<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/05/IMG-20240805-WA0033-324565702.jpg" alt="Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri di Balai Samudra, Jakarta, Senin (5/8). (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri di Balai Samudra, Jakarta, Senin (5/8). (istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com - Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri memastikan hubungannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) baik-baik saja. Namun, dia menegaskan bahwa dirinya sangat menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. "Saya sama presiden baik-baik saja. Memangnya kenapa? Hanya karena saya dikatakan, karena saya tidak mau ketika diminta (jabatan presiden) tiga periode. Atau karena saya katanya tidak mau memperpanjang? Lho, saya tahu hukum kok," kata Megawati saat acara penyerahan duplikat bendera pusaka kepada seluruh gubernur se-Indonesia di Balai Samudra, Jakarta, Senin (5/8). Ketua Umum PDI Perjuangan itu lantas menanyakan kepada para ahli hukum terkait pelanggengan kekuasaan itu. "Mana yang ahli hukum angkat tangan. Itu kan ranahnya namanya konstitusi. Ya saya tidak punya hak lho mengatakan boleh atau tidak," lanjutnya. Menurut Megawati, isu perpanjangan masa jabatan presiden itu merupakan ranah MPR RI. Sebab, dulu aturan pembatasan masa jabatan presiden pascareformasi ditetapkan kewat TAP MPR yang kemudian&nbsp;masuk dalam amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. "Saya tanya kepada ahli tata negara, apakah MPR yang sekarang disamakan ini, TAP-nya itu masih berlaku? Yes. Ada yang mau menyanggah? Ahli hukum tata negara? Ya silakan," tegas Megawati. Megawati menegaskan, dia tidak ingin Indonesia rusak hanya karena kepentingan kekuasaan. Apalagi rusaknya oleh orang Indonesia sendiri. "Tidak ada lagi yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana, ya, terus kalian mau jadi apa? Elite saja. Wah, kalau dibilang elite, luar biasa," ucap Megawati. Oleh karena itu, Megawati meminta para penjabat kepala daerah yang hadir untuk netral di Pilkada Serentak 2024. Megawati mengklaim mengetahui ada misi-misi tertentu dalam Pilkada Serentak 2024. "Saya kan tahu kok. Tetapi saya ini loh, saya elus dada saya, saya elus dada saya," pungkas Megawati.&nbsp;

Megawati Soekarnoputri menyatakan hubungannya dengan Presiden Jokowi masih baik. Dia hanya menolak perpanjangan jabatan presiden 3 periode.

Klaim Hubungan dengan Jokowi Baik, Megawati: Saya Hanya Tidak Mau Jabatan Presiden 3 Periode   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/23/Wakil-Ketua-MPR-988037641.jpeg" alt="Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid." width="100%">
<figcaption>Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wacana amendemen konstitusi Undang-undang Dasar (UUD) 1945 belakangan kembali menjadi perbincang hangat usai muncul pernyataan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet soal pentingnya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai produk hukum yang dapat mencegah, sekaligus menjadi solusi mengatasi persoalan yang dihadapi oleh negara. Hal itu dilontarkan Bamsoet dalam pidato pengantar Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2023 dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023, di Gedung Nusantara MPR RI/DPR RI/DPD RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2023. Usulan Bamsoet tersebut mendapat sorotan tajam dari Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari yang menyebut PPHN dinggap sebagai hal yang problematik. Pasalnya, Qodari menilai pembahasan mengenai penetapan PPHN itu akan menjadi masalah dikemudian hari, jika nantinya presiden terpilih tidak memiliki visi misi sesuai PPHN.&nbsp; Sehingga, dalam konteks itu, Qodari mengusulkan wacana tandingan dalam kesempatan amendemen UUD 1945, yakni mengajukan masa jabatan presiden menjadi selama 5 periode untuk menuntaskan pembangunan. Merespons pernyataan Qodari, Wakil Ketua MPR RI H. Jazilul Fawaid atau Gus Jazil mengatakan, konteks pidato Ketua MPR RI itu bertujuan bukan untuk periode saat ini, tetapi untuk periode berikutnya hingga tidak perlu diributkan.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/012751585/mahfud-md-ingatkan-semua-pihak-soal-rencana-amendemen-uud-1945">Mahfud MD Ingatkan Semua Pihak Soal Rencana Amendemen UUD 1945 </a> Apalagi perubahan tersebut harus melalui Amandemen UUD 1945 dan membutuhkan dukungan dari semua unsur di MPR RI. Sementara soal PPHN masih dalam kajian dan belum final.&nbsp; "PPHN sudah disampaikan ketua MPR waktu itu, karena itu bisa dilakukan di periode berikutnya, seandainya mau dilaksanakan amandemen atau PPHN itu untuk periode berikutnya," kata Jazilul Fawaid di Kompleks Parlemen, Rabu (23/8). Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan, peluang dilakukan Amandemen UU 1945 saat ini sangat kecil karena proses tahapan Pemilu sudah berlangsung. Oleh sebab itu, diujung sambutan Bamsoet disarankan agar pembahasan amandemen UU dilakukan di periode berikutnya.&nbsp; "Apalagi sudah masuk pada tahapan pemilu, maka tidak ada lagi Amandemen UU 1945 di bahas. Makannya disarankan diujung sambutannya ini akan lebih baik di bahas pada periode berikutnya," ucapnya. Gus Jazil tidak mempersoalkan usulan Qodari yang ingin ada perpanjangan masa jabatan presiden menjadi lima periode sebagai opsi tandingan atas PPHN. Hanya saja, hal tersebut bisa dilakukan lewat aturan yang ada, yakni Amandemen UUD 1945. "Ya termasuk amandemen lima periode itu, jadi harus amandemen. Kan itu untuk ke depan, kalau saat ini kan tidak mungkin dari sisi waktu," ungkapnya. Dijelaskan Gus Jazil, kesempatan dilakukan Amandemen UUD 1945 di periode ini sangat tidak mungkin terjadi, karena proses pemilihan Presiden sudah sangat dekat, hingga tidak bisa dilakukan. Bahkan, jika hal tersebut dipaksakan akan menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat luas. "Karena bulan Oktober awal sudah pendaftaran calon, terus proses tahapan sudah jalan. Jadi kalau itu diputuskan hari ini pasti rakyat akan menolak," jelasnya. Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari mengatakan, mengenai penetapan PPHN akan menjadi masalah dikemudian hari jika nantinya presiden terpilih tidak memiliki visi misi sesuai PPHN. Qodari kemudian mengusulkan wacana tandingan dengan mengajukan masa jabatan presiden menjadi selama 5 periode untuk menuntaskan pembangunan. "PPHN itu problematik, kan Bamsoet mengusulkan PPHN, saya bilang kalau ada calon presiden yang visi misinya tidak sama dengan PPHN dan dia menang apa yang terjadi apa MPR mau meng-impeach terpilih, kan salah," ujar Qodari. "Pertama, karena melanggar PPHN kemudian di impeach rakyat kan marah, rakyat yang pilihkan, yang kedua kalau dibiarin saja, melanggar konstitusi dong," ucapnya. Untuk itu, kata Qodari, demi keberlangsungan pembangunan Indonesia dalam jangka panjang, maka pembahasan amendemen UUD 1945 perlu mengubah masa periode jabatan presiden dari maksimal dua periode menjadi lima periode.

Gus Jazil tidak mempersoalkan usulan Qodari yang ingin ada perpanjangan masa jabatan presiden menjadi lima periode sebagai opsi tandingan.

Jawab Opsi Tandingan Qodari Soal PPHN Diganti Jabatan Presiden Lima Periode, MPR: Harus Amendemen Dulu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/IMG-20210118-WA0009_copy_1024x682-1.jpg" alt="Mendagri Tito Karnavian. Kemendagri/Antara" width="100%">
<figcaption>Mendagri Tito Karnavian. Kemendagri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpes) untuk pengadaan barang dan jasa terkait logistik Pemilu Serentak dan Pilkada Serentak 2024. Menurut Tito, Perpres tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan pemilu 2024 dan pilkada serentak 2024.  "Bapak Presiden juga dia membuat Perpres yang spesifik mengenai pengadaan logistik pemilu. Ini salah satu komitmen pemerintah mendukung penyelenggaraan pemilu," kata Tito dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP terkait persiapan Tahapan, Jadwal dan Program Pemilu Serentak 2024 di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/4).  Tito menjelaskan, kehadiran Perpres ini akan memudahkan pengadaan logistik pemilu yang selama ini membutuhkan waktu yang relatif lama. Apalagi pengadaan logistik ini juga terkait dengan waktu kampanye pemilu.  Presiden Jokowi, juga sudah memerintahkan Menko Polhukam dan Mendagri untuk menyiapkan aturan-aturan teknis penyelenggaraan Pemilu. "Beliau (Jokowi) sudah memerintahkan kepada Menko Polhukam dan kami semua untuk merancang regulasi yang diperlukan (terkait Pemilu) sepanjang tidak bertentangan dengan hukum agar disiapkan, regulasi dari tingkat pemerintah. Salah satunya adalah regulasi pengadaan barang dan jasa logistik untuk pemilu," ucap Tito.  Lebih lanjut, Tito menegaskan pemerintah berkomitmen untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak 2024. Pemerintah juga tetap memegang teguh kesepakatan yang telah dibuat pemerintah, DPR dan penyelenggara pemilu pada 24 Januari 2022 lalu, yakni pemungutan suara dilaksanakan pada 14 Februari 2022.  "Kami tetap berkomitmen pada hasil RDP pada 24 Januari 2022, bahwa pemilu dilaksanakan pada 14 Februari 2024 dan Pilkada pada 27 November 2024," tandas Tito.

Mantab Pemilu 2024, Presiden Jokowi segera Terbitkan Perpres ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Menkopolhukam-Mahfud-MD-Dery-Ridwansah-2-5.jpg" alt="Menkopolhukam Mahfud MD. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menkopolhukam Mahfud MD. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Kemanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyikapi rencana unjuk rasa pada 11 April 2022 mendatang yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).  Adapun elemen mahasiswa tersebut turun ke jalan dengan 'menggeruduk' Istana Negara, Jakarta untuk menolak perpanjangan masa jabatan Presiden RI dan penundaan Pemilu 2024.  "Pemerintah menilai adanya unjuk rasa adalah bagian dari demokrasi. Meski demikian Indonesia juga adalah negara nomokrasi atau negara hukum. Untuk itu, pemerintah mengimbau agar di dalam menyampaikan aspirasi supaya dilakukan dengan tertib, tidak anarkis, dan tidak melanggar hukum. Yang penting, aspirasinya bisa didengar oleh pemerintah dan masyarakat," ujar Mahfud dalam keterangannya, Sabtu (9/4).  Mahfud menuturkan, pemerintah juga telah berkoordinasi dengan aparat keamanan dalam hal ini Polri untuk tidak melakukan tindakan represif dan anarkis dalam mengamankan aksi unjuk rasa mahasiswa tersebut. "Aparat penegak hukum agar melakukan pelayanan dan pengamanan sebaik-baiknya, dan tidak boleh ada kekerasan, tidak membawa peluru tajam, juga jangan sampai terpancing provokasi," tegasnya.  Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut mengungkapkan, wacana-wacana politik yang muncul di tengah masyarakat tidak bisa dilarang oleh pemerintah. Salah satunya mengenai adanya pihak yang ingin melakukan perpanjangan masa jabatan Presiden RI.  "Karena kebebasan seperti itulah dulu yang kita perjuangkan bahwa aspriasi politik di masyarakat harus dibuka salurannya, kemudian lembaga-lembaga politik bisa mengambil keputusan sesuai dengan aspirasi masyarakat," ungkapnya.  Sementara itu, BEM SI berencana menggelar aksi di depan Istana Negara, Jakarta, Senin 11 April 2022 mendatang. Aksi itu untuk menuntut sikap tegas dan bukti nyata Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak masa jabatan tiga periode.  Baru-baru ini Presiden Jokowi juga melarang para menterinya berbicara mengenai penundaan Pemilu 2024 maupun perpanjangan masa jabatan presiden.  Jokowi juga meminta kepada para menteri untuk memiliki sensitivitas tinggi terhadap kesulitan yang tengah terjadi. Menurut dia, para menteri juga bisa harus bisa menjelaskan langkah apa saja yang telah diambil oleh pemerintah dalam menghadapi masalah tersebut dengan baik. (*)  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;

Mahfud Minta Polisi Tak Bawa Peluru Tajam pada Demo Mahasiswa 11 April

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Ahmad-Ali-Nasdem.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali merespons pernyataan <a href="https://www.jawapos.com/tag/presiden-jokowi/">Presiden Joko Widodo (Jokowi)</a> yang meminta para menteri tidak lagi menggaungkan isu penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden. Menurut Ali, Jokowi seharusnya menegaskan bahwa <a href="https://www.jawapos.com/tag/pemilu/">Pemilu</a> akan digelar pada 14 Februari 2024.  "Kenapa kemudian Pak <a href="https://www.jawapos.com/tag/presiden-jokowi/">Jokowi</a> tidak menegaskan atau membuat sikap, sehingga kemudian tidak ada lagi polemik pada masyarakat sekaligus memberi keterangan pada orang yang beropini berbeda dengan orang-orang yang ingin menambah masa jabatan," kata Ali, Jumat (8/4).  Ali berujar, pihaknya menunggu ketegasan <a href="https://www.jawapos.com/tag/presiden-jokowi/">Presiden Jokowi</a> dalam menyikapi polemik penundaan <a href="https://www.jawapos.com/tag/pemilu/">Pemilu</a>. Menurut Ali, jika <a href="https://www.jawapos.com/tag/presiden-jokowi/">Presiden Jokowi</a> tidak tegas maka akan terjadi polarisasi. "Kita tunggu sikap dari <a href="https://www.jawapos.com/tag/presiden-jokowi/">Pak Jokowi</a>, karena kalau ini dibiarkan, menterinya dilarang bicara, tapi di tengah-tengah masyarakat terjadi polarisasi," tegas Ali.  Bahkan, Ali meminta <a href="https://www.jawapos.com/tag/presiden-jokowi/">Presiden Jokowi</a> tidak ragu untuk memecat menteri yang tidak mendengarkan imbauannya. Karena memang belakangan, terdapat sejumlah menteri yang menggaungkan isu penundaan Pemilu.  "Ya harusnya supaya tidak ada keraguan, kan <a href="https://www.jawapos.com/tag/presiden-jokowi/">Pak Jokowi</a> sudah melarang nih, terus kemudian ada orang yang msh bicara itu ya, harusnya pak Jokowi konsisten, memecat orang-orang seperti itu, supaya kemudian Pak <a href="https://www.jawapos.com/tag/presiden-jokowi/">Jokowi</a> tidak dihubung-hubungkan," cetus Ali.  Sebelumnya, <a href="https://www.jawapos.com/tag/presiden-jokowi/">Presiden Jokowi</a> meminta para menteri tidak lagi menggaungkan isu penundaan <a href="https://www.jawapos.com/tag/pemilu/">Pemilu</a> maupun perpanjangan masa jabatan Presiden. Dia mengimbau para pembantunya berhenti menimbulkan polemik dan fokus bekerja. "Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai penundaan, urusan perpanjangan," ucap <a href="https://www.jawapos.com/tag/presiden-jokowi/">Jokowi</a> dalam siaran YouTube Sekretariat Presiden.  Kepala negara meminta para menterinya untuk tidak menimbulkan polemik di publik terkait isu penundaan <a href="https://www.jawapos.com/tag/pemilu/">Pemilu</a>. Menurut <a href="https://www.jawapos.com/tag/presiden-jokowi/">Jokowi</a>, masyarakat kini tengah sulit menghadapi kenaikan harga bahan pokok. "Fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," ujar <a href="https://www.jawapos.com/tag/presiden-jokowi/">Jokowi</a>.  Sebagaimana diketahui, sejumlah menteri belakangan ini menuai polemik karena sempat melontarkan isu penundaan <a href="https://www.jawapos.com/tag/pemilu/">Pemilu</a>. Mereka di antaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang mengklaim mempunyai big data terkait penundaan <a href="https://www.jawapos.com/tag/pemilu/">Pemilu</a>. Selain itu, ada juga Menteri Investasi Bahlil Lahadiala dan Menteri Koordinator Bidang Prekonomian Airlangga Hartarto yang juga sempat mewacanakan isu penundaan <a href="https://www.jawapos.com/tag/pemilu/">Pemilu</a>. (*)

Jokowi Ditantang Pecat Menteri yang Gaungkan Penundaan Pemilu, Berani?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/luhut.jpg" alt="Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di kantornya, Jakarta, Selasa (10/12). (Saifan Zaking/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di kantornya, Jakarta, Selasa (10/12). (Saifan Zaking/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Isu penundaan Pemilu maupun wacana perpanjangan masa jabatan Presiden dinilai merupakan kategori kriminal demokrasi. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyebut, wacana penundaan Pemilu mulanya hanya untuk menguji respons publik, tetapi kini penolakan atas wacana penundaan Pemilu sangat kuat.  "Mulanya ini hanya menguji respons publik sekaligus Parpol mayoritas di parlemen, ketika semua Parpol dapat dikondisikan maka mudah jalankan perubahan amandemen. Tetapi rupanya penolakan publik cukup kuat, termasuk parpol yang punya legitimasi penuh atas parpolnya seperti PDIP, Gerindra dan Nasdem masih konsisten menolak, maka bisa saja wacana ini sulit terwujud," kata Dedi kepada JawaPos.com, Senin (21/3).  Menurut Dedi, wacana penundaan maupun perpanjangan masa jabatan Presiden termasuk kategori kriminal demokrasi. Dia menegaskan, penundaan pemilu tidak dapat digabung dengan perpanjangan masa jabatan presiden.  "Itu dua hal berbeda, presiden dan jabatan legislatif, atau apapun yang dihasilkan dari pemilihan, maka harus kembali dipilih untuk mendapatkan kekuasaan," cetus Dedi.  Dedi menegaskan, jika kekuasaan melanggeng tanpa adanya Pemilu maka itu jelas sangat melanggar konstitusi. Bahkan bisa dianggap ada kekosongan kekuasaan.  "Karena orang yang klaim berkuasa di masa perpanjangan, tidak miliki mandat publik, sehingga mereka bisa dianggap sebagai penguasa ilegal, saat seperti itu dikhawatirkan militer dapat mengambil alih, karena kekuasaan sudah tidak punya kewenangan menjadi panglima tertinggi militer," tegas Dedi.  Belakangan ini memang wacana penundaan Pemilu 2024 tengah menjadi polemik dan perdebatan publik. Cak Imin sebelumnya mengusulkan wacana penundaan Pemilu 2024, dengan alasan pemulihan ekonomi karena masih dalam situasi pandemi Covid-19.  Pernyataan Cak Imin lantas ditanggapi positif oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Bahkan belakangan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim mempunyai big data 110 juta masyarakat yang ingin penundaan Pemilu.

Kriminal Demokrasi, Penundaan Pemilu Dipastikan Sulit Terlaksana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/basarah-mpr-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia Ahmad Basarah menegaskan MPR hingga saat ini saat ini tidak pernah mengagendakan untuk mengamendemen Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan perpanjangan masa jabatan presiden, termasuk penundaan pemilu.  “Saya kira itu yang menjadi komitmen MPR hingga saat ini,” kata Ahmad Basarah, di Meulaboh, Aceh Barat, Minggu malam, (20/3).  Ahmad Basarah juga menegaskan, terkait wacana yang berkembang di masyarakat soal penundaan pemilu yang saat ini menjadi polemik, hal itu di luar agenda MPR RI.  Sebagai wakil rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan, ia menegaskan komitmennya sejak awal, PDIP yang menginisiasi amendemen terbatas UUD 1945 semula hanya untuk menghadirkan GBHN atau pokok-pokok haluan negara.  Maka ketika ada agenda lain untuk merubah pasal-pasal lain di dalam proses amendemen itu, kata dia lagi, maka pihaknya (PDI Perjuangan) secara resmi menarik diri dari rencana mengamendemen UUD 1945 pada periode ini.  “Hal ini dilakukan agar muruah konstitusi kita dapat dijaga, karena konstitusi itu adalah visi dan misi bangsa Indonesia yang besar dan jangka panjang. Tidak boleh desain perubahan UUD itu didesain untuk kepentingan perorangan atau kelompok-kelompok,” katanya menegaskan.  Ahmad Basarah dengan tegas juga menyatakan sikap konstitusional bahwa PDI Perjuangan telah mengambil sikap yang tegas, untuk tidak menjadikan momentum amendemen UUD 1945 menjadi pintu masuk atau menjadi kotak pandora bagi kepentingan orang per orang atau kelompok, yang bisa merusak muruah konstitusi.  “PDIP telah menarik diri secara terbatas untuk menghadirkan PPHN tidak dilaksanakan pada periode ini,” katanya.  Terhadap adanya aksi dari sekelompok masyarakat yang menginginkan adanya perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode dan wacana penundaan pemilu, pihaknya menyerahkan hal tersebut sebagai bagian dari kebebasan berpikir, berorganisasi, berpendapat kepada masyarakat luas yang hal itu dimiliki oleh konstitusi Republik Indonesia.

Basarah: MPR Tak Pernah Bahas Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Pemungutan-Suara-Ulang-Di-Tangerang-Selatan-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi isu sentral di kancah politik. Hal itu menimbulkan reaksi pro dan kontra dari publik.  Pengamat politik Maizal Alfian menilai penghembusan dua isu disinyalir ada pihak-pihak yang ketakutan. Umumnya isu itu relatif dilontarkan oleh orang-orang yang beririsan dengan lingkaran Istana. Seperti sejumlah ketua parpol yang berada di barisan koalisi pemerintah. Yakni, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketum PAN Zulkifli Hasan.  Kemudian dua menteri kabinet Indonesia Kerja, yakni Menteri Investasi Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (LBP).  "Mereka menyampaikan isu itu dengan beberapa skenario," ujar Maizal Alfian kepada JawaPos.com, Senin (14/3).  Adapun skenario dari isu penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden itu, kata Maizal Alfian, diawali dari pernyataan Bahlil Lahadalia. Ketika itu, Bahlil mengatakan, para pengusaha menginginkan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden karena faktor stabilitas ekonomi.  "Namun, tidak ada satu pun pengusaha yang mengucap kalimat tersebut secara terbuka," sebut direktur ekskutif Pusat Kajian Kebijakan Publik Pemerintah Indonesia (Puskappi) tersebut.  Skenario selanjutnya, Ketua Umum Partai PKB Muhaimin Iskandar menginginkan penundaan pemilu dengan anggapan keinginan masyarakat yang sangat puas terhadap kinerja pemerintah atau presiden Jokowi. "Menurut Cak Imin dari 100 juta subjek akun di media sosial, sebanyak 60 persen mendukung penundaan pemilu dan 40 persen menolak," sebut dia.  Airlangga Hartanto mengklaim, para petani menginginkan perpanjangan masa jabatan presiden Jokowi. Pernyataan itu diungkapkan saat kunjungan ke kelompok petani sawit di daerah Kampung Libo Jaya, Siak, Riau.  Skenario lainnya seperti yang dikatakan Zulkifli Hasan. Dia malah berpendapat bahwa invansi Rusia ke Ukraina yang berdampak pada perkembangan ekonomi dunia dan Indonesia. "Skenario terakhir seperti pernyataan dari LBP terkait big data yang berisi 110 juta pengguna media sosial yang mempunyai aspirasi perihal penundaan Pemilu 2024," jelasnya.  Maizal menuturkan, penundaan pemilu sangat bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 dan keputusan final reformasi. Rencana penundaan pemilu merupakan skenario dari lingkaran istana.  Dia menegaskan, jika rencana perpanjangan dan penundaan pemilu 2024 terjadi, maka menjadi bentuk pengkhianatan amanat konstitusi UUD 1945 dan mencederai cita-cita reformasi.  Cita-cita reformasi menyepakati masa jabatan presiden hanya dua kali dalam kurun waktu 5 tahun serta tidak ada klausul perpanjangan masa jabatan presiden 2 tahun. "Sepertinya ada yang ketakutan Pemilu 2024 digelar sesuai jadwal," terangnya.

Pengamat: Ada Yang Ketakutan Pemilu 2024 Tetap Digelar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Papua-barat-Penundaan.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Papua Barat mendukung penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden. Alasannya karena faktor pembangunan di bumi Cendrawasih itu.  Dikletahui, aliansi tersebut terdiri dari sejumlah oraganisasi antara lain, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Papua Barat, Dewan Adat Papua Barat, MUI Papua Barat, IKA Suara, NU, KKSS, Intelektual Arfak, dan Paguyuban Nusantara dan beberapa elemen lain termasuk senator dari Papua Barat.  "Kita rakyat Papua Barat mengikuti apa yang jadi rencana pemerintah. Kalau pemerintah dan elit-elit politik nasional menyepakati bahwa masa jabatan presiden diperpanjang, maka rakyat Papua Barat akan mendukung," kata Anggota DPD RI dari Papua Barat Filep Wamafwa kepada wartawan di Jakarta, Selasa (8/3).  Alasanya kata Filep, di bawah kepemimpinan Jokowi, Papua dan khususnya Papua Barat, telah banyak merasakan manfaat pembangunan yang di era presiden sebelumnya belum pernah tersentuh.  "Kami warga Papua sangat terbantu dengan berbagai program Presiden Jokowi selama ini," ujar Filep.  Selain itu, lanjut Filep, Jokowi juga selama kepemimpinan dua periodenya telah berhasil mengambil hati rakyat di Papua Barat.  "Sekali lagi, kami rakyat Papua Barat tidak akan keberatan, sangat tidak keberatan jika Jokowi diperpanjang jabatannya. Karena belum tentu presiden yang akan datang akan memiliki konsep pembangunan seperti Jokowi," kata Filep.  Selain penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden, mereka juga meminta pemerintah untuk memperpanjang masa jabatan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan yang akan habis pada 12 Mei 2022.  "Jadi, kalau masa jabatan Gubernur Papua Barat diperpanjang, kami sebagai representasi politik daerah juga mendukung masa jabatan Pak Jokowi diperpanjang. Semua tokoh-tokoh lintas suku akan dukung full," katanya.  Di tempat yang sama, Ketua FKUB Papua Barat Sadrak Simbiak mengungkapkan, pihaknya telah menjalin komunikasi dengan berbagai pihak terkait hal ini.  "Mewakili aspirasi masyarakat, kami sudah bertemu dengan Mendagri, dengan KSP, dengan Menkopolhukam, berharap suara kami ini sampai kepada Bapak Presiden dan berharap bertemu langsung dengan Pak Presiden. DPD sejauh ini telah mengadvokasi kami dan hari ini kami sudah bertemu MPR RI," kata pendeta Sadrak.  Menurutnya, Papua Barat punya kekhususan secara kultural yang tidak bisa dipimpin oleh Gubernur hasil penunjukkan (Pj atau penjabat, red). Gubernur Papua Barat haruslah merupakan pilihan rakyat Papua Barat sendiri. Jika Gubernur Papua Barat dijabat Pj, maka stabilitas di tengah masyarakat Papua Barat bisa terganggu.  "Figur pemimpin itu hanya ada di Dominggus Mandacan yang juga Kepala Suku Masyarakat Arfak. Oleh karena itu, untuk menjaga Kamtibmas dan NKRI di tanah Papua dan berdasarkan kearifan lokal kami, kami minta negara memberi kewenangan agar masa jabatan beliau diperpanjang," kata Ketua Dewan Adat Papua Barat Paul Vincent Mayor.  Secara teknis perundangan, kata Paul, Perppu bisa menjadi payung hukum untuk perpanjangan masa jabatan Gubernur Papua Barat.  "Kita bisa dorong lewat Perppu dengan tolak ukur dari UU Otonomi Khusus," kata Paul.

Aliansi Masyarakat Papua Barat Dukung Perpanjangan Masa Jabatan Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Budiman-Sudjatmiko-M-Ridwan-JPC.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Politikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko secara tegas menolak penundaan Pemilu maupun perpanjangan masa jabatan Presiden, yang digulirkan beberapa elite politik. Dia menegaskan, perpanjangan masa jabatan presiden sama saja mencederai semangat demokrasi.  "Kita tidak ingin hasil-hasil dari reformasi yang sudah diperjuangkan bersama-sama dengan keringat, dengan darah, dengan kebebasan yang terenggut tahun 1998 menjadi hilang, ada pihak-pihak yang perhitungan politik dengan elitis saja dan mengorbankan demokrasi," kata Budiman di Jakarta, Selasa (1/3).  Budiman tak memungkiri, agenda pembangunan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang belum selesai pada 2024 mendatang. Tetapi, periode masa pemerintahan sesuai amanat reformasi hanya boleh dijabat dua periode.  "Benar agenda Pak Jokowi belum selesai bahkan di 2024 untuk membangun kekuatan ekonomi dunia dan sebagai negara demokratis belum selesai, karena itu dua duanya harus berjlan," ujar salah satu aktivis reformasi 1998 tersebut.  Budiman lantas memberikan alternatif lain, bagi pemerintahan selanjutnya. Alternatif tersebut, dengan memberikan penghormatan bagi setiap mantan Presiden diberikan jabatan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).  "Mantan-mantan presiden siapa pun diberikan tempat terhormat sebagai Wantimpres atau Ketua Wantimpres. Mungkin sementara sekarang pakai etika dulu, partai-partai yang kemudian menang terutama yang berasal dari partai koalisi beliau memberikan penghargaan," beber Budiman.  Budiman menekankan, harus langkah berkelanjutan dari pembangunan yang dilakukan Jokowi. Hal ini diharapkan, bisa melanjutkan agenda Jokowi yang belum terselesaikan selama dua periode menjadi kepala negara. "Karena bagaimanapun juga mesti harus ada kontinuitas, sehingga tidak ada penghentian proses pembangunan Indonesia," ucap Budiman menandaskan. (*)

Tolak Masa Jabatan Presiden Ditambah meski Agenda Jokowi belum Tuntas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Berita Terkini