<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/16/whT9BpIVGx4g8EbCG3eG8ni6NEr4zDG0v84fahU4-1838391145.jpg" alt="Potret Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Potret Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah sepakat menyiapkan peraturan pemerintah (PP) untuk menyudahi polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 dan Perpol Nomor 10 Tahun 2025. Keputusan itu diambil pasca rapat koordinasi tingkat menteri yang turut dihadiri oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri di Jakarta pada Sabtu (20/12).&nbsp; Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bahwa dalam rapat tersebut dibahas secara spesifik mengenai ketentuan yang mengatur penempatan polisi aktif di luar struktur Polri. Yusril menyebut, pihaknya mencermati berbagai pandangan, masukan, kritik, dan saran berkaitan dengan aturan tersebut. &rdquo;Untuk mencari solusi menyelesaikan persoalan ini, maka dengan persetujuan bapak presiden, itu akan dirumuskan dalam bentuk suatu peraturan pemerintah karena bisa melingkupi semua instansi kementerian dan lembaga. Kalau perpol tentu scope-nya terbatas internal Polri. Karena menyangkut kementerian dan lembaga maka harus diatur dengan bentuk peraturan pemerintah,&rdquo; kata dia.&nbsp; Yusril memastikan bahwa ada banyak poin akan dibahas bersama sebelum PP itu dibuat. Termasuk soal kementerian dan lembaga yang memungkinkan diisi dan tidak bisa diisi oleh polisi aktif. Pemerintah bakal mendengar masukan dari semua pihak. Termasuk dari Komisi Percepatan Reformasi Polri. Harapannya pada Januari tahun depan PP tersebut sudah terbit.&nbsp; &rdquo;Mudah-mudahan bisa selesai akhir bulan Januari paling lambat sudah keluar PP-nya,&rdquo; kata dia.&nbsp; Di tempat yang sama, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menyampaikan bahwa PP yang dibahas bersama-sama hari ini memang mendesak. Pemerintah tidak ingin polemik terus terjadi dan menjadi kisruh. Sehingga isu rangkap jabatan atau penugasan polisi aktif di luar struktur Polri kini akan diselesaikan dengan PP.&nbsp; &rdquo;Mudah-mudahan idengan kompaknya antara Komisi Percepatan Reformasi pOLRI dengan pemerintah akan mengarahkan perhatian masyarakat lebih produktif kedepan. Tidak usah lagi terlalu risau dengan berbagai isu yang mungkin memecah belah kita,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Selama bertugas sejak dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, Jimly menyatakan bahwa pihaknya sudah menerima lebih dari 100 kelompok masyarakat dan ratusan masukan tertulis. Menurut dia, itu membuktikan bahwa perhatian masyarakat Indonesia kepada Polri sangat tinggi. Masukan-masukan tersebut, kata Jimly, adalah bukti kecintaan masyarakat kepada institusi kepolisian.&nbsp; &rdquo;Tetapi bersamaan dengan itu banyak hal-hal yang perlu diperbaiki ke depan. Mari kita mulai sukseskan dulu pintu depan yang sangat diharapkan oleh masyarakat ialah reformasi kepolisian mulai dengan PP yang insya allah akan segera dirancang oleh Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan,&rdquo; ujarnya. &nbsp; &nbsp;

Pemerintah bersiap menerbitkan peraturan pemerintah untuk menyelesaikan polemik putusan MK dan Perpol, diharapkan terbit Januari 2025.

Sudahi Polemik Putusan MK dan Perpol Nomor 10 Tahun 2025, Pemerintah Bakal Terbitkan PP

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/17/upscalemedia-transformed-85-1-1521849778.jpeg" alt="Ketua Komisi III DPR Habiburokhman membuka rapat dengar pendapat dengan Pansel Calon Anggota KY Periode 2025&ndash;2030 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025). (ANTARA/Fath Putra Mulya)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi III DPR Habiburokhman membuka rapat dengar pendapat dengan Pansel Calon Anggota KY Periode 2025&ndash;2030 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025). (ANTARA/Fath Putra Mulya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Terbitnya Perpol Nomor 10 Tahun 2025 memantik diskursus publik. Termasuk suara dari Ketua Komisi III DPR Habiburokhman. Dia menyatakan, bahwa peraturan yang mengatur penempatan polisi aktif di luar institusi kepolisian itu, tidak bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Habiburokhman, perpol tersebut konstitusional. Sehingga tidak bertentangan dengan putusan MK. Keterangan itu disampaikan oleh polisitis Partai Gerindra tersebut kepada awak media, saat ditanya ihwal polemik mengenai perpol yang belum lama diterbitkan oleh Polri tersebut. &rdquo;Perpol Nomor 10 Tahun 2025 konstitusional dan tidak bertentangan dengan Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025,&rdquo; terang Habiburokhman. Dalam penjelasannya, Habiburokhman menyampaikan bahwa putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 hanya menghapus frasa multitafsir yang berbunyi atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri di dalam penjelasan Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri. &rdquo;Sementara rumusan lengkap Pasal 28 Ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 adalah yang dimaksud dengan jabatan di luar kepolisian adalah jabatan yang tidak memiliki sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari kapolri,&rdquo; jelasnya. Menurut Habiburokhman, frasa jabatan yang tidak memiliki sangkut paut dengan kepolisian sama sekali tidak dibatalkan oleh MK. Karena itu, dia memandang masih ada kemungkinan personel Polri bertugas di kementerian atau lembaga lain. Namun dengan catatan dan penegasan bahwa tugas yang diemban oleh polisi aktif di luar organisasi Polri masih ada sangkut dengan tugas Polri. Dia pun menyatakan bahwa dalam Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945 dijelaskan mengenai tugas Polri. Yakni melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Untuk itu, lanjut dia, penempatan polisi aktif di 17 kementerian dan lembaga lain tidak melanggar dan bertentangan dengan konstitusi sepanjang penugasan itu untuk melayani masyarakat. &rdquo;Sepanjang penugasan anggota Polri di sejumlah kementerian dan lembaga sebagaimana diatur Perpol 10 Tahun 2025 adalah dalam konteks melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat atau menegakkan hukum, maka hal tersebut jelas ada sangkut pautnya dengan tugas kepolisian dan tentu saja tidak bertentangan dengan konstitusi dan putusan MK,&rdquo; jelas dia.&nbsp; Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menandatangani Perpol Nomor 10 Tahun 2025 pada 9 Desember lalu. Aturan tersebut kemudian diundangkan oleh Kementerian Hukum (Kemenkum) mulai 10 Desember. Secara keseluruhan ada 17 kementerian dan lembaga di luar Polri yang dapat diisi oleh polisi aktif berdasar pada aturan tersebut. Diantaranya Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam). Berikut rinciannya: Kemenko Polkam Kementerian ESDM Kementerian Hukum Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kementerian Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Perhubungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; Kementerian ATR/BPN Lemhannas Otoritas Jasa Keuangan PPATK BNN BNPT BIN BSSN KPK Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan, bahwa perpol tersebut hanya mengatur mekanisme pengalihan jabatan anggota Polri dari organisasi dan tata kerja Polri, ke jabatan organisasi dan tata kerja kementerian dan lembaga lain. Dia menegaskan bahwa pengisian jabatan tersebut hanya bisa dilakukan pada instansi pusat dan berdasar pada permintaan.&nbsp; &rdquo;Apabila Kapolri menyetujui anggota Polri yang diminta oleh PPK (menteri atau kepala badan) selanjutnya kapolri membalas surat persetujuan kepada PPK, berdasarkan pertimbangan anggota Polri yang disetujui karena memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh kementerian dan lembaga berdasarkan persyaratan jabatan yang akan diisi, tidak memiliki catatan personel berdasarkan rekam jejak,&rdquo; jelasnya. Demi memastikan tidak ada rangkap jabatan, kapolri memutasikan anggota Polri yang mengisi jabatan di instansi pusat tertentu dari jabatan sebelumnya menjadi perwira tinggi atau perwira menengah Polri dalam rangka penugasan pada kementerian dan lembaga lain. Menurut dia, perpol itu sudah berkesesuaian dengan beberapa aturan lain.&nbsp; Salah satunya Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang masih memiliki kekuatan hukum mengingat setelah amar putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/20025. Kemudian UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan PP Nomor 11 Tahun 2027 tentang Manajemen PNS yang turut mengatur hal tersebut.

Menurut Habiburokhman, perpol tersebut konstitusional. Sehingga tidak bertentangan dengan putusan MK

Ketua Komisi III DPR Sebut Perpol 10 Tahun 2025 Konstitusional dan Tak Bertentangan dengan Putusan MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/29/haidar-alwi-839003125.jpg" alt="Haidar Alwi" width="100%">
<figcaption>Haidar Alwi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerhati isu-isu kepolisian Haidar Alwi turut buka suara terkait dengan polemik pasca terbitnya Perpol Nomor 10 Tahun 2025. Menurut dia, aturan itu tidak bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) karena mekanisme penugasan polisi aktif di luar organisasi diatur secara jelas.&nbsp; Pendiri Haidar Alwi Institute itu tidak sepakat dengan pandangan yang menilai perpol itu bertentangan dengan putusan MK. Menurut Haidar, aturan tersebut justru dibuat dengan mengikuti putusan MK. Tidak keluar, apalagi menyimpang dari putusan yang sudah dibacakan. &rdquo;Tuduhan bahwa Perpol 10 Tahun 2025 bertentangan dengan Putusan MK tidak berdasar secara hukum maupun logika konstitusional, karena substansi regulasinya justru mengikuti, bukan menyimpangi batasan yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi,&rdquo; ungkap dia dalam keterangan resmi pada Sabtu (13/12). Haidar menjelaskan bahwa Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 hanya menghapus frasa multitafsir yang berbunyi atau tidak berdasarkan penugasan dari kapolri yang tertera dalam penjelasan Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. &rdquo;Bukan melarang seluruh bentuk penugasan polisi aktif di luar struktur organisasi kepolisian,&rdquo; jelasnya. Karena itu, Haidar menilai bahwa polisi aktif masih bisa mengisi jabatan di luar struktur organisasi Polri meski tidak mundur atau pensiun dini. Namun demikian, yang harus dipastikan adalah jabatan di luar organisasi Polri itu masih sesuai dan tidak bertentangan dengan fungsi dan tugas polisi. &rdquo;Adapun 17 Kementerian dan Lembaga yang bisa diduduki polisi aktif dalam Perpol Nomor 10 Tahun 2025 memiliki kaitan dengan tugas-tugas kepolisian sehingga tidak bertentangan dengan putusan MK maupun UU Polri,&rdquo; terang dia. Lebih lanjut, Haidar menekankan bahwa Perpol Nomor 10 Tahun 2025 sudah sejalan dengan putusan MK. Sebab, aturan tersebut dikeluarkan untuk menindaklanjuti putusan tersebut. Aturan itu memberi batas yang tegas dalam penugasan polisi aktif di luar struktur Polri. &rdquo;Sekaligus memberikan kepastian bagi kementerian dan lembaga yang memerlukan keahlian teknis personel kepolisian,&rdquo; tegasnya.&nbsp; Sebelumnya, mantan Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD menyatakan bahwa perpol tersebut bertentangan dengan konstitusionalitas Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 yang menurut putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 anggota Polri jika akan masuk ke institusi sipil harus minta pensiun atau berhenti dari dinas kepolisian.&nbsp; &nbsp; &nbsp;

Haidar Alwi menegaskan Perpol Nomor 10 Tahun 2025 tidak melanggar putusan MK, melainkan sejalan dengan regulasi yang ada.

Haidar Alwi Sebut Perpol 10 Tahun 2025 Tak Bertentangan dengan Putusan MK Asal Berkaitan dengan Kepolisian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/14/Komisioner-Penyelidikan-atau-Pemantauan-Komnas-HAM-Mohammad-Choirul-Anam-Dery-Ridwansah-3-1-1-273851517.jpg" alt="Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Choirul Anam menyampaikan poin krusial pasca terbitnya Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025. Menurut Anam yang terpenting adalah penugasan polisi aktif di luar organisasi Polri adalah tugas, fungsi, dan perannya masih berkaitan dengan urusan kepolisian.&nbsp; &rdquo;Persoalannya sederhana, harus dipastikan juga sebenarnya fungsinya masih ada sangkut-pautnya dengan kepolisian, di level fungsi. Jadi, tidak hanya soal kementeriannya, tapi di kementerian fungsinya apa. Itu harus dipertegas,&rdquo; ungkap dia saat dikonfirmasi oleh awak media pada Sabtu (13/12). Anam menilai, hal itu harus diperhatikan. Sehingga penugasan yang dilakukan oleh polisi aktif di luar struktur Polri tetap masih ada kaitannya dengan fungsi-fungsi kepolisian. Jangan sampai, kata Anam, penugasan polisi aktif di luar organisasi Polri justru menimbulkan masalah bukan menjadi solusi. Tidak boleh juga, penugasan itu membuat Polri kekurangan sumber daya manusia (SDM).&nbsp; &rdquo;Lepas dari semua soal 17 kementerian, lepas soal prosedur dan sebagainya, yang paling mendasar adalah jangan melupakan kebutuhan internal kepolisian itu sendiri. Internal kepolisian juga masih butuh banyak. Perwira-perwira yang harus diisi, jadi walaupun ada permintaan dari kementerian atau lembaga, harus diutamakan kebutuhan internal,&rdquo; terang Anam. Untuk itu, Anam menyatakan bahwa Polri harus betul-betul memastikan seluruh pos yang internal Polri atau kebutuhan Korps Bhayangkara sudah terpenuhi. &nbsp;Dia tidak ingin Polri berusaha membantu kementerian dan lembaga lain, namun di internal kepolisian masih ada kekurangan SDM. Menurut dia, Polri harus dipastikan benar-benar kuat sebelum menugaskan polisi aktif ke lembaga lain. &rdquo;Itu menjadi penting. Jadi, yang paling utama sebenarnya dalam perdebatan ini adalah kebutuhan di internal kepolisian itu sudah dipenuhi atau belum. Sehingga walaupun ada permintaan dari lembaga atau sebagainya. Tetapi, prioritas utamanya adalah untuk memperkuat institusi kepolisian,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Sebelumnya, Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa perpol tersebut hanya mengatur mekanisme pengalihan jabatan anggota Polri dari organisasi dan tata kerja Polri ke jabatan organisasi dan tata kerja kementerian dan lembaga lain. Dia menegaskan bahwa pengisian jabatan tersebut hanya bisa dilakukan pada instansi pusat dan berdasar pada permintaan.&nbsp; &rdquo;Apabila Kapolri menyetujui anggota Polri yang diminta oleh PPK (menteri atau kepala badan) selanjutnya kapolri membalas surat persetujuan kepada PPK, berdasarkan pertimbangan anggota Polri &nbsp;yang disetujui karena memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh kementerian dan lembaga berdasarkan persyaratan jabatan yang akan diisi, tidak memiliki catatan personel berdasarkan rekam jejak,&rdquo; jelasnya. &nbsp; &nbsp;

Kompolnas menekankan pentingnya penugasan polisi aktif di luar Polri harus tetap berhubungan dengan fungsi kepolisian.

 Kapolri Teken Aturan Soal Polisi Aktif di Kementerian/Lembaga, Kompolnas: Harus Ada Sangkutannya dengan Kepolisian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Irjen-Dedi-Prasetyo-Antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mabes Polri mengangkat 57 mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Hal itu tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 15 Tahun 2021.  "Betul, sudah keluar Perpol (pengangkatan)," kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi, Jumat (3/12).  Dalam Perpol itu tertuang keputusan pengangkatan khusus 57 eks pegawai KPK menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dedi mengatakan, pengangkatan khusus terhadap Novel Baswedan cs sudah tercatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).  "Sudah tercatat dalam lembar negara oleh Kemenkumham. Proses selanjutnya akan dilaksanakan sosialisasi dan bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk proses kepegawaiannya," jelasnya.  Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyatakan siap merekrut 57 eks pegawai KPK menjadi ASN di Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri. Tawaran ini merupakan solusi dari Sigit atas tidak dilantiknya mereka sebagai ASN KPK.  "Kami berkirim surat kepada Pak Presiden (Joko Widodo) untuk memohon terhadap 56 orang yang melaksanakan tes TWK yang tidak lulus dites dan tak dilantik ASN KPK untuk bisa kita tarik kemudian dan rekrut jadi ASN Polri," kata Sigit kepada wartawan, Selasa (28/9).  Sigit menuturkan, usulan ini pun sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Surat balasan dikirim oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) pada 27 September 2021.  Dalam surat tersebut Jokowi memberikan petunjuk untuk Polri berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Polri Terbitkan Perpol Pengangkatan 57 Eks Pegawai KPK jadi ASN

perpol

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#perpol

Berita Terkini

Sudahi Polemik Putusan MK dan Perpol Nomor 10 Tahun 2025, Pemerintah Bakal Terbitkan PP

Ketua Komisi III DPR Sebut Perpol 10 Tahun 2025 Konstitusional dan Tak Bertentangan dengan Putusan MK

Haidar Alwi Sebut Perpol 10 Tahun 2025 Tak Bertentangan dengan Putusan MK Asal Berkaitan dengan Kepolisian

Kapolri Teken Aturan Soal Polisi Aktif di Kementerian/Lembaga, Kompolnas: Harus Ada Sangkutannya dengan Kepolisian

Polri Terbitkan Perpol Pengangkatan 57 Eks Pegawai KPK jadi ASN

Download Aplikasi JawaPos.com