<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/09/Screenshot_155-3376740852.jpg" alt="Ilustrasi standar keselamatan untuk cegah kecelakaan bus pariwisata (Vecteezy: Ramli Rahmansyah)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi standar keselamatan untuk cegah kecelakaan bus pariwisata (Vecteezy: Ramli Rahmansyah)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bus pariwisata adalah moda transportasi yang sering digunakan untuk membawa rombongan dalam perjalanan wisata. Momen membahagiakan tersebut bisa berubah menjadi tragedi jika keselamatan diabaikan, baik bagi penumpang maupun pengguna jalan lainnya. Di Indonesia, kecelakaan bus pariwisata akibat rem blong menjadi salah satu insiden yang kerap terjadi. Kasus semacam ini sering terjadi di wilayah dataran tinggi dengan medan jalan yang didominasi turunan curam. Penyebabnya pun beragam, mulai dari faktor kelalaian pengemudi hingga kondisi bus yang tidak layak jalan. Menurut publikasi e-Library Kemenparekraf yang dikutip pada Kamis (9/1), terdapat standar keselamatan angkutan umum, termasuk bus pariwisata, yang wajib dipenuhi. Standar ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) RI Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum pada Kawasan Strategis Nasional. Berikut sembilan standar keselamatan minimal angkutan umum dengan kendaraan bermotor dalam trayek, termasuk bus pariwisata, yang perlu diperhatikan: 1. Pengemudi Pengemudi harus dalam kondisi sehat secara fisik maupun mental, memiliki sertifikat vaksin covid 91 dan surat keterangan sehat dari dokter tiap 6 bulan sekali. Selain itu, pengemudi juga harus mengikuti pelatihan atau penyegaran kompetensi setidaknya setahun sekali. 2. Lampu Senter Setiap unit bus pariwisata harus memiliki minimal dua lampu senter yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam keadaan darurat. 3. Alat Pemecah Kaca Antisipasi untuk keadaan darurat, setiap unit bus harus menyediakan minimal satu martil pada tiap dua jendela. 4. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Diperlukan minimal satu APAR pada tiap unit bus pariwisata untuk memadamkan api jika terjadi kebakaran. 5. Fasilitas Kesehatan Kotak P3K berisi kaca steril, plester perekat, antiseptik, dan gunting wajib tersedia pada tiap unit bus untuk digunakan apabila terjadi kecelakaan. 6. Buku Panduan Tiap bus harus menyediakan setidaknya dua buku panduan, yaitu panduan tanggap darurat untuk penyelamatan dan panduan doa. 7. Pintu Darurat Tersedia akses darurat pada tiap bus berupa jendela yang memungkinkan untuk dilepas saat terjadi kecelakaan atau kebakaran. 8. Fasilitas Penyimpanan dan Pemeliharaan Setiap perusahaan bus pariwisata harus menyediakan fasilitas penyimpanan, pemeliharaan, dan perbaikan yang mampu menampung semua armadanya. 9. Pengecekan Kendaraan Bus yang akan beroperasi harus lolos uji kelaikan kendaraan sesuai prosedur untuk memastikan dalam kondisi Siap Guna Operasi (SGO).

Berikut sembilan standar keselamatan minimal angkutan umum dengan kendaraan bermotor dalam trayek, termasuk bus pariwisata.

Cegah Tragedi Rem Blong: 9 Standar Keselamatan Bus Pariwisata Menurut Permenhub yang Wajib Dipenuhi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/30/PERMENHUB-1402558875.jpg" alt="Ilustrasi proses sertifikasi kapal guna mendukung keselamatan pelayaran." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi proses sertifikasi kapal guna mendukung keselamatan pelayaran.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Perhubungan menerbitkan peraturan baru terkait Harmonisasi Sistem Pemeriksaan dan Sertifikasi pada Kapal Berbendera Indonesia. Penerbitan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 7 Tahun 2024 bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan sertifikasi kapal guna mendukung keselamatan pelayaran sehingga dibutuhkan keseragaman jadwal pemeriksaan dan masa berlaku sertifikat pada kapal berbendera Indonesia. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Capt. Antoni Arif Priadi mengatakan, untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai keseragaman pemeriksaan dan masa berlaku sertifikat pada kapal berbendera Indonesia maka pengaturan terkait dengan pemeriksaan dan sertifikasi keselamatan kapal, garis muat kapal dan pencegahan pencemaran lingkungan maritim perlu penyempurnaan. &ldquo;Hal tersebut yang mendasari Kemenhub untuk melakukan harmonisasi sistem pemeriksaan dan sertifikasi keselamatan pada kapal berbendera Indonesia yang dituangkan dalam produk hukum Peraturan Menteri Perhubungan,&rdquo; ujar Capt. Antoni. Dia menjelaskan bahwa harmonisasi sistem pemeriksaan dan sertifikasi keselamatan kapal merupakan pedoman dalam pengaturan terhadap keseragaman pelaksanaan pemeriksaan dan jenis sertifikasi yang pemberlakuannya disesuaikan dengan jenis dan ukuran kapal. Namun demikian, terdapat beberapa kapal berbendera asing yang dikecualikan diantaranya kapal perang, kapal pengakut tantara, kapal negara yang tidak dipergunakan untuk niaga, kapal kaya yang dibangun secara tradisional, kapal pesiar wisata yang tidak dipergunakan untuk kepentingan niaga dan kapal penangkap ikan. Adapun jenis pemeriksaan untuk penerbitan atau pengukuhan sertifikat kapal terdiri atas pemeriksaan keselamatan kapal, pemeriksaan garis muat kapal, pemeriksaan pencegahan pencemaran kapal, pemeriksaan manajemen air balas kapal, pemeriksaan sesuai koda, pemeriksaan kapal yang berganti bendera dari negara lain dan pemeriksaan untuk kapal yang beroperasi di perairan kutub. &ldquo;Peraturan Menteri ini berlaku setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangakan tanggal 16 April 2024 dan pembinaan serta pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilakukan langsung oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut,&rdquo; tutup Capt. Antoni.

Penerbitan Permenhub bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan sertifikasi kapal guna mendukung keselamatan pelayaran

Kemenhub Terbitkan Permen Sistem Pemeriksaan dan Sertifikasi pada Kapal Berbendera Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/1661304992002.jpg" alt="Ilustrasi demonstrasi Ojol. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi demonstrasi Ojol. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Driver ojek online (ojol) mengaku serba salah menentukan sikap atas wacana penaikan tarif ojol yang santer akan dikabarkan 29 Agustus mendatang. Sukari, 51, salah satu driver ojol dari perusahaan Gojek Tokopedia (GoTo) menyatakan bahwa kenaikan tarif ojol mengakibatkan keuntungan.  Tapi juga di sisi lain membuat pihaknya mengalami kerugian. "Ya imbasnya ya gitu. Customer itu pasti pada lari cari yang lebih murah. Imbasnya ada ya untung ruginya buat driver," ujarnya kepada JawaPos.com, Jumat (26/8).  Ia menambahkan, saat ini saja ketika tarif ojol belum naik, customer sudah banyak yang lari mencari driver dari aplikasi lain yang memberi tarif lebih murah daripada pihaknya. "Sekarang banyak pesaing aplikasi yang baru itu ada Maxim, indriver. Pasti ada imbasnya kalau bener-bener naik," imbuhnya.  Namun begitu, lelaki yang sudah menjadi driver sejak Gojek berdiri itu mengatakan bahwa kalaupun tarif ojol tidak naik, hal itu juga membuat dirinya hanya mendapat keuntungan yang sedikit. Apalagi, lanjutnya, harga BBM Pertamax sudah naik dan Pertalite sudah diwacanakan akan naik.  "Kalau driver mah ya yang penting mah ada lah pemasukan kalau saya mah. Tapi dengan adanya segala naik, bensin, ini naik, ya ngaruh juga gitu. Cuma agak berkurang," paparnya.  Sebelumnya, Kementerian Perhubungan menerbitkan aturan baru soal penyesuaian tarif ojol. Aturan baru tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 564 Tahun 2022 tentang Pedoman Penghitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi.

Tarif Ojol Bakal Naik, Driver: Ada Untung Ruginya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Himbauan-Dilarang-Mudik-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="LARANGAN MUDIK: Penumpang Bus AKAP di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, Selasa (21/4/2020). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>LARANGAN MUDIK: Penumpang Bus AKAP di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, Selasa (21/4/2020). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sedang menggodok Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) terkait pelarangan mudik tahun ini untuk meminimalisasi penyebaran virus korona Covid-19. Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo mengingatkan, aturan tersebut harus memiliki dasar hukum yang kuat.  Sebab, terdapat hak asasi manusia yang dipertegas dalam undang-undang mengenai mobilisasi. Aturan tersebut tercantum pada Pasal 27 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).  "Aturannya itu harus memastikan bahwa justifikasinya secara hukum itu bisa diuji, sehingga nanti larangan (mudik) itu punya dasar hukum," ujarnya dalam video conference, Rabu (22/4).  Dia menyebut, larangan mudik Lebaran 2020 merupakan respons penyebaran Covid-19. Sehingga, aturan larangan ini sifatnya tidak absolut, melainkan relatif.  Meskipun demikian, dia meminta pemerintah tetap menyiapkan argumentasi hukum yang matang dalam membuat aturan. "Walaupun ada undang-undang lain yang memberi hak mobilitas itu bisa direduksi," ucapnya.

YLKI: Permenhub Mudik Harus Punya Dasar Hukum Kuat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/larangan-mudik-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menargerkan, regulasi tentang larangan mudik akan selesai disusun besok, Kamis (23/4). Pemerintah telah menggelar rapat bersama pihak terkait yang dipimpin oleh Dirjen Perhubungan Darat.  Adapun rapat koordinasi dihadiri berbagai instansi antara lain Korlantas Polri, unsur di Kementerian PUPR seperti BPJT, Bina Marga, Jasa Marga, Kemenkes, Dishub Provinsi/Kota dari berbagai daerah termasuk DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Banten, Riau, Sulsel, Sumbar, Kalsel, Kaltara, dan Gorontalo. Kemudian ada Polda dan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD).  "Dalam rapat yang dipimpin oleh semua pihak sepakat untuk mengawasi implementasi Permenhub di lapangan. Permenhub sendiri ditargetkan akan selesai pada 23 April 2020 atau satu hari sebelum penerapan larangan mudik diberlakukan pada 24 April 2020," ujarnya dalam keterangannya, Rabu (22/4).  Adita menjelaskan, prioritas pengawasan yang nantinya akan dilakukan adalah penyekatan di daerah zona merah dan di daerah yang ditetapkan PSBB. Nantinya, jika ada masyarakat yang melalui zona-zona tersebut akan dicek oleh petugas di pos-pos check point yang ada di lapangan.  "Jadi perlu kami tegaskan bahwa tidak ada penutupan jalan nasional maupun jalan tol, tetapi yang dilakukan adalah penyekatan atau pembatasan kendaraan yang boleh melintas atau tidak. Pelarangan berlaku untuk angkutan penumpang baik angkutan umum maupun kendaraan pribadi (mobil dan sepeda motor) dan tidak berlaku untuk angkutan barang atau logistik," jelasnya  Kendaraan selain angkutan barang atau logistik yang dikecualikan dalam larangan mudik ini yaitu pemadam kebakaran, kendaraan dinas instansi pemerintah, dan kendaraan tenaga medis. Terkait pemberian sanksi bagi pelanggar larangan mudik, Adita menjelaskan pada tahap awal penerapannya pemerintah mengedepankan cara-cara persuasif.  Caranya yaitu dengan melakukan edukasi dan meminta pengendara untuk memutar balik kendaraanya kembali ke asal. Kemudian, pada tahap kedua baru akan disertakan dengan pemberian sanksi.  Lebih lanjut Adita mengatakan, Kemenhub bersama pihak-pihak terkait akan terus berkoordinasi guna mempersiapkan tindak lanjut teknis implementasi kebijakan ini. Antara lain membangun sebanyak kurang lebih 50 titik pos check point di seluruh Indonesia.  Pos ini akan dikoordinasi oleh Korlantas Polri. Pos-pos tersebut ditargetkan selesai dibangun satu hari sebelum pemberlakukan awal larangan mudik pada 24 April 2020.  Pada pos check point tersebut, terdapat petugas gabungan yang terdiri dari Kepolisan, TNI, Perhubungan, Satpol PP dan tim medis dari Dinas Kesehatan. Check point Moda darat akan dibangun di gerbang tol dan di jalan nontol yang merupakan akses keluar masuk utama suatu wilayah serta di terminal bus dan pelabuhan ASDP.  Kemudian terkait pengaturan rest area di jalan tol, tetap akan diberlakukan physical distancing, karena pengemudi mobil barang (angkutan logistik) dan kendaraan dinas petugas operasional, Emergency dan pengamanan tetap akan menggunakan rest area tersebut.  "Setelah rapat hari ini, akan ada rapat koordinasi lanjutan. Intinya, semua instansi kompak bergerak dan melakukan operasi bersama. Tindakan di lapangan akan sangat situasional dan mengikuti dinamika perkembangan Covid-19," pungkasnya.

Permenhub Larangan Mudik Ditargetkan Rampung Besok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/UMI-Makassar-Dr-Fachri-Bachmid-antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Dr. Fahri Bachmid menilai implementasi Peraturan Menteri Perhubungan yang membolehkan ojek online (ojol) mengangkut penumpang selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSSB) bisa membingungkan masyarakat.  "Permenhub Nomor 18 Tahun 2020 itu overlapping dan tidak mempunyai landasan dan pijakan konstitusional," ujar Fahri Bachmid dalam keterangan tertulis, yang diterima Antara pada Senin (14/4).  Menurut dia, jika memang Menhub ingin membuat produk regulasi, idealnya mengakomodasi serta wajib untuk sejalan dengan peraturan perundang-undangan horizontal-sektoral yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan sebagai leading sector dalam penanganan korona (Covid-19) dan penerapan PSBB.  Menkes juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 sebagai dasar pemberlakuan PSBB yang di dalamnya hanya memperbolehkan ojol mengangkut barang. Bukan penumpang.  "Jadi, Menhub Ad Interim jangan membuat norma serta pranata baru yang sifatnya contra legem sehingga ini sangat berimplikasi secara mendasar pada visi penyelesaian penanganan wabah korona pada tingkat yang lebih teknis. Ada kebingungan pada tingkat lapangan. Ini tidak boleh terjadi dalam situasi darurat pandemi seperti ini," terangnya.  Jika dilihat dari peraturan perundang-undangan, khususnya UU Nomor 15/2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Permenhub Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Pencegahan Penyebaran Pandemik Virus Corona yang diteken Luhut Binsar Panjaitan tersebut tidak sejalan dan berpotensi bertentangan dengan ketentuan dalam UU tersebut.  Penerapan PSBB, papar Fahri, adalah berdasarkan pada UU Nomor 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan PP Nomor 21/2020, dan dengan kewenangan itu Menkes mengeluarkan Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka percepatan penanganan korona.  Dengan PP Nomor 21/2020, kata dia, Menkes diberikan kewenangan untuk mengatur pelaksanaan PSBB dan memberikan pedoman pelaksanaannya, termasuk pengaturan soal pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum maupun pembatasan moda transportasi.  "Dengan demikian, sepanjang spirit pengaturan terkait PSBB maka mutlak adanya setiap 'beleid' atau kebijakan hukum yang akan dilakukan oleh badan atau kementerian sektoral lainya wajib berpedoman pada ketentuan yang dibuat oleh Menteri Kesehatan, sehingga setiap regeling atau peraturan yang dibuat harus sejalan dengan paradigma keadaan kedaruratan kesehatan, bukan yang lain," kata Fahri.  Fahri menilai dari segi teknis yuridis Permenhub Nomor 18 Tahun 2020 tersebut kelihatannya sedikit membajak kewenangan Menkes dalam rangka pengaturan PSBB. Bahkan, kata dia, Permenhub tersebut cenderung tidak responsif dan tidak mengakomodasi semangat keadaan darurat terkait penyebaran Covid-19 yang sangat eskalatif dan masif menyebar ke 34 provinsi di Indonesia.a (*)

Pakar Hukum Tata Negara Nilai Permenhub Tentang Ojol Bikin Bingung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/PSX_20200412_232344.jpg" alt="Sejumlah kendaraan melintas di ruas tol Jor di kawasan Pasar Rebo, Jakarta, Minggu (12/4/2020). Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan menindak para pengendara kendaraan bermotor yang melanggar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakar" width="100%">
<figcaption>Sejumlah kendaraan melintas di ruas tol Jor di kawasan Pasar Rebo, Jakarta, Minggu (12/4/2020). Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan menindak para pengendara kendaraan bermotor yang melanggar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 pada 9 April lalu. Namun, aturan itu ditolak berbagai pihak karena dianggap bertentangan dengan misi pengurangan jumlah penderita virus korona.  Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati kemarin (12/4) menyatakan, secara garis besar peraturan tersebut mengatur tiga hal. Pertama, terkait dengan pengendalian transportasi untuk seluruh wilayah. Kedua, pengendalian transportasi pada wilayah yang ditetapkan sebagai pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Ketiga, pengendalian transportasi untuk kegiatan mudik tahun 2020. ”Permenhub ini dibuat berdasarkan kondisi riil saat ini. Namun, pemerintah akan memperhatikan dinamika yang berkembang dan tidak tertutup kemungkinan dilakukan penyesuaian,” ungkapnya.  Dia menjelaskan, peraturan tersebut berlaku untuk kendaraan umum dan pribadi serta transportasi barang atau logistik. Dalam aturan tersebut, operator ditunjukkan hal-hal yang harus dilakukan, mulai saat persiapan perjalanan, selama perjalanan, hingga saat tiba di tujuan.  Salah satu aturan permenhub menyebutkan, motor yang digunakan untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan masyarakat (ojek) dalam hal tertentu dapat mengangkut penumpang dengan syarat-syarat ketat, sesuai protokol kesehatan. ”Protokol kesehatan seperti melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut sebelum dan setelah selesai digunakan, menggunakan masker dan sarung tangan, dan tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit,” ucapnya.  Pada bagian lain, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengungkapkan, Permenhub 18/2020 harus dicabut. Alasannya, Kemenhub mengeluarkan kebijakan itu atas dasar kepentingan ekonomi jangka pendek. ”Salah satu inti yang diatur permenhub, dalam hal tertentu untuk tujuan melayani masyarakat dan kepentingan pribadi, sepeda motor dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan pada pasal 11 ayat 1 huruf d. Ketentuan ini sangat menyesatkan, berpotensi banyak pelanggaran dan disalahgunakan,” ungkapnya.  Pemerhati kebijakan publik dan perlindungan konsumen Agus Pambagio menuturkan hal senada. Dia menilai penerapan PSBB di Jakarta sudah berjalan baik. Apalagi, disusul daerah penyangga Jakarta. ”Sayang, penerapan PSBB yang terkait angkutan orang dengan kendaraan roda dua akan menjadi masalah di lapangan karena permenhub dan peraturan menteri kesehatan berbenturan,” tuturnya.  Agus juga mempersoalkan pasal yang sama dengan Tulus. Permenhub dinilai bertentangan dengan Permenkes 9/2020, pasal 13 ayat 10 huruf a. Isinya, penumpang kendaraan umum maupun pribadi harus mengatur jarak. Permenhub juga dianggap melanggar UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan PP 21/2020.  Lebih lanjut, dia mengatakan, permenhub membuat aparat menjadi ambigu melakukan penindakan hukum. ”Padahal, tanpa penindakan hukum, pelaksanaan PSBB menjadi tidak ada gunanya karena penularan Covid-19 masih dapat berlangsung melalui angkutan penumpang kendaraan roda dua,” terangnya.  Pemberlakuan Permenhub 18/ 2020 juga menuai kritik dari parlemen. Anggota Komisi V DPR Irwan menuturkan, permenhub tidak perlu ada karena justru bertentangan dengan PP 21/2020 tentang PSBB. Menurut dia, permenhub tidak tegas dalam pembatasan. Justru permenhub memastikan semua jenis transportasi masih bebas beroperasi selama PSBB.  Pembebasan operasional transportasi itu diatur dalam pasal 11–15. Dalam klausul itu, disebutkan bahwa semua jenis kendaraan boleh beroperasi dengan pembatasan jumlah penumpang. Pasal 11 ayat 1A, misalnya. Disebutkan bahwa kendaraan penumpang atau bus boleh beroperasi dengan pembatasan jumlah penumpang maksimal 50 persen dari kapasitas tempat duduk. Sedangkan kereta api tetap boleh beroperasi selama jumlah penumpang maksimal hanya 65 persen dari kapasitas kursi. Pengguna motor juga masih boleh mengangkut penumpang. Tumpang-tindih aturan transportasi itu membuat kepala daerah menjadi kebingungan.  Sebab, sebelumnya sudah ada Permenkes 9/2020 tentang Ketentuan Penerapan PSBB. Disebutkan bahwa selama PSBB, masyarakat harus memastikan physical distancing. Termasuk tidak boleh berkendara motor dengan berboncengan. Kepolisian pun aktif melakukan razia di DKI Jakarta untuk memastikan aturan itu berjalan. ”Di sini jelas permenhub mementahkan permenkes yang terbit lebih dulu,” ujar Irwan. Dia berharap permenhub segera dicabut. Apalagi, PP 21/ 2020 menyebutkan bahwa PSBB ditetapkan menteri kesehatan melalui permenkes. ”PSBB cukup diatur satu peraturan menteri saja agar tidak tumpang-tindih dan membingungkan publik,” tegas politikus Partai Demokrat itu.

YLKI Nilai Kebijakan Luhut demi Kepentingan Ekonomi Jangka Pendek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Achmad-baidowi-PPP-eca3.jpg" alt="Wasekjen PPP Achmad Baidowi. (HENDRA EKA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Wasekjen PPP Achmad Baidowi. (HENDRA EKA/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyoroti tentang kegagalan komunikasi menteri-menteri Jokowi. Salah satunya soal permenhub yang ada di antara bbeberapa pasalnya tang tak seuasi dengen permenkes yang mantur PSBB.  Dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) ‎ada beberapa perbedaan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)‎. Karena di Peremhub tersebut membolehkan ojek online mengangkut penumpang sementara dalam Peraturan Menteri Kesehatan melarangnya.  "Hal ini sekaligus menunjukan lemahnya aspek komunikasi dan koordinasi antar instansi pemerintahan dalam penerapan PSBB cukup buruk Sehingga menghasilkan kebijakan berbeda-beda yang membuat bingung masyarakat," ujar Sekretaris Fraksi PPP Achmad Baidowi kepada wartawan, Senin  (13/4).  Menurut Awiek -sapaan akrab Achmad Baidowi- mengatakan pihak ojek online dirugikan karena keputusan yang tidak jelas dari dua pembantu Presiden Jokowi ini. Sehingga hal ini sepatutnya tidak terjadi di dua kementerian ini.  "Gara-gara keputusan yang berbeda tersebut, tidak sedikit maka para ojek online dirugikan. Karena di satu sisi dilarang namun di sisi lain diperbolehkan," tegasnya.  ‎Diketahui, Kemenhub menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18/2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Covid-19. Dalam aturan baru yang diteken Plt Menteri Perhubungan Luhut Binsar Panjaitan, ojek online boleh mengangkut penumpang.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=KVXf0pQEyxk  https://www.youtube.com/watch?v=H7ZbPGwOVYc  https://www.youtube.com/watch?v=ckdSBd3TtBI  Permenhub ini menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat, sebab bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).  Dalam aturan yang diteken Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto justru menegaskan ojek online dilarang mengangkut penumpang dan hanya boleh antar barang.

PPP: Banyak Warga Bingung, Komunikasi Menteri-menteri Jokowi Lemah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Luhut-Panjaitan.jpg" alt="Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan." width="100%">
<figcaption>Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Panjaitan kembali menuai sorotan karena polemik permenhub. Pengganti sementara Menhub Budi Karya itu menerbitkan Permenhub Nomor 18 Tahun 2020. Isinya tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.  Pasalnya, isi permenhub itu banyak yang bertentangan dengan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) yang sudah diatur dengan jelas lewat Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.  Menanggapi polemik itu, Wakil Ketua Komisi V DPR Syarief Abdullah Alkadrie mengatakan, PSBB sudah diatur dengan jelas lewat Permenkes. karena itu, Permenhub yang ditandatangani Luhut itu terkesan membuat bingung dan tumpang tindih aturan menjalankan.  Menurut ketua DPP Partai Nasdem itu, Permenhub juga seakan-akan tidak mengindahkan langkah physical distancing dan social distancing, karena terkesan ingin memastikan semua transportasi baik di darat, laut, maupun udara tetap berjalan selama masa PSBB.  “Saya minta pemerintah harus satu bahasa dan satu kata dalam persoalan ini. Kondisi kita sedang darurat, jangan membuat tambah galau masyarakat di bawah,” kata Syarief, Minggu (12/4).  Legislator Dapil Kalimantan Barat (Kalbar) I itu menegaskan Permenhub tersebut bertentangan dengan Permenkes terkait PSBB. Sebab, menurutnya, yang sudah dilarang di Permenkes, malah diperbolehkan di dalam Permenhub.  Ia mencontohkan, di Permenkes sudah tegas melarang angkutan ojek online mengangkut penumpang, kecuali barang, tetapi justru diperbolehkan Permenhub  “Langkah untuk melakukan physical distancing dan social distancing jadi bagaimana dengan adanya Permenhub itu? Ini bertentangan dengan Permenkes. Saya minta Permenhub itu dicabut dan dibatalkan,” ungkap Syarief.  Menurut Syarief, seharusnya pemerintah ini melihat kondisi di lapangan karena pandemi Covid-19 sudah makin parah. Jangan sampai, kata dia, aturan yang dibuat malah saling bertentangan.  “Ini akhirnya membuat gaduh dan ketidakpastian di bawah,” tegas sekretaris Fraksi Partai Nasdem di MPR ini.  Ia menambahkan bila mendasarkan pada asas lex specialis derogat legi generalis, maka semestinya Permenhub itu batal demi hukum.  Sebab, dia menegaskan sudah jelas bahwa Permenkes 9/2020 merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Aturan ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.  “Sebaiknya aparat tetap berpedoman pada Permenkes, karena yang menentukan PSBB itu leading sector-nya itu kesehatan serta UU yang mengatur soal darurat kesehatan. Saya minta supaya Permenhub itu dibatalkan dan dicabut,” ungkap Syarief.  Syarief mengingatkan pemerintah agar harus fokus dan mendahulukan keselamatan manusia ketimbang persoalan ekonomi dan investasi. “Itu yang harus menjadi perhatian dan fokus. Saya minta menteri-menteri itu membantu presiden dengan concern dan fokus, jangan berebut panggung,” ujar Syarief.  Diketahui, Menhub Ad Interim Bapak Luhut Binsar Panjaitan menerbitkan Permenhub Nomor 18 Tahun 2020. “Permenhub tersebut telah ditetapkan oleh Menhub Ad Interim Bapak Luhut Binsar Pandjaitan pada 9 April 2020,” kata juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.  Adita menjelaskan, secara garis besar peraturan tersebut mengatur tiga hal yaitu pengendalian transportasi untuk seluruh wilayah, pengendalian transportasi pada wilayah yang ditetapkan sebagai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan pengendalian transportasi untuk kegiatan mudik tahun 2020.  Permenhub ini dibuat berdasarkan kondisi riil saat ini, tetapi Pemerintah akan memperhatikan dinamika yang berkembang dan tidak tertutup kemungkinan untuk dilakukan penyesuaian.  “Peraturan tersebut berlaku untuk transportasi penumpang (kendaraan umum dan pribadi) serta transportasi barang/logistik, yang mengatur hal-hal yang harus dilakukan mulai pada saat persiapan perjalanan, selama perjalanan, dan saat sampai tujuan atau kedatangan,” kata Adita.  Adita menambahkan, peraturan ini ditujukan baik untuk penumpang kendaraan umum dan pribadi, operator sarana dan prasarana transportasi baik di transporasi darat, kereta api, laut dan udara.  “Inti dari aturan ini adalah untuk melakukan pengendalian transportasi dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19, dengan tetap memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi khususnya bagi yang tidak bisa melakukan kerja dari rumah dan untuk pemenuhan kebutuhan logistik rumah tangga,” ujarnya.

DPR Soroti Permenhub Pak Luhut yang Buat Binggung Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/bandara-gatot-subroto-lampung-resmi-layani-penerbangan-sipil_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Sejumlah maskapai penerbangan di bandara. (Muhammad Ali/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Sejumlah maskapai penerbangan di bandara. (Muhammad Ali/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan, hingga saat ini belum ada maskapai yang melanggar Tarif Batas Atas (TBA) yang sudah ditetapkan. Informasi tersebut sekaligus meluruskan kabar harga tiket yang dijual maskapai kemahalan.  Sementara itu, mengenai harga tiket pesawat bisa terlampau tinggi, kemungkinan lantaran destinasi yang dituju harus transit di suatu tempat.  "Penerbangan transit itu berarti penumpang membeli beberapa tiket beberapa rute untuk sampaik ke rute tujuan, sehingga harganya menjadi tinggi. Kalau penerbangan langsung, tarifnya terkendali dalam aturan pemerintah," ujar Dirjen Perhubungan Udara Polana B. Pramesti dalam keterangannya, Jumat (31/5).  Polana mengajak masyarakat untuk lebih teliti dalam membeli tiket penerbangan pada periode libur Lebaran tahun ini. Terutama saat melakukan pembelian di agen travel maupun secara daring (online).  Beberapa hal yang perlu diteliti di antaranya adalah jenis-jenis biaya yang dibebankan serta jenis penerbangannya apakah langsung satu rute atau transit.  Menurut Polana, semua biaya dalam tiket sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2019 tentang tata cara dan formulasi perhitungan tarif batas atas penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri. Regulasi lain yakni Kepmenhub Nomor 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.  "Dalam KM 106 itu ada tarif tertinggi tiap rute langsung (bukan transit) untuk rute domestik kelas ekonomi. Jadi, silakan masyarakat mengecek tarif pesawatnya sebelum membeli tiket," tuturnya.  Polana bahkan menyatakan, tarif yang tertera di KM 106/2019 tersebut lebih rendah 12-16 persen dibanding tarif yang tertera di aturan sebelumnya.  "Maskapai tidak boleh menjual tarif pesawat di atas yang sudah ditetapkan Pemerintah tersebut. Maskapai yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku ," imbuhnya.  Polana menjelaskan, tarif sebagainana terteda di KM 106/2019 bukan harga tiket. Untuk menjadi harga tiket, tarif itu masih harus ditambah pajak, asuransi dan biaya pelayanan bandara atau dikenal sebagai passenger service charge (PSC).  Selain itu, tarif tersebut harus disesuaikan dengan layanan di maskapai. Untuk maskapai full service seperti Garuda dan Batik Air, boleh menjual tarif itu sebesar 100 persen.  Untuk medium service seperti Sriwijaya dan NAM air boleh menjual maksimal 90 persen dan LCC seperti Lion, Citilink dan Indonesia AirAsia boleh menjual maksimal 85 persen dari tarif batas atas.  Guna mengawasi penerapan tarif ini, pihaknya sudah menyebar inspektur dari Direktorat Angkutan Udara dan Kantor Otoritas Bandar Udara di seluruh Indonesia. Pengawasan juga dilakukan melalui agen tiket dan pengawasan secara online.

Kemenhub Pastikan Belum Ada Maskapai Langgar Aturan Tarif Batas Atas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#permenhub

Berita Terkini