejumlah sentimen eksternal yang menekan perekonomian. Mulai dari krisis geopolitik perang Rusia-Ukraina, tren suku bunga tinggi hingga krisis pangan dan energi, lalu memanasnya situasi di Gaza yang belakangan juga menjadi ancaman baru bagi pemulihan ekonomi. Kondisi yang terjadi tentu berdampak negatif bagi dunia usaha. Indikasinya terlihat dari jumlah kasus kepailitan dan PKPU. Berdasarkan penelusuran dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dari lima pengadilan niaga yang ada di Indonesia, pandemi Covid-19 memicu terjadinya tren peningkatan permohonan kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pada 2019, jumlah permohonan kepailitan dan PKPU tercatat hanya 435 pengajuan. Namun, jumlah permohonan meningkat drastis menjadi 635 permohonan pada 2020, dan mencapai puncaknya pada 2021 dengan 726 permohonan. Adapun, pada 2022, pengajuan permohonan mulai turun menjadi 625 dan pada 2023 (hingga 14 Oktober 2023) menjadi 563 permohonan. Melihat data tersebut, di mana pengajuan permohonan kepailitan dan PKPU sepanjang 2023 (per pertengahan Oktober) masih lebih tinggi dari permohonan pada 2019, tentu ekonomi belum bisa dikatakan pulih sepenuhnya. Pada saat bersamaan, tekanan dan sentimen eksternal justru makin banyak yang dikhawatirkan dapat membatasi pemulihan ekonomi nasional. Mau tidak mau, pemerintah tentu akan mengandalkan dan mengupayakan situasi dan kondisi yang kondusif di dalam negeri dengan sejumlah insentif untuk menggerakkan perekonomian di dalam negeri maupun jaminan hukum dan kepastian berusaha bagi sektor swasta. Jaminan hukum dan kepastian berusaha ini juga menjadi salah satu ganjalan bagi kemudahan berbisnis di Indonesia, di mana berdasarkan Indeks Kemudahan Berbisnis (Ease of Doing Business/EoDB) yang dikeluarkan oleh World Bank, peringkat Indonesia di dunia mentok di posisi 73 sejak 2018 hingga 2020. Di ASEAN saja, indeks EoDB Indonesia pada 2020 tercatat hanya 69,6, di bawah Vietnam (69,8), Brunei (70,1), Thailand (80,1), Malaysia (81,5), dan Singapura (86,2). Peringkat kemudahan berusaha menjadi panduan dan patokan bagi setiap investor yang hendak menanamkan modalnya pada suatu yurisdiksi. EoDB dianggap mewakili penilaian terhadap kemampuan entitas negara menjamin kemudahan akses terhadap pasar, pelindungan hak milik, dan kepastian regulasi sektor bisnis. Pemerintah sendiri sudah menetapkan tiga poin indikator dalam program prioritas perbaikan sistem hukum pidana dan perdata yang termuat di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Tiga indikator itu adalah peringkat EoDB Indonesia untuk aspek penegakan kontrak, peringkat EoDB Indonesia untuk aspek penyelesaian kepailitan, dan peringkat EoDB Indonesia untuk aspek mendapatkan kredit. Sebagai salah satu upaya untuk merealisasikan perbaikan sistem hukum itu, pemerintah juga telah mengajukan RUU tentang Perubahan atas UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) periode 2020-2024. Sayangnya, hingga kini RUU perubahan tersebut belum juga dibahas. Senior Partner dan Head of the Dispute Resolution and Restructuring &amp; Insolvency Practice Groups Hadiputranto, Hadinoto &amp; Partners Andi Y. Kadir mengungkapkan proses kepailitan dan PKPU tidak hanya sekedar persoalan aspek legal tetapi juga menyangkut aspek ekonomi. "Dalam proses restrukturisasi utang, kita tak hanya membicarakan soal infrastrukturnya (UU No. 37/2004) sudah memadai atau belum, tetapi juga soal recovery rate bagi kreditur serta perusahaan (debitur) yang melalui proses PKPU sudah menjadi perusahan yang sehat atau justru malah jadi zombie company," jelasnya dalam keterangan tertulis Rabu (18/10). Andi menyebutkan kurangnya konsistensi dalam penerapan UU No. 37/2004 yang mengakibatkan proses restrukturisasi utang berlarut-larut, tingkat recovery rate yang rendah, hingga ketidakseimbangan kedudukan antara kreditur dan debitur menjadikan cost of financing di Indonesia menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain. Padahal semangat dan cita-cita mulia UU Kepailitan dan PKPU, yaitu restrukturisasi dan perdamaian melalui sebuah peradilan khusus yang memastikan penyelesaian sengketa berlaku secara adil, cepat, terbuka, dan efektif agar tercipta kepastian bagi dunia usaha. "Cost financing yang lebih tinggi ini pada akhirnya justru malah menganggu pemulihan ekonomi," tegasnya. Dia mencontohkan adanya perdebatan mengenai apakah suatu utang dapat dibuktikan secara sederhana, di mana persoalan ini menjadi salah satu poin yang banyak diperdebatkan dalam pengajuan permohonan pailit maupun PKPU. Selanjutnya, kata Andi, UU No. 37/2004 sejatinya sudah mengatur bahwa klausul arbitrase yang disebut dalam perjanjian tidak menghilangkan kewenangan pengadilan niaga untuk memeriksanya, Namun, yang terjadi, katanya, justru klausul arbitrase dipakai untuk menyatakan bahwa pengadilan niaga tidak berwenang. "Yang terjadi sekarang ini justru malah sebuah kemunduran karena sebenarnya pasal tersebut diatur agar tidak memicu terjadi perdebatan," katanya. Berikutnya menyangkut soal perjanjian kredit yang tunduk pada hukum asing apakah masih bisa atau tidak mengajukan permohonan pailit atau PKPU di Indonesia. "Ini seringkali tidak konsisten. Padahal justru pengadilan niaga seharusnya menerima karena pengadilan niaga tidak bisa memeriksa itu akan menjadikan semua perkara perjanjian kredit yang tunduk pada hukum asing itu penyelesaiannya dibawa ke luar. Itu kan sebenarnya tidak bagus juga buat perkembangan hukum Indonesia," jelasnya. Apalagi, ada kecenderungan bahwa UU, yang semangat dan tujuannya adalah restrukturisasi dan perdamaian, kini seringkali dijadikan sebagai alat untuk menagih utang atau bertolak belakang dengan restrukturisasi. Hal yang seringkali menimpa swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN). Pendiri Pusat Studi Hukum &amp; Kebijakan Indonesia (PSHK), yang juga Pengajar di Fakultas Hukum UI dan Anggota Tim Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung, Aria Suyudi mengungkapkan sejak berlakunya UU No. 37/2004, PKPU seringkali dijadikan sarana yang paling mudah untuk menagih utang, alih-alih melakukan perdamaian atau restrukturisasi. Aria mengungkapkan ada kecederungan prosedur kepailitan dan PKPU dieksploitasi sebagai strategi dispute, padahal tidak memenuhi kategori syarat pernyataan kepailitan. "Itu menjadikan kepailitan dan PKPU tidak berjalan sesuai dengan fungsi seharusnya," ujarnya. Adapun, UU Kepailitan dan PKPU memang tidak bisa dilepaskan dari kondisi perekonomian suatu negara. UU Kepailitan di Indonesia sendiri lahir akibat krisis moneter pada 1997-1998. Persoalan penyelesaian utang piutang perusahaan saat terjadinya gejolak moneter pada masa itu menjadi persoalan mendesak yang harus segera diselesaikan. Debitur maupun kreditur membutuhkan kepastian penyelesaian sengketa secara adil, cepat, terbuka, dan efektif melalui suatu pengadilan khusus untuk menangani, memeriksa, dan memutuskan berbagai sengketa di bidang kepailitan dan PKPU. Untuk itu kemudian ditetapkanlah Perppu No. 1/1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan pada 22 April 1998, yang kemudian disahkan menjadi UU No. 4/1998 tentang Undang-Undang Kepailitan (UUK) pada 9 September 1998. Enam tahun kemudian, karena adanya sejumlah kelemahan, UU No. 4/1998 dicabut dan direvisi menjadi UU No. 37/2004 yang berlaku hingga kini. Berumur hampir dua dekade atau tepatnya 19 tahun, UU No. 37/2004 tentu butuh sejumlah penyesuaian dan penguatan berdasarkan kondisi dan situasi terkininya sejalan dengan perekonomian yang bergerak dinamis.

Andi menyebutkan, kurangnya konsistensi dalam penerapan UU No. 37/2004 yang mengakibatkan proses restrukturisasi utang berlarut-larut.

Pemulihan Ekonomi Dihantui Demam Permohonan PKPU dan Kepailitan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/16565847138431.jpg" alt="Kepala Kanwil VI KPPU Makassar Hilman Pujana. Muh Hasanuddin/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Kanwil VI KPPU Makassar Hilman Pujana. Muh Hasanuddin/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah VI Makassar sepanjang 2022, menangani 14 perkara persaingan usaha tidak sehat. Perkara tersebut dari aduan masyarakat maupun investigasi. Kepala Kanwil VI KPPU Makassar Hilman Pujana mengatakan, persaingan usaha tidak sehat yang ditangani terdiri atas persekongkolan tender, diskriminasi, posisi dominan, dan jabatan rangkap. ”Kalau aduan masyarakat yang kami tangani ada 14, kemudian ada lima perkara yang dalam investigasi tim,” ujar Hilman Pujana seperti dilansir dari Antara. Hilman mengatakan, kelima perkara yang sedang dalam investigasi itu masih dalam tahap penyelidikan. Dari jumlah perkara persaingan usaha itu, terdapat sembilan laporan tentang dugaan diskriminasi, posisi dominan, dan jabatan rangkap. Menurut dia, laporan terkait persekongkolan pengadaan barang dan jasa selalu terkait dengan perilaku pengusaha dan regulasi. Adapun jenis proyek yang banyak terdapat persekongkolan adalah infrastruktur. ”Ini karena untuk proyek infrastruktur nilainya sangat tinggi angka HBS-nya. Termasuk juga pengadaan jalan dan jembatan. Sedang untuk kasus persekongkolan tender di dunia kesehatan hingga saat ini belum ditemukan,” terang Hilman Pujana. Hilman menyebut, salah satu potensi penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa oleh para pelaku usaha atau kontraktor yakni peminjaman bendera perusahaan. ”Ini sering terjadi dalam beberapa tender yang dilakukan pemerintah. Ada banyak kontraktor ikut tender, tetapi meminjam perusahaan orang lain,” tutur Hilman Pujana. Hilman menjelaskan, praktik lelang atau tender dengan menggunakan bendera perusahaan orang lain, punya potensi pelanggaran pidana dan perdata. Berbeda halnya ketika kontraktor atau pengusaha yang memenangkan tender dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan standar mutu serta aturan lainnya. ”Kalau menang tender dengan meminjam perusahaan orang lain, bagus kalau pekerjaannya sesuai standar mutu dan tidak ada masalah. Jika demikian halnya, itu hanyalah satu dari banyak contoh kasus,” ujar Hilman Pujana. Hilman menjelaskan, biasanya penggunaan atau meminjam perusahaan orang lain karena pengusaha yang bersangkutan bisa saja tidak memenuhi syarat, sehingga meminjam bendera orang lain. ”Pinjam bendera ini sudah praktik lama dan hingga saat ini masih saja terjadi. Dan biasanya perusahaan yang dipakai benderanya tidak diketahui pemilik perusahaan. Pernah kita memanggil pemilik perusahaan, ternyata dia tidak mengetahui jika ikut tender, dan tanda tangannya dipalsukan,” ucap Hilman Pujana. Selain itu, secara jumlah yang ditangani, Kanwil VI telah menyelesaikan target tersebut. Kanwil VI memiliki target untuk dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan perekonomian dan menjaga iklim usaha yang kondusif di wilayah kerja khususnya di Sulawesi Selatan.

KPPU Kanwil VI Tangani 14 Perkara Persaingan Usaha Tidak Sehat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Aqua-Galon.jpg" alt="Konsumen melihat proses produksi di pabrik Aqua Ciherang, Bogor, pekan lalu. (Agfi Sagittian/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Konsumen melihat proses produksi di pabrik Aqua Ciherang, Bogor, pekan lalu. (Agfi Sagittian/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Rencana pemasangan label peringatan kesehatan pada air minum dalam kemasan (AMDK) masih memicu pro-kontra. Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Chandra Setiawan termasuk yang tidak setuju dengan rencana pelabelan bisfenol A (BPA) itu.  ”Saya lebih setuju adanya pengawasan yang harus dilakukan BPOM dengan membuat sistem pengawasan melekat pada pabrik,” ujar Chandra kemarin (27/6). Menurut dia, pelabelan BPA sama dengan menyerahkan pengawasan kepada masyarakat. ’’Hal itu tidak boleh karena pengetahuan masyarakat heterogen dan masyarakat tidak punya tools yang dapat mendeteksi kadar BPA,” katanya.  Dia mengakui, BPA berbahaya kalau melewati batas ambang tertentu. Namun, dia mengingatkan bahwa BPA tidak hanya ada pada AMDK. ’’Yang sangat penting itu ya pengawasan, bukan sekadar label,” tambahnya. Dia enggan berkomentar lebih lanjut saat ditanya isu persaingan usaha terkait masalah tersebut.  Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur menjelaskan, pelabelan BPA sejauh ini masih menjadi isu yang menitikberatkan pada aspek kesehatan dibandingkan persaingan usaha. ”Jadi, sebaiknya digali dari sisi kesehatan dengan kementerian atau lembaga yang berkaitan dengan isu tersebut. Kami belum bisa menjelaskan lebih jauh dari sisi persaingan usaha,” ujar Deswin.  Terpisah, pakar hukum persaingan usaha Ningrum Natasya Sirait mengatakan, penerbitan regulasi yang mengatur industri harus melalui competition checklist. Artinya, regulasi itu harus memikirkan juga dampaknya terhadap sisi persaingan usaha atau competition sehingga tidak menjadi artificial barrier yang membebani perusahaan dalam persaingan pasar.  Ningrum mengatakan, dari kacamata persaingan usaha, para pebisnis akan menghitung sense-by-sense untuk melihat apakah bisa memenangkan pasar atau tidak. Semuanya akan dihitung. Mulai regulasi, perkembangan zaman, hingga hal lain yang bisa berdampak pada usaha mereka.  Dia mencontohkan kebijakan BPOM terkait pelabelan ’’berpotensi mengandung BPA” pada AMDK. Menurut dia, kebijakan itu jelas akan menaikkan biaya dari industri yang menjual galon guna ulang. ’’Peraturan ini jelas akan menjadi satu level beban yang akan dihadapi pelaku usaha yang memproduksi air kemasan galon guna ulang,” tuturnya.  Dia mengatakan, membuat kebijakan dengan melihat sisi kesehatan memang tidak salah. Tapi, lanjut dia, harus mempertimbangkan sisi persaingan usaha yang dimunculkannya.  "Dalam rangka kesehatan boleh-boleh saja untuk jadi pertimbangan dalam membuat kebijakan. Tetapi, tetap harus dilihat juga dampaknya terhadap persaingan usaha,” tandasnya.

KPPU Soroti Rencana BPOM Memasang Label pada Galon Air Minum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/MAxim-Kaltim.jpg" alt="PROTES: Kantor penyedia jasa transportasi online baru Maxim di kawasan Balikpapan Baru saat disegel oleh puluhan driver ojek online, kemarin. (Balikpapan Pos)" width="100%">
<figcaption>PROTES: Kantor penyedia jasa transportasi online baru Maxim di kawasan Balikpapan Baru saat disegel oleh puluhan driver ojek online, kemarin. (Balikpapan Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kantor penyedia jasa transportasi online Maxim yang berlokasi di Kompleks Mall Fantasi Blok A5 Balikpapan Baru, Kalimantan Timur digerudug puluhan driver daring yang tergabung dalam Persatuan Driver Online Indonesia (PDOI) Kaltim, pada Rabu (31/7) siang. Tak hanya itu, mereka sempat melakukan penyegelan kantor Maxim.  Dalam aksinya massa meminta agar manajemen Maxim Balikpapan bisa menyamakan tarif transportasi seperti penyedia jasa transportasi online yang terlebih dahulu berada di Kaltim seperti Gojek dan Grab.  Ketua PDOI Kaltim, Faisal mengatakan, mitra transportasi online seharusnya saling bersinergi agar tidak ada gesekan di lapangan. Tarif tranpostasi yang ditentukan Maxim jauh lebih murah sehingga berimbas pada pendapatan mitra transportasi online lainnya.  "Kalau Gojek dan Grab itu Rp 9 ribu, kalau Maxim Rp 7 ribu ini harus disamakan tarif dengan dua aplikasi yang sudah ada yaitu Gojek dan Grab, agar tidak terjadi gesekan di lapangan. Hari ini terjadi penggembokan kantor Maxim. Atas saran usul mediasi dengan Polres kami buka kembali," ungkapnya dikutip dari Balikpapan Pos (Jawa Pos Group), Jumat (2/8).  Selain itu pihaknya juga meminta kepada manajemen Maxim Balikpapan untuk tidak melakukan aktivitas selama belum ada kesepakatan tarif. "Kami buka kembali dan ini sebagai pembelajaran, agar bersinergi dengan semua mitra online di Balikpapan. Kami mau Balikpapan kondusif tidak ada gesekan di lapangan antara mitra. Itu tujuan kami," jelasnya.  Kepala Cabang Maxim Balikpapan, Rizal Bachdar berjanji menghentikan operasi transportasi daring untuk sementara waktu, hingga menunggu mediasi selanjutnya.  "Kami berjanji sementara berhenti operasi sampai ada mediasi selanjutnya," timpalnya.  Kegiatan tersebut berlangsung kondusif dengan pengawalan ketat dari Tim URC Polres Balikpapan.

Pasang Tarif Lebih Murah, Kantor Maxim Disegel Ojol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/acis-2018-ajak-pebisnis-berinovasi-hadapi-tantangan-industri-abad-21_m_.jpg" alt="Ilustrasi pekarja tengah menyelesaikan tugas-tugas yang ditanganinya di sebuah pabrik" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pekarja tengah menyelesaikan tugas-tugas yang ditanganinya di sebuah pabrik</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Asia Corporate Innovation Summit (ACIS) 2018 untuk kedua kalinya kembali digelar di Jakarta, Rabu (14/11/2018). Mengusung tema Corporate Startup: Build Your New Engine of Growth, ajang konferensi internasional yang di gelar di Balai Kartini Jakarta ini menghadirkan sejumlah pembicara top dunia di bidang manajemen. &ldquo;Kami berharap ACIS 2018 ini dapat membantu perusahaan-perusahaan di Asia, khususnya Indonesia menemukan cara inovatif mentransformasi perusahaannya dan sumberdaya manusia didalamnya untuk dapat menjawab tantangan industri di abad 21 ini,&rdquo; ujar Indrawan Nugroho, Chairman ACIS 2018 dalam keterangannya di Jakarta, Senin (12/11). Ia menyebutkan bahwa startup saat ini sedang jadi primadona saat ini. "Kecepatannya bertumbuh secara eksponensial dan kemampuannya menggoyang industri dan menggeser tahta penguasa pasar membuat gaya bisnis startup tidak bisa diabaikan," ujarnya mengingatkan. Untuk itu, perusahaan-perusahaan abad 21 harus inovatif, lincah (agile) dan berpusat pada pelanggan. Apalagi perusahaan-perusahaan tersebut telah melakukan investasi yang tidak sedikit untuk berinovasi. Soumitra Dutta, Professor of Business &amp; Technology INSEAD menyebut&nbsp; kurangnya kesiapan atau kedewasaan (maturity) dalam pengelolaan inovasi mengakibatkan investasi inovasi dari 80 persen organisasi menjadi sia-sia. Lalu bagaimana cara membuat perusahaan besar berinovasi layaknya sebuah Startup? Terlalu simplistik untuk menyarankan perusahaan-perusahaan besar untuk bertindak layaknya sebuah Startup. Perusahaan besar bukanlah Startup. Mereka pun tidak harus berupaya menjadi Startup. Namun demikian, perusahaan besar perlu memenangkan kompetisi hari ini, disaat yang sama menciptakan masa depan mereka. Nah, terkait kedua hal itu, jelas mereka dapat belajar dari Startup. Tahun lalu, ACIS 2017 dihadiri oleh sekitar 150 corporate executives; termasuk Chief Executive Officers, Chief Innovation Officers, Chief Technology Officers, Chief Learning Officers, New Business Development Executives, serta para eksekutif yang bergerak dalam bidang inovasi. ACIS 2018 tahun ini menghadirkan sejumlah top executive perusahaan kelas dunia, dengan topik dan solusi yang saling menguatkan. Diantaranya, Indranil Roy, Executive Director Deloitte Southeast Asia, Peter Williams, Director of Business Treasury CITI, Wesley Harjono, President Director Plug and Play Indonesia, Fauzan Feisal, CEO Amoeba Telkom Indonesia.

ACIS 2018 Ajak Pebisnis Berinovasi Hadapi Tantangan Industri Abad 21

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/cegah-monopoli-masyarakat-diajak-melek-undang-undang_m_197263.jpeg" alt="MONOPOLI: Anggota DPR RI Komisi VI, Endang Srikarti Handayani saat memberikan sambutan dalam sosialisasi persaingan usaha di hotel Ommaya, Sukoharjo, Jateng, Senin (19/3)." width="100%">
<figcaption>MONOPOLI: Anggota DPR RI Komisi VI, Endang Srikarti Handayani saat memberikan sambutan dalam sosialisasi persaingan usaha di hotel Ommaya, Sukoharjo, Jateng, Senin (19/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota DPR RI Komisi VI, Endang Srikarti Handayani bersama Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dan Pemkab Sukoharjo mengadakan sosialisasi Persaingan Usaha dan Perkembangan UU Nomor 5 tahun 1999, Senin (19/3). Yang menjadi sasaran dalam sosialisasi adalah para pengusaha kecil yang ada di wilayah Sukoharjo. Salah satu tujuan adalah untuk mencegah terjadinya monopoli pengusaha besar dan persaingan tidak sehat.&nbsp; "Untuk pencegahan, kadang orang tidak tahu apa yang menjadi hak dan kewajiban sebagai pengusaha. Dengan persaingan ini banyak sekali monopoli, banyak sekali kecurangan-kecurangan, usaha tidak sehat, karena adanya konspirasi dan sebagainya," tegas Endang kepada JawaPos.com, Senin (19/3). Untuk itu, dirinya mengundang lebih kurang 100 pengusaha kecil di Sukoharjo untuk mengikuti sosialisasi yang diadakan di Hotel Ommaya, Sukoharjo.&nbsp; Sosialisasi ini juga untuk lebih mengenalkan masyarakat mengenai Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU). Endang yakin selama ini masih sedikit pengusaha yang tahu soal KPPU. Dengan mengetahui KPPU maka rakyat akan semakin tahu mengenai hak dan kewajiban, khususnya dalam usaha. "Di Sukoharjo banyak sekali pengusaha kecil dan jangan sampai tutup. Kami harapkan yang kecil menjadi besar yang besar semakin besar lagi. Dan akan kami bangun supaya kemandirian secara ekonomi di daerah masing-masing, " ucapnya.&nbsp; Endang tidak menampik, bahwa dalam usaha pastilah ada banyak kartel-kartel, konspirasi harga yang bertujuan membunuh usaha-usaha kecil yang seharusnya dibantu. Dan ini menjadikan persaingan tidak sehat. "Karenanya kami mengutamakan adanya pencegahan, kalau yang sudah berlangsung agar ditertibkan," tandasnya. Pada kesempatan yang sama, Sekjen KPPU Charles Panji Dewanto mengungkapkan, selama ini pemerintah terus membangun infrastruktur agar bisa dimanfaatkan lebih oleh masyarakat. Dan KPPU mempunyai peran untuk membantu masyarakat bermitra dengan baik dan sehat antara pelaku usaha besar dan kecil. "Lahirnya pasar-pasar modern boleh saja, tetapi tidak membunuh pengusaha lokal. Harus kami dorong agar pengusaha lokal bisa masuk ke sana (pasar modern)," tandasnya.

Cegah Monopoli, Masyarakat Diajak Melek Undang-undang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/polri-paparkan-pelanggaran-pt-ibu-yang-matikan-penggilingan-kecil_m_146397.jpeg" alt="Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto" width="100%">
<figcaption>Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Satgas Pangan Bareskrim telah mengungkap gudang&nbsp;beras di kawasan Karawang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Gudang itu milik&nbsp;PT Indo Beras Unggul (PT IBU) dan diduga memanipulasi harga beras yang dijual ke pasaran. Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto menyebutka bahwa dugaan pelanggaran yang dilakukan PT IBU yakni dengan membeli harga gabah dari petani yang tidak sesuai dengan Peraturan Kementerian Perdagangan (Permendag) nomor 47/N-DAG/PER/7/2017 tentang harga acuan pembelian di petani dan harga acuan penjualan di konsumen. Dia lantas memaparkan, PT IBU membeli gabah dari petani dengan harga Rp 4.900 per kilogram. Angka itu jauh dari harga yang ditetapkan dalam Permendag sebesar Rp 3.700 per kilo. Atas dasar itulah para pengusaha penggilingan gabah kecil merugi.&nbsp;"Betul menguntungkan petani tetapi penggiling kecil mati. Penggiling yang kecil ini juga memerlukan hidup, penggiling yang kecil juga memerlukan ada tenaga kerjanya yang perlu mendapatkan pekerjaan. Tapi karena dia tidak mampu membeli gabah maka tidak bisa kerja," ucapnya di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (24/7). Dia menambahkan, apa yang dilakukan oleh PT IBU membuat persaingan usaha tidak sehat. Bahkan, PT IBU terkesan memonopoli pembelian gabah di tingkat petani. PT IBU kata dia juga menjual beras yang telah diolah melebihi harga pasar yang telah ditentukan pemerintah sebesar Rp 9.000 per kilogram. "Sehingga dijual dengan harga yang sangat tinggi, dua kali lipat. Ini sangat tidak berkeadilan. Kemudian ada pertanyaan, itukan konsumen khusus dijual di ritel modern. Iya betul, tapi yang di pasar tradisional menjerit, mereka juga memerlukan beras.&nbsp;Itu akan dikenakan undang-undangnya pasal 382 BIS KUHP," tukas dia.&nbsp;

Polri Paparkan Pelanggaran PT IBU yang Matikan Penggilingan Kecil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/kppu-terus-usut-dugaan-monopoli-usaha-amdk_m_145830.jpeg" alt="Saksi yang dihadirkan dalam Sidang KPPU atas perkara dugaan monopoli usaha antara Aqua dengan Le Minerale." width="100%">
<figcaption>Saksi yang dihadirkan dalam Sidang KPPU atas perkara dugaan monopoli usaha antara Aqua dengan Le Minerale.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan terus melanjutkan sidang dugaan monopoli usaha yang dilakukan oleh PT Tirta Investama, produsen&nbsp; air minum dalam kemasan (AMDK) merek aqua. Selain produsen, sidang KPPU itu juga menyeret agen tunggal AMDK tersebut, yakni PT Balina Agung Perkasa. Kabag Hukum yang juga Ketua Tim Investigasi KPPU Arnold Sihombing menuturkan, sidang lanjutan untuk perkara ini akan digelar lagi pada Senin (24/7) mendatang. Sidang minggu depan itu untuk menindaklanjuti meminta keterangan dari terlapor, yakni pihak produsen Aqua maupun agen tunggalnya. "Sebelumnya KPPU telah memanggil saksi dari pihak PT Tirta Fresindo Jaya sebagai pihak pelapor yang dirugikan oleh PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa," kata Arnold di Jakarta kepada wartawan, Jumat (21/7). Disebutkannya sidang perkara dugaan monopoli ini telah menjalani pada tahapan keempat. Pada sidang keempat yang berlangsung Selasa (18/7) itu, KPPU menghadirkan Yatim Agus Prasetyo, pemilik toko Vanny yang beralamat di jalan KH Ahmad Dahlan no 1 Karawang, Jawa Barat. Di depan majelis, Agus menjelaskan bahwa dia menjual berbagai merek AMDK di tokonya. Namun yang terbesar adalah merek Aqua. Oleh karena itu Agus mendapat status super outlet (SO) Aqua dari PT Balina Agung Perkasa sejak 2006. Pada tahun 2015, seiring dengan melesatnya penjualan Le Minerale, Agus juga mendapat status SO dari Le Minerale. Nah sejak menjual Le Minerale ini Agus kerap didatangi pejabat dari PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa. "Pada tahun 2016 saya mendapat teguran dari Pramono pegawai dari PT Tirta Investama yang intinya kalau masih mau menjual Aqua jangan menjual Le Minerale. Kalau tetap jual Le Minerale status akan diturunkan menjadi Whole seller (WS)," sebutnya. Mendapat ancaman itu, Agus tetap menjual produk Le Minerale. Menurut dia, dirinya bebas menjual produk merek apapun, karena semua produk itu diperoleh dengan cara dibeli, bukan dikasih. Ternyata Agus memang mendapatkan penurunan status. Pada bulan Mei 2016 status SO yang diperoleh dari Aqua diturunkan menjadi Whole Seller (WS). "Dampaknya Saya tidak bisa lagi beli Aqua langsung tapi beli ke teman dengan harga lebih tinggi," tutur Agus. Diketahui dalam perkara ini pihak perlapor adalah PT Tirta Fresindo Jaya selaku produsen AMDK merek Le Le Minerale. Sedangkan terlapor PT Tirta Investama (Aqua). Di sini posisi KPPU berusaha menciptkan persaingan usaha yang sehat di tanah air.

KPPU Terus Usut Dugaan Monopoli Usaha AMDK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#persaingan usaha

Berita Terkini