<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/izin-kerja-habis-wna-tiongkok-luntang-lantung-di-kapuas-hulu_m_213520.jpeg" alt="CEK SURAT. Dios Dani bersama Tim Pora Kapuas Hulu mengecek dokumen WNA asal Tiongkok yang akan bekerja di perusahaan tambang di Kecamatan Bunut Hulu, Rabu (16/5)." width="100%">
<figcaption>CEK SURAT. Dios Dani bersama Tim Pora Kapuas Hulu mengecek dokumen WNA asal Tiongkok yang akan bekerja di perusahaan tambang di Kecamatan Bunut Hulu, Rabu (16/5).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim Pemantauan Orang Asing (Pora) Kabupaten Kapuas Hulu mengecek paspor dan surat menyurat yang berkaitan dengan masa izin kerja seorang warga negara asing (WNA) Tiongkok, pada Rabu (16/5). Tim juga mengecek status izin tinggal WNA yang akan bekerja di perusahaan tambang emas di Kecamatan Bunut Hulu tersebut. "Pengawasan tersebut melibatkan Imigrasi Kelas III Putussibau, Polisi, TNI, Disnaker serta pihak terkait lainnya," ujar Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Putussibau, Dios Dani dikutip dari Rakyat Kalbar (Jawa Pos Grup), Jumat (18/5). Hasilnya, ditemukan masa izin kerja WNA sudah habis. Tim Pora meminta juru bicara WNA asal Tiongkok agar menyampaikan kepada pihak perusahaan. "Kami minta izin kerjanya harus diperbaharui lagi ke dinas terkait, karena sudah habis atau berakhir," lugasnya. Jika tidak diperpanjang dan tetap melakukan pekerjaan, maka akan ditindak dengan diproses secara hukum yang berlaku. Sedangkan terkait izin tinggal para WNA ini tidak ada persoalan, karena masih berlaku. "Maka kami minta pihak perusahaan mengurus izin pekerja WNA yang sudah habis tersebut," imbau Dios. Kasubsi Keimigrasian, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian pada Imigrasi Kelas III Putussibau, Angga Adwantara menambahkan, operasi yang digelar kemarin merupakan intruksi dari Direktur Jenderal Keimigrasian. Itu terkait pelaksanaan operasi pengawasan Keimigrasian rutin dan serentak di seluruh Indonesia. "Operasi ini dari 11-18 Mei 2018 melibatkan Tim Pora beserta sejumlah unsur terkait lainnya," ujarnya. Angga menjelaskan, sasaran operasi yakni tempat-tempat yang diduga terdapat keberadaan dan kegiatan WNA. Di antaranya yakni di perusahaan tambang, perkebunan, kelautan, termasuk pembangunan smelter dan tempat perusahaan lainnya. "Pastinya kami ingin setiap WNA yang masuk ke wilayah Indonesia, apakah bekerja atau sebagainya, tentu harus mengikuti peraturan atau perundang-undang yang berlaku," tegasnya. Oleh karenanya, Angga berharap dukungan dari semua pihak untuk sama-sama memantau dan melihat keberadaan orang asing di Kapuas Hulu. "Kami tak ingin terjadi hal yang merugikan semua pihak," tandas Angga.

Izin Kerja Habis, WNA Tiongkok Luntang-lantung di Kapuas Hulu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/arteria-dahlan-sebut-tertangkapnya-tka-ilegal-berkat-kerja-jokowi_m_209285.jpeg" alt="Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan Sabik Aji Taufan/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan Sabik Aji Taufan/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) tak henti-hentinya menuai polemik. Isu ini juga ramai disuarakan saat peringatan May Day kemarin. Penolakan akan aturan ini sendiri didasari atas dugaan masyarakat terkait sejumlah poin yang dianggap lebih berpihak kepada pekerja asing. Anggota Komisi III DPR&nbsp;dari Fraksi PDIP&nbsp;Arteria Dahlan menolak opini masyarakat tersebut. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengatakan, banyak pihak kurang cermat dalam menafsirkan Perpres tersebut. Menurutnya aturan ini justru menyempurnakan Perpres TKA sebelumnya. "Makanya pahami Perpres itu dengan sebaik-baiknya. Saya katakan Perpres itu penyempurnaan dari yang sebelumnya di 2014,"ungkap Arteria di Hotel Sari Pan Pacific Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (2/5). Lebih lanjut dia mengatakan, justru Perpres 20/2018 mengatur secara detail hak dan kewajiban pemberi kerja asing, serta kualifikasi yang harus dipenuhi TKA untuk bisa bekerja di Indonesia. Arteria menuturkan, Perpres TKA itu justru memberikan keuntungan bagi pekerja Indonesia. Sebab, TKA diharuskan mentransfer pengetahuannya kepada pekerja lokal. Selain itu, untuk menjadi TKA juga harus memiliki keterampilan atau kemampuan di luar yang dikuasai oleh pekerja Indonesia. Jika syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka orang tersebut tidak bisa bekerja di Indonesia. Sementara itu Arteria juga mengatakan Perpres TKA ini tidak ada hubungannya dengan serbuan tenaga asing ke Indonesia. Bahkan dia mengklaim ditemukannya TKA ilegal di beberapa tempat justru karena hasil kerja tim pengawas TKA bentukan Jokowi. Namun hal itu justru dijadikan alat untuk memutar balikkan fakta dan kemudian menyerang Jokowi. "Mohon dicermati, dikaji lebih mendalam. Bahkan kita katakan ditemukannya TKA di beberapa tempat itu bukti keseriusan Pak Jokowi, melalui tim pengawas untuk memastikan bahwa tidak boleh ada penyimpanan terkait pemberlakuan izin dan kemudahan terkait dengan TKA yang digunakan oleh pemberi kerja tersebut," tegas Arteria. Lebih lanjut Arteria menjelaskan Pasal 13 yang banyak diperdebatkan, justru berfungsi sebagai pemberi kepastian hukum untuk TKA. Selain itu aturan tersebut hanya berlaku jika dalam keadaan darurat. Kemudian TKA tersebut juga harus segera menyelesaikan dokumen RPTKA itu dengan batas maksimal dua hari setelah bekerja. "Ya kan sah-sah saja (TKA kerja dulu baru urus RPTKA). Karena yang sebelumnya juga begitu," kata dia. "Anda pilih mana, dibiarkan saja TKA ilegal atau TKA yang diberikan kepastian dalam tempo satu hari (setelah kerja), anda kami berikan izin atau tidak kami berikan izin dan anda harus keluar? Pilih mana kepastian hukumnya? Pasti kami pilih Pasal 13 itu. Dengan demikian terjadi kepastian hukum," pungkas Arteria.

Arteria Dahlan Sebut Tertangkapnya TKA Ilegal Berkat Kerja Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/moeldoko-tolong-dibaca-dengan-baik-perpres-tenaga-kerja-asing_m_208945.jpeg" alt="Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko didampingi Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri." width="100%">
<figcaption>Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko didampingi Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko didampingi oleh Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menerima perwakilan para buruh dari elemen yang merayakan Hari Buruh Internasional atau May Day di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan Republik Indonesia, pada Senin (1/5). Pada pertemuan itu, Moeldoko menjelaskan bahwa kebijakan pembangunan yang dijalankan pemerintah berfokus untuk pembangunan sumber daya manusia, termasuk pekerja. Hal ini pun tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA). "Tujuannya untuk mengatasi kesenjangan," ujar mantan Panglima TNI ini. Bahkan Moeldoko mengklaim, pemerintah telah mendorong program vokasi agar tenaga kerja Indonesia lebih terampil, terutama di era teknologi dan digital seperti sekarang ini. "Jangan bilang konon, saya dengar. Tolong dibaca dengan baik Perpres itu. Spirit-nya melindungi pekerja Indonesia," papar Moeldoko. Sementara itu, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengucapkan terima kasih kepada para pimpinan serikat pekerja yang turun ke jalan dan mampu menjaga situasi secara kondusif, aman, dan damai. "Terkait tuntutan para pekerja, Hanif menuturkan pemerintah akan melakukan kajian yang mendalam terkait Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang TKA," sebut Hanif. Kendati demikian, koordinator KSPSI meminta kepada pemerintah agar membuat aturan yang pro terhadap rakyat. "Buat aturan yang pro buruh, tidak bergantung tenaga kerja asing," pungkasnya. Sebagaimana diketahui berbagai organisasi buruh hari ini tumpah ruah di sekitar Lapangan Monumen Nasional dan jalan-jalan seputar Istana Kepresidenan. Di antaranya Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (GSPMI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Federasi Serikat Pekerja Aneka Sektor Indonesia (FSPASI). Kemudian Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK), pegawai PT Pos Indonesia, komunitas pekerja transportasi daring, organisasi pekerja media, dan masih banyak lagi.

Moeldoko: Tolong Dibaca dengan Baik Perpres Tenaga Kerja Asing!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/anak-buah-sby-klaim-sudah-punya-solusi-soal-perpres-tka_m_208931.jpeg" alt="Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf mengklaim pihaknya sudah punya solusi soal tenaga kerja asing (TKA)." width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf mengklaim pihaknya sudah punya solusi soal tenaga kerja asing (TKA).</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) menuai polemik. Banyak anggapan bahwa aturan tersebut lebih berpihak kepada tenaga kerja asing daripada tenaga kerja lokal. Bahkan dalam peringatan May Day 2018, para buruh juga kompak menuntut pencabutan kebijakan itu. Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf pun melihat beleid tersebut melanggar undang-undang yang berlaku. Da menjelaskan, Pasal 13 Ayat (1) menyebutkan bahwa untuk pekerjaan yang bersifat darurat atau mendesak, TKA diperbolehkan bekerja tanpa melakukan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Menurut Dede, meski dalam keadaan darurat, pekerja asing harus mempunyai RPTKA terlebih dahulu untuk bekerja. "Harus ditinjau ulang (Pasal 13 itu). Artinya tidak boleh memasukan orang karena dibutuhkan oleh pemerintah, atau emergency lalu tidak perlu RPTKA," ungkap Dede di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (1/5). Mantan pesinetron itu menerangkan bahwa makna Perpres ini masih terlalu umum terutama dalam Pasal 13. Oleh karena itu, dibutuhkan kejelasan pengertian dari aturan tersebut agar tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu. "Bukan orang kerja dulu baru izin. Ini kita masih meminta payung hukum turunannya seperti apa. Perpres ini global sekali yang sedang kita kawal adalah turunannya," lanjut Dede. Lebih lanjut Dede menegaskan kepada seluruh pihak supaya tidak terus-terusan membahas pro-kontra Perpres itu. Anak buah Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu meminta agar pihak-pihak terkait supaya mencarikan solusi terbaik. "Jadi, kita jangan melihat pro dan kontranya, tapi solusinya apa. Kami di Komisi IX sepakat memberikan solusinya," pungkas Dede.

Anak Buah SBY Klaim Sudah Punya Solusi soal Perpres TKA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/orasi-di-may-day-yusril-ultimatum-jokowi-cabut-perpres-pekerja-asing_m_208848.jpeg" alt="Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra saat hadir di tengah puluhan ribu buruh yang menggelar unjuk rasa May Day di depan Istana Negara." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra saat hadir di tengah puluhan ribu buruh yang menggelar unjuk rasa May Day di depan Istana Negara.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mendatangi puluhan ribu massa buruh yang yang tengah berunjuk rasa memperingati May Day 2018 di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (1/5). Mantan Menkumham itu pun ikut berorasi menyuarakan persoalan tenaga asing yang membludak di negeri ini. Dalam orasinya, dengan lantang Yusril menegaskan akan membawa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) ke Mahkamah Agung (MA). Karena itu dirinya mengultimatum Presiden Jokowi untuk segera mencabut Perpres tersebut. &ldquo;Kalau aksi ini tidak didengar pemerintah, maka kita bawa ini ke pengadilan. Kita desak MA supaya membatalkan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 yang bertentangan dengan Undang-Undang dan aspirasi sebagian besar rakyat Indonesia," kata Yusril saat berorasi di atas mobil komando aksi. Yusril juga menegaskan, dirinya akan membantu buruh Indonesia yang telah dirugikan dengan adanya Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang TKA. Menurut Yusril, rakyat Indonesia masih kekurangan lapangan kerja tapi pemerintah malah mendatangkan tenaga kasar dari negara lain ke tanah air. "Banyak negara investasi di negara kita, seperti Jepang, Korea, Singapura, dan Amerika Serikat. Tapi tidak pernah mensyaratkan buruhnya untuk bekerja masuk ke Indonesia," ujar politikus yang juga dikenal sebagai profesor sekaligus pakar hukum tata negara itu. Oleh karena itu, Yusril menegaskan kalau Jokowi tidak mencabut aturan tersebut, maka MA yang akan mencabutnya. &ldquo;Kita harus melakukan perlawanan. Kita akan uji Perpres itu di MA dan tolong jangan ada intervensi agar secara sah dan konstitusional kita lawan secara argumen," pungkasnya.

Orasi di May Day, Yusril Ultimatum Jokowi Cabut Perpres Pekerja Asing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sistem-kontrak-dan-outsourcing-masih-jadi-momok-para-buruh_m_208773.jpeg" alt="Ilustrasi buruh menuntut peningkatan kesejahteraan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi buruh menuntut peningkatan kesejahteraan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Aksi May Day yang digelar di berbagai daerah, juga diikuti Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) wilayah Jakarta. KSBSI wilayah Jakarta ini akan membawa buruh sedikitnya lebih 2.000 orang. Mereka akan menggelar aksi di depan Istana Negara. Sebelumnya mereka berkumpul di Patung Kuda, silang Monas. "Kami KSBSI Jakarta pada May Day tahun ini merayakan dengan cara aksi turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutan," kata Ketua KSBSI Wilayah Jakarta, Dwi Harto dalam keterangan kepada JawaPos.com, Selasa (1/5). Dwi menegaskan, KSBSI melihat hingga kini masih banyak persoalan perburuhan yang sifatnya normatif, yang tidak dijalankan oleh para pengusaha. Kondisi kaum buruh diperparah dengan kebijakan-kebijakan pemerintah di tingkat daerah maupun pusat yang belum berpihak pada kaum buruh. "Outsourcing manusia, buruh kontrak hingga saat ini masih menjadi hantu yang menakutkan bagi kaum buruh. Buruh tidak mempunyai masa depan yang jelas serta upah yang jauh dari layak," tegasnya. Dwi menilai, munculnya Peraturan Pemerintah 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan justru membuat posisi buruh menjadi lemah untuk memperjuangkan upah yang layak. Selain itu, pengawas ketenagakerjaan juga belum efektif menegakkan norma-norma ketenagakerjaan. "Ini yang membuat kami KSBSI Jakarta terus turun ke jalan sampai buruh mendapatkan kesejahteraan seperti upah yang layak, hidup yang layak dan pekerjaan yang layak sesuai dengan amanat UUD 1945," paparnya. Sementara terkait Perpres Nomor 20 tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA), Dwi mengaku, KSBSI belum bersikap. Alasannya, hingga saat ini pihaknya masih mengkaji. Dwi juga menyebut Perpres tersebut hanya sebatas administrasi saja. "Kami belum bersikap karena belum final. Kami harus mlihat dulu perbedaan dengan Perpres sebelumnya, era Pak SBY," paparnya. Sementara itu Ketua KSBSI DPC DKI Jakarta, Alson Naibaho mengatakan, pihaknya meminta tanggung jawab pemerintah terkait masih tingginya jumlah pengangguran. Di samping itu, masih banyak juga buruh informal yang tidak memiliki jaminan sosial baik kesehatan maupun kesejahteraannya. "Kondisi ini juga menimbulkan makin maraknya penyedia-penyedia tenaga kerja (outsourcing), dan maraknya sistem buruh kontrak," tegasnya.

Sistem Kontrak dan Outsourcing Masih jadi Momok Para Buruh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/fahri-hamzah-dukung-fadli-zon-bentuk-pansus-tenaga-kerja-asing_m_208697.jpeg" alt="Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ikut menandatangani usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Tenaga Kerja Asing." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ikut menandatangani usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Tenaga Kerja Asing.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fahri Hamzah ikut menandatangani usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Tenaga Kerja Asing (TKA). Praktis dengan dukungan ini, sudah terdapat 6 anggota dewan yang menyetujui ide yang digulirkan oleh Fadli Zon itu. "Persis di bawah Ketua Fraksi PKS ini (usulan) kami&nbsp;teken. Ini sudah ada enam (yang menandatangani), diperlukan 19 lagi," kata Fahri di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (30/4). Fahri menilai, Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) merupakan sebuah pelanggaran. Sebab, katanya, dalam beleid tersebut, ada poin-poin yang dapat melonggarkan ketentuan tenaga asing. "Di situ membuat ketentuan-ketentuan yang secara sistematis ingin melonggarkan ketentuan tenaga asing di Indonesia yang kasar. Padahal di dalam UU Ketenagakerjaan kita, sama sekali tidak ada tempat bagi tenaga kerja asing," tuturnya. Lebih lanjut, kata Fahri, peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo itu merupakan kebijakan yang tidak masuk akal. Dia pun menyebut dukungan ini sekaligus meminimalisasi dampak yang ditimbulkan dari terbitnya regulasi yang dianggapnya tak berpihak pada pekerja Indonesia itu. "Mumpung ini belum terlalu merajalela, karena efek dari pada Perpres ini nanti akan semakin merajalelanya penyelundupan pekerja asing kasar di Indonesia, maka sebaiknya DPR menggunakan haknya untuk menginvestigasi secara mendalam apa yang sebetulnya terjadi," tukasnya. Fahri berharap, usulan pembentukan Pansus TKA ini dapat disahkan dalam rapat paripurna mendatang.

Fahri Hamzah Dukung Fadli Zon Bentuk Pansus Tenaga Kerja Asing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/direktur-lekat-isu-tka-jangan-terus-menerus-dipolitisasi_m_208083.jpeg" alt="Lembaga Kajian dan Pemberdayaan Masyarakat meminta isu TKA tak terlalu dibesar-besarkan. Sehingga membikin masyarakat cemas." width="100%">
<figcaption>Lembaga Kajian dan Pemberdayaan Masyarakat meminta isu TKA tak terlalu dibesar-besarkan. Sehingga membikin masyarakat cemas.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Lembaga Kajian dan Pemberdayaan Masyarakat (Lekat), Abdul Fatah menyayangkan isu Tenaga Kerja Asing (TKA) dipolitisasi sedemikian rupa. Hal ini menimbulkan ketakutan masyarakat. Padahal, basis argumentasi kaum penyebar isu TKA tidak jelas dan bertentangan dengan fakta yang ada di lapangan. "Terutama isu masuknya pekerja dari Tiongkok ke Indonesia. Isu tersebut digoreng sedemikian rupa, seolah-olah benar adanya. Sungguh sangat disayangkan, padahal pemerintah saat ini telah bekerja dengan baik mengatasi persoalan ketenaga kerjaan," ujarnya dalam diskusi yang mengambil tema "Darurat TKA, Fakta atau Realitas?" di Jakarta, Jumat (27/4). Fatah mengingatkan bahwa saat ini Indonesia menjadi bagian ASEAN Free Trade Area (AFTA). Yang artinya menjadi kawasan bebas aliran barang, jasa, investasi, pemodalan dan tenaga kerja. Singkatnya, Indonesia menjadi bagian dari globalisasi itu sendiri. "AFTA jangan dilihat sebagai bahaya, tapi sebagai peluang sekaligus tantangan," ujarnya. Pria berkumis tebal itu menegaskan, sebuah bangsa tidak akan kehilangan identitas dan jati dirinya menjadi bangsa yang terbuka. Faktanya, China menguasai surat utang Amerika US$ 1,15 teriliun, apakah otamatis Amerika dicaplok China. Jawaban sudah pasti Tidak. Selain itu, kata dia, Arab investasi di China mencapai angka 870 teriliyun. Apakah kemudian rakyat China terkencing-kecing merasa dijajah oleh Arab. Amerika investasi sebanyak 122 teriliyun ke Singapore, apakah warga Singapore otamatis jadi antek asing. "Sebanyak 252.000 TKI bekerja di Taiwan. Apakah rakyat Taiwan merasa dijajah Indonesia. Jumlah TKI yang bekerja di China 81.000, sementara TKI di Hongkong 153.0 00, Macau 16.000, apakah rakyat China, Hongkong dan Macau merasa di jajah oleh Indonesia. Tidak sama sekali," tegas Fatah. Kenyataanya, urai Fatah, TKA yang bekerja di Indonesia sebanyak 74.183 orang. Sebanyak 21.271 ribu berasal dari China, disusul Jepang dan lain-lain. Tapi sebagian dari elit sudah terkencing-kencing merasa dijajah China. "Mengapa rakyat negara-negara dimana TKI kita berkerja tersebut bisa menggunakan nalarnya dengan benar. Karena mereka bisa membedakan antara bisnis dengan kedaulatan negara. Masyarakat modern sudah tidak mempermasalahkan lagi perbedaan keyakinan. Mereka bersama-sama membangun peradaban," katanya. Pernyataan senada dilontarkan peneliti muda Paramadina Public Policies, M Ihsan. Menurutnya, TKA dibutuhkan di Indonesia untuk alih teknologi. Sebab, hampir semua negara yang melakukan investasi selalu menyertakan tenga-tenaga handalnya untuk mengoperasionalkan alat-alat berat, atau untuk mengawal investasi yang dilakukan. "Hal ini merupakan fenome yang wajar. Tidak terkecuali dengan tenaga kerja dari Tiongkok. Tidak mungkin ada negara mau investasi tanpa melakukan kontrol atas modal yang dikeluarkan," ucapnya. Berdasarkan data 2017, ungkap Ihsan, jumlah TKA yang bekerja di Indonesia sebanyak 85.974 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia saat ini, berarti masih kurang dari 0,1 persen. Sementara itu, jumlah Tenaga Kerja dari Tiongkok di Indonesia ada 24.000. "Angka ini relatif kecil jika dibandingkan dnegan jumlah Tenaga Kerja Asing secara keseluruhan yang mencapai 160.000," tandasnya.

Direktur Lekat: Isu TKA Jangan Terus Menerus Dipolitisasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menaker-diminta-blakbakan-soal-aturan-tka_m_207811.jpeg" alt="Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri. Hanif diminta mengklirkan isu-isu negatif seputar regulasi TKA" width="100%">
<figcaption>Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri. Hanif diminta mengklirkan isu-isu negatif seputar regulasi TKA</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sikap Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri dipertanyakan. Suaranya dianggap tak terdengar setelah adanya Perpres Nomor 20 tahun 2018 yang mengatur tentang penyederhanaan izin TKA di Indonesia. Aktivis Pemuda Alwashliyah, Indra Hasibuan mengatakan, yang menjadi garda terdepan untuk menjelaskan Perpers tentang TKA ini adalah Kemenaker. "Menteri jangan cuci tangan dan hanya mengarahkan persoalan kepada presiden. Sehingga terkesan menjebak dan menyandera presiden," sebut Indra dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (26/4). Dia lantas meminta menaker mencari solusi yang proporsional untuk menjawab semua tuduhan miring terkait TKA ini. Bukan malah melempar 'bola panas' ke presiden, yang pada akhirnya publik menilai negatif perpres tersebut. "Menaker terlihat tidak mau bersinggungan dan menghindari dengan isu ini," sindirnya. Sebagaimana diketahui, pemerintah telah mengeluarkan Perpres TKA yang memangkas prosedur perizinan TKA yang akan bekerja di Indonesia.

Menaker Diminta Blakbakan soal Aturan TKA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-pekerja-asing-ombudsman-ungkap-temuan-mengejutkan_m_207809.jpeg" alt="Terbitnya Perpres Tenaga Kerja Asing (TKA) dinilai merugikan para pekerja lokal." width="100%">
<figcaption>Terbitnya Perpres Tenaga Kerja Asing (TKA) dinilai merugikan para pekerja lokal.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) melakukan investigasi terkait tenaga kerja asing (TKA) yang berada di Indonesia. Ombudsman lantas menemukan adanya ketidaksesuaian antara data TKA yang dimiliki pemerintah serta temuan di lapangan. Komisioner ORI, Laode Ida mengatakan, investigasi dilakukan pada Juni hingga Desember 2017 di tujuh provinsi. Antara lain, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau. "Ada kondisi arus TKA khususnya dari Tiongkok deras sekali tiap hari masuk ke negara ini. Sebagian besar mereka unskill labor (tanpa keterampilan)," kata Laode dalam konferensi pers di Kantor ORI, Kamis (26/4). Menurut Laode, para TKA itu pada umumnya bekerja di proyek-proyek yang investasinya dari negara mereka berasal. Tak hanya itu, para pekerja asing itu juga mendapatkan bayaran lebih tinggi ketimbang tenaga kerja lokal. "Jalur Cengkareng-Kendari saja, di pagi hari, arusnya 70-80 persen penumpang Lion Air dan Batik Air itu tenaga kerja asing," kata Laode. Laode mengaku sudah menyampaikan hasil temuan itu kepada lembaga terkait, yakni Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Tenaga Kerja, Kepolisan, hingga Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM). Menurut dia, lembaga-lembaga tersebut segera menindaklanjuti temuan Ombudsman.

Soal Pekerja Asing, Ombudsman Ungkap Temuan Mengejutkan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#perpres tka

Berita Terkini