<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/05/Screenshot_20240905_214219_Instagram-4134079194.jpg" alt="Pengumuman BKN yang memperbolehkan Pelamar CPNS 2024 menggunakan meterai tempel. (Instagram @bkngoidofficial)" width="100%">
<figcaption>Pengumuman BKN yang memperbolehkan Pelamar CPNS 2024 menggunakan meterai tempel. (Instagram @bkngoidofficial)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas buka suara soal persoalan e-meterai Perum Peruri. Problem itu dikeluhkan para pelamar seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 beberapa hari belakangan. Anas menyampaikan bahwa pemerintah terus berkoordinasi dalam mencarikan solusi terbaik agar tidak ada pelamar CPNS 2024 yang dirugikan. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memperpanjang masa pendaftaran seleksi CPNS 2024. &ldquo;Kami terus berkoordinasi dengan masalah yang terjadi di lapangan dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Peruri. Salah satu opsi yang pemerintah ambil adalah dengan memperpanjang masa pendaftaran Seleksi CASN hingga 10 September 2024 pukul 23.59 WIB,&rdquo; ujar Anas dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (6/9). Untuk diketahui, masa pendaftaran seleksi CPNS melalui portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) seharusnya berakhir pada hari ini, Jumat (6/8) pukul 23.59 WIB. Namun dalam pelaksanaannya, terjadi kendala teknis dalam pembelian dan pemanfaatan meterai elektronik, sehingga menghambat proses penyelesaian pendaftaran para peserta seleksi CPNS. Dengan adanya perpanjangan waktu tersebut, Anas meminta kepada seluruh pelamar untuk dapat menyiapkan berkas pendaftaran dengan lebih seksama dan detail agar tidak terjadi kesalahan. "Selain itu, perpanjangan ini juga untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat mengikuti seleksi CPNS tahun ini. Pelamar seleksi CPNS juga diminta agar dapat memanfaatkan kesempatan perpanjangan waktu pendaftaran dengan maksimal," pungkasnya. Sebelumnya, pada Kamis (5/9) kemarin mulai pukul 20.00 WIB, pemerintah melalui BKN menetapkan bahwa dokumen persyaratan CPNS 2024 diperbolehkan menggunakan meterai tempel.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas buka suara soal persoalan e-meterai Perum Peruri.

Menteri PANRB Buka Suara Soal Potensi Pelamar CPNS 2024 Dirugikan Problem e-Meterai, Singgung Perpanjangan Masa Pendaftaran  

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/11/Gambar-tahap-perpanjang-SIM-digitalkorlantasid-2074872771.png" alt="Gambar tahap perpanjang SIM (digitalkorlantas.id)" width="100%">
<figcaption>Gambar tahap perpanjang SIM (digitalkorlantas.id)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Surat Izin Mengemudi (SIM) digunakan sebagai bukti registrasi dan identifikasi seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi oleh Polri. Pemilik wajib melakukan perpanjang SIM setiap tahun, yang dapat dilakukan dengan cara pergi ke Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) SIM dan gerai SIM keliling. Selain itu, perpanjang SIM di tahun 2024 bisa dilakukan secara online, menggunakan aplikasi Digital Korlantas Polri. Perpanjang SIM online merupakan solusi tanpa perlu keluar rumah dan antre. Kini, perpanjangan SIM dapat dilakukan dengan mudah di mana saja. Ini cara perpanjangan SIM online 2024, solusi tepat tanpa ribet keluar rumah dan mengantre. Cara Perpanjangan SIM Online Dilansir dari digitalkorlantas.id, tanpa harus ribet keluar rumah dan mengantri, saat ini perpanjangan SIM dapat dilakukan secara online melalui aplikasi digital Korlantas Polri. Setelah mengunduh aplikasi Korlantas Polri, dapat melakukan registrasi dengan mengisi nomor handphone, dan mendapatkan kode One Time Password (OTP) melalui Short Message Service (SMS). Setelah itu, masukan kode OTP yang telah diterima, dilanjutkan membuat PIN dan mengkonfirmasi PIN. Pendaftar harus melengkapi profil yang meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, dan email. Setelah itu, pemohon akan mendapatkan email untuk proses aktivasi akun. Selanjutnya dapat dilakukan verifikasi E-KTP dengan cara melakukan foto liveness, sebelum mengajukan permohonan perpanjang SIM. Adapun dokumen pendukung yang perlu disiapkan yaitu, E-KTP, tanda tangan, foto SIM, dan pas foto dengan latar berwarna biru. Setelah proses administrasi lengkap, tahap selanjutnya melakukan tes Pemeriksaan Kesehatan (Rikkes) website eppsi.id. Lakukan permohonan setelah selesai melakukan tes Rikkes dengan cara memencet menu SIM, pilih perpanjang SIM dan SATPAS penerbit. Tahap selanjutnya memasukkan nomor rekening untuk pengembalian dana, apabila pengajuan SIM ditolak SATPAS. Hal tersebut terjadi karena dokumen belum memenuhi syarat. Setelah itu, pilih metode pengiriman dan memasukkan alamat pengiriman. Proses akan berlanjut pada pilihan metode pembayaran menggunakan virtual account. Besaran biaya perpanjangan SIM akan ditentukan ketika syarat dan prosedur sudah lengkap dan selesai dilakukan. Perpanjangan SIM selesai dan pemohon dapat memeriksa status transaksi secara berkala, hingga SIM diterima. Apabila SIM sudah diterima, dapat dilakukan pengisian indek kepuasan pelanggan, untuk memberikan penilaian selama permohonan SIM berlangsung. Jangan lupa untuk dilakukan, transaksi perpanjangan SIM akan terdigitalisasi setelah memencet tombol perbarui. Melalui Digital Korlantas Polri, perpanjang SIM tidak perlu keluar rumah dan antre, cukup unduh aplikasi dan mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan.

Berikut ini merupakan langkah-langkah untuk memperpanjang SIM online di tahun 2024, solusi tepat tanpa perlu antre.

Ini Cara Perpanjang SIM Online di Tahun 2024, Solusi Tepat Tanpa Ribet Keluar Rumah dan Antre

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/yuk-mengenal-fungsi-sim-sebagai-surat-sakti-pengendara_m_.jpg" alt="SIM sebagai legalitas berkendara di Indonesia." width="100%">
<figcaption>SIM sebagai legalitas berkendara di Indonesia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Setiap pengendara di Indonesia harus memiliki Surat Izin (SIM) Mengemudi sebagai syarat utama.&nbsp; Jenis SIM juga memiliki perbedaan berdasarkan kendaraan yang dikendarai, ada SIM A hingga D. Mulai dari sepeda motor sampai dengan truk besar Ada kajian tersendiri untuk mendapatkannya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013039315/program-i-sim-for-regency-pt-surveyor-indonesia-diikuti-103-kabupaten-sasar-target-sdgs-2030">Program I-SIM for Regency PT Surveyor Indonesia Diikuti 103 Kabupaten, Sasar Target SDGs 2030</a> Dalam membuat SIM pun tidak semudah yang dipikirkan. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Mulai dari tes psikologi, tes kesehatan, sampai tes praktik harus memenuhi persyaratan sehingga SIM dapat dicetak dan digunakan. Berikut ini beberapa persyaratan yang harus dilengkapi untuk membuat baru maupun memperpanjang SIM. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013023745/sim-corner-surabaya-tidak-beroperasi-karena-gangguan-server-pemohon-perpanjangan-bisa-urus-di-lokasi-ini">SIM Corner Surabaya Tidak Beroperasi karena Gangguan Server, Pemohon Perpanjangan Bisa Urus di Lokasi Ini</a> Persyaratan: <ul> <li style="font-weight: 400;">&nbsp;KTP asli dan fotocopy KTP ( dua lembar )</li> <li style="font-weight: 400;">&nbsp;SIM asli dan fotocopy SIM ( khusus untuk memperpanjang SIM )</li> <li style="font-weight: 400;">&nbsp;masa berlaku SIM tidak melebihi ketentuan</li> <li style="font-weight: 400;">&nbsp;mengikuti tes yang telah dipersyaratkan</li> </ul> Biaya pembuatan SIM: <ul> <li style="font-weight: 400;">SIM A Rp120.000</li> <li style="font-weight: 400;">SIM B1 Rp120.000</li> <li style="font-weight: 400;">SIM B2 Rp120.000</li> <li style="font-weight: 400;">SIM C Rp 100.000</li> <li style="font-weight: 400;">SIM D Rp50.000</li> </ul> Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013021187/cara-perpanjang-sim-online-lebih-praktis-dan-bisa-dilakukan-dari-rumah">Cara Perpanjang SIM Online, Lebih Praktis dan Bisa Dilakukan dari Rumah</a> Biaya perpanjangan SIM: <ul> <li style="font-weight: 400;">&nbsp;SIM A Rp80.000</li> <li style="font-weight: 400;">&nbsp;SIM C Rp75.000</li> </ul> Biaya di atas belum termasuk biaya fotocopy, asuransi, dan lain-lain.

Beberapa persyaratan yang harus dilengkapi untuk membuat baru maupun memperpanjang SIM beserta biayanya.

Jangan Sampai Tertipu Calo, Berikut Biaya Perpanjangan SIM A hingga D yang Sudah Ditetapkan Korlantas Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Jam-Malam-Kawasan-Sudirman-PPKM-Darurat-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Suasana saat jam malam di kawasan Sudirman saat pemberlakuan PPKM Darurat Jakarta, Kamis (16/7/2021). Juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi mengatakan belum ada rencana PPKM darurat diperpanjang. Untuk mengambil keb" width="100%">
<figcaption>Suasana saat jam malam di kawasan Sudirman saat pemberlakuan PPKM Darurat Jakarta, Kamis (16/7/2021). Juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi mengatakan belum ada rencana PPKM darurat diperpanjang. Untuk mengambil keb</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kalangan pengusaha menanggapi rencana pemerintah terkait wacana perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dari semula hingga 20 Juli 2021.  "Kelihatannya begini, kalau pengusaha pasti tidak mau. Tapi, kalau melihat kenyataannya ya tidak bisa. Kita harus menyelesaikan masalah Covid-19 dulu. Sampai angka kasusnya turun. Karena seperti yang kita tahu, virusnya semakin ganas dan mudah menular," kata Ketua Industri Manufaktur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) periode 2015–2020 Johnny Darmawan dihubungi di Jakarta, Minggu (18/7).  Menurut Johnny, kegiatan usaha dapat kembali digeliatkan ketika kasus Covid-19 turun pada angka seminimal mungkin, misalnya pada 10.000 kasus per harinya seperti yang pernah terjadi selama pandemi, di mana kegiatan usaha dan pergerakan masyarakat tetap bisa dijalankan dengan protokol kesehatan yang ketat.  Johnny menyampaikan, pada dasarnya, pengusaha merasakan dampak yang berat selama hampir dua tahun dalam menghadapi pandemi Covid-19. Namun, dengan adanya berbagai insentif fiskal yang diberikan pemerintah, pelaku usaha mengaku terbantu.  Dengan rencana perpanjangan PPKM Darurat tersebut, Johnny mengutarakan harapannya agar pemerintah dapat mempertimbangkan untuk menjaga agar usaha dan industri tetap dapat berjalan. "Sekarang insentif sudah berjalan, kami berharap apabila PPKM Darurat diperpanjang, bagaimana supaya pemerintah tetap menjaga industri untuk bisa berjalan, jangan sampai mati," tukas Johnny.  Kendati demikian, Johnny berharap agar PPKM Darurat yang tengah berjalan saat ini mampu menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia secara signifikan hingga 20 Juli 2021. Namun, apabila menurut evaluasinya kasus masih belum menunjukkan tren penurunan, Johnny memandang perlu dilakukan perpanjangan. "Kita lihat beberapa hari ke depan, semoga tren kasusnya bisa turun signifikan. Kalau meningkat, ya tidak ada jalan lain," ujar Johnny. (*)  &nbsp;

Begini Tanggapan Pengusaha Soal Wacana Perpanjangan PPKM Darurat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Menteri-Dalam-Negeri-Tito-Karnavian-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pidato sekaligus menutup Rakornas Indonesia Maju antara Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019). Kegiatan tersebut bertujuan untuk mensiner" width="100%">
<figcaption>Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pidato sekaligus menutup Rakornas Indonesia Maju antara Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019). Kegiatan tersebut bertujuan untuk mensiner</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Melalui Inmendagri tersebut, PPKM berbasis Mikro kembali diperpanjang, berlaku pada 15–28 Juni 2021.  Dalam perpanjangan PPKM Mikro kali ini, peran Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) diposisikan kian sentral. Puskesmas dilibatkan dalam upaya pencegahan penularan Covid-19 di tengah masyarakat. ’’Beberapa hal yang tertuang dalam PPKM Mikro yang ini, antara lain misalnya memperkuat peran Puskesmas untuk meningkatkan tracing, testing,” kata Plh Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Suhajar Diantoro dalam keterangannya, Selasa (15/6).  Sebagaimana poin ketiga belas (a) Inmendagri tersebut, kepala daerah diminta untuk melakukan sosialisasi PPKM Mikro kepada masyarakat yang berada di wilayahnya dan apabila terdapat pelanggaran maka dilakukan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Selain itu, Gubernur Bupati maupun Wali Kota juga diminta untuk lebih mengintensifkan penegakan 5M yakni menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Serta melakukan penguatan terhadap 3T antara lain testing, tracing, dan treatment.  ’’Mengoptimalkan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dalam penanganan Covid-19 khususnya dalam pencegahan, testing dan tracing,” sebagaimana poin ketiga belas, huruf (a) nomor (3) Inmendagri Nomor 13 Tahun 2021.  Sementara itu, Inmendagri juga mengatur soal pembatasan dan pengetatan kegiatan masyarakat di fasilitas umum, tempat wisata dan taman dengan menerapkan kewajiban penerapan screening test antigen maupun genose untuk fasilitas berbayar pada lokasi wisata indoor. Serta penerapan protokol kesehatan secara ketat pada fasilitas umum dan lokasi wisata outdoor.  Sedangkan, untuk daerah pada zona oranye dan zona Merah, kegiatan masyarakat di fasilitas umum atau tempat wisata maupun taman dilarang dan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Pemerintah Daerah dengan berkoordinasi kepada Satgas Penanganan Covid-19 Daerah. Apabila terdapat pelanggaran, dilakukan penegakan hukum dalam bentuk penutupan lokasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  Suhajar menyatakan, Inmendagri tersebut juga membuka ruang bagi Pemerintah Provinsi, Kabupaten maupun Kota yang akan mengeluarkan kebijakan dalam memberlakukan kriteria dan persyaratan khusus pada Hari Libur Tahun 2021, dapat menindaklanjutinya. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian maupun Lembaga terkait dan Satgas Covid-19.  Dia menuturkan, perpanjangan PPKM Berbasis Mikro juga mengamanatkan peran Desa/Kelurahan yang tak kalah penting. Sebab, PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu ), Dasawisma, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, penyuluh, pendamping, tenaga kesehatan dan karang taruna serta relawan lainnya.  Melalui PKKM Mikro, desa/keluarahan diminta untuk membentuk Posko tingkat Desa dan Kelurahan bagi wilayah yang belum membentuk Posko. Sedangkan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko, diminta agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya serta memastikan pelaksanaan pengendalian pada tingkat mikro di skala rukun tetangga (RT).  Lewat Pos Komando (Posko) di tingkat desa/kelurahan pula, diharapkan pembatasan kegiatan masyarakat menjadi lebih terkendali. Model pengendalian ini juga dinilai cukup efektif dalam penularan kasus positif secara aktif. ’’Posko-posko ini diharapkan menjadi ujung tombak untuk membantu kegiatan, dan bantuan terdepan kita dalam melakukan pengendalian pandemi," ungkap Suhajar.  Suhajar juga membeberkan, dari kurang lebih 76 ribu desa/kelurahan di Indonesia, 39 ribu desa di antaranya dilaporkan telah membentuk posko tingkat desa/kelurahan. Oleh karena itu, dia berharap seluruh posko diaktifkan guna mendukung program pemerintah dalam mengendalikan pandemi.  "Berdasarkan data sementara yang ada terdapat posko-posko yang aktif, dan di beberapa tempat masih ada yang belum (berjalan). Ke depan kita akan up date terus, baik jumlah posko maupun aktivitasnya. Kita harapkan ini dapat menjadi bantuan terdepan bagi kita," harap Suhajar. (*)

PPKM Mikro Kembali Diperpanjang hingga 28 Juni 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/perpanjangan-SIM-Antara.jpg" alt="Sejumlah pemohon mengurus perpanjangan SIM, di samping armada bus pelayanan SIM keliling Polrestabes Surabaya yang diparkir di kawasan perkampungan Kelurahan Tembok Dukuh Surabaya. (ANTARA Jatim/Hanif Nashrullah)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah pemohon mengurus perpanjangan SIM, di samping armada bus pelayanan SIM keliling Polrestabes Surabaya yang diparkir di kawasan perkampungan Kelurahan Tembok Dukuh Surabaya. (ANTARA Jatim/Hanif Nashrullah)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya, Jawa Timur (Jatim) melakukan blusukan melayani perpanjangan surat izin mengemudi (SIM) dengan berkeliling kampung di wilayah setempat, sebagai bagian program Polisi Sobo Kelurahan.  Wakil Kepala Satuan Lalu Lintas (Wakasatlantas) Polrestabes Surabaya Kompol Ari Galang, di Surabaya, Senin (22/2), mengatakan upaya keliling kampung ini dilakukan selama masa pandemi Covid-19, untuk mengurai antrean pengurusan perpanjangan SIM.  "Kami selalu melayani SIM keliling di kampung-kampung yang meliputi seluruh kelurahan wilayah Kota Surabaya. Kami datangkan bus Sobo Kelurahan ini untuk memudahkan masyarakat dalam pelayanan mengurus perpanjangan SIM," katanya pada Senin, seperti dikutip dari Antara.  Menurutnya, pelayanan SIM keliling kampung terbilang efektif mengurai antrean pemohon di tempat-tempat pelayanan SIM yang telah ada, sehingga mencegah kerumunan dan turut membantu pencegahan penularan Covid-19.  "Selain itu, masyarakat yang masa berlaku SIM-nya sudah habis, tidak perlu datang jauh-jauh untuk mengurusnya," ujarnya pula.  Armada bus pelayanan SIM keliling Polrestabes Surabaya juga terlihat diparkir di sebuah lahan yang agak luas di kawasan perkampungan wilayah Kelurahan Tembok Dukuh Surabaya.  Lauwata, warga setempat, mengaku tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk mengurus perpanjangan SIM miliknya yang masa berlakunya hampir habis. "Biasanya saya mengurus perpanjangan SIM di Gerai Pelayanan Tunjungan Plaza setelah pulang kerja," katanya.  Dia mengapresiasi pelayanan SIM keliling kampung dinilai sebagai inovasi dari Polrestabes Surabaya yang sangat membantu dan memudahkan masyarakat. "Apalagi bagi warga yang tidak punya kendaraan. Dengan adanya pelayanan SIM keliling kampung yang disediakan Polrestabes Surabaya, warga bisa datang mengurus permohonan perpanjangan dengan berjalan kaki dari rumah," ujarnya lagi. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/MGnUecnS_sI

Polrestabes Surabaya Blusukan Layani Perpanjangan SIM di Perkampungan

perpanjangan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#perpanjangan