<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Kawasan-Tanpa-Rokok-5.jpg" alt="Pemkot Surabaya nyatakan sanksi pelanggar Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok berlaku bagi rokok konvensional maupun rokok elektrik atau vape" width="100%">
<figcaption>Pemkot Surabaya nyatakan sanksi pelanggar Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok berlaku bagi rokok konvensional maupun rokok elektrik atau vape</figcaption>
</figure>JawaPos.com — Besarnya selisih (gap) tarif cukai hasil tembakau (CHT) antargolongan pada struktur tarif CHT turut berkontribusi pada menjamurnya rokok-rokok dengan harga murah. Konsumen pun bebas memilih membeli rokok murah yang sesuai kemampuan mereka.  Peneliti Pusat Kajian Jaminan Sosial (PKJS) Universitas Indonesia (UI) Risky Kusuma Hartono mencontohkan, selisih tarif cukai antara golongan 1 dan di bawahnya untuk sigaret kretek mesin (SKM) masih lebar. Selisih tarif keduanya yaitu Rp385 per batang. Apabila 1 bungkus rokok terdapat 16 batang, maka selisih tarif cukainya sebesar (Rp385 X 16 batang) Rp6.160.  "Ini belum termasuk PPN, maka rentang perbedaan harganya makin tinggi lagi," ujarnya dalam keterangan, Senin (10/10). Belum lagi, produk ini juga dikenakan pajak rokok 10 persen untuk daerah, sehingga selisih total pajaknya bisa mencapai Rp8.000 per bungkus.  Risky mengatakan, kebijakan CHT yang menyuburkan fenomena rokok murah tidak sejalan dengan semangat dan tujuan utama cukai, yaitu pengendalian konsumsi rokok. Jika dilihat lebih jauh, di tingkat konsumen, variasi harga rokok ini bisa mencapai Rp10.000-an.  "Perokok masih bisa leluasa membeli produk rokok yang lebih murah bahkan ketika harga rokok naik," ujarnya.  Risky pun memaparkan hasil studi soal keterkaitan rokok murah dengan perokok anak. Pada intinya, anak-anak tetap mampu membeli rokok kendati tarif cukai dinaikkan setiap tahun.  Atas dasar itu, Risky merekomendasikan pemerintah untuk melihat ulang struktur tarif cukai tembakau saat ini. Itu guna mencegah semakin banyaknya rokok murah beredar di pasar, termasuk mempercepat pengurangan lapisan struktur tarif CHT.  Pemerintah harus mengambil langkah yang cukup signifikan, diantaranya untuk mengurangi prevalensi perokok anak, menekan angka perokok usia dewasa, dan mencapai visi Indonesia yaitu mencapai SDM Unggul. Hal serupa juga disampaikan oleh Tim Peneliti Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) Lara Rizka terkait lebarnya selisih tarif CHT antargolongan.  "Selisih tarif tertinggi dan terendah memengaruhi harga rokok yang beredar di pasaran, sehingga mengurangi efektivitas cukai untuk pengendalian konsumsi tembakau," ujarnya.  Hal ini terjadi karena adanya ketersediaan rokok yang lebih murah sehingga perokok dapat beralih ke rokok murah ketika ada kenaikan harga. "Oleh karena itu, selisih tarif tersebut perlu didekatkan. Skemanya, tarif yang rendah perlu dinaikkan secara signifikan," pungkasnya.

Gap Masih Lebar, Efektivitas CHT Tekan Prevalensi Rokok Berkurang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/ILUSTRASI-Rokok-Frizal-Jawa-Pos.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Harga rokok yang dijual di masyarakat masih tergolong murah, sekitar Rp 20 ribu–25 ribu per bungkus. Bahkan, harga itu masih bisa dijangkau oleh anak-anak. Karena itu, harga rokok dan cukai rokok perlu dinaikkan.  Anggota Komisi IX DPR Anggia Ermarini menyebutkan, prevalensi perokok anak mulai naik karena harganya yang murah. Padahal, itu akan berdampak pada kualitas kesehatan dan produktivitas SDM yang akan membangun Indonesia ke depan.  Agar rokok tidak mudah didapat oleh kalangan anak dan remaja, menurut Anggia, salah satu kuncinya dengan dinaikannya harga jual dan cukai rokok setinggi-tingginya. Salah satu kata kunci untuk pengendalian rokok agar anak tetap tidak mudah dikonsumsi dinaikannya harga rokok dan cukai. Ketua umum PP Fatayat NU itu mengapresiasi kenaikan cukai rokok tahun ini yang mencapai 23 persen.  ”Untuk mendapatkan itu membutuhkan proses yang panjang dan kenyataannya masih banyak yang perlu ditekan oleh pemerintah terkait terus bertambahnya jumlah perokok,” ujarnya.  Anggia menilai, untuk menurunkan prevalensi perokok, banyak hal yang perlu dicermati oleh pemeritah. Pasalnya, banyak hal yang menyebabkan jumlah perokok terus naik selain harganya yang murah. Antara lain, anak-anak terpajan iklan rokok dari banyak sumber serta  anak dipengaruhi dari teman dan keluarga. ”Untuk mengentaskan persoalan ini, kita harus melihatnya secara komprehensif,” tuturnya.  Dari perspektif kesehatan, sebenarnya pemerintah juga menyadari bahwa pencegahan penyakit dan pola hidup sehat mesti diatur untuk menghasilkan SDM yang berkualitas. Menurut Anggia, hal itu bisa dimulai dari kebiasaan merokok yang mesti dihentikan. ”Semestinya negara punya instrumen yang lebih kreatif untuk memberikan penguatan kepada masyarakat agar bergaya hidup sehat tanpa rokok,” imbuhnya.  Ke depan, dia berharap seluruh elemen masyarakat mampu berperan dalam mengendalikan jumlah perokok. Orang tua perlu tegas melarang anak-anak mereka dan memberikan contoh dengan tidak merokok. Karena, di dalam keluarga, dampaknya anak-anak bukan hanya bisa meniru, tetapi kesehatan dan tumbuh kembang anak bisa terganggu karena rokok. ”Rokok berkontribusi terhadap stunting. Makanya, kebijakan tentang rokok yang sudah ada mesti dicermati kembali, ” tambahnya. (*)

Anggota Komisi IX DPR: Perokok Anak Naik karena Harga Rokok Murah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/promosi-brand-image-berkedok-beasiswa-tingkatkan-perokok-anak_m_-scaled.jpg" alt="Ketua YLA Lisda Sundari ketika memberikan keterangan pers di Kantor KPAI Jakarta, Kamis (14/2)." width="100%">
<figcaption>Ketua YLA Lisda Sundari ketika memberikan keterangan pers di Kantor KPAI Jakarta, Kamis (14/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Yayasan Lentera Anak (YLA) menyebut adanya indikasi eksploitasi anak dalam kegiatan audisi beasiswa bulutangkis yang diselenggarakan Djarum Foundation. Djarum sendiri merupakan perusahaan rokok ternama di Indonesia. Ketua YLA Lisda Sundari mengatakan, dari hasil penelitiannya, anak-anak usia 6-15 tahun dimanfaatkan sebagai media promosi brand image produk tembakau tersebut. Selama 10 tahun, lebih dari 23.000 anak dieksploitasi lantaran dipaksa mengenakan kaos dengan tulisan Djarum. "Tubuh (anak-anak yang mengikuti beasiswa Djarum) dimanfaatkan sebagai media promosi produk tembakau dengan mengharuskan mengenakan kaos bertuliskan Djarum, yang merupakan brand image produk zat aktif berbahaya," ujarnya dalam konferensi pers yang digelar di kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jakarta Pusat, Kamis (14/2). Promosi rokok dalam kegiatan itu secara tidak langsung berkontribusi pada peningkatan prevalensi perokok anak di Indonesia. Hal itu berdasarkan hasil riset kesehatan dasar (Riskesdas) 2018. "Riskesdas yang dilakukan Kementerian Kesehatan menunjukkan prevalensi merokok pada anak yang berusia 10 hingga 18 tahun meningkat mencapai 9,1 persen dari sebelumnya 7,9 persen," terang Lisda. Dia menerangkan, jika populasi pada kelompok usia itu sekitar 40,6 juta jiwa, maka ada sekitar 3,9 juta anak yang merokok. Jumlah itu berbanding terbalik dengan target pemerintah untuk menekan angka perokok anak menjadi 5,4 persen pada 2019. "Adapun pemanfaatan tubuh anak sebagai media promosi merupakan salah satu bentuk eksploitasi secara ekonomi berdasarkan Pasal 66 UU Perlindungan Anak 35/2014," pungkasnya. Tak hanya itu, audisi Djarum beasiswa bulutangkis juga melanggar PP 102/2012 tebtang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, Pasal 47 (1) yakni mengikutsertakan anak-anak pada penyelenggaraan kegiatan yang disponsori rokok. Kemudian, Pasal 37 (a) tentang larangan menggunakan nama merek dagang dan logo produk tembakau, termasuk brand image produk tembakau.

Promosi Brand Image Berkedok Beasiswa Tingkatkan Perokok Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tanggapi-riset-ui-soal-iklan-rokok-dpr-semua-harus-duduk-bersama_m_.jpg" alt="Anggota Komisi IX DPR, Nurmansyah Tanjung meminta riset UI seputar iklan rokok, menjadi bahan masukan bagi pemerimtah pusat dan daerah" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi IX DPR, Nurmansyah Tanjung meminta riset UI seputar iklan rokok, menjadi bahan masukan bagi pemerimtah pusat dan daerah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi IX DPR, Nurmansyah Tanjung meminta seluruh pihak terkait introspeksi terkait hasil survei Universitas Indonesia (UI) soal iklan rokok. Nurmansyah mengatakan, apa yang dipaparkan para peneliti UI harus disikapi positif. "Saya kira bagus (penelitiannya). Jadi bahan masukan, baik untuk pemerintah pusat maupun daerah," ujar Nurmansyah kepada JawaPos.com, Kamis (29/11). Nurmansyah mengatakan, kebijakan menyangkut seputar aturan iklan rokok di Tanah Air memang cukup kompleks dan dilematis. Seluruh stakeholder (pemangku kepentingan) harus duduk bersama, untuk merumuskan formulasi regulasi yang tepat. "Supaya nanti ada win-win solution. Kita tahu industri rokok nasional menyerap pekerja yang cukup besar. Sekalipun memang di satu sisi, ada kekhawatiran masalah kesehatan dengan tingginya jumlah perokok," beber Politkus PDI Perjuangan tersebut. Nurmansyah melihat sejauh ini pemerintah sudah cukup bagus dalam meminimalisir iklan rokok. Misalnya saja dari sisi kemasan. "Kan sekarang sudah 40 sampai 60 persen, dicantumkan gambar beserta informasi bahaya rokok. Space-nya besar. Di minimarket-minimarket juga sudah gak vulgar lagi (jual rokok)," beber dia. "Tinggal mungkin ke depan perlu ada penguatan regulasi (soal iklan rokok)," pungkasnya. Sebelumnya, sejumlah peneliti UI mengkritik longgarnya pemerintah Indonesia terhadap industri rokok. Terutama soal iklan rokok yang cukup masif.&nbsp; Mereka menilai Indonesia menjadi negara terburuk di Asia Tenggara untuk urusan 'kemudahan' promosi rokok.&nbsp;

Tanggapi Riset UI soal Iklan Rokok, DPR: Semua Harus Duduk Bersama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/anak-kian-terancam-efek-rokok-lpai-desak-dpr-revisi-uupa_m_216729.jpeg" alt="LPAI mendesak DPR untuk segera merevisi Undang-Undang Perlindungan Anak. LPAI prihatin dengan dampak negatif tembakau, khususnya rokok, bagi perkembangan anak" width="100%">
<figcaption>LPAI mendesak DPR untuk segera merevisi Undang-Undang Perlindungan Anak. LPAI prihatin dengan dampak negatif tembakau, khususnya rokok, bagi perkembangan anak</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) mendesak adanya revisi Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA). Itu dilatarbelakangi kian peliknya bahaya tembakau terhadap anak. Ketua Bidang Pemenuhan Hak Anak LPAI, Reza Indragiri Amriel mengatakan, salah satu poin krusial yang mesti direvisi adalah Pasal 76 Huruf J Ayat 2. Kalimat 'zat adikitif lainnya' yang termaktub dalam beleid tersebut dinilai masih abu-abu. "Masih terlalu abu-abu untuk dikaitkan dengan tembakau dan kandungan beracun lainnya dalam rokok," kata Reza kepada JawaPos.com, Kamis (31/5). Reza menjelaskan, hingga saat ini belum ada sekalipun perkara hukum yang melibatkan UU tersebut. Padahal jumlah anak Indonesia yang menjadi first, second, dan third hand smoker sangat banyak. "Masyarakat dan hukum belum menganggap serius dan genting masalah anak sebagai perokok aktif dan anak sebagai perokok pasif. Bahkan anak pengisap residu rokok yang tertinggal di berbagai barang di dekat anak," jelas Reza. "LPAI mendesak DPR agar rokok dicantumkan sama eksplisitnya dengan alkohol, narkotika, dan psikotropika," lanjut akademisi Universitas Indonesia tersebut. Begitupula dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Sepatutnya, jelas Reza, IDI mengeluarkan fatwa yang menjelaskan kandungan rokok merupakan salah satu rincian zat adiktif lainnya. Ini bermanfaat bagi otoritas penegakan hukum untuk memproses secara pidana anak yang menjadi pecandu, sakit parah, dan meninggal dunia akibat rokok. "Pernahkah hakim di Indonesia memerhatikan perilaku merokok orang tua yang bercerai dan tengah memperebutkan kuasa asuh anak? Hampir bisa dipastikan belum pernah ada," tegasnya. Menurutnya, orang tua wajib dalam mengupayakan pemenuhan hak anak untuk hidup sehat. Terlebih, rokok juga diakui sebagai bahaya besar bagi kesehatan anak. Alhasil, sebelum menentukan siapa yang akan memegang kuasa asuh anak (korban perceraian), hakim sepatutnya mengecek perilaku merokok orang tua. Orang tua yang akan bercerai, lanjut dia, jika sudah tahapnya mencandu rokok pantas diragukan kompetensinya untuk berperan sebagai pemegang kuasa asuh. "Orang tua yang mengabaikan apalagi mendorong anak untuk menjadi perokok, sudah sepantasnya diproses sebagai pelaku kekerasan atau pun penelantaran terhadap anak," pungkasnya.

Anak Kian Terancam Efek Rokok, LPAI Desak DPR Revisi UUPA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bamsoet-soroti-tingginya-angka-perokok-belia_m_198512.jpeg" alt="Ketua DPR Bambang Soesatyo. Bamsoet-sapaannya- prihati dengan masih tingginya angka perokok belia" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Bambang Soesatyo. Bamsoet-sapaannya- prihati dengan masih tingginya angka perokok belia</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo menyoroti tingginya angka anak-anak muda belia yang menjadi perokok. Menurutnya, harus ada upaya ekstra dari semua pihak agar anak-anak tidak jadi perokok. Bamsoet-sapaannya mengatakan, berdasar penelitian Yayasan Lentera Anak di 10 kota pada Oktober 2017, terungkap bahwa harga rokok di kisaran Rp 600-Rp 1.000 per batang. &ldquo;Akibatnya anak-anak mudah menjangkau (membeli, red) rokok,&rdquo; ujarnya melalui pesan singkat, Jumat (23/3). Bamsoet menambahkan, prevalensi perokok muda makin tinggi. Sebanyak 75,7 persen perokok mulai merokok sebelum usia 19 tahun yang jumlahnya mencapai 16,4 juta. Dalam 10 tahun ini juga ada pergeseren tren perokok pemula justru ke kelompok 10-14 tahun. Karena itu dia mendorong pemerintah melakukan kajian secara serius tentang dampak sosial dan ekonomi dari kenaikan tarif cukai dan harga rokok. &ldquo;Kajian itu penting untuk membangun argumen logis bahwa kenaikan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya rokok bagi kesehatan,&rdquo; tegasnya. Selain itu Bamsoet juga meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan pemerintah daerah, menggencarkan pelarangan iklan rokok di sekitar sekolah-sekolah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012, tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. "Langkah itu penting demi mencapai kota layak anak. Hasil survei Yayasan Lentera Anak menyebut 85 persen sekolah di satu kota telah terpapar iklan rokok,&rdquo; sebut legislator Golkar itu. Selain itu, Bamsoet meminta Kemenkes bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk menggencarkan edukasi ke sekolah-sekolah, tentang bahaya rokok yang berpotensi mengarah terhadap penyalahgunaan narkotika. &ldquo;Terutama ke sekolah dasar, mengingat perokok muda berusia 10-14 tahun sudah mencapai sepuluh persen,&rdquo; katanya. Yang tak kalah penting, sambung Bamsoet, masyarakat terutama para orang tua harus berperan aktif dalam memberikan contoh nyata bagi anak-anak mereka. &ldquo;Selalu awasi dan cegah anak-anak dari pengaruh lingkungan sekitar serta mendorong anak untuk melakukan kegiatan yang positif,&rdquo; pungkasnya.

Bamsoet Soroti Tingginya Angka Perokok Belia

perokok anak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#perokok anak

Berita Terkini

Gap Masih Lebar, Efektivitas CHT Tekan Prevalensi Rokok Berkurang

Anggota Komisi IX DPR: Perokok Anak Naik karena Harga Rokok Murah

Promosi Brand Image Berkedok Beasiswa Tingkatkan Perokok Anak

Tanggapi Riset UI soal Iklan Rokok, DPR: Semua Harus Duduk Bersama

Tanggapi Riset UI soal Iklan Rokok, DPR: Semua Harus Duduk Bersama

Anak Kian Terancam Efek Rokok, LPAI Desak DPR Revisi UUPA

Bamsoet Soroti Tingginya Angka Perokok Belia

Download Aplikasi JawaPos.com