<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/29/WhatsApp-Image-2024-11-29-at-102811-2511514592.jpg" alt="Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) menyampaikan pernyataan sikap terkait kondisi saat ini. Hal itu berdasar aspirasi para guru, pendidik, dan tenaga kependidikan anggota PGRI di seluruh Indonesia. Dalam pernyataan sikap yang diterima JawaPos.com, PGRI memberikan dukungan moral, empati dan solidaritas sebagai sesama anak bangsa terhadap penyampaikan aspirasi mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat yang berjuang untuk masa depan bangsa yang lebih baik. &rdquo;Kami juga menyampaikan duka cita mendalam atas berpulangnya Affan Kurniawan dan beberapa korban lain dalam peristiwa yang seharusnya dapat bersama-sama kita cegah,&rdquo; tulis pernyataan sikap PGRI yang ditandatangani Ketua Umum PB PGRI Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd. Untuk itu, dia mengajak seluruh anggota PGRI, seluruh guru, pendidik dan tenaga kependidikan menyampaikan aspirasi secara konstruktif dan menolak segala bentuk tindakan kekerasan dan anarkis. PGRI mengajak seluruh guru, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk terus menjaga persatuan, kesatuan, perdamaian, dan kondusivitas bangsa. &rdquo;Perjuangan akan lebih kuat apabila solidaritas ini dibangun dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, dan saling menghormati,&rdquo; tutur Unifah Rosyidi. PB PGRI juga menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat atas perhatianya pada dunia pendidikan, kualitas, perlindungan, dan kesejahteraan guru, baik guru negeri maupun swasta, guru ASN maupun honorer. Ketua umum PGRI berharap pemerintah memprioritaskan akses dan kualitas pendidikan melalui pemanfaatan 20 persen anggaran pendidikan untuk Pendidikan. Termasuk mendorong penghargaaan sertifikasi guru dalam batang tubuh RUU Sisdiknas yang saat ini tengah dibahas di Parlemen. &rdquo;PGRI mengajak seluruh anggota, guru, pendidik dan tenaga kependidikan untuk tetap fokus melaksanakan tugas mulia mengajar dan mendidik serta melayani anak didik dengan penuh asah, asih, dan asuh, serta menghormati perbedaan,&rdquo; tandas Unifah Rosyidi. Pengurus Besar PGRI lanjut dia, mengimbau para guru, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk aktif membuat narasi dan konten yang positif di media sosial. Menguatkan persatuan, menyerukan kedamaian, dan mendukung upaya pemerintah dan semua pihak dalam menjaga ketenangan masyarakat. &rdquo;Media sosial hendaknya menjadi ruang edukasi, inspirasi, dan pemersatu bangsa,&rdquo; ujar Unifah Rosyidi. Pengurus Besar PGRI, menurut dia, percaya bahwa menyuarakan pendapat melalui dialog yang sehat, konstruktif, adil, dan konsisten menjadi bagian penting dalam memahami permasalahan bangsa untuk dapat segera diselesaikan. &rdquo;Mari bersama-sama kita terus berjuang dengan cara yang bermartabat demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Kami juga percaya bahwa Presiden Prabowo Subianto dapat menyelesaiakan permasalahan ini degan adil, bijaksana, dan menghormati semua pihak,&rdquo; ucap Unifah Rosyidi.

PB PGRI sampaikan sikap terkait kondisi saat ini, meminta semua tenaga pendidik membuat narasi positif demi persatuan bangsa

Prihatin Kondisi Terkini Bangsa, Pengurus Besar PGRI Sampaikan Pernyataan Sikap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/05/WhatsApp-Image-2024-04-05-at-214130-991335352.jpg" alt="Religi Al Fatimah dan pengurus jemaah Zahrotul Jannah Kota Surabaya gelar pernyataan sikap pasca putusan Pemilu 2024." width="100%">
<figcaption>Religi Al Fatimah dan pengurus jemaah Zahrotul Jannah Kota Surabaya gelar pernyataan sikap pasca putusan Pemilu 2024.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua Religi Al Fatimah Chusniah Chamid dan pengurus jemaah Zahrotul Jannah Kota Surabaya, segenap perkumpulan tokoh masyarakat di seluruh Surabaya, menggelar pernyataan sikap pasca putusan Pemilu 2024. Chusniah menyatakan, akan menerima hasil pemilu dengan tetap menjaga kerukunan dan keamanan masyarakat pasca pemilu. Dia menyampaikan terima kasih kepada seluruh penyelenggara pemilu yang telah mengabdi dalam pesta demokrasi sehingga berjalan lancar. &rdquo;Kami mengajak masyarakat untuk fokus memperbaiki ibadah Ramadhan,&rdquo; ujar Chusniah Chamid. &rdquo;Kami bersyukur pemilu sudah berjalan lancar, aman, damai, tertib, dan sesuai dengan perundang-undangan. Pemilu merupakan instrumen sekaligus wujud nyata demokrasi di Indonesia,&rdquo; tambah dia. &rdquo;Kita dan semua pihak tentunya mendambakan situasi pasca pemilu yang damai yang penuh dengan kebersamaan dan kegembiraan,&rdquo; kata Chusniah Chamid bersama Jemaah Religi Al Fatimah dan Zahrotul Jannah Kota Surabaya. Ketua Religi Al Fatimah Chusniah Chamid dan Pengurus Jemaah Zahrotul Jannah Kota Surabaya juga meminta semua pihak menyebarkan pesan damai usai pelaksanaan Pemilu 2024. Semua tokoh masyarakat, khususnya tokoh daerah maupun agama, diharapkan dapat memberikan nasihat damai. &rdquo;Khusus bagi umat Islam, mari bersiap fokus menata diri pada Bulan Suci Ramadhan dan beribadah lebih giat lagi menjelang Hari Raya Idul Fitri,&rdquo; papar Chusniah Chamid. Dia berharap semua pihak berwenang menjaga kedamaian usai pemilu. Untuk penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu serta pemerintah, memberi pemahaman kepada masyarakat. &rdquo;Mengenai hasil Pemilu 2024, semua pihak dapat bersabar dan menahan diri untuk tidak menyebarkan informasi yang belum atau tidak jelas, apalagi menimbulkan provokasi di masyarakat,&rdquo; imbuh Chusniah Chamid. Menurut dia, di era media sosial seperti sekarang, informasi begitu bebas berkeliaran sehingga dengan mudah bertebaran hoaks atau editan. Karena itu, jangan mudah terpancing emosi dan kabar yang tidak jelas sumbernya.

Religi Al Fatimah, pengurus Zahrotul Jannah Kota Surabaya, serta segenap tokoh masyarakat gelar pernyataan sikap pasca putusan Pemilu 2024

Religi Al Fatimah dan Pengurus Zahrotul Jannah Kota Surabaya Beri Pesan Damai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/IMG20211007105827-1.jpg" alt="Logo wisata Glow di dinding pintu masuk utama Kebun Raya Bogor. Linna Susanti/Antara" width="100%">
<figcaption>Logo wisata Glow di dinding pintu masuk utama Kebun Raya Bogor. Linna Susanti/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengeluarkan surat pernyataan sikap mendukung tuntutan budayawan soal penolakan wisata Glow, Kebun Raya Bogor. Wali kota meminta pihak pengelola segera mengoreksi konsep bisnisnya yang bersinggungan dengan budaya.  Dalam surat Wali Kota Bogor Nomor 430/5727-Umum yang rilis Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Kamis (28/10), terdapat lima poin yang disampaikan Bima Arya sebelumnya.  Lima poin tersebut yakni Pemkot Bogor memandang bahwa pengembangan dan pengelolaan Kebun Raya Bogor (KRB) harus sejalan dengan karakter dan identitas Kota Bogor sebagai Kota Pusaka yang tidak saja menjaga kelestarian alam tetapi juga warisan budaya.  Selain itu, dalam hal kegiatan Glow, Pemkot Bogor telah menerima kajian cepat dari tim IPB University. Disebutkan dalam poin itu, data dalam kajian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan Glow berpotensi memberikan dampak bagi ekosistem, tidak hanya KRB tetapi juga di lingkungan luar KRB dan Kota Bogor pada umumnya.  Selanjutnya, dalam surat pernyataan sikap itu, Pemerintah Kota Bogor minta kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan PT Mitra Natura Raya (MRN) untuk melakukan secara menyeluruh terhadap konsep Glow dan pengelolaan Kebun Raya Bogor bersama-sama dengan pihak IPB University.  Pemkot Bogor juga meminta kepada BRIN agar semua kebijakan terkait pengelolaan KRB memperhatikan kearifan lokal dan memperhatikan rekomendasi dari Pemkot Bogor. Terakhir Pemkot Bogor meminta kepada PT MRN untuk menghentikan semua aktivitas Glow selama proses selama proses evaluasi tersebut berlangsung.  Sebelumnya, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakankan, ada dua hal yang dianggap krusial soal wisata edukasi Glow kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebelum mengambil langkah membukanya secara resmi. ”Bukan hanya ada konservasi di situ, tapi ada aktivitas kebudayan, kita hormati tujuan peziarah ke situ,” kata Bima Arya.  Menurut Bima, baik pertimbangan indikasi gangguan konservasi tumbuhan dan hewan dari peneliti IPB di Kebun Raya Bogor, maupun unsur kebudayaan yang dirisaukan masyarakat perlu menjadi pertimbangan matang BRIN. Sehingga jangan sampai aktivitas wisata Glow membuat kerusakan ekosistem, aktivitas wisata yang biasanya ada dan aktivitas budaya.  Polemik itu telah bergulir sekitar satu bulan dengan sejumlah atraksi kebudayaan penolakan wisata Glow dan pro kontra para ahli tentang pencahayaan buatan yang dihadirkan wisata tersebut.  PT MRN didukung sejumlah ahli tanaman yang biasa mengadakan penelitian di Kebun Raya Bogor antara lain Greg Hambali dan Menteri Kehutanan periode 2004–2009 sekaligus pemerhati lingkungan M.S. Kaban. Sementara itu, Pemkot Bogor gencar meminta kajian dari peneniti IPB dan menampung kritik budayawan. Pemerintah Kota Bogor bertemu dengan pihak BRIN dan peneliti IPB untuk berkoordinasi.

Wali Kota Bogor Keluarkan Pernyataan Sikap Soal Penolakan Wisata Glow

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/IMG20201126142109-1.jpg" alt="LPMK Surabaya menyerahkan pernyataan sikap ke Polrestabes Surabaya untuk menemani TNI dan Polri menjaga keamanan Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>LPMK Surabaya menyerahkan pernyataan sikap ke Polrestabes Surabaya untuk menemani TNI dan Polri menjaga keamanan Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sejak Kamis (26/11), beredar video belasan orang yang mengancam Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Dalam video berdurasi kurang dari satu menit itu, mereka mengenakan pakaian berlogo Banteng Ketaton. Mereka berteriak hancurkan Risma.  Terkait hal tersebut, Forum Komunikasi LPMK Surabaya mengecam isi video yang dikhawatirkan akan memecah belah kedamaian Surabaya. LPMK merupakan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan. Mereka menyatakan sikap untuk menjaga kondisi Surabaya supaya aman, tenteram, dan bahagia.  ”Menjelang pilwali dan makin dinamisnya pilwali, kami menolak kampanye hitam dan provokatif yang memecah belah kerukunan warga Surabaya. Menegaskan dan mengajak RT/RW, LPMK, dan warga untuk kampanye damai,” ujar Muchammad Unsi, ketua Forkom LPMK Surabaya. <ul> 	<li>Baca juga : <a href="https://www.jawapos.com/surabaya/27/11/2020/banteng-ketaton-hancurkan-risma-maksudnya-hancurkan-oligarki/">Banteng Ketaton: Hancurkan Risma, Maksudnya Hancurkan Oligarki</a></li> </ul> Terkait video viral dari pendukung paslon tertentu, Unsi mengakui, situasi politik Surabaya makin dinamis. ”Ada kampanye yang menyerang. Ini tidak bagus. LPMK berkomitmen untuk menjaga perdamaian. Beliau adalah wali kota yang masih menjabat. Itu tidak etis,” tutur Unsi.  Pernyataan sikap tersebut rencananya akan diserahkan kepada Polrestabes Surabaya untuk memastikan dan menegaskan bahwa LPMK akan membantu TNI dan Polri menjaga keamanan Surabaya.  Selain itu, lanjut Unsi, pernyataan sikap itu dimaksudkan untuk menunjukkan keinginan warga supaya Surabaya tidak dikoyak kepentingan pemilu sesaat. ”Kalau kampanye menyerang pihak tertentu dan provokatif, akan mengganggu situasi dan kedamaian Surabaya. Kita tidak ingin keributan pilkada yang sama seperti di Jakarta terulang,” terang Unsi. <ul> 	<li>Baca juga : <a href="https://www.jawapos.com/surabaya/27/11/2020/soal-video-benteng-ketaton-kecam-risma-polisi-harus-turun-tangan/">Soal Video Banteng Ketaton Kecam Risma, Polisi Harus Turun Tangan</a></li> </ul> Sementara itu, pengamat politik dari FISIP UIN Sunan Ampel Surabaya Andri Arianto melihat bahwa video tersebut salah sasaran. ”Kedua paslon adalah kantestan baru. Risma tidak mengikuti kampanye itu. Jadi video ini salah sasaran. Video itu bukan black campaign. Bu Risma tidak bertarung. Ini memanfaatkan keburukan orang. Tidak pantas,” tutur Andri.  Ketika ditanya apakah praktik itu dilakukan pendukung Machfud? Andri mengatakan ada kemungkinan. ”Bisa jadi. banyak alat peraga yang menunjukkan,” ujar Andri.  Dia mempertanyakan tujuan video tersebut. Video tersebut termasuk pembunuhan karakter. ”Kita semua punya Ibu. Pantaskah kata-kata itu dilontarkan? Kalau nggak suka sama Risma, ya ngomong ke DPRD. Problemnya adalah ketidaksukaan yang diekspresikan dalam bentuk sarkasme,” ujar Andri.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=lR-GtohKy6k&t=28s

LPMK Surabaya Kecam Video Banteng Ketaton yang Ancam Wali Kota Risma

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/PPI-Belanda-Nur-Amalia-Gustyara-PPI-Kota-Den-Haag.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perhimpunan Pelajar Indonesia di Belanda (PPI Belanda) menggelar aksi penolakan terhadap RUU KUHP dan sejumlah undang-undang lainnya seperti RUU Pertanahan, RUU Permasyarakatan, revisi UU Ketenagakerjaan, UU KPK, dan RUU Minerba. Lebih jauh, gerakan ini juga menjadi bentuk solidaritas mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Belanda terhadap kawan seperjuangan mahasiswa di Indonesia.  Aksi kali ini diberi tema 'Berani Bergerak Melawan Tirani'. Total ada 12 pernyataan sikap yang ditujukan kepada DRR RI dan pemerintah.  Pembacaan pernyataan sikap tersebut diadakan di depan kampus Institute of Social Studies (ISS) Den Haag pada Jumat (27/9) waktu Belanda. Pembacaan dipimpin oleh Sekjen PPI Belanda Atika Almira, dan dibacakan oleh masing-masing peserta aksi dari berbagai PPI kota di Belanda.  "Aksi ini merupakan bentuk respons dari terancamnya kehidupan berdemokrasi dan pelanggaran hak asasi manusia atas diajukannya RUU KUHP dan rancangan UU lainnya," ujar Almira.  RUU lainnya yang dimaksud seperti RUU Pertanahan, RUU Permasyarakatan, revisi UU Ketenagakerjaan, UU KPK, dan RUU Minerba. "Gerakan ini juga menjadi bentuk solidaritas mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Belanda terhadap kawan seperjuangan mahasiswa di Indonesia," tegas Almira.  Berikut 12 pernyataan sikap PPI Belanda yang ditujukan untuk DPR RI dan pemerintah:  1. Menolak pasal-pasal multitafsir dalam RKUHP yang melanggar hak asasi manusia dan privasi, serta mengancam demokrasi.  2. Menolak pengesahan RUU Pertanahan yang mengkhianati reforma agraria dan berpotensi menindas serta mengancam petani secara khusus dan masyarakat, juga kaum marjinal secara umum.  3. Mengecam segala macam bentuk tindakan dan UU yang mengancam independensi dan melemahkan peran KPK dalam memberantas korupsi, serta mendukung upaya-upaya untuk mengembalikan independensi KPK. Lebih jauh mendesak Presiden untuk segera menerbitkan Peraturan Perundang-Undangan untuk mengkaji ulang substansi UU KPK.  4. Menolak RUU Pemasyarakatan yang memberikan keringanan hukuman bagi koruptor.  5. Menuntut peninjauan ulang pimpinan KPK terpilih yang sarat akan kontroversi.  6. Menolak Revisi UU Ketenagakerjaan yang berpotensi menindas pekerja juga mendorong pemerintah untuk memperhatikan hak-hak serta kesejahteraan pekerja.  7. Menuntut pemerintah untuk menunda pengesahan RUU Mineral dan Batu-bara (Minerba) dan meninjau ulang UU Sumber Daya Air (SDA) yang berpotensi merugikan negara dan mengeksplotasi sumber daya alam.  8. Mendorong pemerintah untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan Papua secara komprehensif dan objektif, tanpa menggunakan tindakan represif yang mengandung unsur SARA.  9. Menagih janji reformasi kepada pemerintah mengenai penuntasan dan peradilan penjahat hak asasi manusia (HAM) juga menuntut reformasi TNI dan Polri, serta menolak dwifungsi TNI dan Polri.  10. Mendorong pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS) demi melindungi penyintas kekerasan seksual dengan pemahaman mengenai kekerasan seksual yang lebih komprehensif.  11. Mendesak pemerintah untuk menangani kebakaran hutan Kalimantan dan Sumatera, dan lebih serius dalam menanggapi berbagai kerusakan lingkungan termasuk yang berkaitan dengan bencana iklim.  12. Mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum aparat kepada rekan-rekan mahasiswa dan jurnalis.

PPI Belanda Keluarkan Pernyataan Sikap, Bacakan 12 Tuntutan