<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p dir="ltr"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/07/groom-bride-are-putting-wedding-rings-front-view-hands-597908022.jpg" alt="Ilustrasi Membangun Hubungan Ikatan Pernikahan. (Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Membangun Hubungan Ikatan Pernikahan. (Freepik)</figcaption>
</figure> </strong></p> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> - Bagaimanakh hukum pernikahan beda agama dalam islam ? apakan boleh atau tidak. Sebenarnya dalam agama islam sendiri pernikahan merupakan sebuah ikatan yang dibentuk untuk menyempurnakan ibadah.</p> <p dir="ltr">Sebenarnya Rasulullah SAW telah dalam sebuah hadits telah menganjurkan untuk menikahi seseorang berdasarkan agamanya, yang berbunyi sebagai berikut.</p> <p dir="ltr">تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعِ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ</p> <p dir="ltr"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/014616934/alasan-michelle-ziudith-tak-mau-menikah-dengan-laki-laki-beda-agama">Alasan Michelle Ziudith Tak Mau Menikah dengan Laki-laki Beda Agama</a></strong></p> <p dir="ltr">Artinya: "Nikahilah seorang wanita karena empat hal, hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya, dan utamakan dia yang beragama, maka kamu akan beruntung." (HR Bukhari Muslim).</p> <p dir="ltr">Lalu bagaimanakah hukum sebenarnya hukum pernikahan beda agama dalam islam? apakah boleh atau tidak. Lebih lengkapnya silahkan simak ulasan berikut ini.</p> <p dir="ltr"><strong>Hukum Pernikahan Beda Agama dalam Islam</strong></p> <p dir="ltr">Dikutip dari laman resmi&nbsp;unair.ac.id&nbsp;bahwasanya Majelis Ulama Indonesia (MUI) memutuskan untuk mengharamkan tindakan tersebut. Keputusan ini sesuai dengan hasil Munas VII MUI tahun 2005, yang intinya menikah beda agama hukumnya tidak sah alias haram.</p> <p dir="ltr"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/013654512/meski-beda-agama-cherly-juno-senang-anaknya-hafal-sholawat-nabi">Meski Beda Agama, Cherly Juno Senang Anaknya Hafal Sholawat Nabi</a></strong></p> <p dir="ltr">Sehingga ketika ada seseorang yang menikah antara agama islam dan agama lainya, maka pernikahan tersebut hukumnya tidak sah. Dengan demikian segala perbuatan layaknya suami istri yang dilakukan setelah menikah beda agama hukumnya tetap haram.</p> <p dir="ltr">Dalam artian mereka tidak akan mendapatkan pahala pernikahan atau segala bentuk perbuatan dalam pernikahan. Melainkan mereka mendapatkan dosa karena hubungan pernikahan antara keduanya tidak sah.</p> <p dir="ltr">Selanjutnya dilansir dari laman resmi NU Online, para ulama Nu juga bersepakat pernikahan beda agama hukumnya haram atau tidak sah. Keputusan ini merupakan hasil musyawarah pada&nbsp; Muktamar ke-28 Nahdlatul Ulama tahun 1989 di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, Yogyakarta.</p> <p class="class-paragraph" dir="ltr">Para ulama Nu memutuskan pernikahan beda agama statusnya tidak sah menurut islam karena berdasar pada pandangan para ulama terdahulu. Di antaranya berdasarkan kitab Hasyiyah as-Syarqawi karya Syekh Abdullah bin Hijazi bin Ibrahim as-Syarqawi.</p> <p dir="ltr">Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa pernikahan seorang Muslim dengan perempuan non-Muslim selain ahli kitab murni adalah batal atau tidak sah. Hal ini sesuai dengan Al-Qur&rsquo;an surat Al-Baqarah ayat 221, yang artinya&nbsp;&ldquo;Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman.&rdquo;&nbsp;</p> <p dir="ltr">Adapun maksud dari ahli kitab murni adalah mereka yang memeluk agama yang perbedoman penuh pada kitab Taurat dan Injil dari sejak leluhurnya tanpa berpindah dari satu agama ke agama lainnya.</p> <p dir="ltr">Kemudian, ulama juga bersepakat seorang perempuan Muslimah juga tidak halal bagi laki-laki non-Muslim. Perempuan murtad juga demikian tidak halal dinikahi siapapun sebagaimana yang tertulis dalam kitab tersebut.&nbsp;</p> <p dir="ltr"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/013601404/keinginan-putri-delina-usai-3-tahun-pacaran-beda-agama-dengan-jeffry-reksa">Keinginan Putri Delina Usai 3 Tahun Pacaran Beda Agama dengan Jeffry Reksa </a></strong></p> <p dir="ltr">Pandangan ini diperkuat dengan keterangan dalam kitab Al-Muhadzdzab karya Syekh Abu Ishaq al-Syairazi. Bahwasanya pemeluk agama Yahudi dan Nasrani setelah terjadinya perubahan, melarang lelaki Muslim menikahi perempuan merdeka mereka dan tidak boleh menyetubuhi budak wanita miliknya. Sebab mereka telah memeluk agama batil, seperti Muslim yang murtad.</p>

Akhir akhir ini isu pernikahan beda agama sedang gencar dibicarakan oleh masyarakat tanah air. Namun bagaimana sebenarnya hukumnya?

Pahami Hukum Pernikahan Beda Agama dalam Islam yang Harus Anda Ketahui

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/image-1-3.jpg" alt="Ilustrasi buku nikah. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi buku nikah. Dok JawaPos</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Mengakhiri sengkarut perkawinan lintas agama di Indonesia, menurut Guru Besar Ilmu Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Ahmad Tholabi Karlie, tidak cukup melalui SEMA 2/2023. Meski surat edaran itu sejatinya cukup positif. Khususnya untuk supremasi UU 1/1974 tentang Perkawinan.</p> <p>UU menyatakan, perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya.</p> <p>Hanya, Tholabi menyebutkan, surat edaran itu tidak berarti mengakhiri praktik pernikahan beda agama. Menurut dia, ruang perkawinan beda agama masih tetap tersedia dengan keberadaan Pasal 35 huruf (a) di UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) yang dilandasi spirit pemenuhan hak administrasi warga tanpa praktik diskriminatif.</p> <p>&rdquo;Realitas ini harus diselesaikan melalui harmonisasi antarnorma di sejumlah peraturan perundang-undangan. Jadi, SEMA saja tidak cukup,&rdquo; kata wakil rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.</p> <p>Pertentangan antarnorma di UU Perkawinan dan UU Adminduk ini harus diselesaikan dengan melakukan harmonisasi keduanya. Langkah tersebut diyakini akan mengakhiri sengkarut praktik pernikahan beda agama.</p> <p>Tholabi menjelaskan, dalam kenyataannya terdapat ambiguitas norma antara hukum perkawinan dan hukum administrasi, termasuk putusan hakim terdahulu. &rdquo;Ambiguitas ini harus dituntaskan dengan tetap berpegang pada konstitusi yang mengatur soal agama dan HAM yang khas Indonesia,&rdquo; tandasnya.</p> <p>Sementara itu, Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Sunan Maulana Hasanuddin Banten M. Ishom el-Saha mengatakan, ada sejumlah alasan penolakan kawin atau nikah beda agama. &rdquo;Di antaranya, terdapat larangan kawin yang dianut di semua agama di Indonesia,&rdquo; jelasnya. Bukan hanya Islam, semua agama melarang perkawinan antara calon suami dan istri yang berbeda agama dan keyakinan.</p> <p>Karena itu, ketika akhir-akhir ini sering lahir penetapan pencatatan perkawinan pasangan beda agama dari pengadilan, langsung menjadi sorotan masyarakat luas.</p> <p>Ishom menambahkan, di tengah-tengah masyarakat masih terdapat hukum perkawinan yang hidup seperti hukum agama dan hukum adat. Bahkan, di dalam hukum formal juga terdapat aturan hukum lain yang pluralistis selain UU Perkawinan. Di antaranya UU 23/2006 tentang Adminduk. Salah satu pasalnya, yaitu pasal 34, mengatur juga hukum pencatatan perkawinan dan bahkan memberikan jalan keluar secara eksplisit perkawinan antarumat yang berbeda agama. <strong>(wan/c9/fal)</strong></p>

Mengakhiri sengkarut perkawinan lintas agama di Indonesia, tidak cukup melalui SEMA 2/2023. Meski surat edaran itu sejatinya cukup positif.

Soal Larangan Pernikahan Beda Agama, Harus Ada Harmonisasi UU Perkawinan dan UU Adminduk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/20/ma_larang-1120060365.jpg" alt="UNTUK SELURUH PENGADILAN: Surat Edaran Mahkamah Agung (MA) Nomor 2 Tahun 2023 yang terbit 17 Juli 2023." width="100%">
<figcaption>UNTUK SELURUH PENGADILAN: Surat Edaran Mahkamah Agung (MA) Nomor 2 Tahun 2023 yang terbit 17 Juli 2023.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Mahkamah Agung (MA) melarang hakim mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan atau pernikahan beda agama.</p> <p>Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 yang terbit 17 Juli 2023. Selama ini, pernikahan beda agama kerap menuai pro dan kontra.</p> <p>SE itu ditandatangani Ketua MA Muhammad Syarifuddin dan telah disampaikan ke seluruh pengadilan di Indonesia. Keluarnya SEMA 2/2023 itu disebut untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum. &rdquo;Dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan.&rdquo; Demikian bunyi petikan SEMA tersebut.</p> <p>Ada dua poin yang tercantum dalam SEMA itu. Pertama, terkait aturan tentang perkawinan. Yakni, perkawinan yang sah sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.</p> <p>Kedua, terkait larangan dari MA. SEMA tegas menyebutkan, &rdquo;Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan.&rdquo;</p> <p>Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyambut baik keluarnya SEMA tentang larangan pencatatan perkawinan beda agama itu. &rdquo;Penerbitan SEMA ini sangat tepat untuk memberi kepastian hukum dalam perkawinan,&rdquo; jelas Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh. Juga, sebagai upaya menutup celah bagi pelaku perkawinan antaragama yang selama ini bermain-main dan berusaha mengakali hukum.</p> <p>Dia mengatakan, aturan yang dikeluarkan MA itu wajib ditaati semua pihak. Khususnya untuk hakim yang selama ini, menurut Asrorun, tidak paham atau pura-pura tidak paham terhadap hukum perkawinan.</p> <p>Mantan ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) itu mengatakan, UU Perkawinan secara gamblang menjelaskan bahwa perkawinan itu sah jika dilaksanakan sesuai ajaran agama. &rdquo;Dengan demikian, pernikahan itu pada hakikatnya adalah peristiwa keagamaan,&rdquo; tuturnya.</p> <p>Selanjutnya, negara hadir untuk mengadministrasikan peristiwa keagamaan tersebut agar tercapai kemaslahatan lewat pencatatan. Pencatatan itu merupakan wilayah administratif sebagai bukti keabsahan perkawinan. "Kalau Islam menyatakan perkawinan beda agama tidak sah, maka tidak mungkin bisa dicatatkan,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Pada praktiknya, selama ini ada pihak yang mengakali hukum dengan mengajukan penetapan putusan pengadilan. Rujukan atau pegangannya adalah dalih bahwa UU Administrasi Kependudukan memang memberi ruang.</p> <p>Sementara itu, Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) Pdt Jacky Manuputty mengaku kecewa dengan keluarnya SEMA itu. Pasalnya, sudah 15 tahun pihaknya mengadvokasi revisi UU 1/1974 tentang Perkawinan. Dia menyampaikan tiga poin pandangan soal regulasi yang kian menegaskan larangan nikah beda agama itu.</p> <p>Pertama, UU 1/1974 sama sekali tidak mengatur nikah beda agama secara khusus. Sehingga, menurut dia, terjadi kekosongan hukum. Dengan demikian, UU Perkawinan tidak mengakomodasi atau mengayomi pernikahan beda agama di tengah masyarakat yang majemuk. &rdquo;Dari dulu kami minta revisi. Dulu sudah pernah di MK, tapi kalah,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Kedua, beragama maupun menikah adalah hak. &rdquo;Bukan kewajiban,&rdquo; tegasnya. Untuk itu, negara tidak boleh memonopoli tafsir hak tersebut menjadi hukum positif atau UU.</p> <p>Ketiga, Jacky mengakui bahwa di agamanya pernikahan itu seagama. Pernikahan beda agama adalah pilihan paling akhir. &rdquo;Sekalipun begitu, harus dipertimbangkan baik-baik,&rdquo; tuturnya. Sebab, ke depan, pernikahan beda agama belum tentu berjalan baik-baik terus.</p> <p>Terpisah, Direktur Program Pusat Studi Agama dan Perdamaian ICRP Ahmad Nurcholis menyayangkan keluarnya SEMA itu. Selama ini, ICRP mengadvokasi atau membantu sedikitnya 1.655 pasangan beda agama. Angka tersebut merupakan akumulasi sejak 2005. Jika dirata-rata, jumlah pernikahan beda agama setiap bulan dalam medio itu berada di angka 12&ndash;15 pernikahan. &rdquo;Trennya memang dari tahun ke tahun itu selalu meningkat,&rdquo; kata Nurcholis.</p> <p>Tahun ini, sampai dengan 19 Juli 2023, ICRP mencatat ada 89 pasangan beda agama (selengkapnya lihat grafis). &rdquo;Juli ini saja, ada 24 pasangan yang sudah dan akan menikah,&rdquo; ucapnya.</p> <p>Dia mengakui, sebelum SEMA 2/2023 keluar, ada beberapa dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) yang bersedia menerima dan mencatat pernikahan beda agama. "Lalu, tiba-tiba muncul SEMA itu. Saya belum tahu respons teman-teman di dukcapil seperti apa,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Menurut dia, negara seharusnya bersikap adil. Sebab, di agama apa pun selalu ada dua pandangan. Yakni, yang melarang dan memfasilitasi pernikahan beda agama. "Karena itu, negara bisa bersikap adil," katanya. Utamanya terkait dengan pencatatan. "Negara itu, terkait pencatatan sangat bisa berlaku adil,&rdquo; tambahnya.</p> <p>Hal itu sudah terbukti selama ini. Ada dukcapil yang memfasilitasi pencatatan pernikahan beda agama. <strong>(syn/wan/c18/fal)</strong></p>

Mahkamah Agung (MA) melarang hakim mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Tren Perkawinan Tidak Seagama Meningkat Setiap Tahun, MA Larang Hakim Catat Nikah Beda Agama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/20/Ketua-Majelis-Ulama-Indonesia-Bidang-Fatwa-Asrorun-Niam-Sholeh-2142164137.jpg" alt="Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh." width="100%">
<figcaption>Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh mengapresiasi keputusan&nbsp;Mahkamah Agung (MA) yang menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menilai aturan itu sangat tepat untuk memberikan kepastian hukum&nbsp;dalam perkawinan dan upaya menutup celah bagi pelaku perkawinan antar agama yang selama ini bermain-main dan berusaha mengakali hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Aturan ini wajib ditaati semua pihak, terutama bagi hakim yang selama ini tidak paham atau pura-pura tidak paham terhadap hukum perkawinan,"&nbsp;kata Asrorun Niam Sholeh dalam keterangannya, Rabu (19/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Niam menjelaskan, UU Perkawinan sudah secara rinci menjelaskan bahwa perkawinan itu sah, jika dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011787537/mahkamah-agung-larang-perkawinan-beda-agama-mpr-minta-pengadilan-taati-sema">Mahkamah Agung Larang Perkawinan Beda Agama, MPR Minta Pengadilan Taati SEMA</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan demikian, peristiwa pernikahan itu pada hakekatnya adalah peristiwa keagamaan, dan egara hadir untuk mengadministrasikan peristiwa keagamaan tersebut agar tercapai kemaslahatan, dengan pencatatan," ucap Niam.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menuturkan, pencatatan perkawinan itu merupakan wilayah administratif sebagai bukti keabsahan perkawinan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau Islam menyatakan perkawinan beda agama tidak sah, maka tidak mungkin bisa dicatatkan," ujar profesor bidang fikih ini.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011788044/jokowi-dan-surya-paloh-ngobrol-pilpres-di-istana-orangnya-prabowo-bilang-begini">Jokowi dan Surya Paloh Ngobrol Pilpres di Istana, Orangnya Prabowo Bilang Begini</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, kata Niam, selama ini ada orang yang mengakali hukum dengan mengajukan penetapan putusan pengadilan, dengan dalih UU Administrasi Kependudukan memberi ruang. Namun, Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 secara jelas menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengungkapkan, Pasal 8 huruf f UU Perkawinan mengatur larangan perkawinan antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Karena itu, Islam telah mengatur perkawinan beda agama itu terlarang.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi tidak ada celah untuk praktek perkawinan beda agama. Islam mengharamkan, dan UU melarang. SE ini menegaskan larangan tersebut untuk dijadkan panduan hakim. Karenanya pelaku, fasilitator, dan penganjur kawin beda agama adalah melanggar hukum", tegasnya.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">MA sebelumnya menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antarumat yang Berbeda Agama dan Keyakinan. SEMA&nbsp;tersebut melarang semua pengadilan untuk mengabulkan pencatatan perkawinan beda agama dan keyakinan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aturan itu ditandatangani oleh Ketua MA Muhammad Syarifuddin pada Senin, 17 Juli 2023. SEMA Nomor 2/2023 ini memuat dua poin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan," sebagaimana bunyi SEMA 2/2023, dikutip Rabu (19/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam poin pertama, SEMA itu menyinggung ihwal perkawinan yang sah yang ditentukan dalam hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu pada poin kedua disebutkan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan pengadilan untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan.</div> </div>

UU Perkawinan sudah secara rinci menjelaskan bahwa perkawinan itu sah, jika dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama.

Wajib Ditaati Semua Pihak, MUI Dukung Penuh Aturan MA Larang Pernikahan Beda Agama

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Hidayat-Nur-Wahid-baru.jpg" alt="Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengapresiasi hadirnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023&nbsp;tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antarumat yang Berbeda Agama dan Keyakinan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengingatkan,&nbsp;agar SEMA itu ditaati dan dilaksanakan secara konsisten oleh para hakim di seluruh Pengadilan di wilayah hukum Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Alhamdulillah MA telah mendengarkan apa yang kami, MUI, dan banyak elemen bangsa kritikkan, terkait fenomena pengadilan negeri yang secara kontroversial mengabulkan pencatatan perkawinan beda agama dalam setahun terakhir. SEMA ini bukan hanya perlu diapresiasi, tetapi juga harus ditaati dan dilaksanakan bersama-sama, oleh seluruh hakim dan lembaga peradilan," kata HNW kepada wartawan, Rabu (19/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apalagi esensi dari SEMA ini juga sesuai dengan Konstitusi dan putusan MK yang menolak pengesahan perkawinan&nbsp; beda Agama,&rdquo; sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, sikap Ketua MA Muhammad Syarifuddin yang menerbitkan SEMA ini dengan menjadikan UU Perkawinan sebagai rujukan utama, sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/01442021/pn-surabaya-terima-16-permohonan-perkawinan-beda-agama">PN Surabaya Terima 16 Permohonan Perkawinan Beda Agama</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;SEMA itu sejalan dengan pelaksanaan prinsip Indonesia sebagai negara hukum yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, dan juga berbagai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menguatkan UU Perkawinan dan karenanya menolak pengesahan pernikahan beda Agama,&rdquo; ucapnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, HNW mengatakan bahwa dengan terbitnya SEMA tersebut, ke depan tidak ada lagi hakim di Pengadilan Negeri yang mengakali celah hukum dengan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01434068/respons-kemenag-soal-mk-tolak-legalkan-nikah-beda-agama">Respons Kemenag soal MK Tolak Legalkan Nikah Beda Agama</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;SEMA ini harus menjadi pedoman bersama di lingkungan Peradilan, bahwa MA sudah menegaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan, dan Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945, dan karenanya melarang pencatatan pernikahan beda Agama karena tak sesuai dengan UU Pernikahan itu&rdquo; ujarnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">HNW yang sejak awal mengkritik sejumlah pengadilan yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama dalam setahun terakhir ini, berharap agar dengan sudah terbitnya SEMA tersebut, maka demi tegaknya hukum dan terlaksananya toleransi beragama secara benar, polemik dan fenomena pencatatan/pengesahan pernikahan beda agama yang bertentangan dengan UU Perkawinan, UUDNRI 1945 dan Putusan MK tersebut bisa diakhiri dan dikoreksi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mencatat fenomena dalam setahun terakhir ini dimulai pada Juni 2022, dimana Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan pencatatan perkawinan beda agama. Selanjutnya seperti bola salju, fenomena yang salah itu juga dilakukan oleh para hakim di sejumlah pengadilan, seperti di Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Jogjakarta, Pengadilan Negeri Tangerang, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan terakhir pada Juni 2023 dilakukan kembali oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Alhamdulillah, akhirnya MA mendengarkannya juga kritik dan saran yang kami sampaikan, juga dari MUI dan lain-lain, dengan Ketua MA menerbitkan SEMA yang menjadi pedoman pengadilan negeri ini. Maka SEMA ini penting dijadikan dasar hukum untuk menegakkan prinsip Indonesia sebagai negara hukum, dan mengoreksi perilaku dan pemahaman hukum yang menyimpang di kalangan sebagian hakim hingga terjadilah pencatatan pernikahan beda Agama sekalipun tidak sesuai dengan UU Pernikahan dan UUD 1945," pungkasnya.</div>

Ke depan tidak ada lagi hakim di Pengadilan Negeri yang mengakali celah hukum dengan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama

Mahkamah Agung Larang Perkawinan Beda Agama, MPR Minta Pengadilan Taati SEMA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pan-saya-kira-kedunguan-lsi-akan-berlanjut-di-pemilu-2019_m_.jpg" alt="Ketua DPP PAN Yandri Susanto menilai survei LSI Denny JA tidak pernah memposisikan partainya lolos Senayan." width="100%">
<figcaption>Ketua DPP PAN Yandri Susanto menilai survei LSI Denny JA tidak pernah memposisikan partainya lolos Senayan.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto berencana mendaftarkan gugatan permohonan pembatalan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) terkait pernikahan beda agama. Upaya permohonan pembatalan itu akan diajukan Yandri ke Mahkamah Agung (MA).</p> <p>&ldquo;Besok saya akan ke MA bersama salah satu ormas Islam untuk mendaftarkan permohonan pembatalan putusan PN Jakpus yang mengabulkan tentang pernikahan beda agama,&rdquo; kata Yandri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/7).</p> <p>Menurut Yandri, putusan PN Jakpus nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst tersebut sangat rancu. Mengingat, terdapat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tegas menolak pengesahan pernikahan beda agama.</p> <p>Bahkan, berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Juli 2005 yang ditandatangani K.H. Ma'ruf Amin tegas menyebutkan pernikahan beda agama di Indonesia adalah haram dan tidak sah.</p> <p>&ldquo;Tapi, kenapa Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat bisa berbeda dengan MK. Apa hakimnya nggak paham atau apa? Atau ada sesuatu di balik itu?&rdquo; tegasnya.</p> <p>Wakil Ketua Umum PAN itu juga menilai, putusan PN Jakpus yang membolehkan pernikahan beda agama bertolak belakang dengan nilai Pancasila, terutama sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa.</p> <p>&ldquo;Mengatur tentang bagaimana semua warga negara wajib menganut agama dan mencampuradukkan atau mengintervensi persoalan agama melalui pengadilan, saya kira tidak pas. Jadi itu sudah merusak sendi-sendi berkehidupan berbangsa dan bernegara,&rdquo; pungkasnya.</p> <p>Sebagaimana diketahui, hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat mengabulkan permohonan pasangan suami istri beda agama JEA dan SW. Dalam putusannya, hakim memberi izin kepada pasangan beda agama itu untuk mendaftarkan pernikahan mereka ke Disdukcapil.</p>

“Tapi, kenapa Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat bisa berbeda dengan MK. Apa hakimnya nggak paham atau apa? Atau ada sesuatu di balik itu?”

Wakil Ketua MPR RI Bakal Ajukan Pembatalan Putusan PN Jakpus ke MA Terkait Pernikahan Beda Agama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/1655792880638.jpg" alt="Ilustrasi pernikahan. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pernikahan. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Komisi VIII DPR RI Surahman Hidayat menyoroti soal putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang membolehkan pernikahan beda agama. Seharusnya, tegasnya, PN Jakpus taat terhadap konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menolak judicial review untuk membolehkan perkawinan beda Agama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Para Hakim (PN Jakpus) harusnya merujuk kepada ketentuan UUD 1945 dan Putusan MK yang sudah menolak judicial review untuk membolehkan perkawinan beda Agama,&rdquo; kata Surahmat kepada wartawan, Rabu (28/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, masalah perkawinan dalam Islam sudah jelas ketentuannya, di mana perempuan muslimah tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam. Ketentuan itu juga termuat dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, di mana di dalam Pasal 2 Ayat 1 dari UU tersebut disebutkan bahwa Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011593130/libur-dan-cuti-bersama-idul-adha-2023-polri-siapkan-rekayasa-lalu-lintas-jika-terjadi-kepadatan">Libur dan Cuti Bersama Idul Adha 2023, Polri Siapkan Rekayasa Lalu Lintas Jika Terjadi Kepadatan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kalau ada hakim yang menikahkan seorang muslim dan atau muslimah dengan orang yang berbeda agama dengannya maka berarti hakim tersebut telah melanggar UU jelas menyelisihi konstitusi, konstitusi menegaskan bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang maha esa, religiusitas menjadi payung dan prinsip dalam mengambil keputusan,&rdquo; ucap politisi Fraksi PKS itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Surahman lebih lanjut menjelaskan seharusnya para hakim tidak hanya melihat penjelasan secara tekstual dan sepotong, tetapi harus merujuk pada penafsiran original intent, agar memahami teks UU secara utuh.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, Mahkamah Agung, kata Surahman, harus mendisiplinkan para Hakim yang berada di bawah kewenangannya, agar mengkoreksi keputusan yang tidak sesuai UUD, agar tidak lagi membuat keputusan yang tidak sesuai dengan Konstitusi yang berlaku yaitu UUD RI 1945.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/haji-2023/011592668/sekjen-mui-sarankan-pemotongan-hewan-kurban-di-rph">Sekjen MUI Sarankan Pemotongan Hewan Kurban di RPH</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dengan demikian akan terjaga harmoni sosial ditengah masyarakat plural Agama, bahkan para Hakim bisa menjadi contoh yang baik dalam sikap taat hukum dan konstitusi, dan menjadi pembelajaran yang baik bagi Rakyat, agar keadilan dan kebenaran tetap bisa ditegakkan di negara hukum Indonesia,&rdquo; jelas Surahman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, PN Jakpus sebelumnya mengizinkan pasangan beda agama. Hakim beralasan izin diberikan berdasarkan UU Adminduk, dan juga mendasarkan putusannya pada alasan sosiologis yaitu keberagaman masyarakat.&nbsp;</div>

Anggota Komisi VIII DPR RI Surahman Hidayat menyoroti soal putusan Pengadilan Negeri PN Jakpus) yang membolehkan pernikahan beda agama.

Legislator Ingatkan PN Jakpus Patuhi Konstitusi Soal Putusan Pernikahan Beda Agama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Pengamanan-Gedung-MK-Dery-Ridwansah-7-640x480-1.jpg" alt="Pengamanan Gedung Mahkamah Konstitusi. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pengamanan Gedung Mahkamah Konstitusi. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan aturan pernikahan beda agama. Dengan demikian, ketentuan pernikahan tetap berlaku seperti selama ini. Kementerian Agama (Kemenag) mengajak masyarakat untuk menjalankan dan menghormati putusan MK itu.<br /> <br /> Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Kamaruddin Amin mengatakan putusan MK itu adalah hasil yang final. "Hasil dari proses persidangan yang panjang," kata Dirjen Bimas Islam Kamaruddin, Rabu (1/2).<br /> <br /> Untuk itu Kamaruddin mengatakan, semua pihak harus menghormati putusan tersebut. Kamaruddin mengatakan dalam konteks gugatan aturan soal nikah beda agama itu, Menag dan Menkumham ikut bersidang mewakili Presiden.<br /> <br /> Kamaruddin yang dalam persidangan untuk mewakili Menag itu menegaskan, pencatatan nikah untuk di Ditjen Bimas Islam Kemenag dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA).<br /> <br /> "KUA tidak melayani (pernikahan) beda agama. Aturan ini sama seperti sebelum-sebelumnya, baik itu suami atau istrinya yang Islam," katanya.<br /> <br /> Diketahui, sejumlah organisasi keislaman turut menyambut baik putusan MK tersebut. Diantaranya disampaikan Pengurus Pusat Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia. Ketua Bidang Polhukam Pengurus Pusat Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia Taufik Hidayat mengatakan, lembaganya mengapresiasi putusan MK tersebut.<br /> <br /> Menurut Taufik lembaganya juga ikut terlibat dalam persidangan di MK itu. Dia mengatakan putusan MK itu merupakan bentuk keadilan bagi seluruh umat beragama di Indonesia. Dia mengungkapkan usaha gugatan terhadap UU 1/1974 tentang Perkawinan bukan kali ini saja terjadi.<br /> <br /> "Sudah dilakukan hingga sembilan kali oleh berbagai pihak yang ingin melegalkan pernikahan beda agama," jelasnya.<br /> <br /> Menurut Taufik, keinginan melegalkan pernikahan beda agama merupakan ancaman bagi akidah umat Islam di Indonesia. Dia menuturkan Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia berfungsi sebagai penjaga akidah umat. Khususnya terhadap upaya merusak akidah.<br /> <br /> "Sehingga setiap ada gugatan di MK yang terkait dengan masalah aqidah umat Islam di Indonesia, Dewan Da’wah selalu ikut sebagai pihak terkait," tuturnya.<br /> <br /> Dia secara khusus meminta kepada semua pihak untuk berhenti menggugat undang-undang tentang perkawinan tersebut. Khususnya dengan tujuan untuk melegalkan pernikahan beda agama.<br /> <br /> Menurut dia keinginan melegalkan pernikahan beda agama justru bisa memicu disharmoni umat beragama di Indonesia. Dia menegaskan bahwa Pancasila sudah menjadi kesepakatan bangsa Indonesia. Salah satu pokoknya adalah menghargai terhadap ajaran agama masing-masing.<br /> <br /> "Sehingga peraturan-peraturan yang jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila, terutama sila pertama, tidak boleh ada di negara Indonesia. Dia khawatir ketika nikah beda agama dilegalkan, Indonesia seperti dunia barat dengan paham liberalnya," katanya.

Gugatan Nikah Beda Agama Ditolak, Kemenag Ajak Hormati Putusan MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/1659006199319.jpg" alt="Ilustrasi pernikahan. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pernikahan. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com - </strong>Dalam rangka melaksanakan putusan Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan terkait pencatatan akta perkawinan pasangan beda agama, Pemerintah Kota Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel) akan mencatat pernikahan beda agama di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) pada 2022 guna mematuhi putusan PN tersebut.<br /> <br /> Hal itu dikatakan oleh Kepala Suku Dinas (Dukcapil) Jakarta Selatan Muhammad Nurrahman. Ia mengatakan, pada tahun ini, pihaknya sudah menerima empat permohonan dokumen akta pernikahan beda agama di Jakarta Selatan. "Kami pada 2022 ini sudah melayani empat permohonan dokumen akta perkawinan dan sudah selesai dicatatkan," ujarnya kepada wartawan, Jumat (16/9).<br /> <br /> Empat pernikahan beda agama yang sudah dicatatkan aktanya di Dukcapil Jaksel adalah Islam-Katolik (2 pasang), Islam-Kristen (1 pasang), dan Kristen-Katolik (1 pasang).<br /> <br /> Nurrahman menegaskan, pihaknya dalam hal ini hanya mencatatkan apa yang sudah menjadi penetapan pengadilan dan tidak dalam konteks mengesahkan pernikahan beda agama tersebut.<br /> <br /> "Maka setelah ada penetapan pengadilan, sebagai institutions negara yang taat hukum, dinas Dukcapil melaksanakan penetapan pengadilan. Dalam hal ini disdukcapil hanya mencatatkan apa yang sudah menjadi penetapan pengadilan dan tidak dalam konteks mengesahkan perkawinan," jelasnya.<br /> <br /> Hal tersebut menurutnya merujuk pada pasal 7 ayat 2 huruf l UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa pejabat pemerintahan memiliki kewajiban mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.<br /> <br /> Adapun keterangan dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Jakarta Selatan, disebutkan pasal 35 huruf a Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pencatatan perkawinan berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan.<br /> <br /> Lebih lanjut, dalam penjelasannya disebutkan yang dimaksud dengan ”Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antarumat yang berbeda agama. "Maka setelah ada penetapan pengadilan maka sebagai institusi negara yang taat hukum, Dinas Dukcapil melaksanakan penetapan pengadilan," katanya.<br /> <br /> Sebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan mengizinkan pasangan menikah beda agama untuk mencatatkan perkawinan di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan.<br /> <br /> Izin menikah beda agama diberikan kepada Pemohon I pria Protestan inisial Y dan Pemohon II perempuan Katolik dengan inisial G. "Mengabulkan permohonan para pemohon," kata hakim Alimin dalam putusan perkara, Senin (12/9). <strong>(*)</strong><br /> <br /> &nbsp;

Dinas Dukcapil Jaksel Catatkan 4 Akta Nikah Beda Agama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/PN-Surabaya.jpg" alt="ANTISIPASI: Martin Ginting (kanan) memberikan arahan tentang alat disinfektan kepada Bripka Arif Harmoko yang berjaga di PN Surabaya. (Denny Mahardika/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ANTISIPASI: Martin Ginting (kanan) memberikan arahan tentang alat disinfektan kepada Bripka Arif Harmoko yang berjaga di PN Surabaya. (Denny Mahardika/Jawa Pos)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Pasangan suami istri berinisial SC dan MY kini merasa lega setelah hakim tunggal Gunawan Tri Budiono mengabulkan permohonan pernikahan beda agama yang mereka ajukan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya kemarin. Hakim Gunawan mengizinkan SC yang beragama Kristen dan MY pemeluk Katolik untuk mencatatkan pernikahan mereka di register perkawinan dispendukcapil.<br /> <br /> ”Rasanya lega karena lebih cepat lebih baik. Soalnya, kami juga ada batas waktu di catatan sipil,’’ ujar MY saat dikonfirmasi setelah persidangan kemarin.<br /> <br /> Menurut dia, batas waktu pengajuan ke dispendukcapil tiga bulan setelah pernikahan mereka secara agama pada Juni lalu. Merujuk pada persyaratan tersebut, batas waktu mereka untuk mengurus pencatatan pernikahan beda agama maksimal bulan depan.<br /> <br /> ”Cukup mudah, tidak ribet. Putusannya hari ini sudah oke, tinggal kami menunggu salinan putusannya untuk diserahkan ke catatan sipil,’’ tuturnya.<br /> <br /> Senada dengan istrinya, SC kini juga merasa lega. Dia dan istrinya memutuskan untuk menikah meski berbeda agama karena menghormati kepercayaan masing-masing. Dia tidak harus memaksa pasangannya untuk memeluk agama sesuai kepercayaan hanya karena ingin menikah. Meski berbeda agama, mereka tetap bisa menikah secara resmi.<br /> <br /> ”Kami punya kepercayaan masing-masing dan menghormati keputusan masing-masing. Tetap kami bisa menikah dengan kepercayaan masing-masing,’’ kata SC.<br /> <br /> Hakim Gunawan menjelaskan, putusannya mengabulkan permohonan pasangan itu dengan mengizinkan mereka mencatatkan pernikahan di catatan sipil sudah sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Yakni, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. SC dan MY sebelumnya telah menikah secara Katolik di gereja pada Juni lalu.<br /> <br /> Hakim juga memerintahkan dispendukcapil untuk mencatat perkawinan beda agama mereka ke dalam register pencatatan perkawinan. Kedua pemohon juga sudah mendapat persetujuan keluarga dan tidak bisa memaksakan kepercayaan pasangan dalam beragama.<br /> <br /> Hanya, permohonan pasangan itu untuk menikah secara beda agama di kantor dispendukcapil ditolak. Sebab, keduanya sudah melangsungkan pernikahan secara agama sehingga tidak perlu prosesi pernikahan lagi.<br /> <br /> ”Menetapkan, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Memerintahkan kepada pegawai kantor Dispendukcapil Surabaya untuk mencatat perkawinan beda agama para pemohon tersebut ke dalam register pencatatan perkawinan,’’ tutur hakim Gunawan.<br /> <br /> Penetapan permohonan pernikahan beda agama itu kali kedua dikabulkan PN Surabaya. Sebelumnya, pengadilan tersebut mengabulkan pernikahan beda agama pasangan RA dan EDS. RA yang beragama Islam dan EDS yang beragama Kristen mengajukan permohonan ke PN Surabaya setelah permohonan agar pernikahan mereka dicatat ditolak Dispendukcapil Surabaya. Kini pernikahan mereka sudah tercatat setelah mendapat penetapan dari PN Surabaya.

PN Surabaya Kabulkan Lagi Nikah Beda Agama

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Pernikahan beda agama

Berita Terkini