<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/KPK-Tunjukkan-Barang-Bukti-OTT-Bupati-Bengkayang-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Penyidik menunjukkan barang bukti hasil operasi tangkap tangan (OTT) di kantor KPK, Jakarta, Rabu (4/9/2019). Dari hasil operasi tersebut KPK menetapkan tujuh orang tersangka dua diantaranya yaitu Bupati Kabupaten Bengkayang Suryadman Gidot dan Kepala Din" width="100%">
<figcaption>Penyidik menunjukkan barang bukti hasil operasi tangkap tangan (OTT) di kantor KPK, Jakarta, Rabu (4/9/2019). Dari hasil operasi tersebut KPK menetapkan tujuh orang tersangka dua diantaranya yaitu Bupati Kabupaten Bengkayang Suryadman Gidot dan Kepala Din</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peraturan Presiden (Perpres) tentang Organ Pelaksana Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinilai memperlambat kerja penindakan KPK. Sebab, dalam perpres yang baru diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut diisyaratkan pelibatan Sekretariat Dewas dalam izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan.  Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menyebut pelibatan Sekretariat Dewas semakin memperbesar potensi kebocoran penanganan perkara di lembaga antirasuah tersebut. ”Itu (birokrasi yang panjang, Red) bisa digunakan untuk memberi tahu pelaku dan pelaku bisa menghilangkan barang bukti,” ujar dia kemarin (5/1).  Ketentuan yang mengatur pelibatan Sekretariat Dewas dalam kerja penindakan KPK tertuang dalam pasal 3 Perpres 91/2019. Pasal itu mengatur beberapa tugas dan fungsi kesekretariatan dewas. Salah satunya menerima dan memfasilitasi administrasi permohonan pemberian izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan.  Asfin menuturkan, ketentuan dalam pasal itu jelas mengisyaratkan bahwa tugas Sekretariat Dewas adalah hal teknis. Fungsi tersebut, kata Asfin, kerap menjadi faktor lambatnya penanganan perkara. Pun, sudah banyak modus korupsi yang berkaitan dengan masalah administratif tersebut. ”Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau kerja mereka (Sekretariat Dewas) lambat?” ujarnya.  Menurut Asfin, upaya penyidikan KPK yang meliputi penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan semestinya dilakukan dengan cepat dan rahasia. Tidak banyak tangan yang ”bermain” dalam penanganan perkara. ”Semakin banyak tangan, semakin nggak rahasia lagi,” paparnya.

Sekretariat Dewas KPK Bisa Perpanjang Birokrasi Penindakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Yasona-dery.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peraturan Presiden (Perpres) tentang Organisasi dan Tata Kerja Pimpinan dan Organisasi Pelaksana Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau Perpres KPK akan segera ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya draf Perpres itu disebut sudah sampai di meja Sekretariat Negara (Setneg).  "Sudah di Setneg," singkat Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (3/1).  Rencana penerbitan Perpres itu pun menuai kritikan dari banyak pihak terutama oleh pegiat antikorupsi. Pasalnya Perpres itu dianggap membuat kinerja KPK akan lebih mudah untuk dilemahkan.  Politikus PDI Perjuangan ini pun menampik, bahwa Perpres KPK dibuat bukan untuk diintervensi oleh Presiden Jokowi. "Enggak-enggak," tukas Yasonna.  Diketahui, Perpres ini akan mengatur mengenai susunan organisasi, tata kerja pimpinan, dan organ pelaksana pimpinan KPK. Adanya perpres itu menjadikan KPK seperti kementerian dan lembaga. Karena di bawah langsung ke presiden.  Pasal 1 Ayat (1) perpres tersebut berbunyi. "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan pejabat negara setingkat menteri yang berada di bawah dan bertangggung jawab kepada Presiden sebagai kepala negara," bunyi pasal tersebut.

Perpres KPK Segera Ditandatangani Presiden Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Aksi-Dukung-RUU-KPK-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Lawan Korupsi berunjuk rasa di halaman gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Sabtu (14/9/2019). Dalam aksinya mereka menuntut DPR agar segera melakukan revisi terhadap Undang-undang KPK dan membubarkan wadah pegawai KP" width="100%">
<figcaption>Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Lawan Korupsi berunjuk rasa di halaman gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Sabtu (14/9/2019). Dalam aksinya mereka menuntut DPR agar segera melakukan revisi terhadap Undang-undang KPK dan membubarkan wadah pegawai KP</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Draf peraturan presiden (perpres) untuk KPK masih dalam tahap finalisasi. Salah satu poinnya disebut-sebut bahwa lembaga antirasuah tersebut berada di bawah presiden. Artinya KPK ke depannya sejajar dengan kementerian lain.  Atas dugaan isi dari draf perpres tersebut, Ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto menduga Presiden Jokowi ingin mendikte lembaga antirasuah tersebut. Sebab keberadaan KPK langsung di bawah kepala negara.  "Terkait dengan draf pepres KPK yang beredar, sangat jelas political will presiden yang ingin mendikte KPK," ujar Didik saat dihubungi, Selasa (31/12).  Dengan KPK langsung di bawah Presiden Jokowi, diduga KPK tidak lagi garang seperti sebelum-sebelumnya. Padahal saat ini korupsi makin banyak. "Sungguh logika yang salah dan mundur dalam pemberantasan korupsi. Apalagi perilaku korup di lingkungan pemerintahan semakin menjadi-jadi termasuk di pemda," katanya.  Didik berharap perpres tersebut tidak terbit. Sebab nantinya akan ada konflik kepentingan. Ibaratnya, KPK dikebiri oleh kepentingan tertentu.  "Langkah yang patut disesalkan dan harus diluruskan jika perpres tersebut benar-benar ingin mengebiri kewenangan KPK," ungkapnya.  Seperti diketahui, Presiden Jokowi saat ini tengah menyiapkan perpres baru terkait KPK. Perpres itu mengatur mengenai susunan organisasi, tata kerja pimpinan, dan organ pelaksana pimpinan KPK. Adanya perpres tersebut menjadikan KPK seperti kementerian dan lembaga negara lainnya.  Diketahui, pasal 1 Ayat (1) perpres tersebut berbunyi, "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan pejabat negara setingkat menteri yang berada di bawah dan bertangggung jawab kepada Presiden sebagai kepala negara."  <hr />  Update 31 Desember 2019 pukul 22.55:  Terpisah, Staf Khusus Presiden Dini Purwono membantah perpres yang bakal diterbitkan untuk melemahkan KPK. "Yang pasti tidak ada iktikad dari pemerintah untuk melemahkan KPK," katanya.  Saat ini perpres tentang KPK tersebut masih dalam tahap finalisasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyatakan tidak menutup kemungkinan akan ada perubahan pasal-pasal perpres tersebut.  "Pada saat ini rancangan perpres tersebut sedang dibahas dan Menkumham diminta untuk menjaring masukan dari berbagai elemen, termasuk dari Pimpinan KPK," katanya.  ‎Di tempat lain, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) juga membantah perpres yang akan dikeluarkan oleh Presiden Jokowi akan melemahkan KPK. "Oh enggak-enggak (tidak melemahkan KPK)," tegas Yasonna.

Demokrat: Presiden Ingin Mendikte KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tgb-asyik-main-tenis-bareng-firly-mantan-pimpinan-kpk-bilang-begini_m_.jpg" alt="Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto merespon pertemuan Deputi Penindakan KPK Bridjen Pol, Firly dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Zaenul Majdi." width="100%">
<figcaption>Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto merespon pertemuan Deputi Penindakan KPK Bridjen Pol, Firly dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Zaenul Majdi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto (BW) menilai Peraturan Presiden (Perpres) tentang KPK mengkebiri independensi lembaga antirasuah. Menurutnya, independensi merupakan syarat penting untuk menilai keseriusan pemerintah dalam perang melawan korupsi.  "Draf Perpres KPK yang diedarkan ke publik adalah signal dan sekaligus lonceng yang menandakan palu godam sembilu dari kekuasaan yang tengah menggedor-gedor dan mencabik- cabik prinsip independensi lembaga pemberantasan korupsi," kata BW dalam keterangannya yang diterima JawaPos.com, Selasa (31/12).  "Draf Perpres yang diedarkan ke publik secara nyata telah melanggar prinsip penting yang di dalam Pasal 6 jo Pasal 36 UNCAC 2003 yang sdh diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 2006," sambungnya.  BW menyebut, aturan itu menyatakan bahwa negara wajib menjamin adanya badan atau organ khusus yang harus diberikan kemandirian dalam upaya pemberantasan korupsi.  "Bilamana draf Perpres tersebut diterbitkan maka Perpres itu akan menjadi indikasi kuat bahwa Presiden dengan sengaja telah menempatkan KPK, sebagai lembaga yang tidak independen. Karena secara langsung berada dibawah pengaruh dan kekuasaannya," sesalnya.  BW tak menginginkan, KPK menjadi alat kekuasaan. Dia mengharapkan, akal sehat dan nurani kewarasan masih terus hadir untuk dapat memimpin bangsa ini. "Kini tengah disandera dan perilaku penguasa," pungkasnya.

Eks Pimpinan Nilai Marwah KPK Hancur Karena Perpres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/HNW-bukber-empat-pilar.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perpres baru tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Nantinya, lembaga antirasuah itu langsung di bawah Presiden Jokowi sama seperti kementerian‎.  Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid, mengkritik rencana Jokowi yang akan menerbitkan Peraturan Presiden tentang Organisasi dan Tata Kerja Pimpinan dan Organ Pelaksana Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perpres KPK).  Hidayat mengatakan draf perpres itu mestinya diperbaiki agar tidak mengesankan upaya pemerintah mengendalikan KPK. "Kalau demikian teksnya, maka itu akan membenarkan kesan bahwa KPK sekarang dibonsai menjadi di bawah kekuasaan eksekutif," ujar Hidayat dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Selasa (31/12).  Wakil Ketua MPR ini menegaskan sejak awal publik menginginkan KPK menjadi lembaga yang independen agar maksimal dalam memberantas korupsi. HNW -sapaan akrab Hidayat Nur Wahid- mengatakan penempatan KPK di bawah presiden dikhawatirkan akan melemahkan independensi lembaga antirasuah tersebut.  "Secara kelembagaan KPK diposisikan setara dengan lembaga negara seperti Komisi Yudisial, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Konstitusi. Meskipun keberadaan KPK bersifat ad hoc dan tak tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945," katanya.  HNW berujar sudah semestinya lembaga yang dikepalai oleh Firli Bahuri ini tetap setara dengan Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal itu supaya menjaga independensi KPK. "Hilangnya independensi KPK, dikhawatirkan membuat pemberantasan korupsi tak lagi efektif," katanya.  HNW meminta Jokowi tidak usah membuat aturan yang melemahkan independensi komisi antikorupsi. Ia pun mengungkit janji Jokowi untuk memperkuat KPK. Selain itu, katanya, masyarakat pun menginginkan KPK menjadi lembaga yang kuat. "Aturan yang mengekang, yang membatasi, tumpang tindih, dan membuat KPK tidak bisa melaksanakan kewenangannya secara maksimal," tutupnya.‎  Seperti diketahui, Presiden Jokowi saat ini tengah menyiapkan peraturan presiden atau perpres baru terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Perpres ini akan mengatur mengenai susunan organisasi, tata kerja pimpinan, dan organ pelaksana pimpinan KPK. Adanya perpres itu menjadikan KPK seperti kementerian dan lembaga. Karena di bawah langsung ke presiden.  Pasal 1 Ayat (1) perpres tersebut berbunyi. "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan pejabat negara setingkat menteri yang berada di bawah dan bertangggung jawab kepada Presiden sebagai kepala negara," bunyi pasal tersebut.

Perpres Baru KPK, PKS Singgung Janji Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/hidayat-nur-wahid-capres-diusung-demokrat-tidak-akan-sama-dengan-pks_m_178683-640x421-640x421.jpeg" alt="Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perpres baru tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Nantinya lembaga antirasuah itu langsung di bawah Presiden Jokowi sama seperti kementerian‎.  Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid, mengkritik rencana Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden tentang Organisasi dan Tata Kerja Pimpinan dan Organ Pelaksana Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau Perpres KPK.  Hidayat mengatakan draf perpres itu mestinya diperbaiki agar tidak mengesankan upaya pemerintah mengendalikan KPK.  "Kalau demikian teksnya, maka itu akan membenarkan kesan bahwa KPK sekarang dibonsai menjadi di bawah kekuasaan eksekutif," ujar Hidayat dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Selasa (31/12).  Wakil Ketua MPR ini menegaskan sejak awal publik menginginkan KPK menjadi lembaga yang independen agar maksimal dalam memberantas korupsi.  HNW -sapaan akrab Hidayat Nur Wahid- mengatakan, penempatan KPK di bawah presiden dikhawatirkan akan melemahkan independensi lembaga antirasuah tersebut.  "Secara kelembagaan KPK diposisikan setara dengan lembaga negara seperti Komisi Yudisial, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Konstitusi. Meskipun keberadaan KPK bersifat ad hoc dan tak tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945," katanya.  HNW berujar, sudah semestinya lembaga yang dikepalai oleh Firli Bahuri ini tetap setara dengan Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal itu supaya menjaga independensi KPK.  "Hilangnya independensi KPK, dikhawatirkan membuat pemberantasan korupsi tak lagi efektif," katanya.  HNW meminta Jokowi tidak usah membuat aturan yang melemahkan independesi komisi antikorupsi. Ia pun mengungkit janji Jokowi untuk memperkuat KPK. Selain itu katanya, masyarakat pun menginginkan KPK menjadi lembaga yang kuat.   "Aturan yang mengekang, yang membatasi, tumpang tindih, dan membuat KPK tidak bisa melaksanakan kewenangannya secara maksimal," tutupnya.‎  Seperti diketahui, Presiden Jokowi saat ini tengah menyiapkan peraturan presiden atau perpres baru terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Perpres ini akan mengatur mengenai susunan organisasi, tata kerja pimpinan, dan organ pelaksana pimpinan KPK. Adanya perpres itu menjadikan KPK seperti kementerian dan lembaga. Karena di bawah langsung ke presiden.  Pasal 1 Ayat (1) perpres tersebut berbunyi. "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan pejabat negara setingkat menteri yang berada di bawah dan bertangggung jawab kepada Presiden sebagai kepala negara," bunyi pasal tersebut.

Agar Tetap Independen PKS Minta Draf Perpres KPK Diperbaiki

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/JKT_TUTUP-TULISAN-KPK_MIFTAHULHAYAT-3.jpg" alt="Petugas saat menutup tulisan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lobi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/9/2019). Penutupan tulisan KPK dengan kain hitam yang dilakukan sejak Minggu (8/9/2019) itu merupakan bagian dari aksi simbolik jajaran pimpin" width="100%">
<figcaption>Petugas saat menutup tulisan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lobi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/9/2019). Penutupan tulisan KPK dengan kain hitam yang dilakukan sejak Minggu (8/9/2019) itu merupakan bagian dari aksi simbolik jajaran pimpin</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Koalisi masyarakat sipil menilai posisi KPK makin tidak kukuh dengan rencana terbitnya peraturan presiden (perpres) sebagai turunan dari UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang UU KPK. Keberadaan perpres dipandang akan mempertegas upaya pelemahan lembaga antirasuah tersebut.  Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menyatakan, tidak ada harapan bahwa perpres akan memperkuat KPK. Sebab, perpres hanya akan mendetailkan isi UU KPK. Padahal, sebagaimana diketahui, UU KPK bermasalah.  Asfi mencontohkan, norma kelembagaan KPK yang diatur dalam rancangan perpres menjadi lembaga di bawah presiden merupakan konsekuensi desain di UU KPK. Meski tidak secara tegas menempatkan di bawah presiden, ada pasal yang menyebut para pegawai KPK berstatus aparatur sipil negara (ASN).  ’’Dari awal kita sudah bilang, ketika pegawai KPK disebut ASN, sama dengan mau mengatakan KPK di bawah presiden,’’ ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (29/12).  Demikian juga halnya dengan norma pembentukan inspektorat KPK seperti yang tercantum dalam rancangan perpres. Itu terkait dengan desain dan keberadaan dewan pengawas yang menjadi bagian internal dari kerja-kerja KPK. Dengan begitu, ada kesan bahwa dibutuhkan inspektorat untuk mengawasi kelembagaan KPK secara keseluruhan. ’’Dia seperti menutup lubang. Munculkan kesan nggak ada pengawas internal karena Dewas KPK itu ya KPK,’’ tandasnya.  Karena itu, lanjut Asfi, yang perlu dilakukan adalah mencabut UU KPK. ’’Yang paling bener itu, kalau memang memperkuat harus ada perppu. UU ini harus dicabut segera revisinya,’’ tegasnya.  Menurut Asfi, saat ini harapan hanya bertumpu pada Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, peluang penerbitan perppu sangat kecil. Mengingat, pemerintah dan semua fraksi di DPR terlihat satu suara dalam mendesain pelemahan KPK. Pihaknya berharap MK bisa membatalkan UU KPK. Saat ini sejumlah gugatan judicial review UU KPK yang dilayangkan masyarakat sipil tengah masuk proses sidang di MK.  Asfi kembali menegaskan, independensi KPK merupakan hal yang mutlak diberikan. ’’Dia harus independen. Karena kalau di bawah presiden, presiden bukan pihak yang bebas dari korupsi secara teori,’’ kata pegiat antikorupsi tersebut.  Sementara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung membantah anggapan yang menyebut perpres bagian dari pelemahan KPK. Sebaliknya, perpres justru memperkuat apa yang diatur dalam UU KPK. ’’Tidak ada niat, iktikad, atau apa pun dalam pemerintah untuk melemahkan KPK,’’ ujarnya.  Sementara itu, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono menjelaskan, draf perpres masih dalam proses finalisasi. Dengan demikian, masih dimungkinkan dilakukan perbaikan jika ada pasal-pasal yang konstruksi hukumnya tidak tepat atau melampaui UU. Semua masukan publik, kata Dini, menjadi pertimbangan pemerintah.

Perpres Makin Lemahkan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Presiden-Jokowi-Jenguk-Wiranto-di-RSPAD-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan kepada wartawan usai menjenguk Menko Polhukam Wiranto di Paviliun Kartika, RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Kamis (10/10/2019). Presiden Joko Widodo mengatakan kondisi Menko Polhukam Wiranto mulai membaik pasca" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan kepada wartawan usai menjenguk Menko Polhukam Wiranto di Paviliun Kartika, RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Kamis (10/10/2019). Presiden Joko Widodo mengatakan kondisi Menko Polhukam Wiranto mulai membaik pasca</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pimpinan dan juga Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Perpresnya pun sedang diselesaikan.  Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan, Presiden Jokowi sedang menyusun perpres tersebut. Nantinya per‎pres tersebut berkaitan dengan Dewan Pengawas, Pimpinan KPK dan status kepagawaian di lembaga antirasuah tersebut.  ‎"Perpres yang berkaitan dengan KPK, itu kan ada tiga. Satu, yang mengatur Dewas, satu mengatur mengenai organisasi karena ini menyangkut UU yang baru dan satu lagi mengenai perubahan menjadi ASN," ujar Pramono di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (27/12).  Di tiga perpres tersebut semangat Presiden Jokowi untuk memperkuat lembaga antirasuah tersebut. Sehingga Pramono menampik jika perpres itu memperlemah KPK.  "Karena bagi pemerintahan ini, dengan KPK yang kuat, maka yang diuntungkan siapa pemerintah," katanya.  Saat ini pepres tentang KPK masih dalam tahap finalisasi. Itu melibatkan dua lembaga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumhan) serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB).  "Ya karena ini sudah dalam proses dan tentunya segera diselesaikan," pungkasnya.  Adapun lima orang anggota Dewan Pengawas KPK pilihan Presiden Jokowi adalah, Artidjo Alkostar (mantan Hakim Mahkamah Agung), Albertina Ho (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang)‎, Syamsuddin Haris (Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)‎, Harjono (mantan Hakim Mahkamah Konstitusi),‎ dan Tumpak Hatarongan Panggabean (mantan Wakil Ketua KPK).  Kemudian lima orang juga telah ditetapkan sebagai pimpinan KPK yang baru periode 2019-2023 mereka adalah, Firli Bahuri (Anggota Polri), Alexander Marwata (Komisioner KPK petahana), Nurul Ghufron (dosen), Nawawi Pomolango (hakim) dan Lili Pintauli Siregar (advokat). Kemudian Komisi III DPR juga telah menetapkan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK yang baru.

‎Presiden Jokowi Siapkan 3 Perpres Soal KPK

Perpres KPK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Perpres KPK

Berita Terkini