<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/04/ivZYeJdHdIBGoMIq88ozcLMlwnnALPPyaP5m7G8D-1-1755049383.jpg" alt="Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menjelaskan soal RUU perampasan Aset di Kantor Kementerian Hukum, Kamis (4/9/2025). (Febry Ferdian/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menjelaskan soal RUU perampasan Aset di Kantor Kementerian Hukum, Kamis (4/9/2025). (Febry Ferdian/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset akan menjadi salah satu prioritas pemerintah. Tapi, akan lebih baik dan cepat bila inisiatifnya datang dari DPR. Dia menyebut Presiden Prabowo Subianto sudah berulang kali menyampaikan komitmen tersebut sejak awal, bahkan sebelum adanya aksi demonstrasi beberapa waktu lalu. &ldquo;Pemerintah sekali lagi dari awal, Bapak Presiden sudah menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset itu akan menjadi prioritas. Yakin dan percaya bahwa Pak Presiden sudah mengeluarkan statement itu berkali-kali. Terakhir di hadapan para teman-teman buruh ya,&rdquo; ujar Supratman, Kamis (4/9). Menurut dia, proses pembahasan RUU tersebut saat ini masih menunggu pengesahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026. Pemerintah juga akan berkoordinasi dengan pimpinan DPR untuk menentukan apakah RUU tersebut akan diajukan sebagai usul inisiatif pemerintah atau DPR. &ldquo;Karena itu nanti kami akan bicara dengan pimpinan DPR apakah ini menjadi usul inisiatif pemerintah atau akan menjadi usul inisiatif DPR. Kalau menjadi usul inisiatif DPR, saya pastikan itu akan jauh lebih cepat. Karena itu berarti DPR nya sudah bisa,&rdquo; jelasnya. Supratman menambahkan, pemerintah terbuka dengan berbagai opsi percepatan. Namun, Supratman mengingatkan publik untuk tidak terus mendesak Presiden menerbitkan Perppu. &ldquo;Jangan seketika selalu memberikan beban perpu kepada Bapak Presiden ya. Kalau sepanjang itu bisa prosesnya dilakukan secara normal dan semua punya komitmen yang sama, itu akan jauh lebih baik,&rdquo; tegasnya. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pemerintah sudah menyiapkan draf RUU Perampasan Aset sejak lama. Menurut dia, jika DPR mengambil alih inisiatif pembahasan, proses legislasi akan lebih cepat. &ldquo;Yang jelas bahwa ini bukan sekedar hanya memenuhi tuntutan teman-teman demonstran kemarin. Tapi sudah dari awal itu komitmen pemerintah terutama Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jadi itu sudah sebelum demo pun kita sudah mempersiapkan,&rdquo; ujar Spratman. &ldquo;Draft yang lalu sudah ada. Cuman sekali lagi kami berpikir bahwa kalau DPR yang ambil alih, kemungkinannya akan jauh lebih cepat. Ini soal proses aja,&rdquo; imbuh Supratman.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset menjadi salah satu prioritas pemerintah dan akan segera dibahas.

Menkum Supratman Sebut RUU Perampasan Aset Bisa Lebih Cepat Kalau jadi Usul DPR, Minta Publik Jangan Desak Prabowo Terbitkan Perppu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/12/pajak-2208049373.jpg" alt="Ilustrasi: Pajak (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Pajak (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen akan mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Meski merupakan amanat dari Undang-Undang&nbsp;No 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan&nbsp;(HPP) kenaikan PPN 12 persen&nbsp;di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi&nbsp;yang tidak menentu&nbsp;untuk menaikan pajak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Umum Aliansi Masyarakat untuk Nawacita (ALMAUN) Rafik Perkasa Alamsyah menyatakan, pembatalan kenaikan PPN 12 persen, hanya bisa dilakukan dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perppu). Ia menyebut, Presiden Prabowo Subianto harus segera menerbitkan Perppu untuk mencegah efek domino akibat lonjakan pajak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terjadinya inflasi atau naiknya harga barang jasa, merosotnya kemampuan konsumsi rumah tangga kelas menengah ke bawah, meningkatnya angka pengangguran, tertekannya UMKM, industri manufaktur dan potensi menambah jumlah rakyat miskin di Indonesia," kata Rafik kepada wartawan, Rabu (25/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015459989/menko-polkam-kembali-ingatkan-masyarakat-waspada-cuaca-ekstrem">Menko Polkam Kembali Ingatkan Masyarakat Waspada Cuaca Ekstrem</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kader muda Partai Golkar ini menyatakan, opsi pembatalan kenaikan PPN 12 persen hanya bisa dilakukan pemerintah melalui penerbitan Perppu. Sebab, opsi lain untuk membatalkan aturan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) tersebut kini sudah tertutup.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penerbitan Perppu menjadi solusi cepat mengatasi permasalahan hukum dan ekonomi. Tindakan ini juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi kepentingan rakyat sesuai amanat UUD 1945 dan prinsip negara kesejahteraan," ucap Rafik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyarankan, pemerintahan era Presiden Prabowo sebaiknya fokus pada penyelesaian kasus-kasus korupsi yang belum tuntas, untuk mengupayakan kembalinya uang dan asset negara yang dicuri oleh para koruptor. Seban, banyak mega skandal korupsi yang belum terungkap, seperti kasus korupsi tambang timah, kasus korupsi BTS, indikasi penyelewengan Dana PON XXI Aceh-Sumut, hingga dugaan pungli pada penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu tentu bisa dilakukan Presiden Prabowo dengan mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset, sebagai senjata utama untuk memberantas para koruptor di republik ini. Hal ini sangat mudah dilakukan dengan hampir Koalisi Indonesia Maju di Parlemen dapat segera mengesahkan UU Perampasan Aset.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Rafik menegaskan Prabowo harus bisa keluar dari bayang-bayang Joko Widodo, yang selama ini selalu terksesan mengutungkan para konglomerat. Karena itu, Presiden Prabowo bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat sesuai dengan janji-janji kampanye.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita akan mengaprisiasi semua kebijkan Prabowo yang pro rakyat, contoh makan gratis dan susu gratis, tapi jika kebijakan tidak pro rakyat, kami siap sebagai sebagai garda terdepan untuk mengkritisi hal tersebut," pungkasnya.</div>

Pembatalan kenaikan PPN 12 persen, hanya bisa dilakukan dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perppu).

Polemik Kenaikan Tarif PPN 12 Persen Dinilai Hanya Bisa Diselesaikan dengan Penerbitan Perppu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/20/Screenshot_2024-08-20-10-56-46-629_comgoogleandroidgm-edit-1857151125.jpg" alt="Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan dalam rapat konsolidasi nasional kesiapan Pilkada 2024 di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/8)." width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan dalam rapat konsolidasi nasional kesiapan Pilkada 2024 di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/8).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan tidak akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), setelah DPR RI batal mengesahkan Revisi UU Pilkada. Jokowi menegaskan, tidak terpikirkan untuk menerbitkan Perppu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Enggak ada, pikiran saja enggak ada," kata Jokowi saat menghadiri Kongres ke-6 PAN di Jakarta, Jumat (23/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jokowi memahami publik mengkritisi RUU Pilkada. Namun, ia menyerahkan itu kepada DPR RI. "Itu wilayah legislatif, wilayah DPR ya," ucap Jokowi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015011172/ramalan-zodiak-sagitarius-untuk-keberuntungan-di-hari-sabtu-24-agustus-2024-persiapkan-diri-karena-ada-peluang-baru">Ramalan Zodiak Sagitarius untuk Keberuntungan di Hari Sabtu 24 Agustus 2024, Persiapkan Diri Karena Ada Peluang Baru</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pelaksaan Pilkada Serentak 2024. "Iya," singkat Jokowi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, ia mengapresiasi massifnya aksi demonstrasi atas penolakan RUU Pilkada. Menurutnya, penyampaian pendapat merupakan hak demokrasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Baik, itu baik. Itu penyampaian aspirasi dari rakyat, sangat baik," tegas Jokowi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015011154/otorita-ikn-buka-600-formasi-cpns-lulusan-sma-hingga-s2-bisa-mendaftar">Otorita IKN Buka 600 Formasi CPNS, Lulusan SMA hingga S2 Bisa Mendaftar</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan pengesahan RUU Pilkada batal dilaksanakan. Dia memastikan, pendaftaran calon kepala daerah pada 27 Agustus 2024 bakal menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">RUU Pilkada menuai pro dan kontra karena dinilai dibahas secara singkat oleh Badan Legislasi DPR RI dan Pemerintah, pada Rabu (21/8). Dalam putusan&nbsp;Nomor 60/PUU-XXII/2024 MK mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah. Kedua, putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang menetapkan usia calon gubernur dan wakil gubernur minimal 30 tahun saat penetapan calon.&nbsp;</div>

Presiden Jokowi memastikan tidak akan menerbitkan Perppu, setelah DPR RI batal mengesahkan Revisi UU Pilkada.

Jokowi Pastikan Tak Akan Terbitkan Perppu Usai RUU Pilkada Batal Disahkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/mendagri-tito.jpg" alt="Mendagri Tito Karnavian saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi II DPR di Gedung Nusantara, Senayan, Selasa (26/11/19). Rapat membahas anggaran e-KTP. FOTO: HENDRA EKA" width="100%">
<figcaption>Mendagri Tito Karnavian saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi II DPR di Gedung Nusantara, Senayan, Selasa (26/11/19). Rapat membahas anggaran e-KTP. FOTO: HENDRA EKA</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi mengajukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada ke Komisi II DPR RI, pada Rabu (20/9) malam. Perppu itu terkait jadwal pemungutan suara Pilkada Serentak 2024, dari yang sebelumnya pada November dimajukan menjadi September 2024. Pilkada Serentak 2024 sebelumnya telah ditetapkan pada 27 November 2024. Tito beralasan, memajukan pemungutan suara pada Pilkada Serentak 2024 merupakan proses penyesuaian, agar tak terjadi kekosongan kepala daerah. "Memajukan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada pada September 2024, menghindari terjadinya kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025 dan untuk memastikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 dilantik paling lambat 1 Januari 2025, maka proses pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 yang berdasarkan Undang-Undang tentang Pilkada ditetapkan pada bulan November tahun 2024 harus disesuaikan," kata Tito saat rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Rabu (20/9). Tito menjelaskan, jika pelaksanaan Pilkada tetap dilaksanakan November, dikhawatirkan akan terjadi kekosongan pemerintahan daerah, di berbagai wilayah. Sehingga proses pemungutan suara harus dipercepat. "Supaya tidak terjadi kekosongan yang masif, untuk itu perlu cukup waktu dan bisa lebih cepat dilakukan sinkronisasi penyelarasan dokumen perencanaan anggaran pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota termasuk juga visi-misi kepala daerah," ucap Tito. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan belum ada rencana untuk menerbitkan Perppu dalam rangka mempercepat pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. "Semuanya perlu dipertimbangkan secara mendalam. Saya kira semua itu masih kajian di Kemendagri," ujar Jokowi di Tangerang, Banten, Kamis (31/8). &nbsp;

Memajukan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada pada September 2024, menghindari terjadinya kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025.

Mendagri Resmi Ajukan Perppu untuk Percepat Pilkada Serentak 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/PERPPU-CK.jpg" alt="Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, meyakini Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dapat menjadi solusi Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, meyakini Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dapat menjadi solusi Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, meyakini Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dapat menjadi solusi Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global. Selain itu, Perppu Cipta Kerja juga diyakini mampu menjadi payung hukum bagi pengembangan investasi serta menciptakan lapangan kerja.  Hal tersebut disampaikannya saat menyampaikan sambutan dan membuka acara Pembinaan Komunitas Hukum Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta, Jumat (17/2/2023).  "Kita harus melihat bahwa Perppu Cipta Kerja ini adalah sebuah ihtiar kita untuk mencari solusi dalam mengantisipasi dampak dinamika global dan kepastian hukum," kata Anwar Sanusi.  Anwar Sanusi mengatakan, Komunitas Hukum di Lingkungan Kemnaker maupun unit teknis hukum di K/L diharapkan dapat memahami Perppu Cipta Kerja secara utuh. "Sehingga teman-teman komunitas hukum dapat memberikan edukasi kepada masyarakat terkait Perppu Cipta Kerja, khususnya substansi ketenagakerjaan," jelasnya.  Ia menambahkan, pemerintah juga menyampaikan apresiasi kepada Baleg DPR RI yang telah menyetujui Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.  "Kita berharap Perppu ini dapat segera menjadi Undang-Undang, sehingga urgensi dari Perppu dapat tercapai," katanya.  Kepala Biro Hukum Kemnaker, Reni Mursidayanti, menambahkan, Pembinaan Komunitas Hukum Kementerian Ketenagakerjaan merupakan Kegiatan Biro Hukum yang dimaksudkan untuk membangun komunikasi dan sinergi seluruh pemangku kepentingan, terutama bagi unit teknis di Kemnaker dan K/L di bidang hukum, dalam rangka pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan masalah hukum yang ada di Kemnaker, baik yang dilakukan secara litigasi maupun nonlitigasi.  Kegiatan ini bertemakan Perppu 2 Tahun 2022: Solusi dalam Mengantisipasi Dampak Dinamika Global dan Kepastian Hukum.

Perppu Cipta Kerja Diyakini Jadi Solusi Hadapi Dinamika Ekonomi Global

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Omnibus-Law-Kokoh.jpg" alt="Ilustrasi tarik ulur RUU Omnibus Law" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tarik ulur RUU Omnibus Law</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengamat ekonomi Universitas Airlangga, Gigih Prihantono menilai, penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) adalah upaya memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha. Dengan kondisi ekonomi global yang melemah, langkah ini dianggap perlu dilakukan.  “Masyarakat ekonomi butuh kepastian hukum terkait usaha dan ketenagakerjaan, apalagi kita saat ini membutuhkan kebijakan yang dapat mengantisipasi situasi ekonomi yang tidak pasti,” kata Gigih saat dihubungi, Jumat (6/1).  Gigih mengatakan, Perppu Cipta Kerja bisa berdampak positif bagi iklim usaha dan ekonomi nasional. Mengingat produktivitas bisa meningkat.  “Kalau isi Perppu Cipta Kerja itu 80 persen seperti UU Cipta Kerja. Kalau dari sisi saya itu positif, terutama terkait dengan proses pengaturan kemudahan berusaha dan pengaturan peningkatan produktivitas tenaga kerja,” lanjutnya.  Gigih menambahkan, adanya Perppu Cipta Kerja dapat mempermudah proses birokratisasi dunia usaha menjadi lebih mudah. Hal tersebut dianggapnya dapat berdampak terhadap perkembangan ekonomi.  Meski begitu, Gigih tetap memiliki catatan terhadap peraturan tersebut. “Kita perlu mengawal harmonisasi dan implementasi Perppu Cipta Kerja ini, khususnya dalam aspek memberikan kepastian hukum dalam ketersediaan lahan,” jelasnyam  Jika tidak diatur lebih lanjut, Gigih menganggap kepastian hukum terhadap lahan bisa menjadi batu sandungan para investor yang hendak berinvestasi di Indonesia.  Sebelumnya, Perppu Cipta Kerja sempat dikritik oleh sebagian pihak karena dinilai minim partisipasi publik dalam perumusannya. Menanggapi hal tersebut, Gigih sebagai akademisi merasa sudah dilibatkan dalam proses penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja.  “Tentang partisipasi publik, pemerintah sudah melakukan itu. Saya kebetulan ikut merevisi UU Cipta Kerja, saya diundang tiga kali dalam kapasitas saya sebagai akademisi. Kemarin kami diskusi dengan sesama akademisi, juga pelaku usaha kecil,” pungkas Gigih.

Perppu Cipta Kerja Dianggap Beri Kepastian Hukum untuk Pengusaha

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/APINDO-1.jpg" alt="ILUSTRASI Logo Apindo." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Logo Apindo.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah resmi terbit dan diteken Presiden Jokowi pada Jumat, 30 Desember 2022. Dalam aturan tersebut, diatur soal kebijakan alih daya atau outsourcing pelaksanaan pekerjaan yang dibatasi.  Padahal sebelumnya, aturan outsourcing yang sempat muncul di UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ini dihapus alias tidak lagi tercantum di UU baru, yakni UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dianggap inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK).  Terkait itu, Anggota Komite Regulasi dan Hubungan Kelembagaan Apindo Susanto Haryono menyampaikan catatan kritis yang menyebut bahwa perubahan soal outsourcing atau alih daya dalam Perppu 2/2022 terjadi perubahan secara substansif.  "Pengaturan alih daya tadinya (aturan UU Cipta Kerja) sudah tidak dibatasi sebagian. Kenapa sebelumnya tidak diatur sebagian? Karena fokus utamanya pengusaha baik alih daya atau bukan yang krusial bagaimana pengusaha itu patuh terhadap UU ketenagakerjaan," kata Susanto saat konferensi pers di kantornya, ditulis Rabu (4/1).  Namun, kata Susanto, dalam Perppu 2/2022, pemerintah justru mengatur banyak hal yang rinci bagi pekerja alih daya. Mulai dari upah yang dibayar sesuai dengan upah minimum. Kemudian, kontrak dibatasi berapa tahun atau wajib ikut jaminan sosial. Ia menilai, seharusnya ada pembeda antara karyawan alih daya dan pekerja di dalam Perppu 2/2022.  "Jadi kalau wajib dibayar sesuai upah minimum, kontrak dibatasi berapa tahun atau pengaturan wajib ikut jaminan sosial apapun, pengusaha alih daya tetap wajib memenuhi hal itu, sehingga tidak ada pembedaan kamu kalau pekerja alih daya maka pengaturannya demikian," imbuhnya.  Lebih lanjut ia memaparkan, bisnis Outsourcing berperan penting dalam membuka lahan pekerjaan baru khususnya ditengah terjadinya perubahan kebutuhan keterampilan dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0. Pembatasan jumlah jenis pekerjaan yang dapat di-outsourcing menjadi semakin tidak relevan, di tengah pekerjaan baru semakin tumbuh berkembang dan kebutuhan akan pekerja terampil semakin meningkat.  "Data dalam Future of Jobs Reports 2018 menunjukkan 65 persen perusahaan memilih meng-outsource fungsi atau pekerjaannya ke pada perusahaan lain di tengah terjadinya shifting skill needs," paparnya.  Ia juga menegaskan, bahwa pengusaha alih daya dalam pelaksanaannya bukan mencari pekerja murah. Melainkan untuk mencari pekerja yang terampil.  Terlebih, ada sejumlah pekerjaan dengan kemampuan yang baru muncul dan tak semua perusahaan punya kapabilitas untuk memenuhi kemampuan tersebut. "Outsourcing itu bukan untuk mencari pekerja murah tapi adalah untuk mencari pekerja terampil," tegasnya.  "Ini pesan utama, karena yang kita hadapi saat ini bukan lagi mencari pekerja murah tapi pekerja terampil yang buat perusahaan tetap bisa berkelanjutan dan tetap efisien dalam menjalankannya," tambahnya.  Menurut APINDO, outsourcing di era revolusi industri 4.0 tidak relevan kalau dibatasi. Namun, semangat utama pemerintah hadir memberikan perlindungan para pekerja apa yang memang normatif wajib dipenuhi perusahaan baik untuk perusahaan alih daya atau bukan.  Pihaknya mengusulkan untuk tidak ada pembatasan soal outsorcing di dalam Perppu 2/2022. Jika pun ada, kata Susanto, jangan sampai pembatasan tenaga kerja outsourcing kontraproduktif dengan semangat revolusi industri 4.0.  "Kami usul kalau sampai ada pembatasan jangan sampai itu kontra produktif terhadap semangat dari kita siap masuki era revolusi industri 4.0," tandasnya.

Kritisi Perppu Cipta Kerja, APINDO Minta Outsourcing Tidak Dibatasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/PEMILU-GRAFIS-1.jpg" alt="Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Perppu tersebut telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 12 Desember 2022.  "Perppu dibutuhkan bagi penyelenggara Pemilu sebagai landasan hukum pelaksanaan Pemilu di ibu kota negara (IKN) dan di empat daerah otonomi baru (DOB)," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar, Selasa (13/12).  Adapun keempat DOB itu adalah Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya. Bahtiar menambahkan, Perppu tersebut juga memberikan kepastian hukum bagi partai politik (Parpol) calon peserta Pemilu yang akan ditetapkan pada 14 Desember 2022 oleh KPU.  Dalam Pasal 173 ayat (2a) Perppu tersebut diberikan pengecualian bagi keempat DOB di Papua terkait persyaratan kepengurusan dan kantor tetap Partai Politik untuk Pemilu 2024.  "Syarat parpol calon peserta Pemilu adalah memiliki kepengurusan dan kantor tetap di setiap provinsi, artinya termasuk di provinsi-provinsi di wilayah Papua. Maka, Perppu tersebut memberikan pengecualian," jelasnya.  Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN), disebutkan bahwa IKN merupakan setingkat provinsi, sedangkan warga negara wilayah IKN tak memiliki hak pilih untuk memilih DPRD di tingkat provinsi, juga termasuk tak memiliki hak pilih di DPRD tingkat kabupaten/kota. Sebaliknya, warga di wilayah IKN hanya memiliki hak pilih untuk memilih presiden/wakil presiden.  Terkait hal itu, Bahtiar menekankan, kondisi pertumbuhan penduduk di wilayah IKN belum meningkat secara signifikan. Di sisi lain, apabila ditambahkan anggota DPR dan DPD dari wilayah IKN, maka akan berpotensi over-representasi politik dibandingkan daerah lainnya.  Mengingat wilayah IKN itu sendiri berada dalam 3 wilayah, yakni Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Perppu lantas memberikan kepastian hukum bahwa pelaksanaan Pemilu di wilayah IKN tetap dilaksanakan persis seperti pelaksanaan Pemilu 2019.  "Jadi untuk (Pemilu) 2024, tak ada Dapil khusus IKN. Semua warga negara di wilayah IKN saat ini memiliki hak pilih sama persis seperti tahun 2019 yang lalu," pungkas Bahtiar.

Perppu Resmi Diterbitkan, Pemeintah Jamin Kepastian Hukum Pemilu 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Demo-DOB-Papua-Radar-Bogor.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyatakan, Pemerintah dan DPR tidak perlu melakukan revisi terhadap UU Pemilu atau mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam menindaklanjuti disahkannya tiga daerah otonomi baru (DOB) Papua, untuk mengikuti Pemilu 2024. Sebab saat ini, tahapan Pemilu sudah dimulai sejak 14 Juni 2022.  "Saat ini tahapan Pemilu 2024 sudah di mulai sejak 14 Juni 2022. Sementara tahapan yang paling dekat yang harus di penuhi oleh partai politik sangat berkejaran dengan waktu," kata Guspardi kepada wartawan, Senin (25/7).  "Cotohnya saja, waktu pendaftaran partai politik ditetapkan pada 1 Agustus 2022, dimana partai politik perlu memasukkan seluruh data keanggotaan dan kepengurusan di semua provinsi sebelum penutupan pendaftaran 14 Agustus 2022. Kemudian, verifikasi administrasi pada 2 Agustus-11 September 2022," sambungnya.  KPU juga akan melakukan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai pada 15 Oktober-4 November 2022. Sementara untuk partai nonparlemen dan partai baru disamping verifikasi administrasi, juga akan melalui verifikasi faktual.  "Tentu hal ini akan menimbulkan kerepotan, apalagi saat ini sudah menjelang akhir Juli, sehingga waktunya kan terlalu mepet. Sementara itu pengumuman parpol peserta pemilu ditetapkan pada 14 Desember 2022," jelas Politisi PAN ini.  Legislator asal Sumatera Barat itu menilai, KPU sebagai penyelenggara Pemilu juga akan dituntut bekerja keras. Karena KPU di tiga DOB Papua juga sudah harus menerima pendaftaran dan verifikasi partai politik.  "Pekerjaa ini tentu tidak mudah bagi KPU Daerah untuk melakukan dan memenuhinya hal ini disebabkan terbatasnya sumber daya manusia, pemenuhan sarana dan prasarana serta infrastruktur lainnya," ungkap Guspardi.  Begitu pula terhadap regulasi yang harus dilakukan melakukan revisi UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu akan membutuhkan waktu dalam pembahasannya. Dia berujar, revisi undang-undang ini tentu tidak sederhana karena bisa saja melebar kemana-mana.  "Seperti membongkar parliamentary threshold, presidensial threshold, dan lain sebagainya," ujar Guspardi.  Sementara itu, untuk mengeluarkan Perppu tentu juga tidak mudah dilakukan karena mempunyai syarat yang ketat. Karena hanya dapat dikeluarkan dalam keadaan situasi darurat atau memaksa.  "Nah dalam situasi dan kondisi demikian keadaan sekarang ini kan tidak dalam situasi darurat atau kegentingan yang memaksa," imbuhnya.  Oleh karena itu, Guspardi menegaskan penambahan tiga Provinsi baru yaitu Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan dalam pelaksanaan Pemilu 14 Februari 2024 tetap bisa diakomodir, tanpa harus melakukan revisi UU Pemilu atau menerbitkan Perppu.  "Jadi untuk tiga DOB Papua, untuk gelaran pemilu 2024 nanti tetap mengikuti dapil seperti biasa untuk DPR RI, namun untuk DPRD provinsi, nanti akan menyesuaikan seperti konsep yang pernah diterapkan di Kalimantan pada saat ada DOB Kalimantan Utara (Kaltara) yang dimekarkan dari provinsi Induknya (Kaltim)," pungkas Guspardi.

Usai 3 DOB Papua Disahkan, Perppu-UU Pemilu Dinilai Tak Perlu Direvisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/SIMULASI-PEMUNGUTAN-SUARA-MIFTAHULHAYAT-4.jpg" alt="Peserta mengikuti simulasi pemungutan dan penghitungan suara dengan desain surat suara dan formulir yang disederhanakan untuk pemilu tahun 2024 di Halaman Kantor KPU, Jakarta, Selasa (22/3/2022). Penyelenggaraan simulasi ini dalam rangka mempersiapkan dan" width="100%">
<figcaption>Peserta mengikuti simulasi pemungutan dan penghitungan suara dengan desain surat suara dan formulir yang disederhanakan untuk pemilu tahun 2024 di Halaman Kantor KPU, Jakarta, Selasa (22/3/2022). Penyelenggaraan simulasi ini dalam rangka mempersiapkan dan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus mendorong Pemerintah untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pemilu, daripada harus merevisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pernyataan ini merespons usulan KPU terkait status Pemilu 2024 di Ibu Kota Negara (IKN) baru maupun tiga provinsi baru di Papua.  "Kecenderungan fraksi-fraksi di Komisi II DPR jika merevisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentu memakan waktu panjang dan bisa saja merambah kepada kluster-kluster lain. Padahal kita hanya akan mengisi kekosongan aturan soal Pemilu dikarenakan adanya daerah otonomi baru (DOB) di 3 provinsi di Papua dan IKN," kata Guspardi kepada wartawan, Senin (4/7).  Hal ini juga merujuk pada pengalaman jadwal Pilkada Serentak 2020 yang diundur melalui Perppu, dari jadwal semula 23 September 2020 menjadi 9 Desember 2020. Bahkan, sejauh ini diskusi dan pembicaraan di Komisi II DPR lebih menyepakati Perppu untuk mengisi kekosongan instrumen hukum soal Pemilu di 3 DOB Papua dan IKN dibandingkan revisi UU Pemilu.  "KPU boleh saja mengusulkan, tetapi yang menentukan DPR bersama pemerintah. KPU itu menyelenggarakan pelaksanaan apa yang kita tetapkan oleh DPR dan Pemerintah," ucap Guspardi.  Legislator PAN ini mengungkapkan, penambahan anggaran Pemilu 2024 akibat adanya tiga wilayah pemekaran di Papua dan IKN baru. merupakan sebuah keniscayaan. Karena itu, membutuhkan pembahasan anggaran hingga hal teknis Pemilu, antara DPR bersama pemerintah dan KPU.  "Makin cepat makin bagus (soal Perppu). Jadi tergantung kesepakatan pemerintah dan DPR kapan waktu yang tepat untuk kita bahas. Sekarang ini kan baru tahapan pemilu, belum masuk kepada penetapan dapil dan lain sebagainya," ujar Guspardi.  Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari mengatakan perlu dilakukan revisi UU Pemilu untuk mengakomodir hukum pemilu di IKN baru dan 3 DOB Papua. Pasalnya, pemilu di 3 DOB dan IKN belum diatur dalam UU Pemilu.  Menurut Hasyim, pembentukan kota/kabupaten tidak ada masalah dengan elektoral. Namun, paling berpengaruh adalah keterwakilan kursi di DPR RI dan pembentukan DPRD baru.  "Yang jelas di Undang-undang (Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN) dijelaskan, yang akan ada Pemilu di sana pemilu presiden, pemilu DPR dan pemilu DPD," tandas Hasyim.

Komisi II DPR Dorong Penerbitan Perppu Daripada Revisi UU Pemilu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#perppu

Berita Terkini