<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/03/IMG-20231203-WA0018-1081103479.jpg" alt="Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. (Sabik Aji Taufan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. (Sabik Aji Taufan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar menjanjikan akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bila nanti menjadi presiden dan wakil presiden terpilih pada Pilpres 2024. Muhaimin akan mengembalikan marwah KPK seperti zaman dulu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Erwin Aksa menanggapi pernyataan berbeda. Baginya, penanganan korupsi yang paling penting adalah aspek pencegahan, bukan penegakan hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bagi kami keadilan, hukum itu transparan, bagi kami pencegahan lebih penting dibanding penegakannya. Karena kita ingin pencegahannya dipertinggi," kata Erwin di kantor TKN FantaHQ, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Erwin mengatakan, memandang korupsi antara elite dan masyarakat kadang berbeda. Bagi rakyat ketika ada bantuan tidak sampai sudah muncul anggapan korupsi. Oleh karena itu, transparansi dalam bentuk pencegahan lebih baik dibanding penegakan hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi saya boleh berdebat bahwa persepsi publik tentang corruption itu ada di depan mata dia," jelas Erwin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013440188/gibran-diduga-langgar-kampanye-tkn-kita-tidak-mau-curang">Gibran Diduga Langgar Kampanye, TKN: Kita Tidak Mau Curang</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Muhaimin Iskandar menyatakan, hal paling mudah mengembalikan marwah KPK adalah dengan menerbitkan Perppu. Oleh karena itu, ketika Anies-Muhaimin bisa berkuasa, maka hal itu akan dilakukannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Begitu jadi presiden, langsung kita keluarkan Perppu, kembali ke undang-undang asal KPK,&rdquo; ujar Muhaimin di Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Senin (4/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diberlakukannya Undang-undang KPK lama sebelum revisi 2019 dianggap Muhaimin akan mengembalikan KPK menjadi lembaga independen. Sehingga tidak ada intervensi dari pihak manapun.</div>

Erwin Aksa menanggapi pernyataan berbeda. Baginya, penanganan korupsi yang paling penting adalah aspek pencegahan

AMIN Janji Terbitkan Perppu KPK, TKN Prabowo-Gibran: Pencegahan Lebih Penting

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Kurnia-Ramadhana-Miftahulhayat.jpg" alt="Peneliti ICW Kurnia Ramadhana.(Miftahulhayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Peneliti ICW Kurnia Ramadhana.(Miftahulhayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tingkat kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berdasarkan sejumlah lembaga survei disebut mengalami penurunan. Survei terbaru Indo Barometer menyebutkan, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah berada di nomor empat, kalah dari TNI dan Polri.   Padahal pada 2016-2018, berdasarkan survei nasional yang dilakukan tiga lembaga survei berbeda, yakni Polling Centre, CSIS dan Lembaga Survei Indonesia (LSI), tingkat kepercayaan publik terhadap KPK berada di peringkat pertama, bahkan mengalahkan kepercayaan publik terhadap Presiden.  Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menyesalkan merosotnya kepercayaan publik terhadap KPK. Dia menilai, situasi pemberantasan korupsi kini semakin memburuk.  "Survei terbaru diatas menggambarkan situasi pemberantasan korupsi yang semakin memburuk dan menipisnya harapan masyarakat Indonesia terhadap KPK," kata Kurnia dalam keterangannya, Selasa (25/2).  Kurnia tak memungkiri, situasi kerja-kerja pemberantasan korupsi terkini banyak mengalami perubahan. Hal itu dipicu dari proses seleksi Pimpinan KPK yang buruk, membuat pimpinan KPK terpilih sarat kontroversi.   "Catatan ICW selama proses pemilihan Pimpinan KPK pada 2019 mengungkap temuan krusial, diantaranya pansel yang mengabaikan aspek integritas dan rekam jejak para calon. Hasilnya, lima Pimpinan KPK yang terpilih memiliki banyak catatan, mulai dari diduga melanggar kode etik maupun rendahnya kepatuhan dalam pelaporan LHKPN. Belum lagi keterkaitan Pimpinan KPK dengan kasus korupsi yang saat itu tengah disidik KPK," sesal Kurnia.  Tak hanya itu, Undang-Undang KPK hasil revisi pun turut berdampak buruk pada kinerja KPK. Menurutnya, proses penyusunannya menjelaskan kepada publik berbagai manuver dan kejanggalan yang ditunjukkan DPR dan Pemerintah maupun Presiden.   "Sebagai contoh, UU KPK yang sedari awal tidak masuk Program Legislasi Nasional Prioritas 2019 tiba-tiba diselundupkan demi mempercepat proses revisi dan pengesahan. Bahkan pada saat pengesahan di rapat paripurna, DPR tidak memenuhi kuorum. Diduga hanya sekitar 80-90 anggota yang hadir dari total 560 anggota DPR RI," beber Kurnia.  Menurunnya citra positif KPK dalam pandangan masyarakat tidak bisa dilepaskan dari rendahnya komitmen anti korupsi dari Presiden dan DPR. Kurnia memandang, baik proses pemilihan Pimpinan KPK dan pengesahan revisi UU KPK merupakan produk politik yang dihasilkan oleh Presiden bersama dengan DPR.  Oleh karena itu, ICW tidak bosan-bosannya menuntut, agar Presiden Joko Widodo segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk membatalkan UU KPK hasil revisi. Hal ini dilakukan demi menyelamatkan agenda pemberantasan korupsi di masa mendatang.  "Untuk membangun kembali kredibilitas KPK sebagai badan antikorupsi yang selama ini disegani," tegas Kurnia.

ICW Kembali Tagih Janji Jokowi Keluarkan Perppu untuk Selamatkan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Sertijab-Pimpinan-KPK-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Para pimpinan dan Dewas KPK di Gedung KPK. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Para pimpinan dan Dewas KPK di Gedung KPK. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Proses penggeledahan yang tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhambat akibat harus meminta izin Dewan Pengawas KPK. Bahkan, KPK diduga gagal melakukan penggeledahan di kantor PDI Perjuangan pada Kamis (9/1) lalu.  Hal ini pun disesalkan oleh sejumlah aktivis antikorupsi, Erwin Natosmal Oemar. Menurutnya, secara jelas ada pelemahan terstruktur akibat keberadaan Dewas KPK. Karena dalam proses penggeledahan, penyitaan dan penyidikan berdasarkan UU Nomor 19/2019 tentang KPK harus seizin Dewas KPK.  "Fenomena tersebut jelas menunjukan adanya pelemahan secara terstruktur via undang-undang KPK yang baru. Dewas KPK hanya sebagai topeng yang seakan-akan UU KPK yang baru akan efektif, padahal kondisi aktual menunjukan sebaliknya," kata Erwin kepada JawaPos.com, Senin (13/1).  Erwin menegaskan, jalan keluar agar proses penindakan seperti operasi tangkap tangan (OTT) tetap berjalan lancar satu-satunya dengan menuntut Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Hal ini semata untuk mengembalikan marwah KPK yang independen.  "Jalan keluar satu-satunya adalah Presiden mengeluarkan Perppu KPK untuk memulihkan fungsi dan kinerja lembaga antirasuah," tegas Erwin.  Senada dengan Erwin, Direktur Pusat Studi dan Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari menyesalkan kehadiran Dewas KPK akibat berlakunya UU Nomor 19/2019 tentang KPK. Feri pun mengkhawatirkan, jika informasi penggeledahan lebih awal diketahui berpotensi hilangnya barang bukti.  "Ini yang dikhawatirkan dari berjenjangnya proses penanganan perkara di KPK. Harusnya proses rumit ini mampu diantisipasi Dewas dengan mempermudah izin, tapi Dewas pun terlihat memperlambat proses dan menjadi penghambat baru pemberantasan korupsi," sesal Feri.  Proses yang berbelit-belit untuk melakukan penggeledahan hingga penyadapan kinerja pemberantasan korupsi tidak dipungkiri akan menghilangkan barang bukti. Karena sejatinya, kejahatan korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau extra ordinary crime.  "Proses yang lama ini tentu akan menghilangkan barang bukti. Bukankah kejahatan extra ordinary juga diberantas dengan penanganan yang extra ordinary, termasuk soal waktu," ujar Feri.  Oleh karena itu, Feri pun lagi-lagi tidak bosan agar Presiden Jokowi dapat mengeluarkan Perppu untuk membatalkan UU Nomor 19/2019 perubahan atas UU Nomor 30/2002 tentang KPK. "Dari dulu Perppu adalah solusi terbaik yang diabaikan oleh pemerintah. Itu sebabnya pemerintah patut dicurigai memang berkeinginan dari awal UU bermasalah ini berlaku dan menghambat kerja KPK," pungkasnya.  Sebelumnya, Dewan Pengawas KPK Syamsudin Haris menyebut, pihaknya telah memberikan izin penyidik KPK untuk melakukan proses penggeledahan kasus yang menyeret Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan politikus PDI Perjuangan Harun Masiku. Menurutnya, pengajuan izin penggeledahan kasus KPU baru meminta izin pada Jumat (10/1), padahal Dewas sudah menunggu sejak Kamis (9/1).  "Malam itu juga Dewas memberi izin geledah dan sita komisioner KPU, padahal Dewas sudah menunggu datangnya permintaan izin pada Kamis (9/1)," ungkap Haris.  Haris menegaskan, pada prinsipnya Dewas tidak akan pernah menghambat kinerja KPK. Kendati demikian hingga kini belum tahu tempat mana saja yang akan digeledah KPK. "Dewan Pengawas pada prinsipnya tidak akan mengganggu kinerja KPK," tegasnya.

Izin Penggeledahan Rumit, Dewas KPK Dinilai Jadi Penghambat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/ICW.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Minggu (29/12) tepat berusia 16 tahun. Namun bagi Indonesia Corruption Watch (ICW), pad usia yang sudah makin berumur itu, KPK malah dirundung duka, karena berhasil dilumpuhkan oleh Pemerintah dan DPR.  "KPK diisi oleh lima pimpinan terburuk sepanjang sejarah antirauah dan UU Nomor 19 tahun 2019 adalah regulasi yang pasti akan membahayakan KPK pada masa yang akan datang, salah satunya terkait dengan dewan pengawas dan juga Perpres," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana di kantornya, Jalan Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Minggu (29/12).  Kurnia menyampaikan, Presiden Joko Widodo tengah berupaya membangun narasi orang baik di dalam sebuah sistem kepemimpinan KPK jilid V. Padahal, lanjut Kurnia, pimpinan KPK saat ini terdapat seorang pelanggar etik.  "Jadi orang-orang baik ini merasa seakan-akan tidak terjadi masalah dan mereka minta harus diapressiasi, tapi kita pandang justru sebaliknya," ucap Kurnia.  Terlebih adanya Dewan Pengawas KPK, kata Kurnia, ini tentu akan membahayakan proses penindakan KPK. Hal ini termaktub dalam UU Nomor 19 Tahun 2019.  "Hadirnya dewan pengawas itu justru akan membahayakan KPK, karena proses penindakan tetap akan berjalan lamban dengan hadirnya UU Nomor 19 tahun 2019," jelasnya.  Oleh karena itu, hingga kini ICW masih mengharapkan agar Presiden Joko Widodo dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). Hal ini untuk membatalkan seluruhnya UU KPK hasil revisi.  "Kita sampai hari ini masih berharap Presiden menerbitkan Perppu walaupun kita menyadari kontekstualnya tidak akan mungkin terjadi, karena banyak sekali alasan yang diucapkan oleh istana yang tidak masuk akal," pungkasnya.

KPK Ultah ke-16, ICW Masih Berharap Jokowi Terbitkan Perppu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Aksi-KPK-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Aksi KPK - Dery Ridwansah (1)" width="100%">
<figcaption>Aksi KPK - Dery Ridwansah (1)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menjelang pengumuman Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), banyak isu bermunculan mengenai nama-nama kandidatnya. Seperti Yusril Ihza Mahendra, Harkristuti, Adi Togarisman, Indriyanto Seno Adji, hingga Marcus Priyo Gunarto.  Namun, pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar tetap menolak adanya Dewas KPK. Dia menilai bahwa keberadaan Dewan Pengawas KPK tidak berpengaruh pada pemberatasan korupsi.  "Saya tetap pada posisi menolak Dewas (dewan pengawas), karena itu nama-nama orang tidak berpengaruh pada kelanjutan nasib pemberantasan korupsi. Jadi bukan soal orangnya siapa, tapi bagaimana memperkuat sistem pemberantasan korupsi melalui KPK yang independen," kata Fickar dikonfirmasi, Senin (16/12).  Fickar menyebut adanya ambivalensi sikap presiden. Padahal, Presiden berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi, namun di sisi lain presiden menyetujui revisi UU KPK dan memberikan grasi pada koruptor.  "Ada inkonsistensi dalam mainsetnya, seharusnya dia memperkuat sistem dengan tetap membiarkan KPK sebagai lembaga independen," terang Fickar.  Menurut dia, pencegahan menjadi tugas semua orang, termasuk Presiden yang harus memimpin melalui program pada semua kementerian dan lembaga negara. "Pencegahan itu budaya menumbuhkan kesadaran sikap antikorupsi, jadi presidenlah yang bertanggung jawab dalam gerakan pencegahan korupsi," ungkapnya.  "Melemparkan kesalahan pada kegagalan pencegahan korupsi sama dengan memukul muka sendiri. Karena kekuasaan penuh menggerakan birokrasi pemerintahan untuk melakukan gerakan pencegahan korupsi itu sepenuhnya ada pada presiden. KPK hanya bagian kecil saja," sambungnya.  Oleh karena itu, Fickar berharap Presiden Jokowi tetap mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) jika memang betul konsinsten terhadap pemberatasan korupsi. "Ya seharusnya, jika Presiden masih berkomitmen pada pemberantasan korupsi mesti mengeluarkan Perppu," pungkasnya.

Dewas Dinilai Tak Berpengaruh, Jokowi Tetap Harus Keluarkan Perppu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Mahfud-md-ridwan-jpc.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di gedung merah putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (2/12). (Muhammad Ridwan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di gedung merah putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (2/12). (Muhammad Ridwan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menegaskan, hingga kini tidak ada pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan UU KPK hasil revisi. Hal itu dikatakan Mahfud, usai menghadiri peringatan Hakordia 2019 di Gedung Penunjang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (9/12).  "Nggak ada pembahasan Perppu, ini hari antikorupsi," katanya Mahfud.  Mahfud mengatakan Presiden Joko Widodo belum menentukan apakah akan menerbitkan Perppu atau tidak. Menurutnya, Presiden masih menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK).  Sebelumnya, koalisi masyarakat sipil yang menamai diri sebagai Tim Advokasi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) mengajukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Bahkan tiga diantaranya merupakan pimpinan KPK, yakni Agus Rahardjo, Laode M Syarif dan Saut Situmorang.  Wakil ketua KPK Laode M Syarif menilai materi formil UU KPK hasil revisi masih banyak kesalahan. Atas dasar ini sebagai warga negara dan pimpinan KPK memberanikan diri menggugat UU KPK hasil revisi ke MK.  "Memang di dalam dokumen kami itu menjelaskan beberapa kaitan antara uji formilnya itu dengan beberapa isi yang ada di dalam UU KPK yang baru. Oleh karena itu maka yang kami minta adalah karena proses formilnya tidak sesuai dengan aturan UU dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, maka kami bisa jelaskan yang akhirnya banyak ada kesalahan di materil," ucap Laode di Gedung MK, Jakarta, Rabu (20/11).  Laode menyebut, proses UU KPK hasil revisi tidak sesuai dengan UU yang berlaku. Sehingga hal ini diyakini melanggar hukum.  "Tetapi tujuan utama pengujian ini kami mengacu pada untuk menguji formilnya dulu. Karena kami melihat bahwa proses pembentukan UU revisi KPK tidak sesuai dengan syarat-syarat pembentukan UU," pungkasnya.

Mahfud MD Sebut Belum Ada Tanda-tanda Jokowi Terbitkan Perppu KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Mahfud-md-ridwan-jpc.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di gedung merah putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (2/12). (Muhammad Ridwan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di gedung merah putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (2/12). (Muhammad Ridwan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD lepas tangan terkait belum juga diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan Undang-Undang 19/2019 tentang KPK. Menurutnya, itu merupakan kewenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).  "Presiden kan sudah mengatakan belum memutuskan, belum mengeluarkan atau tidak mengeluarkan Perrpu. Karena Undang-Undangnya masih diuji di MK," kata Mahfud di gedung merah putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (2/12).  Mantan Ketua MK ini belum bisa memastikan apakah kepala negara akan menerbitkan Perppu atau tidak. Karena penerbitan Perppu merupakan hak prerogatif Presiden.  "Iya itu pernyataan Presiden, belum memutuskan untuk menerbitkan Perppu atau tidak menerbitkan Perrpu," terang Mahfud.  Sebelumnya, staf khusus Presiden Bidang Komunikasi, Fadjroel Rachman menyatakan, Perppu KPK tidak perlu lagi dikeluarkan oleh Presiden Jokowi untuk membatalkan Undang-Undang KPK hasil revisi. Alasannya, karena sudah ada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019.  "Tidak ada Perppu KPK kan tidak diperlukan lagi, kan sudah ada UU yaitu Nomor 19 tahun 2019, jadi tidak diperlukan lagi Perppu," jelas Fadjroel.

Mahfud Lepas Tangan Soal Presiden Tak Ingin Terbitkan Perppu KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Saut-Dery.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mengharapkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk membatalkan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Hal itu karena situasi saat ini cukup relevan bagi Jokowi untuk menerbitkan perppu KPK.  "Masih ditunggu sampai kapanpun atau kalau tidak sejarah akan mencatat seperti apa situasi kebatinan state capture negeri ini dari waktu ke waktu," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat dikonfirmasi, Senin (2/12).  Menurut Saut, saat ini publik dikondisikan bahwa KPK hanya masif melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan tak mampu melakukan penindakan serta pencegahan. Padahal, kata Saut, lembaga antirasuah sangat intens melakukan pencegahan.  Oleh karena itu, Saut berharap mantan Gubernur DKI Jakarta itu bisa mengeluarkan Perppu KPK. Saut khawatir UU KPK hasil revisi dapat membuat pencegahan dan penindakan KPK menjadi longgar.  "Jadi sekali lagi sudilah kiranya untuk dikeluarkan saja Perppu guna menyelamatkan negeri ini," tukasnya.  Sebelumnya, staf khusus Presiden Bidang Komunikasi, Fadjroel Rachman menyatakan, Perppu KPK tidak perlu lagi dikeluarkan oleh Presiden Jokowi untuk membatalkan Undang-Undang KPK hasil revisi. Alasannya, karena sudah ada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019.  "Tidak ada Perppu KPK. Tidak diperlukan lagi, kan sudah ada UU yaitu Nomor 19 tahun 2019, jadi tidak diperlukan lagi Perppu," jelas Fadjroel.

Perppu Tidak Terbit, KPK Khawatir Kinerja Menjadi Longgar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Tsnai-penasihat-KPK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Mohammad Tsani Annafari resmi tak lagi bekerja di lembaga antirasuah sejak hari ini, Minggu (1/12). Mundurnya Tsani dari jajaran KPK tidak lain karena berlakunya Undang-Undang Nomor 19/2019 tentang KPK perubahan atas Undang-Undang Nomor 30/2001 tentang KPK.  Namun, alasan lain yang membuat dia segera memutuskan mundur adalah karena terpilihnya Komjen Pol Firli Bahuri sebagai Ketua KPK untuk periode 2019-2023.  Sebagai penasihat KPK, Tsani turut memberikan rekomendasi kalau Firli melanggar kode etik saat masih bertugas di KPK sebagai deputi penindakan. Terpilihnya Firli membuat Tsani tak tinggal diam bahkan menurutnya di lembaga antirasuah sempat ada petisi dari 113 orang terkait cacat etik Firli Bahuri.  Meski tidak lagi bertugas di KPK, Tsani mengaku akan tetap mengawasi dan memantau kinerja KPK. Ditemui JawaPos.com di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (1/2), Tsani mengungkapkan kecintaannya kepada KPK. Berikut kutipan wawanacara Tsani dengan Ridwan dari JawaPos.com.  Setelah Undang-Undang KPK baru diberlakukan, terbukti belum ada penyidikan. Apakah ini meresahkan?  Saya rasa itu adalah impact kebijakan yang dilakukan oleh DPR. Jadi kalau tanya soal penyidikan, saya rasa fakta hari ini telah menjawab itu. Bisa lihat, sebelumnya kita sangat gencar dengan operasi tangkap tangan (OTT) penindakan baru, semua itu di-trigger oleh laporan, kalau laporannya tidak ada, ya masalah, memang laporannya berkuarang. Itu karena sedikit ada kegamangan.   Penegakkan hukum ini harus ada UU-nya, tapi karena UU-nya masih multitafsir, jadi suasananya masih tidak pasti. Karena tanpa kepastian hukum orang bisa menggugat ke praperadilan, semua memang ada dampaknya.  Presiden Joko Widodo tegas tidak mengeluarkan Perppu, pendapat anda bagaimana?  Tidak ada masalah, karena kan sedang ada proses Judicial Review. Saya rasa Perppu atau tidak Perppu itu tidak menjadi hal yang diperdebatkan sekarang, Saya lebih suka suka sekarang judicial review, walaupun hati kecil saya berharap Presiden mengeluarkan Perppu, karena ada kegentingan tidak bisa merekayasa keadaan.  Karena ada korban jiwa, ada perkara yang tidak sebagaimana mestinya. Termasuk UU KPK baru dimana penasihat KPK dirugikan secara konstitusi, karena mereka dijanjikan atau diberikan hak empat tahun yang dijamin dalam UU KPK sebelumnya dan menghapus jabatan itu tanpa ada transisi dan dijelaskan. Mereka itu dirugikan, yang menurut saya tidak sehat. Tapi saya tidak bisa berkomentar lebih jauh kewenangan Presiden.  Apa mundurnya anda sebagai penasihat KPK terkait terpilhnya Komjen Pol Firli Bahuri sebagai Ketua KPK periode 2019-2023?  Saya rasa semua sudah tahu (pak Firli disebut melanggar etik oleh KPK), hal itu tidak usah diulangi, tapi tindakan yang saya ambil akan saya terima konsekuensinya.   Peringatan ini melekat (untuk Pak Firli). Agar catatan itu menjadi yang terbaik, (Pak Firli) harus menjawab keraguan, harus menjawab sanggahan-sanggahan yang selama ini dipertanayakan. Sebenarnya lebih kesitu.  Kabar mundurnya anda sudah lama terdengar, bagaimana respon pegawai KPK?  Saya buat surat resmi pada 13 September, jadi surat email (kepada para pegawai KPK) itu adalah bentuk kemunduran diri saya sebagai pegawai. Saya mengemban amanat sebagai penasihat KPK yang di dalamnya juga ada amanat untuk menegakkan etik setegak-tegaknya termasuk amanat untuk menjaga supaya orang-orang bermasalah tidak masuk ke KPK. Itu yang bisa saya lakukan.  Setelah tidak lagi di KPK apakah anda tetap memerhatikan kinerja KPK?  Saya nanti di tempat yang baru, punya pekerjaan baru lagi. Tapi bahwa di luar itu saya adalah warga biasa, saya berhak untuk menjaga KPK. Saya mungkin bisa nulis artikel, ngisi seminar kalau ada yang undang, tentu caranya berbeda, tetap akan melakukan.   Tentu sebagai warga boleh dong ikut menjaga KPK, boleh dong kita pantau. Kalau boleh demo ya kita juga ikut demo. KPK bukan milik komisioner, bukan milik dewan pengawas, bukan milik Presiden, KPK ini milik amanah rakyat, punya rakyat yang harus kita jaga.  Harapan anda untuk para pegawai KPK?  Saya orang yang berpandangan bahwa UU atau apapun instrument yang dibuat itu tidak akan berarti apa-apa kalau ketika respon yang muncul sama. Karena UU harus ada yang melaksanakan, meskipun tidak ada yang melaksanakan tidak akan sempurna. Saya bekerja di KPK, semaksimal mungkin melakukan apa yang bisa saya lakukan. Tidak ada alasan, untuk kita tidak melakukan hal yang baik.   Jika UU baik dan yang melakukan niatnya baik insya Allah hasilnya baik. Sebaliknya, jika yang melakukan niatnya jahat pasti akan dicari dan hasilnya pasti buruk. Contoh, UU KPK tidak sempurna, karena orangnya baik, punya niat baik, itu yang harus kita jaga. Saya tetap optimis bisa dijalankan. Saya lebih milih orangnya bukan UU-nya.  &nbsp;

Eks Penasihat KPK: Tak Masalah Jokowi Tolak Perppu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Fadjroel-Rachman-Raka-3.jpg" alt="Fadjroel Rachman di Istana Negara, Senin (21/10). (Raka Denny/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Fadjroel Rachman di Istana Negara, Senin (21/10). (Raka Denny/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Juru Bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi) Fadjroel Rachman mengatakan, kepala negara tidak akan menerbitkan Perppu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena sudah tidak diperlukan lagi.  "Perppu tidak diperlukan lagi. Sudah ada UU KPK Nomor 19/2019. Jadi tidak perlu lagi," ujar Fadjroel di kompleks istana kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11).  Fadjroel berharap pihak-pihak yang ingin membatalkan UU KPK bisa menggugatnya lewat jalur konstitusi. Sehingga nantinya bisa dibuktikan lewat mekanisme yang ada di Mahkamah Konstitusi.  "Istana mengimbau kalau masih ada upaya mengajukan uji yudisial terhadap UU KPK. Maka lakukan dengan sebaik-baiknya," katanya.  Fadjroel juga mengapresiasi tokoh-tokoh yang melakukan gigatan untuk menguji UU KPK tersebut. Sebab dalam sistem demokrasi seperti ini siapapun diperbolehkan mengajukan penolakan apabila ada yang meraskan keberatan.  "Tentunya lewat jalur konstitusi. Silakan saja, setiap orang boleh. Tidak ada larangannya," paparnya.  Sebelumnya, desakan supaya Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu KPK terus disuarakan. Mulai dari akademisi, penggiat korupsi dan mahasiswa.  Mereka menilai adanya UU KPK ini akan membuat lemah lembaga antirasuah. Bahkan dalam ‎rilisLembaga Survei Indonesia (LSI) publik setuju jika Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu KPK.  Hasilnya, sebanyak 70,9 persen responden setuju bahwa UU KPK hasil revisi dapat melemahkan kinerja lembaga antirasuah dalam memberantas korupsi.  "Sebanyak 70,9 persen publik yang tahu revisi UU KPK, yakin bahwa UU KPK yang baru melemahkan KPK, dan yang yakin sebaliknya hanya 18 persen," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan.  Menurut dia, 76,3 persen publik kemudian meminta agar Presiden Jokowi menerbitkan Perppu KPK. Sementara itu, yang menolak Perppu KPK hanya 12,9 persen.  "Lebih 3/4 publik yang mengetahui revisi UU KPK, menyatakan setuju Presiden keluarkan Perppu. Aspirasi publik menilai UU KPK melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Jalan keluarnya adalah mengeluarkan Perppu. Dan (Perppu) itu kewenangan presiden," jelas Djayadi.  Survei dilakukan 4 hingga 5 Oktober 2019. Responden dalam survei ini dipilih secara acak dari responden LSI sebelumnya yang jumlahnya 23.760 orang dan mempunyai hak pilih.

Jubir ‎Istana Pastikan Jokowi Tidak akan Terbitkan Perppu KPK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#perppu kpk

Berita Terkini