<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure><img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/18/Screenshot_20240718-140403-3775220522-3524458544.jpg" alt="Ilustrasi STNK. (Dok.JawaPos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi STNK. (Dok.JawaPos)</figcaption>
</figure>
JawaPos.com - Banyak pemilik kendaraan menunda perpanjangan STNK karena merasa masih bisa berkendara seperti biasa. Padahal, STNK yang mati bukan hanya soal pajak tertunda, tetapi bisa memicu berbagai konsekuensi hukum dan kerugian finansial yang tidak sedikit.
Jika kamu membiarkannya terlalu lama, dampaknya bisa semakin serius. Mulai dari denda menumpuk hingga risiko kendaraan disita. Supaya tidak menyesal di kemudian hari, berikut ini 6 risiko STNK mati yang perlu kamu pahami seperti dirangkum dari laman Suzuki Indonesia!
1. Dihapus dari Daftar Registrasi
Jika kamu tidak membayar pajak selama dua tahun berturut-turut, dan STNK tetap dalam kondisi mati selama periode tersebut, data kendaraan bisa dihapus dari daftar registrasi. Artinya, kendaraanmu secara administratif tidak lagi tercatat dalam sistem.
Ketika data sudah dihapus, proses registrasi ulang tidak semudah membayar pajak biasa. Kamu harus melalui prosedur tambahan dan belum tentu permohonan disetujui.
Hal ini tentu menjadi masalah besar karena setiap kendaraan wajib memiliki registrasi resmi agar bisa digunakan secara legal di jalan.
2. Kendaraan Tidak Bisa Dipakai di Jalan
STNK merupakan dokumen wajib saat berkendara. Jika STNK dalam kondisi mati, secara hukum kamu tidak diperbolehkan menggunakan kendaraan di jalan raya.
Apabila tetap memaksa berkendara, kendaraan bisa dianggap tidak legal atau bahkan disebut bodong. Kondisi ini membuat kamu berisiko berhadapan dengan aparat penegak hukum kapan saja. Terutama saat pemeriksaan rutin di jalan.
3. Berpotensi Ditilang
Mengemudi dengan STNK mati jelas melanggar aturan lalu lintas. Jika kamu tetap menggunakan kendaraan tanpa memperpanjang pajak, risiko ditilang sangat besar.
Petugas bisa mengecek status kendaraan melalui plat nomor. Saat ada razia atau pemeriksaan surat-surat, kendaraan dengan STNK mati hampir pasti akan langsung dikenai tilang.
Selain harus membayar denda, perjalananmu juga bisa terganggu karena proses penindakan tersebut.
4. Tidak Bisa Klaim Asuransi
Bagi kamu yang memiliki asuransi kendaraan, STNK mati bisa menjadi kendala serius saat mengajukan klaim. Banyak perusahaan asuransi mensyaratkan dokumen kendaraan aktif sebagai bagian dari proses klaim. Jika terjadi kecelakaan atau kerusakan, klaim bisa ditolak karena kewajiban pajak tidak dipenuhi. Akibatnya, kamu harus menanggung sendiri seluruh biaya perbaikan meskipun sudah rutin membayar premi asuransi.
5. Risiko Penyitaan Kendaraan
Dalam kondisi tertentu dan sesuai prosedur yang berlaku, kendaraan dengan pajak tertunggak lama bisa berujung pada tindakan penyitaan. Jika sampai terjadi, mobilitasmu pasti terganggu karena kendaraan tidak lagi bisa digunakan. Selain kehilangan aset sementara, kamu juga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menyelesaikan tunggakan dan mengurus proses administratif agar kendaraan bisa kembali kamu miliki.
6. Tunggakan Pajak dan Denda Menumpuk
Semakin lama kamu menunda pembayaran pajak, semakin besar pula beban biaya yang harus dibayar. Tunggakan akan disertai denda yang terus bertambah sesuai ketentuan.
Belum lagi biaya lain akibat risiko sebelumnya, seperti denda tilang, biaya pengurusan administrasi, atau perbaikan kendaraan yang tidak bisa diklaim asuransi. Semua ini tentu memberatkan kondisi keuanganmu.

STNK mati membawa risiko besar seperti denda dan penyitaan kendaraan. Ketahui 6 risiko penting agar kamu tidak rugi dan taat pajak kendaraan

STNK Mati Jangan Dianggap Sepele! Ini 6 Risiko Besar yang Bisa Bikin Kamu Rugi Total

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/10/stnk-1764611657.jpg" alt="Ilustrasi: STNK. (Lifepal)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: STNK. (Lifepal).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta akan memberlakukan kewajiban lolos uji emisi untuk persyaratan perpanjangan surat tanda nomor kendaraan (STNK) bermotor. Jika kebijakan tersebut resmi diberlakukan, maka kendaraan yang tidak lolos uji emisi otomatis tidak bisa diperpanjang STNK-nya. "Kami sedang bekerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah untuk perpanjangan STNK ke depannya harus uji emisi," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto seperti dikutip dari Antara. Untuk menerapkannya, maka DLH akan menyiapkan mobil uji emisi di sejumlah lokasi sistem administrasi manunggal satu atap (Samsat) wilayah DKI Jakarta. "Nanti di beberapa Samsat, akan kami siapkan mobil kami, mobil uji emisi untuk memantau kendaraan-kendaraan mana saja yang tidak lolos uji emisi," imbuh Asep. Ia beralasan uji emisi kendaraan bisa menjadi salah satu upaya mengurangi polusi udara di Jakarta. Sebagai informasi, DLH DKI Jakarta telah melakukan uji emisi lebih dari 100 kali sejak 2022 dan hal itu akan terus dilakukan ke depannya. Pada 2022 lalu pihaknya telah melakukan uji emisi sebanyak 24 kali, lalu pada 2023 sebanyak 44 kali, dan tahun ini 44 kali. DLH juga sedang bekerja sama dengan polisi untuk menerapkan tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (ETLE) pada kendaraan yang tidak lolos uji emisi. "Kami juga saat ini bekerja sama dengan Polda Metro Jaya, yakni nanti untuk tilang uji emisi itu, tidak lagi merupakan tilang yang langsung tetapi menggunakan ETLE. Mudah-mudahan tahun ini bisa diterapkan," ujar Asep. Upaya lain yang juga dilakukan DLH yaitu menggandeng Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan untuk memberi sanksi tarif parkir pajak tertinggi, pada kendaraan yang tidak lolos uji emisi. Selain itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan DLH wilayah sekitar yaitu Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi untuk mengendalikan pencemaran udara, salah satunya melakukan uji emisi se-jabodetabek. "Kendaraan yang masuk ke Jakarta tidak hanya dari warga Jakarta tetapi juga warga Bodetabek," tambah Asep.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta akan memberlakukan kewajiban lolos uji emisi untuk persyaratan perpanjangan STNK.

Siap-siap! Kebijakan Perpanjangan STNK Harus Lolos Uji Emisi Bakal Diberlakukan, Begini Pernyataan DLH DKI Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/13/PERPANJANG-STNK-1683896098.jpg" alt="Ilustrasu warga memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di Samsat Keliling Lapangan Banteng, Jakarta. ANTARA" width="100%">
<figcaption>Ilustrasu warga memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di Samsat Keliling Lapangan Banteng, Jakarta. ANTARA</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) merupakan identitas kendaraan yang wajib dimiliki setiap orang yang disertai kewajiban membayar pajak setiap tahunnya. dikutip dari penjelasan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,"Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan yang masih berlaku." Namun banyak masyarakat yang merasa bahwa perpanjangan STNK itu ribet dan menjemuhkan. Bahkan ada juga yang tidak bisa pergi ke SAMSAT atau kantor polisi karena keterbatasan waktu. Padahal, bila tidak diperpanjang terlebih jika STNK tersebut mati selama dua tahun, maka data kendaraan yang ada akan dihapus. Ini merupakan kebijakan yang telah diterapkan oleh Korlantas Polri bersama Dispenda, Samsat, serta Jasa Raharja dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Untuk menghindari itu, kini ada layanan perpanjangan STNK secara online. Kombes Pol. M Taslim Chairuddin,Kasubdit STNK Ditregident Korlantas Polri) melalui akun YouTube: SamsatDigital memberikan penjelasan perpanjangan STNK secara online: Satu, para pengendara harus menyiapkan dokumen berupa kartu tanda penduduk (KTP) asli serta fotocopy KTP yang sesuai seperti identitas yang tertera di dalam STNK atau BPKB Dua, perlunya untuk menyiapkan STNK asli sekaligus lama, kemudian fotocopy untuk dijadikan bukti otentik/sah bahwa itu memang menjadi kepemilikan kendaraan. Tiga, untuk mengakhiri perpanjangan STNK diharapkan para pengendara menyiapkan jumlah biaya yang tertera dengan besaran pajak kendaraan yang digunakan. Memperpanjang STNK online melalui platform SIGNAL: Yang harus dilakukan sebelum masuk pada proses pembayaran antara lain, para pengendara harus melakukan registrasi di aplikasi samsat digital online "SIGNAL" terlebih dahulu. Langkah registrasi cukup mudah hanya masukkan identitas pribadi mulai dari NIK, Nama yang teridentifikasi di KTP, E-mail, No. HP, password, kemudian ditambah dengan verifikasi wajah di layar hp, cukup menekan fitur "Gunakan foto ini" pada bawah layar, terakhir masukkan kode OTP yang dikirim melalui pesan Ponsel/SMS lalu verifikasi kembali lewat E-mail jika sudah terdaftar. Apabila registrasi dirasa selesai maka tahap selanjutnya melakukan perpanjangan STNK secara online, yakni dengan memperhatikan hal penting di bawah ini, antar lain: Satu, siapkan syarat dokumen yang dibutuhkan seperti diatas. Dua, isi data diri serta informasi lain seperti nomor polisi, nomor kendaraan, dan angka terakhir dari nomor rangka kendaraan yang digunakan. Tiga, selanjutnya pengendara akan dapat pemberitahuan e-SKPP sekaligus kode pembayaran yang berlaku selama dua (2) jam. Empat, jika sudah mendapat notification maka pengendara dapat melakukan pembayaran melalui bank transfer atau e-commerce. Kemudian tuliskan kode pembayaran pada rekening bank yang sudah dipilih. Lima, setelah melakukan pembayaran, pengendara akan mendapatkan notifikasi lewat e-mail yang berisikan pengesahan STNK dan e-TBPKB. Tidak perlu khawatir karena dokumen ini dapat berlaku selama 30 hari sejak penerimaan e-mail. Selanjutnya pengendara akan mendapatkan e-TBPKB. Memperpanjang STNK online melalui platform E-Samsat: Memperpanjang STNK online tidak hanya pada satu cara saja, tetapi ada cara lain untuk melakukan perpanjangan STNK online, yakni dengan menggunakan E-Samsat: Satu, persiapkan dokumen yang dibutuhkan: Langkah awal yakni dengan meyiapkan fotocopy KTP atau identitas pemilik kendaraan yang masih berlaku. Fotocopy STNK yang akan diperpanjang. Fotocopy Bukti Pajak Kendaraan Bermotor (BPKB). Dua, Buka Situs e-Samsat: Dengan membuka website E-Samsat maka pastikan pengendara harus melihat wilayahnya karena setiap daerah memiliki E-Samsat tersendiri. Cari link atau laman yang menyediakan prosedur perpanjangan STNK Tiga, klik layanan perpanjangan STNK: Apabila sudah melakukan pengecekan wilayah pastikan untuk memilih layanan perpanjangan STNK di website E-Samsat. Biasanya layanan ini akan tercantum dengan jelas dan mudah diakses. Empat, Isi data diri: Langkah selanjutnya yakni dengan melakukan pengisian data diri pada layanan perpanjangan STNK online, pastikan pengendara mengisi data diri dengan benar. Lima, Upload dokument yang telah disiapkan: Setelah mengisi data kendaraan, pengendara akan diminta untuk mengunggah dokumen yang diperlukan, mulai dari fotocopy KTP, STNK, dan BPKB. Pastikan dokumen yang diunggah sudah dengan keadaan format yang sesuai dan tidak lebih dari batas ukuran yang telah ditentukan. Enam, Memastikan verifikasi pembayaran: Jika pengunggahan dokumen selesai, maka diharapkan para pengendara memeriksa kembali data yang di submit, apabila sudah cukup maka dilanjutkan dengan proses pembayaran. Biasanya, E-Samsat menyediakan beberapa metode pembayaran, seperti melalui transfer bank atau e-wallet. Tujuh, Cetak bukti pembayaran sebagai bukti sah/otentik: Jika pembayaran sudah diselesaikan, pengendara akan mendapatkan bukti perpanjangan STNK online dalam bentuk PDF/dokumen elektronik. Kemudian diwajibkan untuk mencetak bukti tersebut sebagai pengganti STNK yang asli. Depalan, Pengambilan STNK online yang sudah diperpanjang: Tahapan terakhir bahwa bukti perpanjangan STNK telah selesai yakni dengan mengambilnya di kantor samsat terdekat. Namun perlu diperhatikan biasayanya pihak samsat akan meminta pengendara untuk menunjukkan bukti perpanjangan STNK, Fotocopy KTP serta STNK lama yang asli. &nbsp;

Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan yang masih berlaku.

 Nggak Ribet Lagi! Berikut Cara yang Mudah dan Cepat Perpanjang STNK Online

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/jkn-syarat-sim-polri.jpg" alt="ATURAN BARU: Warga mencari informasi pembuatan SIM melalui perangkat komputer di Jakarta pada Selasa (22/2). Dalam waktu dekat, pembuatan SIM hanya boleh dilakukan peserta aktif JKN. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>ATURAN BARU: Warga mencari informasi pembuatan SIM melalui perangkat komputer di Jakarta pada Selasa (22/2). Dalam waktu dekat, pembuatan SIM hanya boleh dilakukan peserta aktif JKN. (ANTARA)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Polri menyusun aturan baru tentang syarat pengurusan SIM, STNK, dan SKCK. Ada tambahan syarat yang akan diwajibkan bagi para pemohon tiga dokumen tersebut. Yakni, harus menjadi peserta aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) yang diselenggarakan BPJS Kesehatan.  Aturan baru tersebut kini masih disosialisasikan. Belum diketahui kapan persyaratan tersebut mulai berlaku. Juru Bicara Divhumas Polri Kombespol Hendra Rochmawan menuturkan, tambahan syarat itu sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi JKN. Dalam inpres tersebut terdapat 30 kementerian dan lembaga yang diatur. ”Termasuk Polri,” paparnya kemarin.  Dalam inpres tersebut, Polri diharuskan menyempurnakan regulasi pemohon SIM, STNK, dan SKCK dengan menambahkan syarat peserta aktif JKN. ”Kami mencermati instruksi tersebut,” terangnya. Langkah selanjutnya, Polri memperbaiki regulasi. Yakni, Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. ”Dengan menambahkan syarat peserta aktif JKN,” ungkapnya.  Setelah regulasi tersebut disempurnakan, Polri akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Harapannya, permohonan SIM, STNK, dan SKCK bisa diproses secara cepat.  Dia menuturkan, masyarakat perlu memandang aturan baru itu sebagai wujud semangat persatuan dan kesatuan. ”Program JKN ini kan untuk seluruh warga negara Indonesia,” ungkapnya.  Sementara itu, pengamat kepolisian Bambang Rukminto mengatakan, penambahan syarat pengurusan perizinan di kepolisian tersebut pasti menambah beban masyarakat. Dengan aturan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), masyarakat sudah dipaksa membayar tes kesehatan, asuransi, psikotes, dan lain-lain. ”Sekarang mau ditambah lagi syarat JKN,” jelasnya.  Apabila penambahan syarat itu merupakan kewajiban, lanjut dia, sebaiknya syarat lainnya dikurangi. ”Kalau tidak dikurangi, artinya pemerintah tidak punya sense of crisis,” tegasnya.  Persyaratan apa pun yang ditambahkan pemerintah, rakyat mau tidak mau mengikuti. ”Jangan sekadar menambah syarat, tapi tidak bermanfaat untuk masyarakat,” katanya.

Terapkan Syarat Kartu BPJS Kesehatan untuk Urus SIM, STNK, dan SKCK