<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/30/18d23de0-86ff-442e-b5f1-e0fc92874252-3262740677.jpeg" alt="Kapolri Listyo Sigit Prabowo saat jalan santai PWI di Banten, Minggu (30/11). (Mabes Polri)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Listyo Sigit Prabowo saat jalan santai PWI di Banten, Minggu (30/11). (Mabes Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan jalan santai Persatuan Wartawan Indonesia dan Kick Off menuju Hari Pers Nasional 2026 di Alun-Alun Kota Serang, Banten, Minggu, 30 November 2025. Acara ini menjadi ruang pertemuan antara Polri dan insan pers untuk memperkuat kolaborasi menghadapi tantangan informasi di era digital. Kapolri dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya kerja sama yang sehat antara Polri dan media. Ia menyebut bahwa kolaborasi harus tetap menjaga independensi pers, namun tetap bersinergi dalam memerangi hoaks yang meresahkan masyarakat luas. &ldquo;Kolaborasi dan sinergitas pers dengan stakeholder terkait dengan tetap menjaga independensi. Kita sedang menghadapi era di mana penggunaan teknologi, masyarakat bisa menjadi pembuat berita yang isinya perlu diverifikasi,&rdquo; kata Sigit. Ia menegaskan bahwa peran pers menjadi semakin strategis di tengah kondisi ruang digital yang penuh informasi tidak terverifikasi. Media memiliki kemampuan menyaring, mengonfirmasi, dan menyampaikan kebenaran secara akurat kepada publik. &ldquo;Kita memasuki era post truth belum tentu isinya benar tapi dianggap kebenaran. Pers bisa memberikan masukan agar masyarakat dapat informssi yang benar,&rdquo; ujar Sigit. Kapolri menambahkan bahwa Polri berkomitmen menyediakan ruang aman bagi seluruh jurnalis ketika menjalankan tugas di lapangan. Ia menegaskan bahwa keamanan wartawan merupakan bagian penting untuk menjaga ekosistem informasi yang sehat dan bertanggung jawab. Lebih jauh, Sigit juga menyampaikan duka cita mendalam terhadap bencana alam yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Ia menyebut bahwa seluruh elemen pemerintah bergerak cepat memberikan bantuan bagi masyarakat terdampak. &ldquo;Polri, TNI, pemerintah terus mengirimkan bantuan termasuk pakaian, alat komunikasi. Termasuk kami menyiagakan personel dan peralatan untuk evakuasi bencana, mengamankan jalur distribusi. Kami dapat informasi beberapa personel sudah bisa masuk memberikan bantuan logistik,&rdquo; papar Sigit. Ia menekankan bahwa sinergi seluruh pihak menjadi hal penting dalam mempercepat penanganan bencana. Polri, bersama para pemangku kepentingan lainnya, memastikan tetap berada di garis terdepan untuk membantu warga yang terdampak. Dengan kehadiran Polri pada kegiatan jalan santai PWI ini, Sigit menegaskan kembali komitmen Polri dalam memperkuat hubungan dengan pers, menjaga kualitas informasi publik, dan membangun kepercayaan masyarakat melalui komunikasi yang sehat dan kolaboratif.

Kapolri hadiri jalan santai PWI di Serang dan menegaskan pentingnya sinergi Polri–Pers untuk melawan hoaks dan menjaga kualitas informasi pu

Jalan Santai PWI 2026, Kapolri Ajak Pers Perkuat Informasi Publik yang Akurat

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/21/7BC5BE78-03FA-4792-901A-4CD551BDF933-3546219396.jpeg" alt="Andi Sukmono" width="100%">
<figcaption>Andi Sukmono</figcaption>
</figure> Syahdan! 143 juta orang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di media sosial, paling aktif dan disiplin bekerja selama 3 jam 45 menit per hari. Hasil analisis We Are Social dan Meltwater dalam Digital 2025 Global Overview Report. Sebagian patut diberi standing applause karena menolak status "buruh sukarela" hanya dengan kompensasi like, komen dan share, hingga berhasil menggapai cuan dari puluhan, ratusan, bahkan milyaran rupiah, setiap bulannya.&nbsp; Memang, banyak kegirangan pada media generasi ke empat ini. Misalnya, prinsip keadilan sosial dalam Pancasila, justru ada dan nyata di sana&mdash; kesempatan dan peluang terhampar setara bagi siapa saja, dimana saja dan kapan saja, berdasar aset intangible yang melekat pada setiap individu. Sayang langgamnya dua sisi mata uang. Kegirangan yangpada sisi lain, dapat berupa kengerian, karena pendekatan palugada atau 'apa yang lu mau gua ada', langgas dihidangkecerdasan buatan (artificial intelligence) melalui algoritmayang sangat kompleks, diantaranya machine learning, deeplearning dan reinforcement learning.&nbsp; The Social Dilemma, film dokumenter yang rilis tahun 2020, membeberkan dengan wawasan mendalam sisi lain yang mengerikan itu, berdasar pengalaman bertahun-tahun para pelaku di balik berbagai platform global.&nbsp; Urgensi Redefenisi Penyiaran Tiga generasi media sebelumnya; cetak, elektronik dan online, mengacu pada keresahan Paul Johnson, jurnalis dan sejarahwan Amerika, mengidentifikasi praktek menyimpang media, &ldquo;tidak lebih&rdquo; dari tujuh dosa besar: Seven DeadlySins. Sengkarut pada media generasi empat ini jauh lebih kompleksdari Seven Deadly Sins. Fasilitas &ldquo;satu orang satu media&rdquo;mendisrupsi pola dan karakter media generasi sebelumnya, diantaranya perubahan distribusi satu arah dari produsen ke konsumen menjadi prosumer atau produsen sekaligus konsumen (user generated content), hilangnya batas antar media atau konvergensi media, dengan transformasi multiplatform, hingga ragam patologi sosial dengan segala turbulensinya, yang turut disemai algoritma. Misalnya meningkatnya perilaku seks bebas di kalangan anak/remaja, dan sesaknya ruang publik dengan ujaran kebencian. Rendahnya literasi digital dan empati sosial menyebabkan perilaku banyak pengguna dituntun oleh feedyang memberi asupan informasi atau konten berdasar interaksi sebelumnya.&nbsp; Bila seorang anak atau remaja pernah mencari konten seksual,maka ia akan mendapatkan konten serupa pada kunjungan berikutnya. Dalam konteks ujaran kebencian, bagaimana &nbsp;pengguna tidak terus &ldquo;menyala&rdquo; akibat sulutan provokasiberlimpah yang disajikan feed? Nah, bagaimana menjangkau semua perubahan fundamental itu dengan aturan penyiaran? Disinilah letak urgensi redefenisipenyiaran guna mangaransemen Undang-Undang (UU) Penyiaran yang lebih responsif, adaptif dan inklusif. Penyiaran berasal dari kata siar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), siar berarti memberitahu atau menyebarkan informasi kepada khalayak melalui berbagai media.&nbsp;Basis etimologi ini dapat dijadikan rujukan dalam redefenisipenyiaran, untuk kemudian fokus pada tujuan dan fungsi siaran. Apa pun medianya, jika bertujuan memberitahu atau menyebarkan informasi kepada khalayak, maka termasuk dalam ruang lingkup penyiaran. Mendasarkan regulasi pada cara atau teknis penyebaran siaran, hanya menciptakan tumpang tindih regulasi, serta kehilangan relevansinya dalam mengatur dan melindungi kepentingan publik, karena tidak selaras dengan pesatnya laju teknologi informasi dan komunikasi. Redefenisi penyiaran dapat menjadi peta sekaligus kompas dalam melahirkan UU Penyiaran yang komprehensif. Bukan sekedar penyesuain etimologi, tetapi fondasi penting dalam menjawab tantangan penyiaran yang telah beralih generasi.&nbsp; Konsekuensi Logis &nbsp; Salah satu konsekuensi logis dari redefenisi penyiaran adalah jalan progresif bagi stakeholder media/penyiaran, menyatukan lembaga otoritas media massa di Indonesia. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang tercantum dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Dewan Pers yang tercantum dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Lembaga Sensor Film yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film, merupakan lembaga otoritas media yang memiliki ruang lingkup yang sama&mdash; penyiaran. &nbsp; Jalan progresif ini bisa jadi riuh, dan berintang banyak polemik. Namun, selain alasan efisiensi dan efektifitas, integrasi antar lembaga otoritas media, hemat penulis, merupakan peluang yang lebih besar sekaligus cepat, dalam mengorkestrasi tata kelola penyiaran yang sehat, beradab, berkeadilan, berkelanjutan, dan berkedaulatan. Selain alasan efektifitas dan efisiensi Problem penyiaran yang telah beralih generasi, mendesak kita sebagai bangsa bergegas mengurai sekaligus menjawabtantangan berikutnya, utamanya kedaulatan digital, agar keluh miris &ldquo;ketergantungan yang berlebihan&rdquo; pada platform global,sebagaimana temuan survei Dewan Pers bersama Universitas Multimedia Nasional (UMN), bertajuk &ldquo;Lanskap Media Pers di Indonesia&rdquo; yang dipublikasikan pada 12 Juni 2024, juga dapat segera digerai. Untuk itu revisi UU Penyiaran diharap mencakup lebih dari sekedar kepastian hukum, keadilan regulasi, perlindungan publik, keberlanjutan industri media, dan transparansi algoritma. Tapi juga kedaulatan digital, yang dapat memastikan lingkungan informasi dan komunikasi yang sehat dan beradab bagi tumbuh kembangnya anak cucu kita. Bukan lagi carut marut palugada yang pekat dengan patologi sosial,beserta segala turbulensinya. Semoga! <hr /> *) Andi Sukmono,&nbsp;Ketua Umum Yayasan AYO Indonesia

Tiga generasi media sebelumnya; cetak, elektronik dan online, mengacu pada keresahan Paul Johnson, jurnalis dan sejarahwan Amerika.

Menyoal Kembali Revisi UU Penyiaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/20/IMG-20250320-WA0085-2382118654.jpg" alt="Paket misterius berisi kepala babi diterima wartawan Tempo. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Paket misterius berisi kepala babi diterima wartawan Tempo. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Teror kepala babi yang ditujukan kepada Tempo mendapat kecaman dari banyak pihak. Termasuk diantaranya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Mereka mengecam teror tersebut. Bagi YLBHI teror itu merupakan bentuk upaya pembungkaman terhadap Tempo dan karya-karya jurnalistik yang mereka lahirkan.&nbsp; Ketua YLBHI Muhammad Isnur menyampaikan bahwa teror yang dialami oleh Tempo menunjukkan bahwa Indonesia saat ini bukan negara hukum demokratis yang menjamin kebebasan pers. Bukan hanya karena teror yang dilakukan kepada Tempo, melainkan penyelesaian kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis yang seringkali tidak serius.&nbsp; &rdquo;Serangan dan kekerasan terhadap pers selama ini disikapi dengan lamban dan tidak serius oleh pemerintah dan aparat keamanan,&rdquo; terang dia.&nbsp; Lima tahun belakangan, kata Isnur, kekerasan terhadap jurnalis semakin brutal. Pelanggaran itu dilakukan di berbagai daerah. Sayangnya, kondisi tersebut semakin buruk lantaran kinerja pemerintah dan DPR kian ugal-ugalan. Terutama dalam menyusun kebijakan. Untuk itu, YLBHI mendesak agar pemerintah dan aparat penegak hukum lebih serius menangani kasus kekerasan terhadap jurnalis.&nbsp; &rdquo;Dengan ini YLBHI mendesak agar pemerintah dan kepolisian bertindak cepat mengungkap dan membawa ke pengadilan siapa pelaku dan dalang dibaliknya (teror kepala babi kepada Tempo),&rdquo; imbuhnya.&nbsp;&nbsp; Lebih lanjut Isnur menyampaikan bahwa Tempo dan seluruh insan pers di Indonesia harus mendapat dukungan agar tetap kuat dan teguh. YLBHI mendukung penuh kerja-kerja jurnalistik yang bertujuan untuk membuka dan membuat terang informasi di tengah-tengah masyarakat. Dukungan kepada Tempo pasca teror kepala babi juga disuarakan oleh berbagai kalangan.&nbsp;

YLBHI mengecam teror tersebut. Bagi YLBHI teror itu merupakan bentuk upaya pembungkaman terhadap karya jurnalistik.

YLBHI Kecam Teror Kepala Babi Kepada Tempo, Kekerasan Terhadap Pers Semakin Brutal 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/09/WhatsApp-Image-2025-02-09-at-175756-2300448995.jpg" alt="M. Fajar Rillah Vesky. (Dok. Pribadi)" width="100%">
<figcaption>M. Fajar Rillah Vesky. (Dok. Pribadi)</figcaption>
</figure> PRESIDEN Prabowo Subianto menginstruksikan Gubernur dan Bupati/Wali Kota se-Indonesia membatasi belanja kegiatan publikasi. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 diktum keempat poin kesatu tersebut bagaikan mimpi buruk bagi pers Tanah Air. Betapa tidak, sebelum Inpres itu dikeluarkan di Jakarta, 22 Januari 2025, pagu anggaran belanja kegiatan publikasi terus berkurang. Baik dalam UU Nomor 62/2024 Tentang APBN 2025 maupun dalam ratusan Perda Tentang APBD 2025. Ketika Inpres 1/2025 terbit, disertai dengan segala turunannya. Anggaran belanja komunikasi publik itu semakin kempang kempis. Membuat para pengelola media menjadi ketar-ketir. Apalagi media cetak yang tengah menghadapi senjakala. Jangankan pengelola media yang cuma bermodalkan akta notaris, domain website, kartu pers, dan "urat malu" yang sudah putus,&nbsp;industri pers yang sudah lama menggurita sekalipun turut goyah karena pengurangan pos belanja komunikasi publik dalam APBN dan APBD. Begitu pula dengan para pengelola media "indie" di berbagai penjuru Tanah Air. Mereka yang merintis media alternatif dengan idealisme kemerdekaan pers, integritas baik, dan semangat melahirkan karya jurnalistik bermutu, harus menghadapi masa paceklik: berkurangnya anggaran kerja sama media di pemerintah daerah. Padahal, seperti disebut pendiri Kompas-Gramedia Jakob Oetama, pada diri media itu terkandung dua status klasik: sebagai bisnis dan idealisme (Oetama, 2010). Media tak bisa bertahan, bila mengandalkan idealisme semata. Ada operasional yang mesti dibiayai. Ada karyawan yang mesti dihidupi. Untuk itu, butuh iklan. Butuh pelanggan. Butuh kerja sama. Butuh adsensi dan clikbait. Memang ada peran swasta nasional dan daerah. Ada peran BUMN dan BUMD. Ada support NGO, yayasan, perguruan tinggi, dan lembaga donor. Namun, ketergantungan pada anggaran pemerintah, masih belum bisa dilepaskan. Maka, ketika ada kebijakan pembatasan belanja publikasi pemerintah. Yang dibuat secara resmi lewat Instruksi Presiden. Dan diperintahkan pula kepada lembaga pengawas pembangunan untuk mengawalnya. Tentu ini menjadi mimpi buruk bagi para pengelola media di Indonesia. Tragisnya, mimpi buruk itu terjadi hanya 18 hari sebelum Hari Pers Nasional diperingati pada 9 Februari 2025. Setuju atau tidak setuju, secara hidup bernegara dan berpemerintahan, Hari Pers Nasional atau HPN sudah 40 tahun diperingati, sejak lahirnya Keppres Nomor 5 Tahun 1985. Sayangnya, peringatan HPN yang juga hari lahir Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada tahun 2025, belum membahas kebijakan pembatasan belanja publikasi pemerintah. Entah karena peringatan HPN terpecah dua; di Pekanbaru, Riau, dan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, atau ada sebab lainnya, wallahualam bi shawab Yang jelas, hampir semua pengelola media di Tanah Air, kini menjerit dan mengeluhkan kebijakan pengurangan belanja publikasi pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Ada yang terang-terangan menjerit lewat pemberitaan. Ada yang melakukan "perlawanan" dengan meningkatkan fungsi pers sebagai kontrol sosial. Untuk yang terakhir ini, perlu ditimbang baik-buruknya. Memang benar pers adalah "watchdog" alias pengawal demokrasi. Tapi dalam praktiknya, tidak elok bila dibarengi iktikad buruk. Apalagi mengontol karena putus kontrak kerja sama. Nanti, bisa jatuh pada "trial by press". Ingat, media punya "firewall" antara redaksi dan usaha. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015623969/hari-pers-nasional-kebebasan-bersuara-dari-pekerja-media-dan-sipil-tidak-boleh-dibungkam">Hari Pers Nasional, Kebebasan Bersuara dari Pekerja Media dan Sipil Tidak Boleh Dibungkam</a> Kearifan Presiden untuk Darah Demokrasi Dalam kondisi ini, besar sekali harapan kita kepada Presiden Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, juga kepada para gubernur, bupati dan wali kota, untuk lebih arif dan bijaksana, terkait belanja kegiatan publikasi. Kita semua sepakat, perlu efisiensi anggaran untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Untuk menjaga kas negara dari turbulensi. Akan tetapi, janganlah sampai belanja kegiatan publikasi pemerintah dipangkas sampai ke akar-akarnya. Bisa anfal dunia pers dan dunia media massa kita nanti. Padahal, kita sepakat dengan teori ahli filsafat awal abad-18 asal Irlandia, Edmun Burke, bahwa media adalah pilar keempat demokrasi. Media berfungsi mengawasi kinerja pemerintahan dalam konsep Trias Politica-nya Montesquie: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tak hanya media yang pilar keempat demokrasi. Berita yang disajikan media, seperti disampaikan pakar komunikasi dunia, Profesor Natalie Fenton, adalah darah bagi demokrasi. Alasan Natalie, seperti dikutip dari kertas kerja Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, indikator demokrasi yang sehat adalah adanya pertukaran informasi yang simetris. Dalam hal ini, media berperan menyebarkan informasi kepada publik. Peran media sebagai penyebar informasi kepada publik tentu sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Program prioritas nasional, termasuk Asta Cita dan program hasil terbaik cepat Prabowo-Gibran, akan lebih tepat diketahui publik, dengan bantuan informasi dari media. Pengawasan program tersebut juga lebih mudah karena adanya peran dari media. Atas dasar itu, kita berharap, kebijakan efisiensi belanja publikasi pemerintah, dapat dikaji lebih matang. Dengan mempertimbangkan masa depan media massa dan nasib pekerjanya. Kita yakin, Prabowo-Gibran punya komitmen yang baik. Apalagi, dalam visi-misi Prabowo-Gibran, pernah terselip janji manis kebebasan pers. Ya, dalam program kerja Asta Cita 1. Terutama dalam program kerja penguatan demokrasi. Prabowo-Gibran berkomitmen mengembalikan dan menjamin kebebasan pers yang bertanggungjawab dan berintegritas, dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat, demi kehidupan demokrasi yang sehat. Komitmen ini tentu perlu dibarengi dengan keberpihakan anggaran. Bukan dengan efisiensi anggaran. Evaluasilah Politik dan Ekonomi Media Adapun buat pengelola media dan praktisi pers di Tanah Air, perlu menjadikan Instruksi Presiden kepada kepala daerah tentang pembatasan belanja kegiatan publikasi sebagai bahan evaluasi. Harus disadari, sejak reformasi bergulir, praktisi media sudah menghirup udara bebas. Lahirnya UU Pers No. 40/1999, disusul UU Penyiaran No.32/2002, membuat media tumbuh bak cendawan musim hujan. Kedua undang-undang ini menjadi momentum kebebasan berekspresi. Media bisa lahir tanpa harus mengantongi Surat Ijin Usaha Penerbitan (SIUP). Bahkan, modal asing bisa bermain dalam bisnis media di Indonesia Namun, seperti ditulis R. Kristiawan dalam buku "Penumpang Gelap Demokrasi, Kajian Liberalisasi Media di Indonesia" yang diterbitkan AJI Indonesia, masih ada satu masalah terselip. Banyak orang tidak waspada bahwa liberalisasi politik juga sering berarti liberalisasi ekonomi. Banyak kalangan lupa bahwa media massa merupakan entitas ekonomi yang bisa saja mendurhakai publik. Penguasaan terhadap banyak media potensial menggiring media menjadi alat politik atau ekonomi bagi pemiliknya. Inilah tantangan industri media di tengah proses demokratisasi. Untuk ini, mengutip Jakob Oetama, media tidak bisa memandang dirinya sebagai entitas bisnis semata. Sebab ada tanggungjawab sosial kepada publik dan tanggungjawab terhadap profesi jurnalisme. Memandang media dari sisi bisnis semata, tanpa memperhatikan menurunnya kualitas jurnalisme dan rendahnya kesejahteraan wartawan, adalah sesuatu yang tak mungkin. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015621837/9-februari-hari-apa-simak-fakta-menarik-yang-harus-anda-ketahui-seputar-peringatan-hari-pers-nasional-hpn">9 Februari Hari Apa? Simak Fakta Menarik yang Harus Anda Ketahui Seputar Peringatan Hari Pers Nasional (HPN)</a> Pada tataran ini, persoalan etis menjadi sangat penting diperhatikan. Kode etik jurnalistik saja tidak cukup, tanpa aplikasi dalam keseharian praktisi media. Penerapan kode perilaku pada setiap media juga dibutuhkan, agar ada garis api yang dipahami pemilik dan pekerja media dalam mewujudkan cita-cita bersama. Sehingga media tidak ditinggalkan publik yang berhak atas informasi utuh dan beragam. Kajian ini barangkali layak terus didiskusikan dan dicari formula tepatnya. Apalagi, seiring perkembangan teknologi informasi dan sosial media, bandul informasi semakin bergeser. Siapa saja kini bisa menjalankan kerja jurnalistik. Tinggal mengetik atau memotret di handphone, lalu meng-upload ke sosial media, informasi bisa betebaran ke mana-mana. Membuat batas produk jurnalistik dan non-jurnalistik semakin sulit dibedakan. Publik kerap kebingungan, tidak tahu memastikan informasi yang benar dan tidak benar. Terjadi kekaburan informasi atau apa yang disebut "Blur "oleh empu jurnalistik Amerika Serikat, Bill Kovach dan Tom Rosentiel. Perkembangan atau kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat, telah membuat dunia berlari kencang. Jurnalisme, tak bisa lagi menyajikan informasi dangkal. Kecenderungan pasar yang membutuhkan informasi mendalam, dilengkapi dengan analisis data, perlu dipenuhi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip jurnalisme. Akhirnya, kita ucapkan Selamat Hari Pers Nasional. Semoga, Hari Pers Nasional, menjadi hari yang sakti untuk menghapus mimpi buruk pelaku industri pers Tanah Air. Itu saja. (*) *) M. Fajar Rillah Vesky,&nbsp;Anggota DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat; wartawan Nonaktif Padang Ekspres (Jawa Pos Group).&nbsp;&nbsp;

Anggaran belanja komunikasi publik itu semakin kempang kempis. Membuat para pengelola media menjadi ketar-ketir.

Saktikah Hari Pers Nasional Menghapus Mimpi Buruk Pers?

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/06/Haedar-Terbaru-1459859965.jpeg" alt="Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir.</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">JawaPos.com - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyampaikan Selamat atas Hari Pers Nasional yang jatuh pada 9 Februari 2025. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, kemerdekaan&nbsp; pers&nbsp; merupakan&nbsp; salah&nbsp; satu&nbsp; wujud&nbsp; kedaulatan&nbsp; rakyat&nbsp; yang&nbsp; berasaskan&nbsp; prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Haedar menekankan, dalam memperingati Hari Pers Nasional (HPN) tahun ini seluruh insan dan institusi pengelola pers atau media massa merefleksikan kaidah-kaidah normatif dan imperatif tersebut untuk dijadikan acuan dan implementasi di dunia pers.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bersamaan dengan itu, Haedar menyampaikan beberapa point yang perlu direfleksikan. Pertama, pers nasional saat ini diharapkan betul-betul menjalankan fungsinya secara untuh dan komprehensif bukan semata-mata fungsi kontrol sosial tetapi juga edukasi dan menyajikan informasi yang objektif, adil, mencerahkan, dan mencerdaskan bangsa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan makin bebasnya ekosistem pers maka diharapkan tetap menjunjungtinggi kebenaran, kebaikan, dan nilai-nilai luhur kehidupan. Seraya menjauhi hoaks, provokasi, menebar kebencian dan permusuhan, serta hal-hal yang meluruhkan martabat, kebaikan, dan persatuan bangsa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Azas cover both side mesti dipegang teguh seraya dikembangkan penyajian informasi yang memberi banyak pandangan agar tidak bersifat tendensius dan monolitik,&rdquo; kata Haedar dalam keterangannya, Minggu (9/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedua, pers nasional dalam usaha mencerdaskan bangsa diharapkan memberikan edukasi yang objektif, berbasis pengetahuan, dan memberi kesempatan kepada seluruh warga untuk menyerap informasi secara demokratis.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Berilah rakyat informasi yang lengkap dan sudut pandang dari berbagai aspek, sehingga tidak menimbulkan bias dan opini yang monolitik di hadapan rakyat. Rakyat berhak untuk memilah dan memilih informasi yang disajikan secara objektif, berimbang, dan demokratis," ucap Haedar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hindari pencampuradukan fakta dan opini lebih-lebih yang bersifat tendensius dan hanya bersandarkan pada satu sudut pandang. Hargai pilihan-pilihan baik kelompok-kelompok masyarakat secara bermartabat tanpa dihakimi sepihak sebagai wujud menghargai prinsip demokrasi,&rdquo; sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketiga, pers nasional sebagai pilar demokrasi diharapkan tetap menjadi penjaga demokrasi dan berperan aktif dalam proses konsolidasi demokrasi Indonesia. Selain tetap konstruktif dan kritis dalam menyikapi kebijakan-kebijakan negara, diharapkan pers nasional ikut menciptakan budaya demokrasi yang moderat serta berbasis pada nilai-nilai luhur Pancasila, Agama, dan Kebudayaan Bangsa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keempat, khusus media sosial dan digital sebagai media baru dalam kehidupan pers dan ekosistem nasional diharapkan tetap menjunjungtinggi nilai dan etika luhur yang hidup di tubuh bangsa yaitu Pancasila, Agama, dan Kebudayaan Bangsa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Media digital dan teknologi Artificial Intelligence (AI) tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan yang merugikan kepentingan umum termasuk untuk menebar keresahan, penipuan, pemerasan, dan merusak martabat orang lain," urai Haedar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kelima, dengan semakin masifnya perkembangan media digital dan media sosial maka meda cetak dan media konvensional lainnya semakin terancam keberadaannya. Seluruh pihak diharapkan tetap menjaga keberadaan dan keberlangsungan media cetak dan media konvensional sebagai bagian dari menjaga kebudayaan universal.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Relasi sosial yang bersifat verbal dan langsung juga masih diperlukan dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan antar bangsa untuk menjaga keberadaan manusia sebagai Homo Sapiens.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Manusia dengan segala relasinya tidak dapat sepenuhnya dibentuk secara instrumental serta digantikan oleh teknologi digital, AI, dan alat mesin lainnya karena kedudukannya sebagai insan ciptaan Tuhan yang terbaik (fi ahsan at-taqwim) dan khalifah di muka bumi (khalifat fi al-ardl) yang melekat dengan sunatullah kehidupan,&rdquo; tutur Haedar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terakhir, Haedar berpesan bahwa pers sebagai media massa sejatinya merupakan media kebudayaan yang berbasis dan berorientasi pada pengembangan sistem pengetahuan kolektif manusia dalam kehidupan bersama, termasuk dalam kehidupan berbangsa dan antarbangsa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karenanya pers nasional mesti menjaga nilai dan pengetahuan adiluhung tentang kebenaran, kebaikan, dan etika kehidupan yang utama. Pers bukan media yang menjadi alat pragmatis semata, apalagi menjadi alat kepentingan politik dan ekonomi yang tidak sejalan dengan kepentingan luhur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan berkehidupan di ranah global.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Apalagi bila kebenaran yang disajikan bersifat parsial dan memuat kepentingan-kepentingan pragmatis tertentu. Manusia memerlukan nilai-nilai luhur kehidupan yang bersifat Ilahiah yang niscaya dihormati dalam sistem kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan ranah kemanusiaan universal,&rdquo; pungkas Haedar.</div>

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyampaikan Selamat atas Hari Pers Nasional yang jatuh pada 9 Februari 2025.

Hari Pers 2025, Muhammadiyah Ingatkan Peran Media jadi Kontrol Sosial Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dikecam-aji-yasonna-enggak-muat-itu-lapas-kalau-enggak-ada-remisi_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Seorang polisi sedang mengamankan jalannya aksi unjuk rasa terkait kasus kekerasan terhadap wartawan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Seorang polisi sedang mengamankan jalannya aksi unjuk rasa terkait kasus kekerasan terhadap wartawan</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kejaksaan Agung dan Dewan Pers memperkuat kolaborasi dalam upaya melindungi jurnalis dari kekerasan dan intimidasi dalam pelaksanaan liputan. Dalam acara diskusi media gathering yang digelar di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Rabu (24/7) tersebut, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengungkapkan bahwa telah terjadi 28 kasus kekerasan terhadap jurnalis sepanjang Januari hingga Juni 2024. Bentuk kekerasan yang terjadi pun beragam, mulai dari teror, intimidasi, kekerasan berbasis gender, kekerasan fisik, hingga serangan digital. Menanggapi keresahan tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni pun turut memberi dukungan terhadap penguatan kebebasan pers di Indonesia. Politikus NasDem tersebut menilai, kolaborasi antara Kejagung dengan Dewan Pers akan sangat diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. &ldquo;Komisi III mendukung penuh kolaborasi Kejagung dengan Dewan Pers. Ini juga sebagai bentuk komitmen negara dalam menjamin kebebasan serta perlindungan pers. Walaupun sebenarnya hal tersebut sudah tertuang dengan baik dan tegas di dalam UU, namun dalam praktiknya, terkadang masih banyak oknum yang berusaha membungkam pers. Baik itu melalui intimidasi fisik maupun psikis. Dan jika terus dibiarkan, hal seperti itu tentu akan mengancam kualitas demokrasi kita,&rdquo; ujar Sahroni dalam keterangan, Jumat (26/7). Oleh karenanya, Sahroni ingin semua lembaga penegak hukum menjadi backup bagi pers, terutama ketika mereka mendapat intimidasi dan kekerasan. Hal tersebut penting agar para jurnalis dapat terus menyajikan informasi aktual dan terpercaya kepada masyarakat, tanpa takut diintimidasi oleh pihak manapun. &ldquo;Jadi aparat penegak hukum, baik Polri maupun Kejagung, harus siap jadi backup buat pers. Jadi yang berani macam-macam kepada jurnalis, siap-siap berhadapan dengan keduanya. Karena kita nggak mau lagi dengar ada jurnalis yang dibungkam dengan cara apa pun. Lindungi agar mereka bisa sajikan dan distribusikan informasi yang terpercaya untuk masyarakat. Karena melalui mereka lah masyarakat bisa mengetahui, mengapresiasi, serta mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah,&rdquo; tambah Sahroni. Terakhir, menurut Sahroni, kualitas demokrasi di dalam suatu negara dapat diukur dari kualitas kebebasan pers-nya. &ldquo;Kalau pers sudah sampai takut menyuarakan fakta, berarti demokrasi kita sudah tidak baik-baik saja. Dan kita nggak ingin itu terjadi,&rdquo;&nbsp;pungkasnya.

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengungkapkan bahwa telah terjadi 28 kasus kekerasan terhadap jurnalis sepanjang Januari hingga Juni 2024.

Penegak Hukum Diminta Tingkatkan Perlindungan Untuk Insan Pers

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/21/Gambar-Presiden-Joko-Widodo-di-Puncak-Peringatan-HPN-2024-setkabgoid-143615205.jpg" alt="Gambar Presiden Joko Widodo di Puncak Peringatan HPN 2024 (setkab.go.id)" width="100%">
<figcaption>Gambar Presiden Joko Widodo di Puncak Peringatan HPN 2024 (setkab.go.id)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;- Puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2024 berlangsung hari Selasa (20/2) di Ecoventional Hall, Ecopark, Ancol, Jakarta Utara.&nbsp; Dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi), menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan pers di Indonesia yang konsisten menemani masyarakat Indonesia dalam berdemokrasi. Selain itu, Jokowi juga menyampaikan dua pesannya kepada insan pers di Tanah Air, diungkapkan pada HPN 2024.&nbsp; Khususnya pada saat Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Jokowi menyampaikan rasa terima kasihnya kepada insan pers Indonesia.&nbsp; Dilansir dari&nbsp;setneg.go.id, Rabu (21/2), Jokowi sangat menghormati kebebasan pers kebebasan pers, kebebasan berekspresi, dan berpendapat.&nbsp; Oleh karena itu, Jokowi menerima segala kritik yang ditujukan kepada dirinya, hal tersebut merupakan bentuk penghormatan kepada insan pers di Indonesia. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014203428/puncak-hpn-2024-jokowi-teken-perpres-publisher-rights">Puncak HPN 2024, Jokowi Teken Perpres Publisher Rights</a> Jokowi berpesan agar pers tetap menjadi salah satu pilar penjaga demokrasi, serta menjadi rumah untuk menjernihkan segala informasi.&nbsp; Insan pers Indonesia diharapkan untuk memberitakan fakta-fakta dengan apa adanya, bukan mengada-ada, dan bukan asumsi.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Selain itu, Jokowi berpesan dan berharap agar perusahaan pers di Indonesia dapat memikirkan langkah-langkah yang strategis dan konkret. &ldquo;Agar adaptif dalam merespons perubahan zaman, mampu berdiri tegak secara mandiri di tengah gempuran persaingan global&rdquo; ujar Jokowi. Adapun yang mendampingi Jokowi di Hari Pers Nasional 2024, ada Budi Arie Setiadi selaku Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Selain itu, ada Pramono Anung selaku Sekretaris Kabinet (Seskab), Jenderal Agus Subiyanto selaku Panglima TNI, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Nezar Patria selaku Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo). &nbsp; ***

Presiden Joko Widodo (Jokowi), menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan pers di Indonesia di Hari Pers Nasional (HPN).

Puncak Hari Pers Nasional 2024, Begini Apresiasi dan Pesan Jokowi kepada Insan Pers di Tanah Air

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/10/IMG_20240210_015826-837656980.jpg" alt="Para loper koran berkumpul dalam acara perayaan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2024, di mana mereka diberikan penghargaan berupa dana apresiasi oleh Bupati Kebumen. (Prokopim Kebumen)" width="100%">
<figcaption>Para loper koran berkumpul dalam acara perayaan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2024, di mana mereka diberikan penghargaan berupa dana apresiasi oleh Bupati Kebumen. (Prokopim Kebumen)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto, mengapresiasi peran media dalam konteks pembangunan Kebumen. Melansir dari Radar Jogja (JawaPos Grup) pada Sabtu (10/2), Arif sangat mempercayai kredibilitas para wartawan yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kebumen. Menurutnya, produk pers tetap menjadi media utama yang masih dipercaya hingga saat ini. "Produk pers setahu saya ada tata aturannya, legalitasnya jelas. Itu yang masih kita percayai dalam menyampaikan informasi yang benar," terangnya di Pendopo Kecamatan Kebumen, Kamis (9/2) malam. Menurut Arif, pers memiliki peranan penting sebagai mitra strategis pemerintah. Salah satu perannya adalah dalam fungsi kontrol. Selain itu, pers juga menjadi mitra pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi tentang capaian kinerja. "Saya mendorong terus memberitakan walaupun itu pahit. Misalnya pembangunan daerah ada yang tidak baik. Saya sampaikan, beritakan saja. Jangan takut," tuturnya. Arif menegaskan bahwa kebebasan pers di Kebumen sangat terjamin. Bahkan, ia memberikan ruang bagi insan pers ketika terjadi penyimpangan dalam roda pembangunan dari aturan yang telah ditetapkan. "Apakah saya risih, tidak. Inilah pentingnya kontrol and balance supaya pembangunan tepat aturan, multiguna dan tidak merugikan rakyat," tambahnya. Dalam kesempatan tersebut, bupati yang memiliki latar belakang profesi polisi memberikan hadiah berupa dana apresiasi kepada 10 loper koran. Pemberian hadiah tersebut dilakukan pada malam tasyakuran Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2024. Dalam rangka menyambut Hari Pers Nasional (HPN), PWI Kabupaten Kebumen menggelar acara tasyakuran. Para loper koran yang telah lama mengabdi dalam mengantar koran turut mendapat apresiasi atas pengabdiannya. Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto, memutuskan untuk memberikan penghargaan berupa uang kepada para loper tersebut. "Ya, saya kasih 10 orang. Satu orang Rp 1 juta. Besok bisa diambil," ungkap Arif. Kolaborasi antara pers dan pemerintah daerah memberikan informasi yang jujur dan akurat, yang merupakan modal positif bagi pembangunan. Pers sebagai mitra dalam menyampaikan informasi dengan lugas, menjadi penyemangat dan pendorong pembangunan. Ini merupakan hubungan yang saling mendukung dan tidak merugikan satu sama lain. Menurut Arif, pekerjaan sebagai loper koran kini menghadapi tantangan yang cukup sulit di tengah arus gempuran teknologi. Meskipun begitu, keberadaannya tetap sangat dibutuhkan sebagai penyebar informasi, terutama terkait pembangunan Kebumen. Arif juga mengungkapkan apresiasinya kepada para loper koran yang masih eksis hingga saat ini. Mereka menjadi ujung tombak dalam membantu wartawan menyebarkan informasi kepada masyarakat. "Saya sangat berterimakasih dengan loper koran karena selama ini sudah menjadi jembatan informasi," ujarnya. Ketua PWI Kebumen, Ondo Supriyanto, menjelaskan bahwa peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2024 diawali dengan malam tasyakuran. Menurutnya, para loper koran diundang sengaja untuk hadir dalam kegiatan tersebut karena selama ini mereka sering terlupakan. Padahal, keberadaan loper koran sangat penting sebagai penyebar produk jurnalistik. "Kami kemas berbeda. Biasanya peringatan HPN itu ada bakti sosial untuk anak yatim. Sekarang loper koran," tegasnya.

Tasyakuran HPN 2024: Bupati Kebumen Berikan Penghargaan kepada para Loper Koran yang masih mau menyampaikan informasi.

Tasyakuran HPN 2024: Bupati Kebumen Berikan Penghargaan kepada Loper Koran

&nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/12/Screenshot-219-2993024795.jpg" alt="Wael Al Dahdouh (tengah) bersama dengan wartawan lainnya sedang menyolatkan anaknya yang meninggal yaitu Hamza Al Dahdoh." width="100%">
<figcaption>Wael Al Dahdouh (tengah) bersama dengan wartawan lainnya sedang menyolatkan anaknya yang meninggal yaitu Hamza Al Dahdoh.</figcaption>
</figure> JawaPos.com- Pengeboman yang terjadi di Gaza masih terus berlanjut hingga saat ini. Bahkan, tindak pengeboman Israel di Gaza turut menewaskan puluhan wartawan, baru-baru ini. Kejadian tersebut semakin menambah korban wartawan yang meninggal dalam serangan Israel di Gaza dan mengundang banyak sekali kemarahan khususnya RSF(Reporters Sans Frontieres). Diketahui, RSF (Reporters Sans Frontieres) merupakan organisasi non pemerintah yang fokus pada promosi perlindungan kebebasan informasi serta kebebasan pers di seluruh dunia. RSF juga memantau dan melaporkan pelanggaran kebebasan pers, memberikan bantuan kepada wartawan yang berada dalam bahaya. Hingga melibatkan pemantauan masalah mengenai kebebasan pers secara global serta mengatasi isu- isu kebebasan pers diberbagai negara dan wilayah. Dilansir dari MSNBC, saat ini RSF sempat mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera mengadakan pertemuan darurat membahas mengenai pelanggaran potensial Israel. Desakan ini didasarkan atas aturan yang dikenal dengan 2222, yang diadopsi pada tahun 2015 untuk melindungi wartawan dari bahaya saat mereka sedang melaporkan dari zona pertempuran. Bahkan banyak panggilan untuk melakukan penyelidikan atas kematian wartawan dan rekan mereka di Gaza telah meningkat sejak akhir pekan lalu. Serangan- serangan baru yang dilakukan oleh Israel sempat mendorong beberapa pengamat, seperti Committee to Protect Journalist dan Al Jazeera, untuk menyerukan penyelidikan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013721062/trump-salahkan-biden-atas-invasi-rusia-di-ukraina-dan-serangan-hamas-di-israel">Trump Salahkan Biden atas Invasi Rusia di Ukraina dan Serangan Hamas di Israel</a> Serta serangan lainnya terhadap wartawan dan rekan mereka, yang disinyalir bahwa pengeboman atau serangan terhadap wartawan di Gaza dilakukan dengan sengaja dan mungkin ditargetkan. Dikabarkan sampai sekarang korban kematian pekerja media menurut CPJ mencapai 79 orang, dan puluhan wartawan lainnya luka atau ditangkap dalam konflik tersebut. Mendengar ini kekecewaan internasional atas perlakuan Israel terhadap wartawan bisa mencapai titik memuncak segera. Sebagai catatan, sebelumnya pemerintah Israel telah memberitahu ke media yang sedang meliput atau bertugas di Gaza bahwa mereka tidak dapat menjamin keamanan dan keselamatan selama pengeboman. Tekanan oleh internasional ini atas apa yang dilakukan Israel dengan membunuh wartawan di Afrika Selatan sehingga membawa kasus Genosida Pidana di Mahkamah Internasional PBB. Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengklaim bahwa israel juga menghadapi tantangan luar biasa karena ada musuh yaitu Hamas yang dengan sengaja menyelipkan diri di antara warga sipil. Serta mengatakan bahwa aturan biden telah mendorong israel untuk melakukan segala hal untuk menghindari korban sipil. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013720282/hari-ini-mahkamah-internasional-adakan-sidang-kasus-genosida-di-jalur-gaza-israel-mengaku-siap">Hari ini Mahkamah Internasional Adakan Sidang Kasus Genosida di Jalur Gaza, Israel Mengaku Siap</a> meskipun begitu pembunuhan berulang tetap terjadi kepada wartawan, dan pernyataan tersebut tidak sesuai dan berhasil. Sehingga organisasi seperti RSF mencari bantuan di tempat lain seperti PBB dan Pengadilan Pidana Internasional. &nbsp;Melansir dari Youtube MSNBC, dalam wawancara Antony Blinken dengan Andrea Mitchell terbaru pada (11/1), menyampaikan bahwa semua negara menginginkan wilayah yang lebih terintegrasi. Sebelumnya Blinken melakukan pertemuan dengan Benjamin Netanyahu yang menolaknya untuk memberikan jalan kemerdekaan bagi Palestina dengan melakukan kerjasama dari pemerintahan Israel. Andrea Mitchel kemudian bertanya kepada Blinken apakah Pangeran Arab Saudi akan mendukung normalisasi, kemudian ia menjawab bahwa hampir pemimpin lain yang diajak berbicara mendukung melanjutkan dengan Integrasi. Tapi kembali lagi bahwa konflik di Gaza harus berakhir, dan harus ada jalan untuk hak- hak Palestina. ***

Kekecewaan internasional terus memuncak setelah mendengar kabar puluhan wartawan ikut menjadi korban dalam pengeboman di Gaza oleh Israel.

Kecaman Internasional Memuncak, Puluhan Wartawan Kembali Tewas dalam Aksi Pengeboman Israel di Gaza

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/JOKOWI-09.jpg" alt="Tangkapan layar - Presiden Joko Widodo memberikan sambutan pada acara Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2023, di Deli Serdang, Sumatera Utara, seperti ditayangkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (9/2/2023). (ANTARA/Mentari Dwi Gayati)" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar - Presiden Joko Widodo memberikan sambutan pada acara Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2023, di Deli Serdang, Sumatera Utara, seperti ditayangkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (9/2/2023). (ANTARA/Mentari Dwi Gayati)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa dunia pers kini sedang tidak baik-baik saja. Sebab, dunia pers kini tengah menghadapi tantangan berat, karena sebesar 60 persen belanja iklan diambil oleh platform asing.  "Saya mendengar banyak mengenai ini bahwa sekitar 60 persen belanja iklan telah diambil oleh media digital, terutama platform-platform asing. Ini sedih loh kita," kata Jokowi saat memberikan sambutan pada acara puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2023 yang digelar di Gedung Serbaguna Pemerintah Provinsi Sumatra Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kamis (9/2).  Kepala negara merasa prihatin sumber daya keuangan media akan berkurang. Mengingat 60 persen belanja iklan diambil oleh platform asing.  "Sekali lagi sekitar 60 persen belanja iklan telah diambil oleh media digital terutama platform plaform asing. Artinya Apa? sumber daya keuangan media konvensional akan semakin berkurang terus, larinya pasti ke sana dan sebagian sudah mengembangkan diri ke media digital tetapi dominasi platform asing dalam mengambil belanja iklan ini telah menyulitkan media dalam negeri kita," ucap Jokowi.  Selain itu, terdapat pergeseran kebebasan pers. Sebab, kini semua elemen masyarakat sangat mudah membuat berita.  "Sekarang ini masalah yang utama menurut saya adalah membuat pemberitaan yang bertanggung jawab karena masyarakat kebanjiran berita dari media sosial dan media digital lainnya, termasuk platform-platform asing dan umumnya tidak beredaksi," papar Jokowi.  Sehingga kini, pemberitaan yang dihasilkan banyak terkait konten-konten receh yang hanya mengedepankan sensasional. Bahkan, mengorbankan kualitas isi pemberitaan tersebut.  "Sekarang ini banyak sekali dan mengorbankan kualitas isi dan jurnalisme otentik, ini yang kita akan semakin Kehilangan. Hal semacam ini tidak boleh mendominasi kehidupan masyarakat kita. Media konvensional yang beredaksi semakin terdesak dalam peta pemberitaan," pungkas Jokowi.

Jokowi Sebut Dunia Pers Sedang Tidak Baik-Baik Saja

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pers

Berita Terkini