<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG-18941.jpg" alt="Ilustrasi Pemilu 2024." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pemilu 2024.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - DPR RI menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang. Keputusan itu diambil dalam Rapat Paripurna, yang digelar pada Selasa (4/4).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyatakan, Perppu Pemilu terjadi perubahan beberapa norma yang merupakan penataan. Hal ini tentunya menyelaraskan untuk bisa menggelar Pemilu 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jumlah norma antara lain dengan pembentukan untuk provinsi di Daerah Otonomi Baru. Penyelenggaraan di Ibu Kota Nusantara tetap menyesuaikan di daerah pemilihan. Dalam perkembangannnya, pemerintah juga mengatur untuk mensukseskan Pemilu 2024," kata Doli menyampaikan pemaparan Perppu Pemilu di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (4/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01445723/tak-ingin-pemilu-2024-diwarnai-kontroversi-icw-kami-desak-hasyim-segera-hengkang-dari-kpu">Tak Ingin Pemilu 2024 Diwarnai Kontroversi, ICW: Kami Desak Hasyim segera Hengkang dari KPU</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Politikus Partai Golkar itu menjelaskan, pembahasan Perppu Pemilu telah dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Menurutnya, pembahasan dilakukan bersama dengan pemerintah sebelum akhirnya diputuskan oleh seluruh fraksi di Komisi II.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Seluruh fraksi di Komisi II menyetujui dan menerima Perppu tentang Pemilu. Kami berharap dengan penyesuaian beberapa norma diharapkan jadwal Pemilu 2024 tidah terhambat dan dapat berjalan dengan lancar," ungkap Doli.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mendengar pemaparan Komisi II DPR, Ketua DPR RI Puan Maharani menanyakan kepada seluruh peserta rapat apakah Perppu Pemilu itu dapat disetujui.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apakah Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?" tanya Puan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setuju," jawab seluruh wakil rakyat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan, Perppu Pemilu kali ini bakal mengatur pelaksanaan pesta demokrasi di empat Daerah Otonomi Baru (DOB). Hal ini mengingat, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu belum mengatur soal DOB, sehingga diperlukan Perppu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Yang paling gampang saja dari satu pasal, yang mensyaratkan empat DOB harus ada DPD, maka tanggal 14 Desember 2022 pada saat verifikasi faktual oleh KPU, berarti satupun partai politik tidak ada yang memenuhi syarat karena tidak ada DPD di empat DOB baru. Akibatnya, berarti tidak ada peserta pemilu, kalau peserta pemilu tidak ada, berarti pemilunya ditunda,&rdquo; ucap Tito di Jakarta, Rabu (15/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tito bersyukur akhirnya Perppu Pemilu disetujui oleh sembilan fraksi di Komisi II DPR RI. &ldquo;Tidak ada pembahasan baru, tidak ada norma-norma baru, ini jadi pegangan kita. Ini memberikan kepastian kepada semua pihak, saya kira untuk bangsa ini,&rdquo; pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

DPR menyetujui Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi UU.

Perppu Pemilu Disahkan Jadi UU, DPR: Atur Pemilu di 4 Provinsi Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/titi-anggraini-.jpg" alt="Titi Anggraini (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Titi Anggraini (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang yang melewati masa sidang pertama, merupakan bentuk kelalaian hukum pembentuk undang-undang. Hal ini dikatakan Pengajar pemilu pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggrain.  "Jadi, soal tidak dibahasnya Perppu Pemilu pada masa sidang pertama setelah perpu ini ditetapkan, adalah bentuk kelalaian Pemerintah bersama DPR RI," kata Titi Anggraini dikutip dari ANTARA di Semarang, Kamis (16/3).  Penyataan Titi Anggraini tersebut, merespons pernyataan Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia.  Untuk diketahui, DPR RI sebelumnya menerima Surat Presiden (Surpres) tentang RUU tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Perppu Pemilu) pada tanggal 13 Januari 2023, beberapa hari sebelum penutupan Masa Sidang III Tahun Sidang 2022—2023.  Doli Kurnia mengutarakan bahwa pihaknya memakai ukuran berdasarkan masuknya surpres ke DPR RI untuk melakukan pembahasan.  Kendati demikian, frasa "persidangan yang berikut" dimaknai "satu masa sidang setelah Surpres Perppu Pemilu masuk" atau pada Masa Sidang IV Tahun Sidang 2022—2023 sekarang ini, menurut Titi Anggraini, tidak tepat.  Dalam Pasal 22 UUD RI Tahun 1945, lalu diterjemahkan oleh Penjelasan Pasal 52 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kata Titi, yang dimaksud "persidangan yang berikut" adalah masa sidang pertama DPR RI setelah perpu ditetapkan.  Semestinya, lanjut Titi, Pemerintah dan DPR RI tidak perlu melakukan pembenaran atas fakta tersebut dengan membuat tafsir yang menyimpang dari praktik selama ini dan juga ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.  Lebih baik, kata Titi, Pemerintah dan DPR melakukan perubahan terbatas atas UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum agar norma-norma yang ada dalam perppu kokoh diadopsi dalam materi muatan UU Pemilu.  Untuk substansi Perppu Pemilu yang sudah diimplementasikan selama masa keberlakuan perpu ini, antara 12 Desember 2022 dan 16 Februari 2023, dia menilai tetap sah berlaku dan mengikat semua pihak.  Hal itu, termasuk soal daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi, seleksi KPU dan Bawaslu di empat provinsi pemekaran, serta seleksi panwaslu desa/kelurahan berbasis usia paling rendah 21 tahun.  Menjawab pertanyaan apakah kelak UU Penetapan Perppu Pemilu menjadi UU ini layak diujimaterikan ke Mahkamah Konstitusi, anggota Dewan Pembina Perludem ini mengatakan bahwa uji materi undang-undang ini sangat mungkin.  "Pihak-pihak yang melihat adanya ketidaktepatan prosedur formal dalam pembahasan dan persetujuan Perppu Pemilu bisa saja akan menguji UU yang merupakan hasil penetapan RUU Perppu Pemilu menjadi UU ini ke Mahkamah Konstitusi," kata Titi yang pernah sebagai Direktur Eksekutif Perludem.

Pembahasan Perppu Pemilu Melewati Masa Sidang Dinilai Bentuk Kelalaian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/PEMILU-GRAFIS-1.jpg" alt="Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Empat daerah otonomi baru (DOB) di Papua menjadi wilayah baru untuk pelaksanaan Pemilu. Kehadiran empat DOB itu mesti diatur dalam Peraturan Pemerintah Penggangti Undang-undang (Perppu) Pemilu yang sudah disetujui Komisi II dan Pemerintah sebagai undang-undang.  Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus menilai, Perppu diperlukan untuk mengisi kekosongan hukum untuk mengakomodasi adanya pemekaran wilayah atau pembentukan empat provinsi baru sebagai daerah otonomi baru (DOB) di Papua. "Dengan adanya Perppu tersebut, maka keempat daerah itu memiliki legal standing yang kuat untuk ikut berkontestasi pada pesta demokrasi lima tahunan pada Pemilu 2024," ujar Guspardi Gaus kepada JawaPos.com, Kamis (16/3).  Sebagaimana diketahui, pada Rabu (15/3) sembilan fraksi di Komisi II DPR bersama Kemendagri dan Kemenkumham telah menyetujui Perppu Pemilu disahkan menjadi undang-undang.  Lebih jauh anggota Fraksi PAN itu mengatakan, UU Pemilu yang lahir dari Perppu Pemilu itu menegaskan tidak ada perubahan daerah pemilihan di dua wilayah yang kini masuk dalam kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Adapun kedua wilayah yang berada dalam IKN, yakni Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. "Tidak ada dapil khusus. Tetap sama seperti dapil 2019 lalu," ujar politikus PAN itu.  Guspardi menegaskan, dengan dikeluarkannya Perppu Pemilu, maka pemenuhan atas aspek kebutuhan hukum yang sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu senapas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.138/PUU-VIII/2009 tentang persyaratan perlunya dikeluarkan Perppu.  Dengan adanya Perppu Pemilu, maka dapat mempersempit dan memperkecil ruang dan pemikiran tentang isu penundaan pemilu dan lain sebagainya. Pemerintah dan DPR memiliki komitmen besar bahwa Pemilu tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah diatur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yaitu 14 Februari 2024. <h3>DPR Sepakati Perppu Pemilu, Mendagri Pastikan Tahapan Pemilu Lanjut</h3> Sebelumnya, seluruh fraksi di Komisi II DPR menyepakati Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu. Sebanyak sembilan fraksi menyetujui Perppu Pemilu.  Hal ini disepakati Komisi II DPR dalam rapat kerja (Raker) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/3).  “Dari sembilan fraksi yang ada di DPR, menyetujui dan menerima rancangan UU tentang Perppu ini untuk kemudian selanjutnya dibahas untuk pengambilan keputusan di tingkat I pada hari ini, setuju ya?” ucap Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia saat memimpin rapat.  “Setuju,” sahut peserta rapat lalu diiringi ketukan palu.  Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian mengaku bersyukur telah disepakatinya Perppu Pemilu. Karena, tahapan pemilu yang saat ini dilakukan bisa terus berjalan.  “Sehingga dengan dinyatakan disetujui, diterima Perppu ini, maka artinya tahapan pemilu ini tetap berjalan sesuai dengan tahapan yang sudah diatur oleh KPU,” ucap Tito.  Tito menegaskan, Perppu Pemilu sangat penting dan strategis dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Hal ini mensyaratkan empat Derah Otonomi Baru (DOB) perlu diatur di dalam Perppu Pemilu. Mengingat, UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu belum mengatur soal DOB, sehingga diperlukan Perppu.  “Yang paling gampang saja dari satu pasal, yang mensyaratkan empat DOB harus ada DPD, maka tanggal 14 Desember 2022 pada saat berifikasi faktual oleh KPU, berarti satupun partai politik tidak ada yang memenuhi syarat karena tidak ada DPD di empat DOB baru. Akibatnya, berarti tidak ada peserta pemilu, kalau peserta pemilu tidak ada, berarti pemilunya ditunda,” pungkas Tito.

Perppu Pemilu Untuk Akomodasi Pelaksanaan Pesta Demokrasi di 4 DOB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Mendagri-Tito-Karnavian-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seluruh fraksi di Komisi II DPR RI menyepakati rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu. Sebanyak sembilan fraksi menyetujui Perppu Pemilu.  Hal ini disepakati Komisi II DPR RI dalam rapat kerja (Raker) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/3).  “Dari sembilan fraksi yang ada di DPR, menyetujui dan menerima rancangan UU tentang Perppu ini untuk kemudian selanjutnya dibahas untuk pengambilan keputusan di tingkat I pada hari ini, setuju ya?” ucap Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia saat memimpin rapat.  “Setuju,” sahut peserta rapat lalu diiringi ketukan palu.  Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian mengaku bersyukur telah disepakatinya Perppu Pemilu. Karena, tahapan pemilu yang saat ini dilakukan bisa terus berjalan.  “Sehingga dengan dinyatakan disetujui, diterima Perppu ini, maka artinya tahapan pemilu ini tetap berjalan sesuai dengan tahapan yang sudah diatur oleh KPU,” ucap Tito.  Tito menegaskan, Perppu Pemilu sangat penting dan strategis dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Hal ini mensyaratkan empat Derah Otonomi Baru (DOB) perlu diatur di dalam Perppu Pemilu. Mengingat, UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu belum mengatur soal DOB, sehingga diperlukan Perppu.  “Yang paling gampang saja dari satu pasal, yang mensyaratkan empat DOB harus ada DPD, maka tanggal 14 Desember 2022 pada saat berifikasi faktual oleh KPU, berarti satupun partai politik tidak ada yang memenuhi syarat karena tidak ada DPD di empat DOB baru. Akibatnya, berarti tidak ada peserta pemilu, kalau peserta pemilu tidak ada, berarti pemilunya ditunda,” pungkas Tito.

DPR Sepakati Perppu Pemilu, Mendagri Pastikan Tahapan Pemilu Lanjut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Rapat-Paripurna-DPR-Penutupan-Masa-Sidang-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Suasana rapat paripurna penutupan masa sidang DPR RI, Kamis (16/12/2021). Rapat paripurna dibuka dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Sebanyak 71 anggota DPR hadir rapat paripurna secara fisik. virtual 218, izin 20. Total 309 dari 575 ang" width="100%">
<figcaption>Suasana rapat paripurna penutupan masa sidang DPR RI, Kamis (16/12/2021). Rapat paripurna dibuka dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Sebanyak 71 anggota DPR hadir rapat paripurna secara fisik. virtual 218, izin 20. Total 309 dari 575 ang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah telah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Perppu tersebut ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (12/12).  Dalam Perppu Pemilu ini, mengatur jumlah Anggota DPR RI yang bertambah menjadi 580 orang, dari sebelumnya 575 legislator. Hal ini tertuang di dalam Pasal 186.  "Jumlah kursi anggota DPR ditetapkan sebanyak 58O (lima ratus delapan puluh)," bunyi Pasal 186, dikutip Rabu (14/12).  Kemudian, di dalam Pasal 243 Ayat 5 menjelaskan soal mekanisme pencalonan anggota DPR RI dari partai politik di empat provinsi daerah otonomi baru (DOB) Papua. Nantinya, pengurus partai politik (Parpol) di tingkat pusat yang bakal melakukan penunjukan.  “Dalam hal belum terbentuk pengurus partai politik tingkat provinsi di Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya, penetapan daftar bakal calon anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Pemilu tahun 2024, dilakukan oleh pengurus partai politik peserta Pemilu tingkat pusat,” tulis Pasal 243 Ayat 5.  Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar menyatakan, Perppu tersebut dibutuhkan bagi penyelenggara Pemilu sebagai landasan hukum pelaksanaan Pemilu di ibu kota negara (IKN) dan di empat daerah otonomi baru (DOB).  "Perppu tersebut juga memberikan kepastian hukum bagi partai politik (Parpol) calon peserta Pemilu yang akan ditetapkan pada 14 Desember 2022 oleh KPU," demikian Bahtiar menandaskan.

Perppu Pemilu Baru Atur Penambahan Jumlah Anggota DPR jadi 580 Kursi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/PEMILU-GRAFIS-1.jpg" alt="Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Janji pemerintah untuk menuntaskan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pemilu di awal Desember belum terealisasi. Menyikapi hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memilih menyiapkan antisipasi.  Jika dasar hukum baru itu tak kunjung diterbitkan, tahapan penyerahan dukungan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Papua bakal dijalankan sesuai dengan UU yang eksisting. Yakni UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Tahapan tersebut akan dimulai besok (6/12).  Seperti diketahui, Perppu Pemilu dibutuhkan untuk mengisi kekosongan hukum pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 di empat daerah otonomi baru (DOB) di Papua. Antara lain guna mengatur daerah pemilihan (dapil) baru untuk DPR RI dan DPD RI.  Anggota KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan, dalam menjalankan tahapan, pihaknya wajib mengacu pada UU yang berlaku. Sementara hingga saat ini regulasi paling mutakhir adalah UU Pemilu. ”Karena sampai sekarang belum ada perppu,” ujar Afifuddin saat dikonfirmasi Jawa Pos kemarin (4/12).  Meski belum ada perppu, tahapan pemilu tidak boleh tertunda. Karena itu, lanjut Afif, sapaan Mochammad Afifuddin, proses penyerahan dukungan untuk calon anggota DPD tetap berjalan sesuai jadwal.  Untuk sementara, tahapan penyerahan dukungan calon DPD hanya meliputi 34 provinsi. Khusus di wilayah Papua, hanya Provinsi Papua dan Papua Barat yang bisa mengajukan syarat dukungan untuk para calon senator tersebut.  Sementara untuk Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya masih menunggu perkembangan lebih lanjut. Yakni menunggu Perppu Pemilu terbit. ”Jika perppu terkait DOB keluar dan ada konsekuensi teknis elektoralnya, kami akan susuli dengan aturan baru,” imbuhnya.  Afif menjelaskan, pihaknya belum tahu pasti kapan Perppu Pemilu akan diterbitkan. ”Infonya minggu-minggu ini,” tuturnya. Pria asal Sidoarjo itu berharap Perppu Pemilu bisa segera berlaku demi kepastian hukum pelaksanaan pemilu di DOB.  Sementara itu, hingga berita ini ditulis, pihak istana belum memberikan keterangan. Saat dihubungi, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono dan Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro tidak merespons.  Sebelumnya Staf Khusus Mendagri Bidang Politik Kastorius Sinaga menyebutkan, proses drafting Perppu Pemilu di tingkat kementerian sudah selesai. Rumusan perppu tinggal menunggu diteken Presiden Joko Widodo.

KPU Antisipasi Molornya Perppu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/image-4-2.jpg" alt="Ilustrasi pemilu. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pemilu. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Pemilu, pasca tiga daerah otonomi baru (DOB) Papua diresmikan, Jumat (11/11). Menurut Tito, Perppu ini penting, karena UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak mengakomodir pelaksanaan pemilu di tiga DOB Papua tersebut.  Ketiga DOB tersebut adalah Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan.  "UU (Pemilu) harus dirombak melalui Perppu," kata Tito usai meresmikan tiga provinsi DOB Papua dan melantik penjabat gubernur untuk tiga DOB tersebut di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (11/11).  Tito mengatakan, UU Pemilu menyebutkan jumlah anggota DPR RI sebanyak 575 orang dan anggota DPD sebanyak 136 orang. Menurut Tito, dengan adanya tiga DOB baru, maka jumlah anggota DPR dan DPD akan bertambah.  "Nah, dengan adanya UU bahwa tiap provinsi 4 anggota DPD, maka berarti provinsi baru akan ada penambahan jumlah anggota DPD. Bertambahnya anggota DPD RI (termasuk DPR RI) juga akibat adanya provinsi baru ini harus direvisi UU itu," ucap Tito.  Tito menjelaskan, terdapat dua cara untuk mengubah UU Pemilu, yakni revisi UU Pemilu atau penerbitan Perppu Pemilu. Menurut Tito, revisi UU Pemilu proses panjang, sementara tahapan Pemilu sudah berlangsung, sehingga pilihan yang tepat adalah penerbitan Perppu Pemilu.  "Kalau revisi panjang sekali prosesnya. Kalau Perppu cukup terhadap pasal itu saja," pungkas Tito.

Perppu Pemilu Akan Diterbitkan Pasca 3 DOB Papua Diresmikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/sepakat-perppu.jpg" alt="BERI PANDANGAN: Mendagri Tito Karnavian )kanan) beserta sejumlah komisioner KPU hadir dalam rapat kerja bersama komisi II di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, kemarin (31/8). (HENDRA EKA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>BERI PANDANGAN: Mendagri Tito Karnavian )kanan) beserta sejumlah komisioner KPU hadir dalam rapat kerja bersama komisi II di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, kemarin (31/8). (HENDRA EKA/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemilu di daerah otonomi baru (DOB) akhirnya mendapatkan titik terang. Rapat kerja antara komisi II, Kemendagri, dan penyelenggara pemilu kemarin (31/8) menyepakati terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pemilu.  Perppu tersebut akan diterbitkan untuk menambal sejumlah kekosongan aturan pada UU 7/2017 tentang Pemilu. Antara lain, terkait perubahan daerah pemilihan (dapil) hingga sebaran alokasi kursi.  Dalam raker kemarin, sempat muncul usulan agar dilakukan revisi UU Pemilu. Namun, dalam perkembangannya, forum memilih opsi perppu. Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, pilihan perppu didasarkan atas prinsip efisien. "Agar lebih mudah, lebih fokus itu dengan diterbitkannya perppu," ujarnya.  Melalui kesepakatan itu, ke depan DPR tinggal menunggu draf perppu yang disusun pemerintah. Nanti dilakukan pembahasan, baik secara formal maupun informal, untuk menentukan norma atau isu apa saja yang harus diatur. Termasuk usulan-usulan norma yang disampaikan penyelenggara hingga potensi perubahan anggaran.  Perppu ditargetkan bisa cepat tuntas sesuai permintaan KPU. "Kami sudah sepakat walau tidak dituliskan lebih cepat lebih bagus," ujarnya.  Ketua KPU RI Hasyim Asyari berharap perppu bisa terbit sebelum Desember. Sebab, pada akhir tahun sudah ada tahapan yang membutuhkan dasar hukum baru. ’’Pada 6 Desember 2022 dimulai penyerahan dukungan calon anggota DPD,’’ kata Hasyim.  UU 7/2017 yang sekarang berlaku, lanjut Hasyim, sudah tidak relevan. Sebab, pembagian alokasi kursi DPD terbatas pada 34 provinsi. Sementara itu, tiga provinsi baru belum tertera dalam lampiran. Jika perppu melampaui Desember, tahapan pemilu akan terganggu.  Mendagri Tito Karnavian menegaskan kesiapan pemerintah untuk menerbitkan perppu. Tak hanya itu, pemerintah juga tengah mempersiapkan pembentukan pemerintahan sementara di tiga DOB Papua. Prosesnya paling lambat awal Januari atau enam bulan pasca disahkannya UU Pemekaran Papua. Nah, salah satu lembaga yang diprioritaskan adalah pembentukan KPU dan Bawaslu provinsi.  "Setelah jadi (pemerintahan), langsung KPU dan Bawaslu dibentuk," kata mantan Kapolri itu.  Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengusulkan agar perppu juga mencantumkan norma terkait pendaftaran parpol. Saat ini basisnya masih menggunakan rumusan 34 provinsi. "Kami mohon itu dimasukkan," kata Bagja. Dia khawatir, jika tidak diatur secara tegas dalam perppu, persoalan tersebut dijadikan celah sengketa.  Terpisah, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Majelis Rakyat Papua (MRP) terhadap revisi UU Otonomi Khusus. MK berpendapat, norma-norma yang diuji tidak menimbulkan ketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan diskriminasi yang dijamin dalam UUD 1945 sebagaimana didalilkan oleh pemohon.

Komisi II, Mendagri, dan KPU Sepakat Terbitkan Perppu Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/radian-syam-3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Walau masih tiga tahun lagi, gegap gempita Pemilu 2024 sudah mulai terasa saat ini. Pengamat Hukum Universitas Trisakti, Radian Syam menyarankan pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pemilu.  Menurut Radian, Perppu Pemilu bisa menjadi jalan tol menuju 2024 guna mengantisipasi berbagai hal yang belum diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.  "Perppu sebaiknya segera dikeluarkan karena Pemilu bukan hanya prosedural, namun harus dilihat secara substansi. Karena, 2024 akan menjadi tahun politik dari pusat hingga kabupaten/kota, baik eksekutif maupun legislatif," kata Radian melalui keterangan persnya, Jumat (18/6).  Radian mengatakan bahwa pemerintah harus benar-benar memperhatikan anggaran, pengisian jabatan kepala daerah yang habis di tahun 2022 dan 2023 serta stabilitas politik. Dengan adanya Perppu, benturan-benturan regulasi mengenai sistem informasi partai politik, verifikasi partai, masa kampanye, proses penghitungan suara dan penguatan Bawaslu dapat dihindari.  "Dengan begitu, jalan menuju Pemilu 2024 menjadi relatif lebih lancar," katanya.  Ia melanjutkan, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada sebenarnya telah mengatur Pilkada 2024 digelar pada bulan November. Namun, menurutnya, waktu ini terlalu mepet dan ada kemungkinan proses pemilu baru akan selesai di 2025.  "Ada kekhawatiran proses pemilu tak selesai hingga tahun 2025 jika pemungutan suara digelar pada bulan November 2024. Padahal, Undang-Undang memerintahkan bahwa proses pemilu harus selesai di 2024. Kendati begitu, masih ada solusi untuk mengatur penjadwalan itu, salah satunya dengan Perppu," ujar Radian.  Untuk diketahui, Pileg dan Pilpres 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2024. Sementara untuk Pilkada jatuh pada 27 November 2024. Tahapan Pemilu serentak 2024 dimulai 25 bulan sebelum hari-H pencoblosan, yakni Januari 2022.

Demi Lancarnya Pemilu 2024, Pengamat Usul Pemerintah Rilis Perppu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#perppu pemilu

Berita Terkini