<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/publikasi_1676463535_63eccdafc3d33.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - RUU Penetapan Perppu Cipta Kerja disetujui oleh Badan Legislasi (Baleg) untuk dibawa ke sidang Rapat Paripurna DPR RI untuk dilakukan pengambilan keputusan tingkat II dan disahkan menjadi Undang-undang.  "Pemerintah telah mendengar pandangan fraksi-fraksi dan memberikan apresiasi, baik yang mendukung dan menyetujui, maupun fraksi yang tidak menyetujui. Tentunya semua catatan itu selalu menjadi masukan bagi Pemerintah dalam pelaksanaan UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi UU nantinya," kata Menko Perekonomian Airlangga dalam Pengambilan Keputusan Pembicaraan Tingkat I RUU Penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-undang di DPR RI, Rabu (15/2).  Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga mengatakan bahwa Perppu Cipta Kerja memberikan kepastian hukum dan manfaat yang diterima oleh masyarakat, UMKM, pelaku usaha, dan pekerja atas pelaksanaan UU Cipta Kerja, sehingga manfaat tersebut dapat diteruskan.  Berkaitan dengan pelaksanaan Putusan MK atas UU Cipta Kerja, pemerintah bersama DPR RI telah melaksanakan putusan tersebut, yakni telah diaturnya metode Omnibus dalam penyusunan UU. Selanjutnya juga telah dilakukan perbaikan kesalahan teknis penulisan yang terdapat dalam UU Cipta Kerja. Dan, pemerintah telah pula meningkatkan partisipasi yang bermakna atau meaningful participation.  Pada Rapat Kerja antara Pemerintah dengan Badan Legislasi DPR RI hari ini, Airlangga Hartarto didampingi Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi, Sekjen Kemen Ketenagakerjaan Anwar Sanusi, dan para perwakilan dari Kementerian/ Lembaga terkait.  Berdasarkan pembahasan yang dilakukan Baleg bersama pemerintah dan DPD RI itu, sebanyak tujuh fraksi menyetujui Perppu Ciptaker untuk disahkan menjadi undang-undang. Namun, dua fraksi, yakni Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Demokrat menyatakan menolak.  Diberitakan sebelumnya, Airlangga Hartarto menilai penerbitan Perppu Cipta Kerja sangat urgen dan penting dalam mencegah terjadinya krisis perekonomian. Oleh sebab itu, Airlangga mendorong DPR RI untuk bisa menyetujui Perppu tersebut menjadi undang-undang.  Selain itu, Airlangga menyebut bahwa Perppu Ciptaker diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum bagi investasi dan dunia usaha. Terutama dalam rangka penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan pekerja dan masyarakat.  "Dalam hal DPR RI dapat menyetujui Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan menyepakati RUU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, kami optimis bahwa Pemerintah akan tetap dapat mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dimana pada Tahun 2022 kita dapat mencapai 5,31 persen yang merupakan capaian tertinggi selama masa Presiden Jokowi," kata Menko Airlangga dalam Rapat Kerja Pemerintah dan Badan Legislasi DPR RI terkait Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Selasa (14/2).  Ia juga menjelaskan, adapun materi dalam Perppu Cipta Kerja tersebut secara umum serupa dengan UU Cipta Kerja yang inkonstitusional. Namun, terdapat beberapa penyesuaian yang merupakan respons atas masukan masyarakat serta pemangku kepentingan.  Antara lain, menyangkut ketenagakerjaan, jaminan produk halal, pengelolaan sumber daya air, dan perbaikan teknis penulisan. Ketua Umum Partai Golkar ini juga mengungkapkan bahwa penetapan Perppu Cipta Kerja tersebut merupakan pelaksanaan dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 atas pengujian formil Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Baleg Setujui Perppu Cipta Kerja Dibawa ke Paripurna, Disahkan jadi UU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Bhima-Yudistira-560x373-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Center of Economic and Law Studies (CELIOS) merilis hasil kajian dan temuan terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Pengganti Undang-undang (Perppu) Cipta Kerja yang dirilis pemerintah pada akhir tahun 2022. Dalam hasil kajiannya, CELIOS menilai Perppu Ciptaker memiliki substansi pasal yang dianggap bermasalah.  Salah satu yang berdampak buruk bagi perekonomian, ketahanan energi ,dan lingkungan hidup adalah Paragraf 5 Pasal 128A berkaitan dengan perubahan iuran produksi atau royalti produk hilirisasi batu bara menjadi nol persen. Terkait itu, Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira mengatakan kebijakan royalti hilirisasi batu bara sebesar nol persen dalam Perppu Ciptaker akan memicu potential loss yang ditaksir mencapai Rp 33,8 triliun.  "Berdasarkan perhitungan CELIOS apabila insentif ini diberlakukan dapat memicu terjadinya kerugian bagi negara yang cukup besar. Dengan asumsi total produksi batu bara sebesar 666,6 juta ton per tahun, potensi kehilangan royalti ditaksir mencapai Rp 33,8 triliun per tahunnya," kata Bhima Yudhistira dalam diskusi daring, Rabu (1/2).  Ia juga menambahkan apabila aturan itu diberlakukan dalam 20 tahun ke depan maka diperkirakan negara alami kerugian hingga Rp 676,4 triliun. "Potensi kerugian tersebut setara membangun 305.632 sekolah dan 4.039 rumah sakit. Oleh karena itu implementasi Perppu Cipta Kerja harus secara tegas dibatalkan," tambahnya.  Pada kesempatan yang sama, Peneliti Hukum CELIOS, Muhammad Saleh mengatakan Perppu Cipta Kerja tidak mendorong Indonesia menuju Transisi Energi karena beberapa alasan. Pertama, Perppu tidak memiliki basis kajian lingkungan.  Kedua, Perppu tidak mengadopsi prinsip atau asas pembangunan berkelanjutan. Ketiga, komitmen Transisi Energi hasil G20 Bali tidak diakomodasi dalam Politik Legislasi Perppu.  "Terakhir, Perppu melemahkan Kebijakan Transisi Energi berkeadilan Dalam RUU EBT yang tengah dibahas dalam bentuk memberi insentif bagi perusahaan batu bara untuk terus melakukan eksploitasi," ujar Muhammad Saleh.  Muhammad Saleh juga menjelaskan, selain Pasal 128A tentang perubahan royalti 0 persen hilirisasi batu bara terdapat berbagai pasal yang bermasalah, diantaranya Pasal 2 dan 3 yang Tidak Mengadopsi Prinsip Atau Asas Pembangunan Berkelanjutan.  Kemudian, Pasal 38 Ayat (3) mengatur pinjam pakai hutan untuk pertambangan yang tidak terkontrol dan sangat terpusat; Pasal 25 Pengurangan Keterlibatan Masyarakat dalam Penyusunan Amdal; Pasal 24 Perubahan Konsep tentang Amdal yang hanya menjadi dasar Uji Kelayakan, bukan penentu keputusan.  "Pasal 162 Norma Represif Bagi Aktivis Tambang; Pasal 110A dan Pasal 110B Penghapusan Pelanggar izin berusaha di kawasan Hutan; Pasal 18 Dihapusnya kecukupan luas kawasan hutan minimal 30 persen; dan Pasal 92, Pasal 35 dan Pasal 292A Tidak ada insentif dan kemudahan untuk dunia usaha melakukan transisi EBT," tandasnya.

Potential Loss jika Royalti Batu Bara Nol Persen Capai Rp 33,8 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/perppu-cipta-kerja.jpg" alt="Pekerja melintas di kawasan Sudirman, Jakarta pada Senin (2/1). (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Pekerja melintas di kawasan Sudirman, Jakarta pada Senin (2/1). (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif sekaligus mendorong penambahan lapangan pekerjaan.  "Tentu, yang namanya job market itu ada supply demand. Demand side-nya itu dari investasi," kata Menko Airlangga dalam keterangan resmi, Rabu (11/1).  Ia juga menjelaskan, kehadiran Perppu Cipta Kerja sebagai langkah antisipatif menghadapi ketidakpastian sekaligus untuk menjamin terciptanya kepastian hukum. Terlebih, berbagai lembaga internasional telah memprediksi kondisi perekonomian tahun 2023 akan diliputi dengan ketidakpastian yang tinggi.  "Perppu ini kan kelanjutan daripada Undang-undang Cipta Kerja yang oleh MK diamanatkan untuk dilakukan perbaikan sampai dengan November 2023. Namun kita ketahui bahwa saat sekarang ini kan dunia menghadapi ketidakpastian, baik itu dari segi perang yang belum usai, kemudian pengaruh dari climate change dan bencana, kemudian krisis baik itu di sektor pangan, di sektor energi, maupun di sektor keuangan," jelasnya.  Selain itu, Menko Airlangga juga menegaskan pentingnya Perppu Cipta Kerja, terutama terkait investasi yang ditargetkan mencapai Rp 1.400 triliun pada tahun 2023. Keberadaan Perppu Cipta Kerja yang telah dikonsultasikan dengan DPR juga akan menjamin kesejahteraan para pekerja.  Terlebih lagi, kata dia, para pekerja yang terkena PHK akan diberikan Jaminan Kehilangan Pekerjaan sebesar 45 persen dari gaji dan mendapatkan pelatihan berupa retraining dan reskilling. Kedua hal tersebut diberikan selama enam bulan kepada para pekerja yang terkena PHK.  "Tentu investor itu butuh kepastian hukum, dan kepastian hukum itu dihadirkan oleh Perppu Cipta Kerja. Jadi, kalau kepastian hukumnya harus menunggu, maka investor akan wait and see. Nah wait and see ini tidak diperlukan. Karena kalau wait and see dilakukan, maka satu pihak PHK-nya real, tapi lapangan kerjanya menggantung. Nah ini kita mau mencocokkan," tegas Airlangga.  Lebih lanjut, Airlangga mengatakan bahwa dalam situasi ekonomi yang tidak normal ini diperlukan kemudahan berusaha dan iklim yang lebih baik. Dengan demikian, melalui Perppu Cipta Kerja investor domestik akan dapat melakukan ekspansi usaha serta UMKM akan terus melanjutkan usaha.  "Pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan juga telah memperpanjang restrukturisasi kredit bagi UMKM hingga bulan Maret tahun 2024," tandasnya.  Untuk diketahui, Perppu Cipta Kerja secara resmi diumumkan pemerintah pada 30 Desember 2022. Sejak dirilis, aturan yang diteken Presiden Joko Widodo tersebut banyak menuai penolakan, seperti dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Airlangga: Perppu Cipta Kerja Jaga Iklim Usaha Tetap Kondusif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/InShot_20230108_120314935.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja bersifat mengikat. Karena itu, Ida menegaskan Perppu Cipta Kerja harus dijalankan semua pihak, baik unsur pengusaha dan pekerja. "Ini kan undang-undang mengikat seluruh warga negara, Perppu akan disetujui DPR, maka undang-undang akan mengikat seluruh bangsa dan ini sebenarnya mempertemukan dua kepentingan, baik kepentingan pengusaha maupun buruh," kata Ida Fauziyah di kawasan Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (8/1). Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyatakan, Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja mengikat semua pihak. Karena itu, Ida meminta semua harus tunduk dalam aturan tersebut. Ida menyampaikan, jika terdapat pihak-pihak yang tidak setuju dengan aturan tersebut, maka yang bersangkutan bisa melakukan gugatan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Undang-undang mengikat pada seluruh bangsa. Jika tidak bersepakat, tentu ada mekanisme konstitusi yang tersedia," cetus Ida. Ida lantas mengklaim, penerbitan Perppu Cipta Kerja setelah pihaknya menyerap aspirasi publik. Bahkan, penerbitan Perppu itu juga setelah dilakukan kajian dari para akademisi. "Dari hasil serap aspirasi, sosialisasi itulah kemudian kita pemerintah merumuskan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja," pungkas Ida.

Menaker Minta Semua Pihak Legawa Terima dan Patuhi Perppu Cipta Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/BHIMA-YUDHISTIRA.jpg" alt="BHIMA YUDHISTIRA (JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>BHIMA YUDHISTIRA (JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada 30 Desember 2022 lalu. Perppu ini diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang ditetapkan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi pada 25 November 2021.  Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan, Perppu ini diterbitkan dengan tiga alasan. "Pertimbangannya adalah pertama, kebutuhan mendesak," kata Ketua Umum Partai Golkar ini.  Pemerintah, lanjut Airlangga, merasa perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global, terkait krisis ekonomi mulai dari inflasi hingga stagflasi. Ancaman ekonomi tersebut dirasa sangat nyata untuk negara berkembang sehingga perlu diantisipasi.  "Kita juga menghadapi ancaman resesi global, peningkatan inflasi, ancaman stagflasi, dan beberapa negara berkembang masuk menjadi pasien IMF lebih dari 30 negara, dan yang antre ada 30. Jadi, kondisi krisis ini untuk negara berkembang memang sangat nyata," beber Airlangga.  Pertimbangan kedua, terkait perang geopolitik Rusia-Ukraina dan konflik lainnya yang belum usai. Menurutnya, negara dihadapkan berbagai krisis, seperti krisis pangan, krisis keuangan, dan perubahan iklim.  Terkait itu, Direktur Center for Economics and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan, alasan pemerintah yang menyebut karena kebutuhan mendesak sangatlah bertolak belakang dengan asumsi makro ekonomi APBN 2023.  "Kondisi darurat (mendesak) dalam Perppu UU Cipta Kerja bertolak belakang dengan asumsi makro ekonomi APBN 2023 dimana pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen cenderung tinggi. Kalau ekonomi masih tumbuh positif kenapa pemerintah menerbitkan Perppu? Ancaman krisis akibat perang Ukraina pun sejauh ini justru untungkan harga komoditas batu bara dan sawit. Surplus perdagangan berturut-turut juga imbas perang," kata Bhima saat dihubungi JawaPos.com, Kamis (5/1).  Oleh karena itu, kata Bhima, harusnya pemerintah turunkan dulu asumsi pertumbuhan tahun 2023 menjadi minus, baru ada kondisi yang mendesak untuk terbitkan Perppu. Kedua, kehadiran perpu justru menciptakan ketidakpastian kebijakan.  Menurutnya, masalah utama dalam daya saing salah satunya tingkat ketidakpastian kebijakan cukup tinggi. Dalam hal ini, berdasarkan catatan kritisnya, investor bisa ragu kalau aturan berubah-ubah.  "Padahal investor perlu kepastian regulasi jangka panjang. Idealnya pada saat pembuatan produk regulasi apalagi UU harus disiapkan secara matang. Kalau terburu-buru ya jadi masalah," paparnya.  Lebih jauh, Bhima mengungkapkan tak ada jaminan bahwa investasi akan meningkat setelah hadirnya Perppu ini. Sebab, menurutnya hingga kini banyak investasi dari aturan turunan Ciptaker yang masih mangkrak.  "Tidak ada jaminan pasca Perppu investasi bisa meningkat, karena sejauh ini banyak aturan turunan Cipta Kerja sudah berjalan tapi jumlah investasi yang mangkrak masih tinggi," tandasnya.

Kebutuhan Mendesak Dasar Perppu Cipta Kerja Tak Selaras Kondisi Makro

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Ketua-Umum-PHRI.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah telah resmi menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada akhir tahun 2022. Terkait itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memiliki dua catatan kritis. Salah satunya soal pengupahan.  Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani membeberkan formula pengupahan yang tertuang dalam Perppu 2/2022 dan sama persis dengan rumus penghitungan upah di Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 ini akan sangat riskan bagi iklim investasi. Sebab menurutnya, dengan menggunakan tiga parameter yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu, upah minimum tidak mencerminkan jaring pengaman sosial.  "Kita khawatirkan bahwa upah minimum ini tidak kembali mencerminkan dari jaring pengaman sosial. Jika begitu, yang dikhawatirkan supply dan demand akan semakin jauh. Supply tenaga kerja melaju sangat tinggi karena rata-rata sekarang ini sekitar 3 juta per tahun ada angkatan kerja baru, sedangkan penyerapan tenaga kerjanya atau penyediaan lapangan kerja itu semakin menyusut," kata Hariyadi saat ditemui di kantornya, Selasa (3/1).  Soal penyusutan tenaga kerja, Hariyadi mengutip data Kementerian Investasi/BKPM selama delapan tahun ke belakang terhitung pada periode 2013-2021. Dari data tersebut menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja turun hingga 70 persen, namun di sisi lain realisasi investasi justru naik.  Dalam hal ini, Apindo menegaskan bahwa tingginya realisasi investasi di Indonesia saat ini tidak berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja. Hal ini terlihat dari data tahun 2013 terdapat penciptaan tenaga kerja sebanyak 1,8 juta orang dengan total investasi sebesar Rp 398,3 triliun.  Kemudian, pada saat realisasi investasi naik menjadi Rp 901 triliun pada tahun 2021 justru penyerapan tenaga kerja turun drastis menjadi 1,2 juta orang. "Kalau tren ini tidak diubah, artinya cara pandang kita tidak diubah (soal formula pengupahan), maka menurut kami itu akan merugikan untuk masyarakat seluruhnya, terutama di sini justru para angkatan kerja baru itu bener-bener mereka akan sulit sekali mendapatkan lapangan kerja. Di luar itu, untuk sektor informal juga akan semakin sulit masuk ke sektor formal. Itu terkait pengupahan," tandasnya.

Apindo Kritik Aturan Pengupahan di Perppu Cipta Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Denny-Indrayana-di-PN-Jaksel.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dinilai merupakan bentuk kesewenangan Pemerintah. Senior Partner Integrity Law Firm, Denny Indrayana menyebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan menerbitkan Perppu Cipta Kerja.  Padahal, MK dalam putusannya menyatakan Omnibus Law Cipta Kerja inkonstitusional. Sehingga perlu adanya perbaikan, dengan diberikan waktu selama dua tahun.  "Presiden telah melakukan pelecehan atas putusan, dan kelembagaan Mahkamah Konstitusi. Presiden tidak menghormati MK. Presiden telah melakukan Contempt of the Constitutional Court," kata Denny dalam keterangannya, Minggu (1/1).  Denny menjelaskan, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang diberi kewenangan oleh konstitusi untuk mengujikonstitusionalitas undang-undang, justru malah tidak dihormati. Ketika MK menyatakan Omnibus Law tidak konstitusional, maka pembuat undang-undang seharusnya patuh dan melaksanakan putusan MK.  "Bukan dengan menggugurkannya melalui Perppu," tegas Denny.  Putusan MK, lanjut Denny, menyatakan secara formal UU Ciptaker bertentangan dengan UUD 1945. Paling tidak, karena belum adanya standar baku pembuatan Omnibus Law, dan yang paling mendasar, tidak adanya partisipasi publik yang bermakna dalam pembuatan UU Ciptaker.  "Dengan demikian seharusnya Presiden dan DPR melakukan perbaikan UU Ciptaker dengan memperhatikan putusan MK tersebut," cetus Denny.  Menurut Denny, pemerintah seharusnya tidak mengambil jalan pintas menerbitkan dengan menerbitkan Perppu. Presiden seolah menjawab sisi kebutuhan cepat, tetapi melecehkan dan tidak melaksanakan putusan MK.  "Karena Perppu meskipun nantinya disetujui DPR menjadi UU, pasti tidak melibatkan partisipasi publik sama sekali," papar Denny.  Hadirnya Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja telah menggugurkan dan melecehkan putusan MK. Menurut Denny, Presiden Jokowi sudah memberikan contoh buruk.  "Kalau Presiden saja memberi suri tauladan untuk melecehkan Mahkamah Konstitusi, bagaimana pula rakyat kebanyakan akan memandang organ konstitusi yang diberi mandat strategis untuk menjaga negara hukum demokratis kita tersebut?" pungkas Denny.

Soal Perppu Cipta Kerja, Denny Indrayana: Presiden Tak Menghormati MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Kurniasih-Mufidayati-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati memberikan pemaparan terkait beberapa hal kondisi pandemi Covid-19 saat kunjungan kerja di masa reses di Jakarta, Sabtu (6/3/2021). Pandemi Covid-19 yang tak kunjung mereda meski telah setahun, Kur" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati memberikan pemaparan terkait beberapa hal kondisi pandemi Covid-19 saat kunjungan kerja di masa reses di Jakarta, Sabtu (6/3/2021). Pandemi Covid-19 yang tak kunjung mereda meski telah setahun, Kur</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 2/2022 tentang Cipta Kerja. Pemerintah mengklaim Perppu tersebut menggantikan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK).  Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati menyebut, Perppu Cipta Kerja inkonsisten dengan hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Seharusny, pemerintah memperbaiki UU Nomor 11 Tahun 2020 yang Inkonstitusional Bersyarat sesuai dengan arahan Mahkamah Konstitusi, bukan dengan jalan pintas menerbitkan Perppu.  "Dalam pertimbangan putusan MK, UU Cipta Kerja cacat formil karena tata cara pembentukan UU Cipta Kerja tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan undang-undang," kata Kurniasih kepada wartawan, Minggu (1/1).  Dia menyesalkan, sikap pemerintah yang sewenang-wenang dengan menerbitkan Perppu Cipta Kerja. Menurutnya, penerbitan Perppu itu justru menghilangkan fungsi legislasi DPR, karena UU Cipta Kerja belum selesai pada tahap perbaikan.  "MK berpendapat proses pembentukan UU 11/2020 adalah tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945, sehingga harus dinyatakan cacat formil. Ini malah membuat Perppu untuk menggantikan dengan menghilangkan peran DPR sama sekali," ujar Kurniasih.  Kurniasih mengingatkan selain bermasalah pada sisi subtansi, proses pembentukan UU Cipta Kerja juga bermasalah. MK juga mempertimbangkan sulitnya draf RUU Cipta Kerja diakses oleh masyarakat dan kerap berubah-ubah.  "Prosesnya bermasalah, subtansinya juga bermasalah. MK memutuskan Inkonstitusional Bersyarat dengan jangka dua tahun harus diperbaiki. Jika tidak, maka resmi keseluruhan UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional. Ini mengeluarkan Perppu sama sekali tidak memperbaiki baik dari sisi proses maupun subtansi," papar Kurniasih.  Kurniasih juga mempertanyakan penerbitan Perppu Cipta Kerja yang terkesan mendadak. Seharusnya, penerbitan sebuah Perppu harus pada kondisi kegentingan yang memaksa.  "Jika terkait kondisi global ada inkonsistensi. Jika soal capaian Presiden Jokowi baru saja membanggakan pertumbuhan ekonomi Indonesia paling tinggi diantara negara G20. Tapi jika jadi alasan penerbitan Perppu seolah-olah kondisi Indonesia darurat dan underperform. Jadi kegentingan apa yang membuat Perppu ini hadir?" pungkas anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta II ini.

Penerbitan Perppu Cipta Kerja Dinilai Bentuk Kesewenangan Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Halte-Transjakarta-Dibakar-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Halte Tranjakarta HI dibakar massa saat aksi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di Kawasan Bundaran HI Jakarta, Kamis (8/10/2020). Massa membakar halte Transjakarta di Jalan MH. Thamrin setelah bentrok dengan petugas kepolisian di kawasan Patung Kuda, Jak" width="100%">
<figcaption>Halte Tranjakarta HI dibakar massa saat aksi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di Kawasan Bundaran HI Jakarta, Kamis (8/10/2020). Massa membakar halte Transjakarta di Jalan MH. Thamrin setelah bentrok dengan petugas kepolisian di kawasan Patung Kuda, Jak</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Menanggapi hal tersebut, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Donny Gahral Adian mengatakan bahwa pemerintah belum berencana mengeluarkan Perppu untuk membatalkan UU Cipta Kerja.  "Pemerintah belum mempertimbangkan opsi itu," ujar Donny kepada wartawan, Jumat (9/10).  Donny mengatakan, masyarakat atau pihak-pihak yang menolak UU Omnibus Law bisa mengajukan judicial review atau uji materi lewat Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai bentuk upaya membatalkan UU tersebut.  "Artinya bagi yang keberatan silakan mengajukan ke MK. Jadi nanti biar MK yang memutuskan nanti pemerintah mengikutinya," ‎ungkapnya.  Sebelumnya, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu meminta Presiden Jokowi mendengarkan aspirasi buruh dan masyarakat sipil terkait penolakan yang luas terhadap UU Cipta Kerja. Caranya dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu dan mencabut UU Cipta Kerja.  "Presiden Jokowi harus mendengar suara buruh dan masyarakat. Terbitkan Perppu. Cabut UU Ciptaker. Sebab buruh dan masyarakat menolak keberadaannya," ujar Syaikhu dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (6/10) lalu.  Menurut Syaikhu, aksi unjuk rasa buruh dan koalisi masyarakat sipil ini sangat bisa dipahami. Karena kandungan UU Cipta Kerja baik secara materil dan formil banyak cacat dan merugikan masyarakat.  UU Cipta Kerja, tambah Syaikhu, memuat substansi pengaturan yang tidak adil bagi nasib pekerja atau buruh Indonesia dan lebih memihak kepada kepentingan pemodal dan investor. Adapun, Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law tentang Cipta Kerja sudah disahkan menjadi UU oleh para anggota dew‎an pada rapat paripurna Senin (5/10).

KSP: Pemerintah Belum Berencana Keluarkan Perppu Soal UU Omnibus Law

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#perppu omnibus law

Berita Terkini