<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/IMG-20210301-WA0001.jpg" alt="Foto: Presiden Jokowi melayat mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar (foto: Muchlis Jr Biro Pers Sekretariat Presiden)" width="100%">
<figcaption>Foto: Presiden Jokowi melayat mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar (foto: Muchlis Jr Biro Pers Sekretariat Presiden)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut sebagian lampiran yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, yakni terkait investasi minuman beralkohol atau minuman keras. Pasalnya, aturan tersebut menimbulkan kontroversi dan banyak pihak yang menolak.  Terkait hal itu, Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi langkah Jokowi. Akan tetapi, dia juga menyayangkan lolosnya lampiran terkait hal tersebut.  "Kita juga sempat menyayangkan bagaimana Perpres itu bisa meloloskan miras, karena kita tahu sendiri ada banyak beragam kenakalan remaja yang diawali oleh miras," terang Iman kepada JawaPos.com, Kamis (4/3).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/03/03/2021/aturan-investasi-miras-dicabut-bali-minta-presiden-beri-pengecualian/">Aturan Investasi Miras Dicabut, Bali Minta Presiden Beri Pengecualian</a>  Dirinya sebagai pendidik pun berharap agar miras ini tidak sampai dikonsumsi oleh pelajar. Pasalnya, jika bercermin pada negara luar yang memproduksi miras, mereka memberikan larangan ketat bagi anak di bawah umur, jadi pengawasan harus ketat.  "Kita tahu sendiri di negara-negara yang maju, yang memiliki industri miras sekalipun, mereka betul-betul membatasi itu terhadap golongan remaja," imbuhnya.  Menurutnya jika melihat banyaknya kasus kriminalitas yang dilakukan pelajar, hal itu di karenakan mereka tidak bisa mengendalikan diri. "Hilangnya kesadaran hingga membuat kriminal dan itu di karenakan miras," ujarnya.  Iman pun berharap akan ada pengawasan yang lebih ketat lagi terhadap peredaran miras di tengah masyarakat. Begitu pula dengan tidak adanya lagi peraturan yang melegalkan atau menjadikan miras ini menjadi jenis investasi yang positif. "Kami berharap tetap ada pengendalian untuk hal tersebut," pungkasnya.  Sebelumnya, Presiden Jokowi memutuskan untuk mencabut lampiran yang mengatur investasi miras dalam Perpres 10/2021 setelah mendengar berbagai masukan dari elemen masyarakat terkait kebijakan tersebut. Mulai dari MUI, NU, hingga Muhammadiyah.  "Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut,” ujar Jokowi dalam akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (2/3).  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=xEuZwSIVfCY

Apresiasi Jokowi, P2G Minta Pengawasan Peredaran Miras Diperketat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/HIDAYAT.jpg" alt="Wakil Ketua MPR RI, Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid. MPR" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR RI, Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid. MPR</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA mengapresiasi pernyataan Presiden RI Joko Widodo yang mencabut lampiran Peraturan Presiden (Perpres) No.10 Tahun 2021 tentang terbukanya investasi industri minuman keras (miras)/beralkokol. Namun, HNW mengingatkan langsung diikuti dengan segera menerbitkan dokumen resmi pencabutan tersebut, berbentuk Perpres baru dan disebarkan di ranah publik.  “Karena pernyataan Presiden Jokowi itu terkait dengan suatu produk hukum di Indonesia yang adalah negara hukum, maka sudah semestinya bila pencabutan itu juga diformalkan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga pencabutan ketentuan itu tidak terkesan hanya sekedar wacana apalagi PHP, tapi produk hukum legal yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat,” ujarnya, dalam keterangan persnya, di Jakarta, Rabu (3/3/2021).  Lebih jauh, Pimpinan MPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang akrab disapa HNW ini, mengungkapkan bahwa kehadiran dokumen tersebut sangat dibutuhkan selain untuk memberikan kepastian hukum, juga untuk menghentikan polemik dan ketidak pastian hukum yang masih dirasakan masyarakat. Seperti diketahui banyak elemen bangsa yang menyampaikan kekecewaan sampai penolakan terhadap perpres itu, seperti, MUI, NU, Muhammadiyah, para ulama dan Tokoh Nasional/Pimpinan di Daerah, termasuk suara dari Papua.  Terbitnya Perpres baru, setidaknya akan meyakinkan masyarakat tidak lagi terjadi seringnya pernyataan publik Presiden Jokowi justru dipersepsikan dan diimplementasikan secara berbeda oleh para pembantunya, dan tidak ada koreksi terhadap keganjilan seperti itu.  “Misalnya dalam kasus revisi UU ITE. Presiden Jokowi sudah menyatakan secara terbuka setuju dengan revisi tersebut, tetapi oleh pembantunya malah dipahami berbeda. Bukannya merealisasikan harapan Presiden untuk terjadinya revisi, tapi malah semakin menimbulkan polemik di masyarakat. Jangan sampai, kasus tersebut terulang kembali pada kasus pencabutan Perpres. Ketidaksamaan antara pernyataan dengan tindakan di lapangan,” tukasnya.  Terbitnya Perpres baru juga berarti, lanjut HNW, Presiden Jokowi telah menghormati karena menerima masukan dan saran-saran para tokoh nasional dan elemen masyarakat yang telah secara terbuka dan bertanggung jawab disampaikan demi kebaikan berbangsa dan bernegara, serta menguatkan komitmen berPancasila dan menyelamatkan NKRI.  “Maka sangat penting Presiden segera buktikan penerimaannya. Dan kepada semua pihak agar tidak terlena, melainkan mengawasi dan memastikan agar komitmen Pak Jokowi yang diapresiasi oleh ormas-ormas dan masyarakat luas itu, betul-betul segera mewujud menjadi dokumen hukum yang resmi atau perpres yang baru,” tambah HNW.  Lebih lanjut, Anggota Komisi VIII DPR RI ini menyarankan agar ke depan, Presiden Jokowi harus lebih hati-hati dalam menerbitkan kebijakan hukum dan perlu terlebih dahulu menjaring aspirasi para pemangku kepentingan bangsa tersebut. “Presiden Jokowi jangan lagi mendengarkan hanya dari buzzer-buzzer yang mendukung investasi miras tersebut, karena terbukti mereka telah membuat Presiden Jokowi dalam posisi sulit dan diprotes oleh spektrum masyarakat yang sangat luas,” ujarnya.  “Dalam rangka revisi Perpres 10/2021 setelah pencabutan ketentuan investasi miras, sangat perlu Presiden Jokowi melibatkan stakeholders bangsa; ormas-ormas besar, dan pakar-pakar yang independen untuk meningkatkan kualitas produk hukum yang dihasilkan, agar tak ulangi kontroversi, dan agar sesuai dengan prinsip demokrasi dan aturan hukum untuk selamatkan dan kuatkan NKRI yang berdasarkan Pancasila,” pungkasnya.

HNW: Terbitkan Perpres Baru Agar Tak Sekedar Jadi Wacana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Presiden-PKS-Ahmad-Syaikhu-4.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu merespons langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah mencabut lampiran Perpres 10/21 terkait pembukaan investasi baru di industri minuman keras (miras).  Syaikhu menilai langkah Jokowi tersebut sebagai tindakan yang sudah semestinya dilakukan karena aturan ini menuai banyak penolakan dari masyarakat, termasuk PKS.  "Sejak terbitnya aturan ini, kami PKS sudah dengan tegas menyatakan penolakan terhadap investasi miras. Termasuk berbagai elemen masyarakat lain, baik MUI, PBNU, Muhammadiyah, Majelis Rakyat Papua, Persekutuan Wanita Gereja Kristen Indonesia (PW GKI) Papua dan elemen masyarakat lainnya yang juga menolak lampiran Perpres Investasi Miras. Jadi sudah semestinya Pak Jokowi melakukan pencabutan aturan itu," jelas Syaikhu dalam keterangannya, Kamis (4/3).  Syaikhu yang juga merupakan Anggota DPR RI ini mengatakan miras merupakan induk dari segala kejahatan dan ancaman 'lost generation'.  "Miras adalah induk dari segala kejahatan dan ancaman 'lost generation'. Miras juga merusak kesehatan. Miras memiliki daya rusak sangat dahsyat terhadap generasi muda. Indonesia Maju yang selalu digaungkan jadi kehilangan maknanya," tegasnya.  Syaikhu mengingatkan pemerintah ke depan agar lebih cermat dan bijaksana dalam membuat aturan. Sehingga tidak menimbulkan pro dan kontra di kaangan masyarakat.  "Ini jadi pelajaran. Pemerintah ke depan agar lebih cermat dan bijaksana dalam membuat aturan, harus betul-betul sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, dan komitmen mewujudkan revolusi mental," ungkapnya.  Sebelumnya, Presiden Jokowi resmi mencabut butir-butir lampiran pada Peraturan Presiden Nomor 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang mengatur soal investasi di bidang industri minuman keras.  "Bersama ini saya sampaikan saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut," kata Presiden Jokowi dalam kanal Youtube Sekretariat Presiden.  Perpres Nomor 10/2021 itu memang tidak mengatur khusus miras melainkan soal penanaman modal. Namun, disebutkan dalam beleid tersebut bahwa industri miras di daerah tertentu di Indonesia, yakni Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua.  Presiden Jokowi menyebut keputusan itu ia ambil setelah mendengar berbagai masukan. Mulai dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan juga ulama-ulama lainnya.  "Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama MUI, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya serta tokoh-tokoh agama lain serta juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah," ungkap Jokowi.

Perpres Miras Dicabut, PKS Pesan ke Jokowi Agar Cermat Buat Aturan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/IMG-20210301-WA0001.jpg" alt="Foto: Presiden Jokowi melayat mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar (foto: Muchlis Jr Biro Pers Sekretariat Presiden)" width="100%">
<figcaption>Foto: Presiden Jokowi melayat mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar (foto: Muchlis Jr Biro Pers Sekretariat Presiden)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pencabutan aturan investasi minuman keras (miras) atau minuman beralkohol (mihol) juga direspons beberapa tokoh di Provinsi Bali. Mereka menyayangkan pencabutan aturan tersebut.  Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama menuturkan, Bali semestinya mendapat perlakuan khusus terkait dengan investasi miras. Sebab, Bali memiliki produk lokal seperti arak yang perlu dikembangkan sehingga mampu bersaing dengan miras impor.  ”Semestinya Bali mendapat perlakuan khusus karena Bali adalah daerah wisata. Miras di Bali itu ada muatan lokalnya. Rakyat Bali terbiasa memproduksi miras sebelum republik ini merdeka,” jelas Adi kepada Jawa Pos Radar Bali, Selasa (2/3).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/03/03/2021/jokowi-cabut-aturan-investasi-miras-setelah-bertemu-wapres/?page=all">Jokowi Cabut Aturan Investasi Miras setelah Bertemu Wapres</a>  Mantan bupati Tabanan dua periode itu menegaskan, miras atau mihol di Bali tidak perlu diperdebatkan. Aturan tata niaga miras sudah jelas. Izin investasi miras di Bali sangat diperlukan. Selain untuk wisatawan yang datang, adanya perizinan tersebut bisa membantu perekonomian masyarakat lokal. ”Kalau bisa, Bali diusulkan mendapat perlakuan khusus. Daripada produk impor yang masuk,” tegasnya.  Sementara itu, Pemprov Sulut juga mendukung regulasi tentang investasi miras. Dukungan itu disampaikan sebelum Jokowi mencabut lampiran Perpres 10/2021. Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw menjelaskan, aturan itu menunjukkan bahwa Jokowi sangat menghargai kearifan lokal. ”Empat daerah, termasuk Sulut, yang ditunjuk Bapak Presiden untuk mengizinkan produk lokal miras jenis Cap Tikus. Saya atas nama Pak Gubernur Olly mengapresiasi Pak Presiden Jokowi yang telah membuka gerbang investasi minuman beralkohol khas Sulut itu,” ungkapnya seperti dilansir Manado Post.  Kandouw mengungkapkan, Cap Tikus selama ini dianggap racun dalam society. Padahal, mihol itu bisa memberikan nilai lebih pada perekonomian. Menurut dia, yang perlu diatur adalah lokasi berjualan. ”Tidak bisa sembarangan jual di warung. Manfaat ekonomi jelas, manfaat kesejahteraan jelas,” tegas Kandouw.  Dari Papua, Cenderawasih Pos melaporkan bahwa munculnya aturan investasi miras (sebelum dihapus) justru diprotes para tokoh. Sebab, saat ini Pemprov Papua mati-matian berusaha melarang peredaran miras. Mereka bahkan telah memiliki aturan yang melarang peredaran miras.  Penjabat Sekda Provinsi Papua Doren Wakerkwa menjelaskan, Papua telah memiliki Perdasus Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol di Provinsi Papua.  ”Perdasus itu ditetapkan pemerintah provinsi melalui DPRD dan harus dilakukan di Papua. Saya harap anak-anak Papua, barang tidak baik yang membunuh kehidupan bisa kita jauhkan. Sementara yang baik kita laksanakan di Papua,” tuturnya kepada Cenderawasih Pos, Senin (1/3).  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/Fujgrdcz7V0

Aturan Investasi Miras Dicabut, Bali Minta Presiden Beri Pengecualian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/37_jokowi_cabut_aturan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - ”Setelah menerima masukan dari ulama-ulama, MUI, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, ormas-ormas lain, tokoh-tokoh agama lain, juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah, bersama ini saya sampaikan, saya putuskan, lampiran perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut.”  Itulah pernyataan Presiden Jokowi saat mengumumkan pencabutan peraturan yang mengizinkan investasi minuman keras (miras). Keputusan itu diumumkan Jokowi melalui akun Sekretariat Presiden di channel YouTube.  Lampiran perpres yang dimaksud Jokowi adalah Lampiran III Perpres 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Aturan tentang investasi miras tercantum pada nomor 31, 32, dan 33.  Sebelumnya, Jokowi memang mendapat banyak kritik karena mengizinkan investasi miras di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua. Pimpinan NU, Muhammadiyah, MUI, dan para tokoh masyarakat juga menyoroti Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Sebab, Ma’ruf juga menjabat ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) MUI. Ma’ruf dinilai tidak memberikan masukan yang tepat kepada Jokowi.  Tudingan itu kemarin dibantah oleh Masduki Baidlowi, juru bicara Wapres. ”Jadi gini, memang dalam (beberapa, Red) hari terakhir itu Wapres sedang banyak berkoordinasi dengan pimpinan-pimpinan ormas,” kata Masduki. Dalam koordinasi tersebut, Wapres berupaya agar keberatan pimpinan ormas keagamaan itu bisa sampai ke Presiden Jokowi dengan tepat dan baik.  Dia menyatakan, Minggu lalu ada pertemuan dengan sejumlah menteri. Dalam pertemuan itu, Wapres berbicara mengenai bahaya izin industri miras.  Menurut Masduki, aspirasi pimpinan ormas itu juga disampaikan Wapres kepada Jokowi secara langsung. Bahkan, kemarin pagi Wapres mengadakan pertemuan empat mata dengan Jokowi. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi diyakinkan agar aturan perizinan industri miras itu dicabut.  Dia menegaskan, keluarnya perpres yang di dalamnya mengizinkan investasi industri miras dinilai sebagai persoalan yang sangat serius oleh Wapres. Masduki juga mengatakan, Wapres selama ini tidak tahu soal aturan tersebut. Tidak semua pembahasan melibatkan Wapres. ”Makanya, Wapres kaget ketika mendengar berita ramai seperti itu. Apalagi ada serangan langsung kepada Wapres,” tuturnya.  Keputusan Jokowi membatalkan ketentuan investasi dalam industri miras tersebut mendapat apresiasi dari Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Asrorun Ni’am Sholeh. Menurut dia, miras atau sejenisnya mengakibatkan terjadinya tindak kejahatan. Dia menegaskan, keputusan Jokowi membatalkan investasi industri miras harus menjadi momentum khusus bagi pemerintah.  ”Yaitu, momentum peneguhan komitmen untuk selalu mengutamakan kemaslahatan masyarakat dalam menyusun berbagai regulasi,” paparnya.  Asrorun juga berharap saat ini pemerintah meninjau ulang segala peraturan yang berpotensi menjadi payung hukum peredaran miras. Baik yang tersurat maupun tersirat.  Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj mengungkapkan bahwa keharaman hukum khamar atau miras adalah mutlak. ”Jelas ayatnya muhkamah. Tidak bisa ditafsiri lain. (Dalilnya, Red) qath’i. Haramnya khamar ditegaskan dalam ayat yang jelas tidak mungkin dicari jalan supaya halal,” tegasnya kemarin.  Said menyatakan, apa pun alasannya, PBNU menolak industri khamar. ”Tapi, alhamdulillah Presiden Jokowi cukup arif dan bijak mencabut. Semoga tidak terulang. Jadi, nggak kelihatan sembrono. Tidak ada pertimbangan agama, etika, dan kemasyarakatan. Tapi, saya yakin ini bukan dari beliau sendiri,” jelasnya.  Said berpesan kepada pemerintah bahwa semua kebijakan investasi harus dilandaskan pada kemaslahatan bersama sekaligus berorientasi pada pembangunan nilai-nilai keagamaan.  Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menuturkan, lampiran dengan total enam halaman itu memang menyulut kontroversi. Bahlil menjelaskan, izin pembangunan industri minuman beralkohol (mihol) sebenarnya ada sejak 1931. Izin itu berlanjut hingga saat ini.  Dia memerinci, sudah ada 109 izin terkait dengan mihol yang berlaku di 13 provinsi. ”Ini tidak lain dan tidak bukan, maksud saya mau menyampaikan kepada Bapak/Ibu di seluruh Indonesia bahwa perizinan terjadi sejak pemerintahan yang pertama dan terakhir. Namun, tidak untuk kita menyalahkan satu sama lain,” urai mantan ketua Hipmi tersebut.  Bahlil menjelaskan, di balik langkah pemerintah yang mencabut lampiran III, ada kepentingan negara dan masyarakat yang harus diutamakan. Karena itu, dia tak ingin langkah pencabutan tersebut dianggap sebagai sikap inkonsistensi kebijakan pemerintah.  Hingga saat ini pun belum ada investor yang mengajukan pembukaan usaha mihol di Indonesia. Dengan kondisi itu, dia yakin kepercayaan investor tetap terjaga.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/Fujgrdcz7V0

Jokowi Cabut Aturan Investasi Miras setelah Bertemu Wapres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/maruf-amin.jpg" alt="Wapres Ma" width="100%">
<figcaption>Wapres Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Juru Bicara Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Masduki Baidlowi mengatakan Ma'ruf Amin tidak dilibatkan dalam perumusan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang mengatur soal investasi di bidang industri minuman keras.  Hal ini dikatakan Masduki, usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mencabut Perpres miras tersebut setelah mendengarkan banyak pihak. "Wapres tidak tahu memang. Tidak semuanya dilibatkan. Makanya kaget wapres ketika mendengar berita rame seperti itu," ujar Masduki kepada wartawan, Rabu (3/3).  Masduki menambahkan, bahkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dihujat lantaran adanya Perpres miras tersebut. Padahal Ma'ruf Amin tidak tahu apa-apa. "Apalagi ada serangan langsung kepada Wapres. Wapres bilang ini kok ada kejadian seperti ini," katanya.  Oleh sebab itu, Ma'ruf Amin langsung menggelar rapat dengan melakukan koordinasi supaya Perpres yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi tersebut bisa dicabut. Bahkan dalam koordinasi dengan para menteri tersebut, Ma'ruf Amin menyampaikan pandangannya mengenai bahayanya minuman keras bagi masyarakat.  "Jadi memang ini menjadi persoalan yang sangat serius bagi Wapres. Ini menjadi persoalan serius kalau berlanjut," ungkapnya.  Masduki juga mengaku sebelum Perpres tersebut dicabut, Ma'ruf Amin telah menemui Presiden Jokowi untuk mengemukakan pandangannya. Sehingga akhirnya Presiden memutuskan Perpres miras tersebut dicabut.  "Wapres sudah ketemu empat mata dengan Presiden, dan Presiden diyakinkan agar itu dicabut. Dan akhirnya memang Presiden sudah (mencabut Pepres miras-Red)," tuturnya.  Sebelumnya, Presiden Jokowi resmi mencabut butir-butir lampiran pada Peraturan Presiden Nomor 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang mengatur soal investasi di bidang industri minuman keras.  "Bersama ini saya sampaikan saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut," kata Presiden Jokowi dalam kanal Youtube Sekretariat Presiden yang dilihat di Jakarta, Selasa.  Perpres Nomor 10/2021 itu memang tidak mengatur khusus miras melainkan soal penanaman modal. Namun, disebutkan dalam beleid tersebut bahwa industri miras di daerah tertentu di Indonesia, yakni Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua.  Presiden Jokowi menyebut keputusan itu ia ambil setelah mendengar berbagai masukan. Mulai dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan juga ulama-ulama lainnya.  "Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama MUI, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya serta tokoh-tokoh agama lain serta juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah," ungkap Jokowi.

Jubir Sebut Ma'ruf Amin Tidak Dilibatkan Dalam Perumusan Perpres Miras

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dewa-mabuk-tenggak-opolosan-satu-gedung-habis-terbakar_m_.jpg" alt="Ilustrasi Pemabuk. Raffi sempat menenggak miras oplosan sebelum ujungnya membakar satu gedung. (pixabay)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pemabuk. Raffi sempat menenggak miras oplosan sebelum ujungnya membakar satu gedung. (pixabay)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Amanat Nasional (PAN) mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mencabut lampiran industri minuman beralkohol pada peraturan presiden (perpres) Nomor 10/2021 tentang bidang usaha penanaman modal.  Anggota Fraksi PAN DPR Guspardi Gaus mengatakan, sikap Presiden Jokowi sangat tepat. Yakni, mencabut lampiran industri minuman keras pada perpres nomor 10/2021. Keputusan itu dianggap bisa meredam perdebatan dan polemik di tengah publik.  "Saya ucapkan terima kasih kepada Presiden yang peka dan mau mendengarkan jeritan dan suara elemen bangsa. Mereka khawatir dan cemas jika perpres tersebut diberlakukan," ujar <a href="https://www.jawapos.com/tag/guspardi-gaus/">Guspardi Gaus</a> kepada JawaPos.com, Selasa (2/3).  Menurut anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR itu, jika saja Presiden Jokowi tidak mendengarkan pendapat ulama, kerisauan publik, maka situasi semakin tidak kondusif dan gaduh. Apalagi baru-baru ini terjadi sejumlah kasus yang dipicu minuman keras atau minuman beralkohol, bahkan melibatkan oknum anggota kepolisian. Kasus itu pun merenggut nyawa manusia.  "Dampak negatif miras ini jelas merusak generasi dan moral bangsa," ujar legislator asal Sumbar itu,  Ke depannya, supaya tidak terjadi lagi kegaduhan dan polemik di tengah masyarakat, politikus PAN itu mengingatkan Pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang bersifat sensitif. Apalagi sampai menimbulkan pro dan kontra dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. "Masyarakat pasti mengapresiasi sikap Jokowi yang mau menerima masukan dan saran dari elemen bangsa," ujar Guspardi.  Guspardi berharap momentum pencabutan lampiran industri minuman keras pada perpres bidang usaha penanaman modal menjadi petanda pemerintah mau mendengar aspirasi dan keluhan masyarakat.  Sebelumnya, Presiden Jokowi dalam konfrensi pers yang ditayangkan secara virtual melalui akun YouTube Sekretariat Presiden mengatakan, mencabut lampiran investasi industri minuman keras dalam Perpres nomor 10/2021.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/features/03/12/2020/kuliahkan-anak-sampai-lulus-dari-hasil-cap-tikus/">Kuliahkan Anak sampai Lulus dari Hasil Cap Tikus</a>  “Bersama ini saya sampaikan saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut,” ujar Jokowi, Selasa (2/3).  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://youtu.be/85pfFZY37xA

Jokowi Cabut Perpres Miras, PAN: Terima Kasih Presiden

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/20200518-Niam1.jpg" alt="Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Asrorun Niam Sholeh dalam tangkapan layar akun Youtube BNPB Indonesia. Dewanto Samodro/Antara" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Asrorun Niam Sholeh dalam tangkapan layar akun Youtube BNPB Indonesia. Dewanto Samodro/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut aturan tentang investasi industri minuman beralkohol yang terdapat dalam lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Perpres ini dicabut setelah menuai respons miring dari sejumlah kalangan.  Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Asrorun Niam Sholeh menyampaikan, apabila aturan tersebut tidak dicabut, hubungan diplomasi dengan negara tetangga diyakini bisa bermasalah. Pasalnya, Indonesia dikenal sebagai negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia.  "Sekalipun tidak dikonsumsi masyarakat Indonesia dan diminum orang luar, tetap teridentifikasi itu adalah produk Indonesia. Maka secara hubungan internasional, ini akan menjatuhkan harkat dan martabat," ujar dia, Selasa (2/3).  Apalagi, Indonesia saat ini sedang mengembangkan pariwisata halal. Hal ini tentu saja bersifat kontradiktif apabila terdapat aturan yang terlampir dalam perpres tersebut.  "Pada saat Indonesia akan berkomitmen membangkitkan pariwisata halal, sementara peredaran miras ada, itu akan kontra produktif dalam mendorong komitmen pariwisata halal. Alih-alih mendorong, ini menjauhkan wisatawan yang memiliki komitmen mewujudkan wisata halal di Indonesia," pungkasnya.  Terakhir, ia mengapresiasi tindakan yang dilakukan Presiden Jokowi yang mendengarkan penolakan masyarakat luas atas peraturan tersebut. "MUI menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas keseriusan pemerintah atas respons cepat presiden yang mendengar aspirasi masyarakat," ujar dia.

Perpres Miras Dicabut, Pariwisata Halal Tetap Bisa Berjalan Produktif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Anggota-Komisi-IX-DPR-Saleh-Partaonan-Daulay-antara.jpg" alt="Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay. Foto: Antara" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay. Foto: Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membatalkan lampiran Perpres berkenaan dengan izin investasi minuman keras (miras). Menurut Saleh, ini adalah langkah konkrit untuk meredam perdebatan dan polemik yang muncul di tengah masyarakat beberapa hari belakangan ini.  "Presiden mendengar suara rakyat. Tentu banyak juga pertimbangan dan masukan yang sudah didengar. Pada akhirnya, presiden memilih untuk mencabut lampiran perpres tersebut," ujar Saleh kepada wartawan, Selasa (2/3).  Menurut Saleh, ini bukan pertama kalinya Jokowi mencabut atau merevisi perpres yang dikeluarkan. Jadi, wajar jika ada spekulasi di masyarakat yang menyatakan bahwa biro hukum kepresidenan kurang peka terhadap situasi sosial, politik, budaya, dan keagamaan di tengah masyarakat. Jika ada kepekaan, perpres seperti ini tidak perlu dimajukan ke meja presiden.  "Tentu presiden memiliki biro hukum dan ahli hukum yang merumuskannya. Mestinya, sudah ada kajian sosiologis, filosofis, dan yuridis sebelum diajukan ke presiden. Bisa jadi orang menganggap bahwa perpres itu dari presiden. Padahal, kajian dan legal drafting-nya pasti bukan presiden. Ini yang menurut saya perlu diperbaiki di pusaran tim kepresidenan," tambahnya.  Sejauh ini, kata Saleh, pencabutan lampiran perpres tersebut sudah dilakukan dengan sangat baik. Apalagi, Jokowi menyebutkan bahwa alasan pencabutan itu setelah mendengar masukan ormas keagamaan, tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh daerah.  "Dengan begitu, polemik bahwa pemerintah akan membuka ruang besar bagi investasi minuman keras dengan sendirinya terbantahkan," pungkasnya.  Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut mengenai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10/2021 tersebut terkait aturan minuman keras (miras).  "Bersama ini saya sampaikan saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut," ujar Jokowi dalam akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (2/3).  Kepala negara ini mencabut Perpres tersebut lantaran sudah menerima masukan dari banyak pihak, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah serta tokoh-tokoh agama lainnya.

Perpres Miras Dicabut, PAN Sebut Biro Hukum Kepresidenan Kurang Peka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/PEMUSNAHAN-MIRAS-ILEGAL-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengapresiasi atas political-will Presiden Jokowi yang mencabut lampiran terkait investasi industri minuman keras (miras) dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Ini menunjukkan pemerintah bersikap demokratis dan legowo atas aspirasi dan keberatan luas umat beragama, khususnya umat Islam.  “Langkah pencabutan Perpres tersebut oleh Presiden merupakan sikap politik yang positif dan menunjukkan keterbukaan pemerintah atas kritik dan masukan konstruktif masyarakat demi kemaslahatan bangsa,” tutur Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, dalam keterangannya, Selasa (2/3).  Pemerintah tentu memahami bahwa masalah miras bukan hanya urusan umat beragama semata, yang memang di dalam Islam diharamkan. Tetapi juga dapat merusak mental dan moral bangsa.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/02/03/2021/jokowi-akhirnya-cabut-perpres-minuman-keras/">Jokowi Akhirnya Cabut Perpres Minuman Keras</a>  “Pembangunan ekonomi tentu sangat didukung penuh oleh semua pihak, asalkan tidak bertentangan dengan nilai Pancasila, agama, dan kebudayaan luhur Indonesia. Masih terbuka banyak bidang yang dapat dikembangkan dalam pembangunan ekonomi dan investasi di negeri ini,” tutup Haedar.  Sebelumnya, Presiden Jokowi memutuskan untuk mencabut lampiran terkait miras setelah mendengar berbagai masukan dari elemen masyarakat terkait kebijakan tersebut. Mulai dari MUI, NU hingga Muhammadiyah.  “Bersama ini saya sampaikan saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut,” ujar Jokowi dalam akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (2/3).  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/85pfFZY37xA

Jokowi Cabut Perpres Miras, Muhammadiyah: Bentuk Terbuka Atas Kritik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#perpres miras

Berita Terkini