<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/kemenkumham-hti-tak-lagi-punya-legal-standing_m_179555.jpeg" alt="Tim Kuasa Hukum Pemerintah memberikan keterangan pers kepada awak media usai pembacaan duplik terkait HTI di PTUN Jakarta Timur, kemarin" width="100%">
<figcaption>Tim Kuasa Hukum Pemerintah memberikan keterangan pers kepada awak media usai pembacaan duplik terkait HTI di PTUN Jakarta Timur, kemarin</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai pihak penggugat masih memperkarakan pembubaran ormas HTI oleh pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sebagai pihak tergugat. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Kamis (5/1), Kuasa Hukum Kemenkumham yang terdiri atas Hafzan Taher, I Wayan Sudirta, Teguh Samudera bergantian membacakan duplik atas replik HTI. Dalam sidang Duplik tersebut, Hafzan Taher mengatakan, ormas HTI menolak adanya pemilu dan mengangap demokrasi adalah produk sekuler. Dan dari bukti-bukti yang ada, tampak bahwa kegiatan Penggugat mengancam eksistensi Pancasila selaku Ideologi Negara dan Falsafah Negara. &ldquo;Akan menggantikan UUD 1945 selaku Konstitusi NKRI sekaligus mengancam Keutuhan NKRI,&rdquo;&nbsp; ujar dia lewat keterangan tertulisnya kepada Jawapos.com, Jumat (5/1). Hafzan melanjutkan bahwa Penggugat telah mengadopsi dan menerjemahkan dan menerbitkan Rancangan Undang-Undang Dasar Islami Hizbut Tahrir (AD Dustur Al Islami), yang ditulis oleh Syaikh Taqiyuddin bin Ibrahim bin Mustafa bin Ismail bin Yusuf an-Nabhani. Selain itu, penggugat juga telah mengadopsi, menerjemahkan dan menerbitkan Buku Peraturan Hidup dalam Islam (Edisi Mutamadah) yang ditulis oleh syaikh Taqiyuddin bin Ibrahim bin Mustafa bin Ismail bin Yusuf an-Nabhani. &ldquo;Penggugat berulang kali dalam kegiatan dan yang dilaksanakan di berbagai daerah telah menyatakan maksud dan tujuannya untuk mengganti Pancasila, menghapus sekat-sekat nasionalisme dan demokrasi, serta akan menggantikannya dengan sistem khilafah yang menghapus Kedaulatan Negara dan nantinya akan dipimpin satu Khalifah Tunggal,&rdquo; ucapnya saat membacakan Duplik. Hafzan mengklaim bahwa HTI sejatinya telah melakukan upaya-upaya indoktrinasi dan provokasi, untuk menghasut serta menghilangkan kepercayaan rakyat terhadap Pancasila sebagai Dasar Negara dan Falsafah Negara, serta UUD 1945 sebagai Konstitusi NKRI. Sementara itu, Teguh Samudera menilai HTI sudah tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan. Sebab ketika surat keputusan (SK) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-30.A.01.08 Tahun 2017, tentang pencabutan pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan HTI tertanggal 19 Juli 2017 sudah dikeluarkan, pihak HTI seharusnya tidak bisa menggugat. &ldquo;Tidak ada undang-undang yang menyebutkan acara PTUN berbeda untuk status badan hukum. UU itu berlaku umum, di mana saat surat (SK pencabutan HTI) itu keluar langsung mati (tidak bisa menggugat),&rdquo; ucapnya. Dalam sidang Duplik atas replik HTI, menurutnya, Pengugat kerap kali mengangkat tema soal kemiskinan dan permasalahan sosial dalam mendirikan negara Islam. &ldquo;HTI seperti ilusi ingin mendirikan negara Islam. Oleh karenanya tergugat berharap yang Hakim mulia persidangan dapat memperhatikan isi Duplik yang dibacakan,&rdquo; tutup dia.

Kemenkumham: HTI Tak Lagi Punya Legal Standing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/ingar-bingar-politik-dari-pertemuan-bersejarah-sby-mega-sampai-hti_m_178173.jpeg" alt="SBY saat bertemu Megawati di Istana Kepresidenan pada upacara detik-detik proklamasi, 17 Agustus lalu. Pertemuan keduanya menjadi salah satu momentum tak terlupakan sepanjang 2017" width="100%">
<figcaption>SBY saat bertemu Megawati di Istana Kepresidenan pada upacara detik-detik proklamasi, 17 Agustus lalu. Pertemuan keduanya menjadi salah satu momentum tak terlupakan sepanjang 2017</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinamika politik di sepanjang 2017 cukup menyedot perhatian publik. Mulai dari operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat sejumlah politisi, pembubaran ormas HTI, hingga kasus Ketua DPR Setya Novanto. Berikut sejumlah peristiwa politik yang mewarnai sepanjang tahun 2017, sebagaimana disarikan dari pemberitaan Jawapos.com: 12 Juli 2017 Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto diterbitkannya Perppu tersebut untuk mencegah adanya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. 17 Juli 2017 Ketua DPR Setya Novanto resmi ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan Setya Novanto diduga telah menguntingkan diri sendiri, orang lain dan korporasi. Ketua Umum Partai Golkar itu juga telah menyalahgunakan wewenang dan jabatan. Sehingga Setya Novanto menyebabkan kerugian negara Rp 2,3 triliun. 19 Juli 2017 Ormas HTI resmi dibubarkan oleh pemerintah lewat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemekumham). Hak HTI dibekukan oleh pemerintah. Kemudian tidak lama berselang HTI lewat kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra pun melakukan uji materi terhadap Perppu yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut. 20 Juli 2017 Sidang paripurna DPR mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu menjadi UU mendadak gaduh. Keladinya, Partai Amanat Nasional (PAN) tidak setuju presidential treshold 20 dan 25 persen, sebagaimana usulan pemerintah. PAN lantas dianggap membelot lantaran walk out pada sidang paripurna. PAN dinilai tidak kompak sebagai partai pendukung pemerintah. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kemudian meminta PAN keluar dari koalisi. 8 Agustus 2017 Ketua Fraksi Partai Nasdem Viktor Laiskodat diduga melakukan ujaran kebencian dalam pidatonya di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Pidato itu menyudutkan empat partai politik. Yakni Partai Gerindra, Partai Demokrat, PKS dan PAN. Buntut pidato Viktor, Anggota Komisi I DPR itu dilaporkan ke Bareskrim Polri. Empat partai tersebut dituduhkan oleh Viktor pro terhadap khilafah dan intoleran. Bahkan Viktor mengaku Gerindra, PAN, PKS, dan Demokrat mendukung Indonesia menjadi negara khilafah. Sementara Partai Nasdem pun bersikukuh tidak ingin meminta maaf terkait pernyataan kadernya tersebut. Partai besutan Surya Paloh itu menganggap rekaman video pidato Viktor telah diedit. 17 Agustus 2017 Momen langka terjadi di Istana Merdeka saat HUT RI ke-72 tahun. Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) foto bersama dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri. Dalam foto, SBY dan Megawati berjejer bersama dengan Presiden ketiga BJ Habibie, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), dan Presiden Jokowi. Momen langka itu mendadak viral karena selama 13 tahun akhirnya dua tokoh besar itu dipertemukan secara bersama&lrm;. Tidak akurnya SBY dengan Megawati diduga saat pria kelahiran Pacitan itu menikung putri dari Bung Karno menjadi presiden. 4 September 2017 Ketua DPR Setya Novanto resmi mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan itu terdaftar dalam nomor 97/Pid.Prap/2017/PN Jak.Sel. Pengajuan itu dilakukan Setya Novanto untuk mengugugat penetapan tersangka dirinya oleh KPK. 11 September 2017 Ketua DPR Setya Novanto masuk rumah sakit Siloam, Gatot Subroto sehingga tidak bisa menjalani pemeriksaan di KPK. Ketua Umum Partai Golkar ini dipindah ke RS Premier Jatinegara lantaran sakit yang dideritanya semakin parah. Adapun penyakit yang diderita Novanto diantaranya vertigo, gula, hingga sakit jantung sehingga harus dilakukan pemasangan ring. 26 September 2017 DPR resmi memperpanjang masa kerja panitia khusus hak angket terhadap KPK. Berdasarkan Undang-undang, Pansus melaporkan masa kerjanya ke rapat paripurna 60 hari setelah terbentuk. Namun dalam rapat paripurna, pansus justru meminta persetujuan agar masa kerjanya diperpanjang. Pengesahan perpanjangan masa kerja pansus ini diwarnai aksi walkout dari Fraksi Gerindra, PKS dan PAN karena interupsi mereka tak digubris . 29 September 2017 Hakim Pengadilan Jakarta Selatan, Cepi Iskandar menerima gugatan praperadilan yang diajukan Ketua DPR Setya Novanto. Dalam putusannya penatan mantan pria tertampan se-Surabaya ini oleh KPK dianggap tidak sah. Menurut Cepi, adanya putusan itu sekaligus KPK menghentikan kasus penyidikan terhadap Setya Novanto. Kemudian tidak berselang lama dari Setya Novanto menang dipraperadilan, dia pun mendadak sehat dan diperbolehkan pulang oleh dokter RS Premier. Setelah itu dia pun menjalani kesibukannya lagi sebagai ketua DPR dan ketua umum Partai Golkar.

Ingar-Bingar Politik, dari Pertemuan 'Bersejarah' SBY-Mega sampai HTI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/resmi-menjadi-uu-gugatan-perppu-ormas-dicabut_m_167290.jpeg" alt="Mahkamah Konstitusi" width="100%">
<figcaption>Mahkamah Konstitusi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pasca diresmikan menjadi undang-undang, gugatan Perppu Ormas yang dilayangkan sejumlah LSM (lembaga swadaya masyarakat) dan warga kini resmi ditarik dari Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini diketahui dari situs resmi MK. &ldquo;Menetapkan, menyatakan mengabulkan penarikan kembali permohonan para pemohon," ucap Ketua MK Arief Hidayat, Rabu (8/11). Lanjut dia menerangkan, kepada permohonan perkara ini, majelis sudah memeriksa pendahuluan melalui Sidang Panel pada 7 Agustus 2017 dan Sidang Pleno terakhir pada 26 Oktober 2017. Berdasarkan hasil pleno itu, penggugat menyatakan akan menarik gugatan. "Para Pemohon menyatakan pihaknya menarik permohonan dengan alasan menurut pemberitaan media massa Perppu Ormas yang menjadi objek permohonan telah menjadi undang-undang," tambah dia. Diketahui bila pemohon perkara Nomor 50/PUU-XV/2017 ini ialah Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Yayasan Forum Silaturahmi Antar Pengajian Indonesia, Perkumpulan Pemuda Muslimin Indonesia, Perkumpulan Hidayatullah dan Munarman. Dalam hal ini, mereka menggugat Perppu Ormas karena dinilai tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan Pasal 12 UUD 1945 dan tidak terdapat ihwal kegentingan yang memaksa sebagaimana tertuang 22 ayat (1) UUD 1945. Sementara diketahui, kini <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/10/30/165516/mantan-anak-buah-sindir-sby-soal-perppu-ormas-nyelekit-banget" target="_blank">Perppu Ormas</a> sudah resmi dijadikan UU pada 24 Oktober 2017. Buntut dari adanya UU ini, ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dibubarkan karena bertentangan dengan aturan ini.

Resmi Menjadi UU, Gugatan Perppu Ormas Dicabut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/jk-sindir-sikap-pan-yang-tolak-uu-ormas_m_165819.jpeg" alt="Wapres Jusuf Kalla" width="100%">
<figcaption>Wapres Jusuf Kalla</figcaption>
</figure>Jawapos.com&nbsp;- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengkritik partai pendukung pemerintah yang tidak sejalan lagi dengan kebijakan pemerintah. Seperti halnya dalam pembahasan Peraturan Pengganti Undang-undang Organisasi masyarakat (<a href="https://www.jawapos.com/tag/130431/perppu-ormas" target="_blank">Perppu ormas</a>) menjadi undang-undang. Dalam pembahasan UU ini Partai Amanat Nasional (<a href="https://www.jawapos.com/tag/355/pan" target="_blank">PAN</a>) yang merupakan anggota<a href="https://www.jawapos.com/tag/82443/parpol-pendukung-pemerintah" target="_blank"> parpol pendukung pemerinta</a>h memiliki sikap yang berbeda dengan menolak Perppu tersebut. &rdquo;Tentu kurang etis lah ya. Tetapi itu hak demokrasi masing-masing,&rdquo; ujar JK di kantor <a href="https://www.jawapos.com/tag/27949/wapres-jk" target="_blank">Wakil Presiden</a>, Selasa (31/10). Dia mengungkapkan, terkadang menteri dari partai yang sama dan kader yang ada di fraksi di DPR itu bisa berbeda pendapat. &rdquo;Semua partai begitu, partai yang lain setuju tapi dikritik, itu biasa saja,&rdquo; ungkap JK. Tapi, saat ditanya apakah akan berdampak pada menteri dari PAN? JK enggan menjawabnya. &rdquo;Ya saya belum tahu,&rdquo; ujar dia. Saat ini, kader PAN yang duduk di kabinet adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PANRB) Asman Abnur. Dalam pembahasan Perppu Ormas, ada tiga partai yang tidak setuju pemberlakuan perppu itu. Selain PAN yang memang berkoalisi dengan pemerintah ada dua partai lain yang selama ini sering mengkritik kebijakan pemerintah, yakni Partai Gerindra dan PKS. Sedangkan, fraksi pendukung UU Ormas adalah PDI Perjuangan, Hanura, Nasdem, dan Golkar. Sementara Partai Demokrat, PKB, dan PPP mendukung tapi dengan syarat harus direvisi.

JK Sindir Sikap PAN yang Tolak UU Ormas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/uu-ormas-disahkan-polri-tidak-berwenang-bubarkan-ormas_m_165784.jpeg" alt="Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto." width="100%">
<figcaption>Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Meskipun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) sudah disahkan menjadi Undang-Undang, namun polri tetap tidak memiliki kewenangan khusus untuk menindak ormas yang melanggar. Sebab, tidak terdapat pasal pidana didalamnya. &ldquo;Polri itu menjalankan undang-undang kalau ada pasal pidananya. Kalau tidak ada, Polri tidak ada,&rdquo; kata Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (31/10) Setyo menuturkan, Polri bekerja dalam kapasitasnya untuk memonitor ormas-ormas yang berseberangan dengan Pancasila. Namun, untuk urusan pembubaran, Polri menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini Kemendagri.&nbsp; "Baru,&nbsp;jika terdapat unsur pidana, maka Polri pun siap melakukan penindakan.&nbsp;Jadi sifatnya koordinatif, karena Polri juga melakukan pengawasan terhadap sosial budaya termasuk kegiatan masyarakat, jadi kita sampaikan ke yang berwenang," ujar Setyo. Sebelumnya Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017 telah disahkan DPR untuk menjadi undang-undang pada Rabu (25/10) lalu.&nbsp; Hal ini membuat dasar pemerintah semakin kuat untuk membubarkan ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. Sehingga Undang-Undang tersebut masih menimbulkan perdebatan oleh sejumlah pihak.

UU Ormas Disahkan, Polri Tidak Berwenang Bubarkan Ormas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/mantan-anak-buah-sindir-sby-soal-perppu-ormas-nyelekit-banget_m_165516.jpeg" alt="Susilo Bambang Yudhoyono" width="100%">
<figcaption>Susilo Bambang Yudhoyono</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Demokrat mengancam pemerintah akan melakukan petisi kepada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), apabila <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/10/30/165495/simak-nih-lima-sikap-mui-soal-perppu-ormas" target="_blank">Perppu Ormas</a> yang barus saja disahkan menjadi UU tidak dilakukan revisi. Mantan politikus Partai Demokrat, Tridianto mengaku aneh terhadap Susilo Bambang Yudhoyono yang mengancam akan melakukan petisi tersebut. "Kan aneh kalau dilaksanakan saja belum kok sudah mau direvisi. Dijalankan dulu nanti dievaluasi," ujar Tridianto dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Senin (30/10). &lrm;Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) itu menilai, SBY terlalu terburu-buru meminta pemerintah melakukan revisi. Menurutnya, jika pemerintah merevisi terburu-buru maka hasilnya tidak sempurna. "Jadi, Pak SBY yang lain jangan buru-buru, jangan terlalu cepatlah. Revisi kan tujuannya biar lebih baik dan sempurna. Kalau buru-buru malah tidak akan maksimal," tegasnya. Oleh sebab itu dia meminta kepada semua pihak menunggu dengan sabar UU Ormas tersebut direvisi, sehingga pemerintah punya waktu&lrm; untuk memperbaiki segala sesuatu yang dirasa kurang. "Perppu kan baru saja disetujui oleh DPR. Ya sebaiknya dilaksanakan dahulu," katanya. &lrm;Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengatakan tidak ingin dibohongi pemerintah. Apabila nantinya pemerintah tidak melakukan revisi, Partai Demokrat akan membuat petisi politik yang ditujukan kepada pemerintah. Yang intinya tidak percaya terhadap janji pemerintah. Menurut SBY, petisi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah jika nantinya tidak melakukan revisi. Ungkap dia, bagaimana mungkin Partai Demokrat bisa percaya kepada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) kalau tidak menempati janjinya. Sekadar informasi, Perppu Ormas resmi menjadi UU, hal itu setelah dalam rapat paripurna DPR dilakukan voting dari masing-masing anggota DPR. Pimpinan rapat paripurna Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengatakan keputusan voting dilakukan karena, tidak ditemui kepitusan musyawarah dan mufakat.

Mantan Anak Buah Sindir SBY Soal Perppu Ormas, Nyelekit Banget!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/temui-jokowi-sby-dapat-garansi-uu-ormas-begini-katanya_m_165506.jpeg" alt="Ketua Umum Partai Demokrat SBY bersama dengan petinggi melakukan konfrensi pers mengenai UU Ormas di DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta, Senin (30/10)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Demokrat SBY bersama dengan petinggi melakukan konfrensi pers mengenai UU Ormas di DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta, Senin (30/10).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di istana negara, Jakarta, Jumat (30/10) lalu. Ketua Umum Partai Demokrat ini mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut Jokowi berjanji akan merevisi Undang-Undang (UU) Ormas yang sudah disetujui dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu. "Alhamdulillah dalam pertemuan saya dengan Presiden Jokowi, ketika saya sampaikan ke beliau perlu Perppu Ormas direvisi karena memiliki prioritas dan urgensi tinggi. Presiden Jokowi menjawah dengan jelas bersedia untuk dilakukan revisi," ujar SBY dalam konfrensi pers di DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta, Senin (30/10). Sebelum melakukan pertemuan dengan Jokowi, SBY mengungkapkan telah memerintahkan kepada Fraksi Partai Demokrat di DPR untuk melakukan lobi dengan pemerintah, khusunya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly. Artinya dalam lobi yang dilakukan &lrm;kepada pemerintah, Partai Demokrat setuju Perppu Ormas dijadikan UU asalkan ada revisi. "Dalam lobi&lrm; itu Partai Demokrat mendapat garansi bahwa pemerintah akan melakukan revisi," katanya. Sebelumnya, Perppu Ormas resmi menjadi UU. Hal itu setelah disetujui dalam rapat paripurna DPR melalui voting dari masing-masing anggota DPR. Pimpinan rapat paripurna Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengatakan, keputusan voting dilakukan karena tidak ditemui keputusan musyawarah dan mufakat. Fadli pun melihat absensi anggota DPR yang datang sebanyak 445 dari total keseluruhan anggota DPR sebanyak 560 anggota. Setidaknya, sebanyak tujuh fraksi yakni Fraksi Partai Golkar, Nasdem, Hanura, PDIP, Partai Demokrat, PKB, dan PPP sepakat Perppu disahkan menjadi UU. Jadi, didapat 314 anggota yang menerima Perppu tersebut. Sementara ada tiga fraksi yang menyatakan menolak Perppu itu untuk disahkan menjadi UU. Mereka adalah Fraksi Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN), sehingga total 131 anggota yang menolak.

Temui Jokowi, SBY Dapat Garansi UU Ormas, Begini Katanya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/simak-nih-lima-sikap-mui-soal-perppu-ormas_m_165495.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) merespons terkait Perppu Ormas yang beberapa waktu lalu disahkan dalam rapat paripurna DPR menjadi UU. Wakil Ketua Umum MUI&lrm;, Zainut Tauhid Sa'adi mengatakan, pihaknya memiliki lima poin pandangan terhadap <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/10/30/165516/mantan-anak-buah-sindir-sby-soal-perppu-ormas-nyelekit-banget" target="_blank">Perppu Ormas</a> tersebut.&lrm; &lrm;Pertama, MUI menghormati keputusan DPR RI yang telah mengesahkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 menjadi Undang-undang. "Karena hal tersebut sudah sesuai dengan mekanisme politik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan," ujar Zainut dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Senin (30/10). MUI selanjutnya mencermati dengan seksama bahwa sejak diterbitkannya Perppu Ormas sampai dengan disahkan menjadi UU telah menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan masyarakat yang sangat tajam. Hal tersebut di satu sisi menunjukkan adanya ruang demokrasi yang terbuka lebar dan tumbuh di masyarakat. Namun di sisi lain juga menunjukkan adanya potensi kerawanan yang setiap saat dapat memicu konflik, baik konflik horisontal antarmasyarakat maupun konflik vertikal antara masyarakat dengan pemerintah. Ketiga, MUI mengimbau kepada DPR dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar secara arif dan bijaksana merespon aspirasi masyarakat untuk mengkaji kembali secara serius, mendalam, dan sungguh-sungguh. "Termasuk merespons usulan revisi terhadap UU Ormas yang baru saja disahkan tersebut untuk lebih disempurnakan, dan disesuaikan dengan semangat demokrasi, penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM)," katanya. Keempat, MUI menghormati kepada para pihak yang mengajukan gugatan uji materi atau judicial review UU Ormas ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal tersebut merupakan langkah hukum yang tepat dan patut diapresiasi karena merupakan bentuk kesadaran hukum yang terpuji dan sesuai dengan konstitusi. Terakhir, MUI mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap memelihara kerukunan, mengedepankan semangat toleransi, dan saling menghormati dalam setiap perbedaan pendapat.Tidak melakukan tindakan provokatif dan mempertentangkan perbedaan pendapat masyarakat yang dapat menimbulkan kegaduhan, salah paham, dan fitnah. "Sehingga kehidupan masyatakat tetap aman damai dan kondusif," pungkasnya.

Simak Nih! Lima Sikap MUI Soal Perppu Ormas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/perppu-ormas-sah-jadi-uu-sby-komentar-begini_m_164839.jpeg" alt="Soesilo Bambang Yudhoyono" width="100%">
<figcaption>Soesilo Bambang Yudhoyono</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengomentari Perppu Ormas yang disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna DPR, kekmarin. SBY mengatakan, Perppu Ormas sudah tepat dijadikan UU. Namun, perlu dilakukan revisi karena ada yang dianggap tidak adil. "Substansi Perppu Ormas ada yang sudah tepat, namun ada yang tidak tepat, tidak adil dan tidak sesuai dengan jiwa dan semangat konstitusi," tulis SBY dalam akun Twitter miliknya @SBYudhoyono, Kamis (26/10). Oleh sebab itu, pria kelahiran Pacitan, Jawa Timur ini menangih janji pemerintah untuk dilakukan revisi terhadap UU pengesahan Perppu Ormas. "Sikap Fraksi Partai Demokrat tegas dan jelas. Menerima Perppu Ormas jika dilakukan revisi dan menolak jika pemerintah tidak lakukan revisi," katanya. "Hasil pertemuan FPD (Fraksi Partai Demokrat) dengan pemerintah (Mendagri dan Menkominfo), pemerintah bersedia lakukan revisi. FPD telah menyiapkan usulan revisi," tambahnya. Menurut SBY, pemerintah harus bijak dan menerima keberadaan organisasi masyarakat (ormas)&lrm;, sehingga bisa membangun kerja sama yang baik. "Ormas tidak boleh dianggap sebagai ancaman, tetapi mitra negara dan pemerintah dalam menjalankan kehidupan bernegara yang baik," tulis SBY. Namun demikian, sebagaimana lembaga lain ormas wajib menaati aturan pemerintah. Misalnya pahamnya tidak boleh bertentangan dengan ideologi di Indonesia. "Saya berharap revisi Perppu Ormas segera dilakukan, sehingga kita punya UU Ormas yang tepat, baik untuk negara serta baik untuk rakyat," pungkasnya. Sebelumnya, Perppu Ormas resmi menjadi UU, hal itu setelah dalam rapat paripurna DPR dilakukan voting dari masing-masing anggota DPR. Pimpinan rapat paripurna Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengatakan keputusan voting dilakukan karena tidak ditemui keputusan musyawarah dan mufakat. Fadli pun melihat absensi anggota DPR yang datang sebanyak 445 dari total keseluruhan anggota DPR sebanyak 560 anggota. Setidaknya, sebanyak tujuh fraksi yakni Fraksi Partai Golkar, Nasdem, Hanura, PDIP, Partai Demokrat, PKB, dan PPP sepakat Perppu disahkan menjadi UU. Jadi didapat 314 anggota yang menerima perppu tersebut. Sementara ada tiga fraksi yang menyatakan menolak Perppu itu untuk disahkan menjadi UU. Mereka adalah Fraksi Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN), sehingga total 131 anggota yang menolak.

Perppu Ormas Sah Jadi UU, SBY Komentar Begini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/sssttt-ada-anggota-fraksi-gerindra-yang-membelot_m_164674.jpeg" alt="Ketua DPP PDIP, Hendrawan Supratikno" width="100%">
<figcaption>Ketua DPP PDIP, Hendrawan Supratikno</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengungkap fakta mengejutkan di balik pengesahan Perppu Ormas menjadi undang-undang. Klaim mereka, ada sejumlah anggota Fraksi Gerindra yang mendukung disahkannya Perppu. Hal tersebut disampaikan Ketua DPP PDIP, Hendrawan Supratikno. Hendrawan mengatakan, informasi tersebut didapat langsung dari para legislator Fraksi Gerindra. "Beberapa orang yang PDIP temui mereka mengatakan dukung Perppu," ujar Hendrawan saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/10). Namun Hadrawan mengaku, sikap dari beberapa anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra ini tidak serta merta membuat setuju pada Perppu Ormas. Pasalnya, keputusan final partai besutan Prabowo Subianto ini tidak setuju adanya Perppu Ormas. "Jadi yang lucu sikap fraksi belum tentu identik dengan sikap perorangan, lho," katanya. Menurut anggota Komisi XI DPR ini, pihaknya tidak merasa dirugikan dengan sikap final Partai Gerindra ini. Sebab, pada akhirnya Perppu Ormas ini disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna DPR, pada Selasa (24/10) kemarin. "Tapi sekali lagi politik ini biasa, lah," pungkasnya. Sebelumnya, Faksi Partai Geriakan Indonesia Raya (Gerindra) tetap bersikukuh menolak Perppu Ormas disahkan menjadi UU. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan pihaknya melakukan penolakan terhadap Perppu Ormas tersebut karena adanya pelanggaran demokrasi bahwa UU telah mengatur masyarakat untuk berserikat dan berkumpul. Fadli menambahkan, dia tidak mempermasalahkan kalah jumlah dengan fraksi yang mendukung Perppu Ormas disahkan menjadi UU. Menurutnya yang terpenting, Partai Gerindra sudah bersikap tegas.

Sssttt... Ada Anggota Fraksi Gerindra yang Membelot

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#perppu ormas

Berita Terkini