<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/19/OK-Kemen-PKP-3786448248.jpg" alt="Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait. (Kementerian PKP)" width="100%">
<figcaption>Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait. (Kementerian PKP)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman telah menyiapkan program perbaikan hunian di kawasan pesisir Indonesia lewat Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Dirjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan, pembangunan atau peningkatan kualitas rumah di kawasan pesisir menjadi salah satu program prioritas. "BSPS Pesisir ini ditargetkan akan dilaksanakan di 28 Provinsi untuk 11.697 unit rumah dengan alokasi anggaran Rp 255 miliar," ujar Fitrah Nur seperti dilansir website Kemen PKP. Selain program BSPS di kawasan pesisir, Ditjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 83,59 miliar untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh di enam kawasan. Yakni di Panjunan, Kota Cirebon (Jawa Barat), Kepenuhan Tengah, Kabupaten Rokan Hulu (Riau); Jempol, Kabupaten Sumbawa (NTB); Wringtappareng, Kabupaten Wajo (Sulawesi Selatan); Kali Code Yogyakarta; dan Cibangkong, Kota Bandung (Jawa Barat). Kementerian PKP melalui Ditjen Kawasan Permukiman juga mengalokasikan anggaran pembangunan sanitasi sebesar Rp 30 miliar yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lubuk Linggau (Sumatera Selatan); Kawasan Cijoho, Kabupaten Kuningan (Jawa Barat), Kawasan Awakaluku, Kabupaten Wajo (Sulsel), Provinsi DK Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat. Terakhir, Ditjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP juga mengalokasikan anggaran pembangunan 3 unit Rumah Susun (Rusun) sebesar Rp 153 miliar di Parigi Moutong, Rusun DKI dan Rusun Lampung. Sebagai upaya percepatan pembangunan perumahan, Ditjen Kawasan Permukiman juga membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) (Hunian Berimbang dan Dana Konversi). Pembentukan BP3 merupakan amanat UU 1/2011 tentang PKP, amanat UU 20/2011 tentang rusun, dan amanat UU 6/2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU 2/2022 tentang Cipta Kerja. Badan ini akan mendorong percepatan program tiga juta rumah melalui lembaga khusus sebagai eksekutor teknis, mengelola sumber pendanaan selain APBN (Dana konversi, Hunian Berimbang untuk penyediaan perumahan bagi MBR, menyempurnakan ekosistem perumahan, untuk melakukan percepatan program perumahan MBR, dan menjamin ketersediaan rumah bagi MBR (housing stock dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan pemerintah untuk perumahan MBR. (ali)

Kementerian PKP mengalokasikan anggaran Rp 83,59 miliar untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh di enam kawasan.

Kementerian PKP Perbaiki Kualitas Permukiman Kumuh di Enam Kawasan dan Hunian di Pesisir 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/20221210_164447_1.jpg" alt="Kepala Kejari Tanjungpinang Joko Yuhono (tengah). Ogen/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Kejari Tanjungpinang Joko Yuhono (tengah). Ogen/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Negeri Tanjungpinang umumkan tersangka tindak pidana korupsi proyek peningkatan kualitas permukiman kumuh di kawasan Senggarang-Kampung Bugis, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, tahun 2020.  Kepala Kejari Tanjungpinang Joko Yuhono menyebut ada empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Yakni masing-masing berinisial RE selaku ketua kelompok kerja (pokja), AC dan GT selaku wiraswasta, serta EY selaku direktur PT Ryantama Citrakarya Abadi.  ”Para tersangka punya peran berbeda-beda dalam kasus ini,” kata Joko Yuhono seperti dilansir dari Antara.  Khusus tersangka RE, menurut Joko, telah mengembalikan uang kerugian negara sebesar Rp 1 miliar dan sudah dititipkan di Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) Kejaksaan Negeri Tanjungpinang.  Dia menjelaskan, perbuatan para tersangka melanggar pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 juncto pasal 5 ayat (2) juncto pasal 13 ayat juncto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Kasus korupsi itu, lanjut Joko, bermula dari paket proyek peningkatan kualitas permukiman kumuh di wilayah Senggarang-Kampung Bugis. Total anggaran senilai Rp37 miliar dan nilai kontrak Rp34 miliar yang bersumber dari dana APBN tahun 2020.  Proyek tersebut dilaksanakan Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kepri di instansi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Adapun pemenang tender atau pihak ketiga yang melaksanakan proyek itu adalah PT Ryantama Citra Karya Abadi dari Surabaya, Jawa Timur.  ”Pengerjaan proyek ini diduga tidak sesuai ketentuan, mutu, dan spesifikasi, sehingga menimbulkan kerugian negara,” ungkap Joko.  Dia menambahkan, penanganan kasus korupsi itu dilakukan sejak 2021, berdasar laporan dari masyarakat setempat.

Jaksa Umumkan Tersangka Korupsi Proyek Permukiman Kumuh di Kepri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/IMG20201009145045-1.jpg" alt="Machfud Arifin didampingi istri dan jajaran Partai Nasdem menemui Komunitas Guru Pembelajar se-Surabaya pada Jumat (9/10). Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Machfud Arifin didampingi istri dan jajaran Partai Nasdem menemui Komunitas Guru Pembelajar se-Surabaya pada Jumat (9/10). Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Calon Wali Kota Surabaya Machfud Arifin menyoalkan banyaknya masyarakat yang masih tinggal di wilayah kumuh. Dalam pertemuan bersama komunitas guru pembelajar se-Surabaya pada Jumat (9/10), Machfud banyak menunjukkan tempat kumuh di hadapan ratusan guru.  ”Surabaya belum maju. Masih banyak tempat di Surabaya yang kumuh. Masih ada lho warga Surabaya yang tinggal di pemakaman,” tutur Machfud.  Machfud juga mempertanyakan efektivitas pembelajaran daring yang dilakukan masyarakat di permukiman kumuh. Menurut dia, sudah saatnya pemerintah memikirkan dan mencari solusi bersama. ”Jadi bukan hanya diminta belajar daring, tapi juga melihat kondisi seperti apa,” ujar Machfud.  Untari Kartika, koordinator pembelajar guru TK swasta se-Surabaya menyatakan, selama ini pemerintah mengesampingkan peran guru TK Swasta. Tidak ada perhatian yang sama bagi seluruh tenaga pendidik. ”Bantuan keuangan nggak ada. Perbandingan transportasi dengan guru pos PAUD terpadu jauh,” keluh Untari.  Dia juga menyayangkan insentif yang terlalu sedikit. Hal tersebut mendorongnya untuk mendukung paslon nomor dua. Sebab, program dan visi misinya diyakini mampu menyejahterakan seluruh pihak.  ”Guru TK swasta insentifnya dikit sekali. Nggak sampe Rp 250 ribu. Pemerintah harusnya memperhatikan. Sama sekali nggak ada. Harus ada perhatian dan perubahan. Bimbingan dan lain sebagainya,” ujar Untari.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=5RiBDOTgPXI&ab_channel=jawapostvofficial

Machfud Arifin Pertanyakan Pembelajaran Daring di Permukiman Kumuh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/WhatsApp-Image-2020-07-19-at-19.11.30.jpeg" alt="Komunitas Peduli Anak dan Sungai Deli (Kopasude) melakukan susur Sungai Deli (for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Komunitas Peduli Anak dan Sungai Deli (Kopasude) melakukan susur Sungai Deli (for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Warga di sepanjang kawasan Sungai Deli, Kota Medan, menyadari tempat tinggalnya tidak jauh dari permukiman kumuh. Meski begitu, mereka enggan dipindah ke tempat lain. Warga setempat pemerintah kota (pemkot) Medan untuk menata dengan membangun kampung deret.  Relawan Komunitas Peduli Anak dan Sungai Deli (Kopasude) Desi Haryanti Sitepu menuturkan, warga sekitar Sungai Deli ingin keluar dari persoalan klasik menyangkut kesejahteraan dan lingkungan kumuh.  Desi menegaskan, masyarakat di sepanjang Sungai Deli rela mengikuti arahan pemerintah terkait penataan kota, jika solusinya berkeadilan.  "Apabila mau menggusur masyarakat, sediakan lahan yang layak dan memikirkan segi sosial ekonomi," ujar dia dalam keterangan persnya, Minggu (19/7). Jika dilakukan penggusuran, lahan eks kawasan permukiman itu harus jelas peruntukannya. Seperti untuk kawasan terbuka hijau, bukan menjadi bangunan komersial.  Dia meminta pemerintah kota (Pemkot) Medan untuk membuat pembangunan yang terintegritasi dan berkesinambungan. Artinya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan harus terpadu, terintegritasi dan berkesinambungan. Semuanya dilakukan dari hulu sampai ke hilir dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.  Salah satu solusi berkeadilan yang ditawarkan warga Sungai Deli adalah memanfaatkan lahan yang tersisa di sempadan sungai menjadi ruang terbuka hijau untuk kepentingan publik. Lakukan juga pembersihan sampah secara berkala di badan sungai.  "Agar permukiman sekitar Sungai Deli tidak kumuh dan layak huni, pemerintah bisa membuat kampung deret dengan konsep panggung di bantaran sungai," tuturnya.  Kampung deret itu merupakan konsep rumah susun. Tetapi, lebih memikirkan aspek ekologi. Hunian pun di desain seperti panggung untuk terhindar dari banjir.  Agar dapat terlaksana, dibutuhkan keberanian dan ketegasan dalam menjaga kelestariannya. Sehingga, Sungai Deli bisa kembali bermanfaat besar bagi masyarakat Kota Medan.  Kondisi di sekitar Sungai Deli dilihat langsung oleh Bobby Nasution. Bahkan suami Kahiyang Ayu itu melakukan penyusuran sungai. Dia menyebut, dalam waktu dekat mertuanya, Presiden Joko Widodo mengagendakan penyusuran Sungai Deli dengan rute yang lebih panjang.

Atasi Permukiman Kumuh, Warga Sungai Deli Tawarkan Kampung Deret