<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/21/682UUnRZiAKNqfNOlNRSC5MUimUEZDEiEhAluXj9-1-1438427665.jpg" alt="Kondisi wilayah Supiturang, Pronojiwo, Lumajang Pasca erupsi Gunung Semeru. Warga meminta pemerintah membuat Sudetan agar lahar tak meluber ke permukiman. (Novia Herawati/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kondisi wilayah Supiturang, Pronojiwo, Lumajang Pasca erupsi Gunung Semeru. Warga meminta pemerintah membuat Sudetan agar lahar tak meluber ke permukiman. (Novia Herawati/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengaku dicurhati oleh warga terdampak saat mengunjungi posko pengungsian bencana Erupsi Gunung Semeru di SD Negeri 4 Supiturang.&nbsp; Mereka meminta pemerintah segera membuat Sudetan sebagai jalur pengalihan aliran sungai. Agar ketika Gunung Semeru kembali Erupsi, laharnya tak meluber ke permukiman setempat.&nbsp; "Tadi kita di Supiturang, ada tokoh masyarakat yang ingin dibukakan sudetan. Ini kita juga sudah mengkoordinasikan dengan tim PU Bina Marga Pusat, kemudian dari Badan Jalan, dari BNPB," tutur Khofifah, Jumat (21/11). Saat meninjau Jembatan Besuk-Kobokan, Khofifah melihat aliran lahar masih mengalir deras di Sungai Gladak Perak. Ia juga berharap sudetan bisa segera dibangun untuk mengurangi risiko awan panas guguran (APG).&nbsp; "Sehingga kalau ada APG gitu ya awan panas guguran dalam intensitas tertentu. Diharapkan kalau sudetan itu bisa segera dilakukan, maka relatif luberan itu tidak berisiko bagi masyarakat sekitar," ucapnya.&nbsp; "Pokoknya kita lakukan antisipasi, mitigasi dan semua harus berseiring dengan kewaspadaan masyarakat. Sama-sama kita mengintegrasikan apa yang bisa memberikan efektivitas demi penyelamatan masyarakat," lanjut Khofifah.&nbsp; Sementara itu, Kalaksa BPBD Provinsi Jawa Timur, Gatot Soebroto, mengatakan perlunya pembangunan sudetan untuk mengalihkan aliran sungai, sehingga limpasan material dari Semeru tidak lagi mengarah ke permukiman warga. "Sudetan untuk di area Sumbersari (Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang) di mana ada sungai di situ. Kalau tidak ada sudetan, maka limpasannya akan keluar (ke pemukiman)," tutur Gatot singkat.&nbsp; <h2>Kronologi Singkat</h2> Terjadi Erupsi Gunung Semeru pada Rabu (19/11) pukul 14.13 WIB. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mencatat tinggi kolom abu mencapai 2.000 meter di atas puncak atau 5.676 MDPL. Awan panas berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah utara dan barat laut. Erupsi terekam seismogram dengan amplitudo maksimum 40 mm dan durasi sekitar 16 menit 40 detik. BPBD Kabupaten Lumajang melaporkan ada dua kecamatan yang terdampak, yakni Pronojiwo dan Candipuro. Data sementara, sebanyak 956 warga mengungsi, 21 rumah rusak parah, dan &nbsp;124 hewan ternak mati.&nbsp; Para pengungsi tersebar di sejumlah lokasi, di antaranya SD 04 Supiturang, Balai Desa Oro-oro Ombo, Masjid Ar-Rahman, SD Sumberurip 02, Rumah Kepala Desa Sumbernujur, dan Kantor Kecamatan Candipuro.&nbsp;

Gubernur Khofifah menanggapi keluhan warga terdampak erupsi Gunung Semeru, mendesak pembangunan sudetan untuk mitigasi.

Pasca Erupsi Semeru, Warga Lumajang Minta Dibuat Sudetan agar Lahar Tak Masuk Permukiman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/03/suku-baduy-3108805838.jpg" alt="Suasana perkampungan suku Baduy yang masih mempertahankan kearifan lokal sampai saat ini. (Dokumentasi Kemenparekraf)" width="100%">
<figcaption>Suasana perkampungan suku Baduy yang masih mempertahankan kearifan lokal sampai saat ini. (Dokumentasi Kemenparekraf)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Masyarakat kuno di Jawa Barat sudah menerapkan teknologi untuk membangun permukiman. Mereka mempertimbangkan hukum aliran air, sehingga waktu itu permukimannya bebas dari risiko penanganan banjir. Sejarawan dari Monash University Luthfi Adam mengatakan, masyarakat Sunda masa lampau begitu memperhatikan lingkungan dalam membangun permukiman.&nbsp;Kondisi memperhatikan aliran air itu dilakukan karena mayoritas kawasannya ada di lereng atau daratan yang miring. "Masyarakat Sunda saat itu sangat perhatian ke lingkungan. Terutama pada hukum air," jelas Luthfi Adam dalam diskusi media di Jakarta (3/10). Diskusi itu membahas kearifan lokal masyarakat Jawa Barat tempo dulu.Salah satu membangun permukiman yang tidak menghambat aliran air, termasuk membangun permukiman di daerah-daerah sekitar sungai. "Dalam konteks tata guna lahan, mereka membangun permukiman di perbukitan. Kemudian jauh dari aliran sungai," tuturnya. Sehingga mereka bisa mencegah terjadinya banjir. Selain itu, aliran air tidak terhambat. Hal itu ikut mencegah terjadinya longsor maupun banjir bandang. Pengamatan Luthfi Adam, masyarakat Sunda pada masa itu membangun rumah cenderung menghadap ke utara. Ini berlawanan dengan aliran air. Seperti diketahui untuk kawasan Bogor, Sukabumi, dan sekitarnya, aliran air menuju ke utara dan bermuara di laut sisi utara pulau Jawa. Kemudian masyarakat adat Sunda saat itu dalam membangun rumah tidak boleh menutupi cahaya matahari. "Falsafahnya adalah sinar matahari itu adalah hak semua masyarakat," katanya. Sehingga tidak boleh ada bangunan atau yang bisa menutupi pancaran sinar matahari. Kearifan lokal seperti itu masih tumbuh sampai sekarang. Di antaranya diterapkan di masyarakat Baduy. Mereka secara administrasi sekarang masuk Provinsi Banten. Dahulu sebelum ada pemekaran, Suku Baduy berada di Jawa Barat. Kearifan lokal berupa cara hidup berdampingan dengan alam seperti itu, perlu terus digali. Kemudian bisa diterapkan dalam sistem tata kota saat ini. Sehingga kejadian seperti banjir, tanah longsor, maupun banjir bandang bisa ditekan. Termasuk meminimalisir korban yang terdampak. (wan)

Sejarawan Luthfi Adam menjelaskan bagaimana masyarakat kuno di Jawa Barat membangun permukiman yang bebas dari banjir.

Suku Baduy Mempertahankan Prinsip Masyarakat Sunda Kuno dalam Membangun Permukiman Bebas Banjir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/04/cover-jawa-pos1-4286337304.jpg" alt="Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. (X.com/@IsraeliPM)" width="100%">
<figcaption>Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. (X.com/@IsraeliPM)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu resmi menandatangani perjanjian pembangunan ribuan unit rumah baru di kawasan permukiman E1, Tepi Barat, Palestina. Proyek tersebut diyakini akan menjadi titik balik yang nyaris menutup jalan bagi terbentuknya negara Palestina di masa depan. Dalam pernyataannya di Maale Adumim, permukiman Israel yang terletak di sebelah timur Yerusalem, Netanyahu menegaskan niatnya untuk melipatgandakan populasi kota itu. &ldquo;Kami akan memenuhi janji bahwa tidak akan ada negara Palestina. Tempat ini milik kami,&rdquo; ujar dia dikutip dari Al-Jazeera. Rencana pembangunan mencakup sekitar 3.400 unit rumah baru yang akan menghubungkan ribuan permukiman Israel di kawasan itu sekaligus memutus akses antara Tepi Barat dengan Yerusalem Timur, wilayah yang diharapkan Palestina menjadi ibu kota negara mereka. Sebagaimana diketahui, seluruh permukiman Israel di Tepi Barat, Palestina, yang diduduki sejak 1967, dianggap ilegal berdasarkan hukum internasional. Karena itu, rencana E1 menuai kecaman luas, terutama karena berpotensi menghapus kesinambungan wilayah bagi Palestina. Juru bicara Presiden Otoritas Palestina, Nabil Abu Rudeineh, menegaskan bahwa negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota tetap menjadi kunci perdamaian di kawasan.&nbsp; Ia menuding Netanyahu mendorong kawasan ke jurang konflik dan mendesak negara-negara yang belum mengakui Palestina untuk segera melakukannya. Sebab saat ini, 149 anggota PBB telah mengakui negara Palestina. Sikap keras Netanyahu terhadap solusi dua negara bukan hal baru. Sejak lama ia menentang Perjanjian Oslo tahun 1990-an, yang semula diharapkan menjadi jalan menuju perdamaian. Bahkan dalam rekaman tahun 2001, Netanyahu pernah membanggakan diri telah &ldquo;mengakhiri&rdquo; kesepakatan tersebut. Pada 1997, di periode pertamanya sebagai perdana menteri, ia juga berperan besar dalam pendirian permukiman Har Homa di Yerusalem Timur. Baru-baru ini, Menteri Keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich menegaskan bahwa proyek permukiman seperti E1 bertujuan &ldquo;menghapus Palestina dari peta&rdquo;. Ekspansi E1 kini dipandang sebagai langkah strategis yang bisa mengubur gagasan negara Palestina. Sementara dukungan internasional untuk Palestina terus tumbuh, kebijakan terbaru Israel justru memperlebar jurang konflik.

PM Israel Netanyahu tandatangani proyek E1, ancam masa depan negara Palestina dan menuai kecaman luas.

PM Israel Benjamin Netanyahu Sebut Tidak Akan Ada Negara Palestina, Resmikan Ekspansi Permukiman E1 di Tepi Barat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/21/GroKlP0opFdAFio7Td16X61XNqdLr0dySTohU91d-787604011.jpg" alt="Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich memegang peta yang menunjukkan proyek pemukiman E1 pemukiman Maale Adumim, di Tepi Barat yang diduduki Israel. (AP Photo/Ohad Zwigenberg)." width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich memegang peta yang menunjukkan proyek pemukiman E1 pemukiman Maale Adumim, di Tepi Barat yang diduduki Israel. (AP Photo/Ohad Zwigenberg).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Israel resmi memberi lampu hijau untuk proyek permukiman baru di kawasan E1, Tepi Barat, Rabu (21/8). Keputusan ini dinilai berpotensi memutus wilayah Palestina menjadi dua dan menghantam peluang terciptanya negara Palestina merdeka di masa depan. Pembangunan di E1, sebuah lahan terbuka di sebelah timur Yerusalem, sebenarnya sudah digagas lebih dari dua dekade lalu. Namun, rencana tersebut sempat dibekukan akibat tekanan internasional, terutama dari Amerika Serikat (AS). Kini, pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bersama Menteri Keuangan ultranasionalis Bezalel Smotrich justru mendorong realisasinya. &ldquo;Negara Palestina sedang dihapus, bukan dengan slogan, melainkan dengan tindakan nyata. Setiap permukiman adalah paku di peti mati ide berbahaya itu,&rdquo; kata Smotrich dalam pernyataan resminya. Komunitas internasional sendiri hampir bulat menilai pembangunan permukiman Israel di Tepi Barat sebagai tindakan ilegal dan penghalang perdamaian.&nbsp; Lokasi E1 dianggap sangat strategis karena menjadi penghubung alami antara Ramallah di utara dan Betlehem di selatan. Jika proyek berjalan, konektivitas kedua kota itu akan terputus, memperburuk fragmentasi wilayah Palestina. Organisasi pemantau permukiman, Peace Now, menyebut proyek ini tidak punya tujuan selain &ldquo;menggagalkan solusi politik&rdquo;. Menurut mereka, langkah Israel justru menentang konsensus global yang mendorong perdamaian melalui solusi dua negara. Perlu diketahui, mengutip APNews, rencana E1 mencakup pembangunan sekitar 3.500 unit apartemen yang akan menempel pada permukiman Maale Adumim, salah satu yang terbesar di Tepi Barat. Selain itu, Israel juga menyetujui 350 rumah baru di permukiman Ashael dekat Hebron. Meski secara teori permukiman bisa dibongkar seperti yang pernah dilakukan Israel di Gaza pada 2005, kenyataannya peluang itu sangat kecil.&nbsp; Pemerintahan saat ini, yang didominasi politisi religius dan ultranasionalis, justru berkomitmen untuk menggandakan jumlah pemukim di Tepi Barat. &nbsp;

Israel memberikan lampu hijau proyek pembangunan permukiman baru di E1, Tepi Barat, ancam masa depan Palestina.

Israel Sahkan Permukiman Baru di Tepi Barat, Harapan Negara Palestina Kian Meredup

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/08/pexels-introspectivedsgn-9827687-3971796190.jpg" alt="Ilustrasi tempat parkir (Dok. Pexels)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tempat parkir (Dok. Pexels)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Parkir sembarangan di kawasan permukiman sering kali jadi pemicu konflik antarwarga. Dari sekadar parkir "sebentar" di depan pagar rumah orang lain, sampai meninggalkan mobil berjam-jam di jalan sempit tanpa izin. Semuanya berpotensi memicu gesekan sosial. Padahal, masalah itu bisa dicegah jika ada kesadaran kolektif tentang kepemilikan ruang bersama.&nbsp; &ldquo;Etika bertetangga yang perlu diterapkan di ruang bersama, terutama jalan depan rumah, berkaitan erat dengan kesadaran bahwa ruang itu milik bersama. Meski berada di depan rumah pribadi, jalan tersebut tetap tunduk pada aturan,&rdquo; tutur Dosen Sosiologi FISIP Unair Claudia Anridho SAnt, MSosio.&nbsp; Aturan yang dimaksud tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Salah satu poin pentingnya melarang aktivitas yang mengganggu akses jalan, baik itu jalan umum maupun jalan depan rumah warga. Ini jadi dasar hukum penting bagi siapa pun yang merasa terganggu karena aksesnya terhalang kendaraan.&nbsp; Konflik sering muncul karena banyak permukiman, terutama perumahan padat, memiliki jalan sempit. Ketika satu mobil parkir sembarangan, akses dua arah bisa langsung terganggu. &ldquo;Apalagi kalau parkirnya persis di depan pintu pagar rumah orang dan pemilik kendaraan tidak bisa dihubungi atau bahkan tidak diketahui siapa pemiliknya. Ini jelas menghambat aktivitas penghuni rumah,&rdquo; imbuh Claudia.&nbsp; Meski hanya sebentar, tindakan tersebut dinilai kurang etis dan bisa dikategorigkan sebagai pelanggaran norma sosial. Dari sisi etika, ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, jangan parkir tepat di depan pagar rumah orang lain. Kedua, pikirkan durasi, bila terpaksa parkir, jangan terlalu lama. Ketiga, tetap minta izin terlebih dahulu.&nbsp; "Apalagi sampai parkir permanen. Itu jelas tidak etis kecuali memang sudah ada izin dan kesepakatan. Kalau nanti terjadi apa-apa dengan kendaraan itu, jangan sampai menyalahkan pemilik rumah juga," tegasnya.&nbsp; Sekalipun sudah mengantongi izin dari pemilik rumah, tetap perlu ada timbal balik, lanjut Claudia. Dia juga menyinggung keterlibatan pemimpim lingkungan seperti ketua RT/RW yang memegang peran strategis. Mereka bisa menjadi contoh dalam menciptakan budaya saling menghormati antarwarga. Termasuk mengatur sistem parkir di wilayahnya.&nbsp; &ldquo;Bisa juga dibuat sistem iuran bagi yang menitip kendaraan. Lalu disediakan petugas jaga, atau sistem piket dari warga,&rdquo; imbuh Claudia.&nbsp; Lalu, bagaimana jika seseorang memarkir kendaraan di jalan depan rumahnya sendiri? Parkir di jalan depan rumah sendiri hanya bisa dibenarkan jika tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan masih memungkinkan akses dua arah. Kalau tidak, tetap saja dapat menimbulkan konflik.&nbsp; &ldquo;Kalau kondisi jalan hanya cukup untuk satu mobil lewat, maka parkir di depan rumah sendiri pun tidak etis,&rdquo; kata Claudia. Sebab, jalan itu tetap merupakan akses umum yang digunakan bersama, bukan milik pribadi.&nbsp; Lantas bagaimana jika ingin menyampaikan keberatan ke tetangga soal parkir sembarangan? Claudia menyarankan untuk mengutamakan komunikasi yang komunikatif. Artinya, penyampaian pesan dilakukan secara jelas, tepat, dan mempertimbangkan karakter masing-masing pihak. &ldquo;Kalau merasa canggung menyampaikan langsung, bisa minta bantuan pihak ketiga. Tapi intinya, tidak boleh ada ego berlebihan. Kita perlu menerapkan tepa slira, atau tenggang rasa,&rdquo; katanya. Claudia menutup dengan saran untuk warga yang tinggal di wilayah padat dengan keterbatasan lahan parkir. &ldquo;Gunakan sistem sewa lahan bersama, atur iuran secara transparan, dan buat aturan tertulis agar lebih jelas dan efektif. Ini akan menjaga kohesi sosial dan menghindari konflik yang tidak perlu," pungkasnya.

Dalam memarkir kendaraan ada etika yang harus dipahami oleh pemilik kendaraan. Apalagi  parkir di depan rumah orang lain.

Etika Parkir di Permukiman: Minta Izin dan Jangan Ganggu Akses Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/19/WhatsApp-Image-2025-06-19-at-141058-4081391946.jpeg" alt="Relawan pelestarian lingkungan Indonesia Care dalam aksi bersih-bersih Sungai Ciliwung, Condet, Jakarta Timur, Kamis (19/6). (Dok. Indonesia Care)" width="100%">
<figcaption>Relawan pelestarian lingkungan Indonesia Care dalam aksi bersih-bersih Sungai Ciliwung, Condet, Jakarta Timur, Kamis (19/6). (Dok. Indonesia Care)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepedulian masyarakat di Jakarta dan sekitarnya terhadap lingkungan masih rendah. Padahal kelestarian lingkungan bisa berdampak pada keselamatan mereka. Terutama dalam pemanfaatan daerah aliran sungai (DAS) sebagai permukiman. Kini di sepanjang Sungai Ciliwung keberadaan permukiman liar terus bertambah dan memakan badan sungai. Akibatnya lini Sungai Ciliwung makin sempit. Situasi sangat membahayakan masyarakat. Jika hujan tiba dengan volume tinggi dan air meluber, maka menjadi banjir. &ldquo;Saat ini kondisi Sungai Ciliwung mengalami penyempitan akibat permukiman liar yang berdiri terlalu dekat dengan aliran sungai. Idealnya, area 10 meter dari bibir sungai harus steril dari bangunan. Kalau banjir datang yang sering disalahkan pemerintah, padahal masalahnya ada di hulunya,&rdquo; ungkap Ketua Squad Penanggulangan Bencana Indonesia (PBI) Subur Rojinawi di DAS Ciliwung, Condet, Jakarta Timur, hari ini (19/6). Subur Rojinawi menegaskan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam menjaga kelestarian ekosistem sungai. Dia mengajak seluruh lapisan masyarakat, pemerintah, komunitas, dan dunia usaha untuk bersinergi menjaga sungai sebagai aset lingkungan. &ldquo;Jangan jadikan sungai sebagai tempat sampah, tapi jadikan sungai sebagai hiasan depan rumah,&rdquo; ujarnya di sela-sela aksi bersih-bersih sampah di bantaran sungai Ciliwung. Selain kegiatan juga diisi dengan aksi bersih-bersih sampah di bantaran sungai, Squad PBI bersama pemangku kepentingan lainnya melakukan penanaman pohon, dan dilanjutkan dengan diskusi lingkungan bertajuk Ngobrol Peduli Lingkungan (Ngopling). Diskusi itumelibatkan puluhan wartawan, relawan, dan karyawan PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI). Di tempat yang sama, Nanda dari Komunitas Baca Ciliwung (KBC) berharap kolaborasi pentahelix dalam pelestarian Ciliwung. "Kita ingin semua pihak memberikan perhatian untuk penyelamatan sungai ini," ujar Nanda. Adapun saat ini sedang digalakkan menjadikan Ciliwung sebagai teras. "Jika sungai menjadi teras, maka sungai akan ditempatkan sebagai wajah depan rumah. Tentu dengan begitu ogah buang sampah di depan rumah," terangnya. Dalam kesempatan yang sama, Technical Support Manager PPLI Muhammad Yusuf Firdaus mengatakan, penanaman pohon merupakan bagian dari upaya berkelanjutan PPLI dalam mendukung pencegahan banjir dan pelestarian lingkungan, khususnya di wilayah Jabodetabek. "Kegiatan ini juga menjadi kelanjutan dari aksi serupa yang kami lakukan di hulu Sungai Ciliwung, Telaga Saat, Bogor, pekan lalu,&rdquo; ujar Technical Support Manager PPLI Muhammad Yusuf Firdaus. Sebagai perusahaan pengolahan limbah industri yang telah hadir lebih dari tiga dekade di Indonesia, PPLI secara konsisten melakukan aksi nyata pelestarian lingkungan. Beberapa program yang telah dijalankan antara lain penanaman hutan karbon, konservasi mangrove, pelepasan penyu, bersih-bersih sungai dan pelepasan ikan, hingga pelestarian satwa langka seperti Elang Jawa. &ldquo;Kegiatan seperti ini akan terus kami lakukan selama PPLI hadir di bumi Indonesia. Ini sejalan dengan core bisnis kami dalam pengelolaan limbah industri secara bertanggung jawab demi menjaga kelestarian lingkungan,&rdquo; tambah Yusuf. <h3>Apresiasi dan Dukungan Mitra Lingkungan</h3> Direktur Eksekutif Indonesia CARE Lukman Azis mengapresiasi kepedulian PPLI terhadap lingkungan hidup. &ldquo;PPLI adalah salah satu perusahaan yang rutin berkolaborasi dengan kami dalam berbagai program pelestarian dan kampanye penyelamatan lingkungan. Semoga aksi ini dapat menginspirasi pelaku usaha lain untuk terlibat aktif,&rdquo; tuturnya. Sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan lingkungan dan penanggulangan bencana, PPLI juga menyerahkan hibah satu unit perahu karet LCR kepada Indonesia CARE. Perahu itu akan dimanfaatkan dalam kegiatan pelestarian sungai sekaligus evakuasi saat terjadi bencana banjir di wilayah sungai.

Kepedulian masyarakat di Jakarta dan sekitarnya terhadap lingkungan masih rendah. Padahal kelestarian lingkungan bisa berdampak.

Permukiman Liar Bertambah, Sungai Ciliwung Makin Sempit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/14/citraland-gresik-192042529.jpg" alt="Kawasan permukiman elite di Gresik. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kawasan permukiman elite di Gresik. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp; Tidak dipungkiri, kepadatan penduduk di Surabaya membuat sebagian masyarakat memilih tinggal di Gresik. Hal itu terlihat dari laju pertumbuhan penduduk di wilayah selatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Selain persoalan itu, para pengusaha perumahan pun turut membidik wilayah Kota Pudak. Ketersediaan lahan yang masih luas membuat harga jual hunian terjangkau. Eko, warga perumahan di Desa Mojosarirejo, Kecamatan Driyorejo, adalah salah satu dari puluhan ribu orang yang memilih tinggal di Gresik. Meski status pekerjaan merupakan pekerja di Surabaya, ia sudah beberapa tahun domisili di Kota Pudak. Dirinya baru memutuskan pindah identitas pada tahun 2024. "Sejak tahun lalu sudah berganti KTP Gresik," ucapnya. Atmojo Prayogo juga demikian. Ia bersama keluarga memilih tinggal di Kecamatan Menganti sudah lebih dari lima tahun. Bedanya, hanya istri Prayogo yang bekerja di Surabaya. Pendatang dari Jawa Tengah ini memilih tinggal di Menganti karena harga tanah yang lebih miring. Namun, setiap harinya banyak aktivitas yang ia lakukan di Surabaya. "Anak sekolah di Surabaya, les juga di sana. Jadi saya kerja di Gresik, istri kerja di Surabaya, dan anak sekolah di Surabaya. Tiap hari saya wira-wiri antar ke Surabaya," ujarnya. Menurutnya, tinggal di Menganti tidak jauh berbeda dengan Surabaya. Jaraknya tidak terpaut jauh. "Baru pindah KTP Gresik tahun lalu meski sudah lama tinggal di Gresik," ujarnya. Kepindahan Prayogo tidak lain setelah kelahiran anak keduanya. Ia juga mengurus akta kelahiran agar beralamat di Gresik. "Tahun lalu sudah ngurus dan langsung jadi," katanya. Gresik selatan yang menjadi jujukan alternatif hunian juga dirasakan para pengusaha perumahan. Manajer Marketing Citraland City Kedamean, David Adhianto, mengatakan bahwa Cluster Havel yang diluncurkan tahun 2022 dan Cluster Charlotte pada 2023 telah terjual 560 unit, didominasi pembeli dari Surabaya. Mayoritas pembeli berstatus sebagai karyawan berusia 30-40 tahun. Menurutnya, meski pembeli kebanyakan dari Surabaya, pembeli asal Gresik juga tidak kalah banyak. "Adanya dukungan akses jalan seperti tol hingga pelebaran Jalan Bringkang cukup menarik para calon pembeli," ujarnya.

Kepadatan penduduk Surabaya mendorong masyarakat memilih tinggal di Gresik dengan pertumbuhan penduduk yang signifikan.

Gresik Makin Dilirik, Kepindahan Penduduk Meningkat Walau Warganya Kerja di Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/04/Pantauan-Udara3-4182463360.jpeg" alt="Pantauan udara dampak banjir di wilayah Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. (Dok. BNPB)" width="100%">
<figcaption>Pantauan udara dampak banjir di wilayah Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. (Dok. BNPB)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wilayah Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat (Jabar) terendam banjir akibat hujan deras yang melanda pada Senin malam (3/3). Dari pantauan udara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terlihat sungai meluap. Akibatnya menyebabkan jalanan dan permukiman terendam. Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi, banjir terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur sejak Senin (3/3) sampai Selasa dini hari. Mereka mencatat beberapa lokasi terdampak banjir seperti Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Medan Satria, Jatiasih, Pondok Gede, hingga Rawalumbu. Ketinggian air berkisar antara 140-300 sentimeter atau 1,4 meter-3 meter. Sementara di Kabupaten Bekasi, banjir melanda enam kecamatan sekaligus. Yakni Kecamatan Cibarusah, Serang Baru, Setu, Cikarang Utara, Cibitung, dan Tambun Utara. Merujuk data dari BPBD Kabupaten Bekasi, ketinggian air di lokasi terdampak banjir mencapai 150 sentimeter atau 1,5 meter. Petugas gabungan sudah diturunkan ke lokasi terdampak banjir untuk mengevakuasi dan menyelamatkan warga yang terjebak banjir. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, pihanya mendukung kebutuhan pemerintah daerah dan masyarakat terdampak pada masa tanggap darurat banjir di daerah Jabodetabek. &rdquo;Kami akan kerahkan personel ke masing-masing daerah terdampak dan peralatan sesuai kebutuhan di lapangan,&rdquo; tutur Suharyanto kepada awak media di Jakarta. Sejalan dengan penanganan banjir di masa tanggap darurat, BNPB mengimbau agar pemerintah daerah dan masyarakat tetap waspada terhadap potensi banjir susulan. Mereka diminta bersiaga untuk melakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman dan segera mempersiapkan kebutuhan dasar yang diperlukan apabila banjir melanda.

Banjir yang merendam wilayah Kota dan Kabupaten Bekasi cukup luas. Hal itu dipicu meluapnya sungai. Jalan dan permukiman terendam.

Pantauan Udara Banjir Bekasi: Sungai Meluap, Jalan dan Permukiman Terendam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/16/TL-Jalan-Raya-Menganti-Wiyung-Babatan-Unesa-5-4230104553.jpg" alt="Ilustrasi pembangunan di Kota Surabaya. (Pemkot Surabaya/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembangunan di Kota Surabaya. (Pemkot Surabaya/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengalokasikan anggaran senilai Rp 6,03 triliun untuk program prioritas pembangunan bidang infrastruktur dan penataan kawasan permukiman pada 2025. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, program prioritas itu mengacu pada visi dan misi Kota Surabaya yang tertuang dalam Peraturan Daerah No 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2021-2026. &rdquo;Proyek infrastruktur pada 2025 diprioritaskan untuk mendukung Superhub Megapolitan menuju kota dunia,&rdquo; ujar Eri Cahyadi seperti dilansir dari Antara. Dia mengatakan, program pembangunan 2025 terbagi dalam beberapa skala atau kategori seperti pada skala kota. Prioritasnya mencakup proyek Jalur Lingkar Luar Barat (JLLB), radial road, peningkatan Jalan Wiyung, diversi saluran Gunungsari, serta normalisasi saluran. Menurut Eri, pembangunan rumah pompa untuk penanganan genangan, juga menjadi bagian dari agenda prioritas Pemkot Surabaya 2025. &rdquo;Selain pembangunan jalan, Pemkot Surabaya juga memprioritaskan pembangunan infrastruktur drainase untuk penanganan banjir,&rdquo; terang Eri. Kemudian, di skala lingkungan, program prioritas tersebut meliputi perbaikan jalan dan saluran perkampungan, serta pembuatan paving. Juga, pengembangan jaringan fiber optik (FO) dan satu data turut menjadi bagian dari prioritas pembangunan pada sektor teknologi informasi di Kota Surabaya. Di sektor kesehatan, Pemkot Surabaya akan membangun Rumah Sakit Umum (RSU) Surabaya Selatan dengan luas lahan 7.132 meter persegi di Jalan Mastrip Anggrek I, Karangpilang. Rumah sakit dirancang memiliki layanan unggulan berupa pusat trauma. &rdquo;Kehadiran RSU Surabaya Selatan diharapkan dapat meningkatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat,&rdquo; terang Eri Cahyadi. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya Irvan Wahyudradjad menuturkan, pembangunan infrastruktur jalan bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan integrasi antar wilayah. &rdquo;Sedangkan, pembangunan sistem drainase, bertujuan untuk penanganan banjir dan genangan. Lalu, pembangunan infrastruktur teknologi informasi, bertujuan untuk meningkatkan atau mempermudah akses informasi dan komunikasi jaringan global,&rdquo; papar Irvan Wahyudradjad. Sementara, pembangunan RSU Surabaya Selatan, diharapkan akan mendukung pemerataan pelayanan kesehatan di Kota Pahlawan. &rdquo;Kajian sosio-ekonomi menunjukkan bahwa rumah sakit ini sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat,&rdquo; ucap Irvan Wahyudradjad.

Pemkot Surabaya alokasikan anggaran Rp 6,03 triliun untuk program prioritas pembangunan bidang infrastruktur dan penataan kawasan permukiman

Pemkot Surabaya Alokasikan Rp 603 Triliun untuk Program Prioritas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/04/images-36-3442019729.jpg" alt="Ilustrasi: Internet rumahan menggunakan perangkat router WiFi. (Wired)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Internet rumahan menggunakan perangkat router WiFi. (Wired)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Di sejumlah permukiman terdapat penyediaan jasa internet yang dikelola secara swadaya oleh perorangan maupun kelompok. Jasa layanan itu kerap ditawarkan di permukiman padat penduduk seperti gang, perkampungan, bahkan kompleks perumahan. Usaha seperti itu disinyalir ilegal. Layanan tersebut dikenal dengan RT/RW Net. Sekretaris Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Zulfadly Syam memastikan penyedia layanan tersebut jelas tidak resmi alias ilegal. Pasalnya, tidak berizin dan menyalahi Undang-undang. RT/RW Net ini berpotensi merugikan operator resmi. Zulfadly Syam mengatakan, bagi penyelenggara jasa internet atau Internet Service Provider (ISP), menjamurnya RT/RW Net bisa menjadi ancaman. Sebab, RT/RW Net itu hanya membeli satu layanan dari ISP, kemudian dipecah distribusinya. Lantas dikomersialkan kepada masyarakat yang membeli layanan RT/RW Net tersebut. &ldquo;Sebenarnya RT/RW Net perlu ada untuk meratakan jaringan internet supaya masyarakat juga melek internet. Tetapi yang mengkhawatirkan, yang tidak berizin alias ilegal,&rdquo; ujar Zulfadly di sela diskusi Selular Business Forum di Jakarta, Selasa (8/10). Zulfadly menyebut ada empat mazhab atau aliran RT/RW Net di Indonesia. Pertama, mazhab reseller. Mereka mematuhi aturan dan bayar pajak usaha. Kedua, mazhab kreatifitas yang biasanya sudah sesuai aturan tetapi kadang separp nyolong dengan kreatifitasnya. Ketiga, mazhab Robin Hood yang menanggap dirinya pahlawan karena sudah membantu meratakan jaringan internet di Indonesia meski mencuri. Terakhir, ada mazhab pencuri yang sama sekali tidak peduli aturan. Yang penting dapat untung. &ldquo;Tetapi APJII selalu melakukan sosialisasi supaya RT/RW Net yang sebelumnya Mazhab-nya pencuri atau Robin Hood dan lainnya bisa jadi Mazhab Reseller yang benar. Kami edukasi mulai dari perizinan hingga lainnya sehingga tidak illegal lagi,&rdquo; ujar Zulfaldy. &ldquo;Dari puluhan ribu yang ilegal ini akhirnya ada lima ribu yang statusnya jadi reseller yang sudah mengantongi izin,&rdquo; lanjutnya. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Heru Sutadi mengatakan, RT/RW Net ilegal justru tidak menguntungkan masyarakat, walau memberikan harga murah. Akan tetapi, hak-hak konsumen tidak bisa terpenuhi dengan hadirnya RT/RW Net ilegal. &ldquo;Ada kasus ketika musim hujan RT/RW Net ilegal mengalami gangguan, masyarakat melapor, tetapi ternyata pemilik RT/RW Net ilegal ini juga tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya ditinggal tidur saja,&rdquo; ungkapnya. Padahal sesuai aturannya, lanjut Heru, konsumen berhak mendapatkan kualitas layanan yang sesuai dengan janji atau kontrak yang disepakati, seperti kecepatan internet yang stabil, minim gangguan, dan layanan pelanggan yang responsif. &ldquo;Jadi saran dari BPKN, pilihlah layanan yang berizin resmi bukan illegal dan tidak tergiur harga yang murah,&rdquo; kata Heru. &ldquo;Kami juga mendorong supaya Asosiasi mengajak yang ilegal ini jadi legal dengan memberikan sosialisasi sanksi jika masih menjadi ilegal,&rdquo; lanjutnya. Direktur Pengendalian Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Dany Suwardany di tempat yang sama juga mengatakan jika pihaknya telah melakukan sejumlah tindakan untuk menangani RT/RW Net ilegal. &ldquo;Tindakan kami mulai dari sosialisasi, penertiban hingga penindakan secara hukum dengan melibatkan Polri,&rdquo; jelasnya. Dany menyebut pada tahun 2022 lalu, Kominfo telah menindak 228 reseller atau RT/RW Net ilegal dengan 89 pelaku terbukti melakukan pelanggaran dan telah ditertibkan dan 139 pelaku tidak terbukti. Lalu, tahun 2023, Kominfo juga menindak 195 pelaku, di mana 77 pelaku terbukti melakukan pelanggaran dan telah ditertibkan, sedangkan 118 pelaku tidak terbukti. Di tahun 2024 ini, Kominfo juga menindak 111 pelaku usaha serta 51 sudah terbukti dan telah dilakukan tindakan. &ldquo;Kalau kita lihat, jumlahnya memang menurun. Ini berkat sosialisasi yang juga temen-temen asosiasi lakukan untuk mengubah yang ilegal jadi legal dan sudah mendapatkan izin,&rdquo; ungkapnya. Sementara itu, Pengamat Telekomunikasi Ridwan Effendi menjelaskan, banyak masyarakat belum menjadikan internet sebagai kebutuhan primer. Kesanggupan masyarakat tersebut itu hanya mengeluarkan anggaran Rp 10 ribu sampai Rp 50 ribu untuk mendapatkan internet karena ada kebutuhan lainnya. &ldquo;Jika ditanya RT/RW Net boleh atau tidak? Ya, boleh saja tetapi harus berizin, karena dalam aturannya setiap penyelenggara telekomunikasi apalagi ada proses bisnis maka harus berizin,&rdquo; jelasnya. &ldquo;Lalu, apa yang menyebabkan maraknya RT/RW Net ilegal ini? Karena pendidikan yang masih rendah, hingga hambatan operator menembus lokasi,&rdquo; sambungnya. Ridwan menambahkan perlu adanya regulasi yang tegas dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah reseller atau RT/RW Net ilegal ini, hingga sosialisasi dari operator maupun tenaga pendidik. &ldquo;Langkah yang harus diambil ya pendidikan masyarakat, adanya insentif dari pemerintah bagi operator untuk membangun jaringannya hingga penegakan hukum supaya yang ilegal ini jera,&rdquo; tandasnya.

Di sejumlah permukiman terdapat penyediaan jasa internet yang dikelola secara swadaya oleh perorangan maupun kelompok.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#permukiman

Berita Terkini