<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Bintang-Puspayoga-Dok.-KemenPPA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi tengah menjalani uji materi (judicial review) di Mahkamah Agung (MA). Judicial review dilakukan berdasarkan laporan dari Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau.  Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mengharapkan proses uji materi tersebut tidak menghambat upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi.  “Semangat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi tidak boleh padam gara-gara uji materi itu. Hari–hari ini sangat perlu untuk melakukan pencegahan terhadap kekerasan seksual di tengah banyaknya kasus yang terjadi,” kata Menteri PPPA Bintang Puspayoga kepada wartawan, Jumat (1/4).  Bintang mengatakan, pihaknya menghormati proses yang berlangsung di MA. Namun dia berharap pengajuan itu benar-benar dapat dicermati agar tidak mencederai rasa keadilan korban kekerasan seksual.  Perlindungan harus dapat dirasakan kehadirannya oleh semua di lingkup perguruan tinggi. Mengingat kekerasan seksual lebih banyak yang tersembunyi.  Bintang juga mengatakan, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dibutuhkan untuk memastikan kampus sebagai tempat yang bersih dari segala tindak kekerasan seksual. Korban juga diminta tetap berani melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya agar mendapatkan bantuan perlindungan dan penanganan yang tepat.  “Kekerasan seksual merupakan bentuk kejahatan yang sangat keji dapat berdampak terhadap mental, fisik dan merusak masa depan korban. Kita tidak bisa mendiamkan dan membiarkan kekerasan seksual dalam bentuk apapun,” tandasnya.

Permendikbudristek PPKS Digugat di MA, Ini Respons Menteri PPPA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/tak-terima-divonis-14-tahun-adik-ipar-eks-bos-bank-century-ajukan-pk_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Gedung Mahkamah Agung" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Gedung Mahkamah Agung</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Desakan kepada Mahkamah Agung (MA) untuk menolak judicial review atau uji materi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi terus mengali. Kali ini datang dari sejumlah akademisi lintas universitas.  Desakan tersebut tertuang dalam empat rekomendasi yang disuarakan sejumlah akademisi dari Universitas Indonesia, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara kepada MA. adapun poinnya yakni, pertama menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; kedua Menyatakan pembentukan Permendikbudristek ini sudah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; ketiga Permendikbudristek ini punya kekuatan hukum; keempat Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.  Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Sulistyowati Irianto mengatakan, Permendikbudristek PPKS adalah instrumen hukum yang paling ditunggu di perguruan tinggi Indonesia. Selama ini, ketiadaan hukum yang memadai di tingkat nasional maupun perguruan tinggi tidak dapat menangani kasus para korban kekerasan seksual, yang umumnya mahasiswi.  "Peninjauan kembali diajukan terhadap proses formil dan sejumlah Pasal penting dalam Permendikbudristek no 30/2021, yang bisa berpotensi instrumen hukum tersebut akan kehilangan substansi kekuatannya dalam melindungi dan memulihkan korban kekerasan seksual yang adalah generasi muda aset bangsa ini di kemudian hari," kata Sulistyowati kepada wartawan, Kamis (31/3).  Sulistyowati mengatakan, berdasarkan catatan tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sepanjang 2012 sampai 2021 terdapat 49.729 kasus kekerasan seksual. Kasus terjadi di ranah personal, publik dan negara. Kekerasan terhadap perempuan di ranah pendidikan, paling banyak terjadi di perguruan tinggi, dan 87,8 persen adalah kekerasan seksual.  Menurut Sulistyowati kondisi ini disebabkan oleh lima faktor. Pertama, belum ada atau terbatasnya peraturan di perguruan tinggi yang mengatur tentang pencegahan dan penanganan korban kekerasan seksual.  "Kedua, definisi kekerasan seksual dalam perundang-undangan nasional mengatur secara terbatas, dan tidak mengenali beragam kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, dan belum berperspektif korban sebagaimana prinsip HAM internasional," jelasnya.  Faktor ketiga, aparatur penegak hukum yang masih terbatas pengetahuan dan perspektifnya mengenai korban perempuan. Faktor keempat, penanganan hukum dalam sistem peradilan pidana tidak terintegrasi dengan sistem pemulihan korban dan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Terakhir, budaya menyalahkan korban sehingga korban bungkam dan mengalami re-viktimisasi.  “Dampak kekerasan seksual bagi korban ada potensial kehilangan nyawa dan masa depan, trauma serta cacat seumur hidup. Oleh karenanya, kekerasan seksual adalah kejahatan terhadap kemanusiaan bukan kejahatan kesusilaan,” pungkasnya.

Akademisi Desak MA Tolak Judicial Review Permendikbudristek PPKS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Demo-Mahasiswa-Peringati-2-Tahun-Jokowi-Maruf-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) saat berunjuk rasa di kawasan Silang Monas, Jakarta, Kamis (21/10/2021). Unjuk rasa yang diikuti mahasiswa dari puluhan kampus tersebut untuk memperingati dua tahu" width="100%">
<figcaption>Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) saat berunjuk rasa di kawasan Silang Monas, Jakarta, Kamis (21/10/2021). Unjuk rasa yang diikuti mahasiswa dari puluhan kampus tersebut untuk memperingati dua tahu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek PPKS) diluncurkan pada 2021 lalu. Regulasi tersebut diharapkan dapat mengentaskan masalah kekerasan seksual di jenjang pendidikan tinggi.  Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pun melakukan survei terhadap Permendikbudristek PPKS tersebut. Sebanyak 2.420 orang menjadi responden dalam survei tersebut.  Manager Program SMRC Saidiman menyatakan, sejauh ini 33 persen responden sudah mengetahui Permendikbudristek tersebut. Dari 33 persen yang tahu aturan tersebut, hampir 100 persen di antaranya memberikan dukungan untuk Permendikbudristek itu.  "Sebanyak 92 persen dari yang tahu soal Permendikbudristek ini mendukung. Sementara yang tidak mendukung hanya 7 persen," ujar Saidiman dalam webinar Survei Opini Publik Nasional SMRC, Senin (10/1).  Survei SMRC juga menemukan bahwa hanya 10 persen masyarakat yang menyatakan bahwa Permendikbudristek ini membenarkan perzinaan. Adapun, isu terkait pelegalan terhadap perzinahan itu sempat muncul ketika Permendikbudristek pertama kali diluncurkan.  "Sementara yang tidak setuju 87 persen, itu jauh lebih banyak atau bahkan mayoritas dari yang tersebut yaitu menyatakan bahwa kebijakan itu tidak membenarkan perzinaan," jelasnya.  Ia mengungkapkan, 87 persen publik menilai kebijakan ini adalah upaya melindungi korban dari kekerasan atau pemaksaan untuk melakukan hubungan seks.  Survei ini menggunakan sistem multistage random sampling dengan jumlah sebanyak 2.420 responden. Metode survei ini dilakukan melalui wawancara, baik secara tatap muka maupun telfon.  Survei dilakukan terhadap seluruh masyarakat dengan jumlah proporsional menurut provinsi untuk mewakili pemilih nasional. Survei dilakukan pada 8 Desember 2021 hingga 7 Januari 2022.

Masyarakat Mendukung Permendikbudristek PPKS di Perguruan Tinggi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Aksi-Hari-Perempuan-Sedunia-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Sejumlah perempuan melakukan aksi unjuk rasa memperingati Hari Perempuan Internasional di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta, Senin (8/3/2021). Dalam aksinya mereka menyuarakan kesetaraan gender, perlawanan atas kekerasan seksual terhadap perempuan, dan e" width="100%">
<figcaption>Sejumlah perempuan melakukan aksi unjuk rasa memperingati Hari Perempuan Internasional di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta, Senin (8/3/2021). Dalam aksinya mereka menyuarakan kesetaraan gender, perlawanan atas kekerasan seksual terhadap perempuan, dan e</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi X DPR RI Djohar Arifin Husin mengatakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek PPKS) sebaiknya ditunda. Menurutnya, ini akan membuat khawatir berbagai pihak, salah satunya orang tua mahasiswa. Sebab, terdapat frasa-frasa yang rasanya tidak patut, seperti 'tanpa persetujuan korban'. Kata dia, aturan tersebut berpotensi melahirkan fenomena baru hingga terciptanya modus baru. "Terlindunginya mereka yang melakukan seks bebas atas nama suka sama suka, bisa lain jenis dan sejenis, karena kalau sama-sama suka, dalam frasa itu dibenarkan, ini melanggar undang-undang," ungkap dia dalam rapat kerja dikutip, Jumat (3/12). Permendikbudristek tersebut diharapkan dapat menjadi perhatian untuk bisa diperbaiki atau bahkan dicabut. Permendikbudristek ini dinilai dapat merusak masa depan bangsa, dengan bebasnya anak-anak Indonesia berbuat sesuatu yang dilarang oleh agama, tetapi malah terkesan dibenarkan oleh regulasi. "Jadi saya minta ini menjadi perhatian untuk bisa dicabut ataupun diperbaiki karena sangat merusak masa depan bangsa dengan bebasnya anak-anak kita membuat sesuatu yang dilarang oleh undang-undang kita sendiri, dilarang oleh agama apapun, tapi dibenarkan oleh Permen ini. Sekali lagi saya minta ini untuk dicabut atau diperbaiki agar sesuai dengan undang-undang kita yang ada," tegas dia. Selain itu, pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) juga masih bergulir di DPR. Oleh karena itu, Permendikbudristek perlu ditunda hingga pembahasan RUU tersebut rampung. "Jadi kalau bisa ditunda dulu, karena Permendikbudristek ini, mengingat undang-undang, RUU tentang Kekerasan Seksual masih menjadi pembahasan di DPR RI. Jadi jelas ini sangat mengkhawatirkan," tutup dia.

Permendikbudristek PPKS Diminta untuk Direvisi Kembali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Aksi-Hari-Perempuan-Sedunia-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Sejumlah perempuan melakukan aksi unjuk rasa memperingati Hari Perempuan Internasional di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta, Senin (8/3/2021). Dalam aksinya mereka menyuarakan kesetaraan gender, perlawanan atas kekerasan seksual terhadap perempuan, dan e" width="100%">
<figcaption>Sejumlah perempuan melakukan aksi unjuk rasa memperingati Hari Perempuan Internasional di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta, Senin (8/3/2021). Dalam aksinya mereka menyuarakan kesetaraan gender, perlawanan atas kekerasan seksual terhadap perempuan, dan e</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hadirnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek PPKS) menjadi suatu tameng bagi para sivitas akademika dalam menjalankan aktivitas.  Dalam menjalankan kegiatannya, terdapat Satgas PPKS yang terdiri dari mahasiswa, dosen dan pihak eksternal independen yang memiliki konsen dalam kekerasan seksual. Satgas ini akan bertugas dalam menangani dan menyelesaikan kasus kekerasan seksual dalam kampus.  Adapun selain itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menegaskan bahwa pihaknya meminta setiap kampus atau universitas yang ada di seluruh Indonesia membangun Lembaga Konseling bagi korban kejahatan seksual maupun penderita penyimpangan orientasi seksual.  Serta, lembaga konseling bagi penderita penyimpangan orientasi seksual. Hal ini dilakukan guna memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para penyintas kekerasan seksual dalam kampus.  "Meminta agar di setiap kampus dibangun Lembaga Konseling bagi korban kejahatan seksual maupun penderita penyimpangan orientasi seksual sebagai wujud usaha membangun manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia sebagaimana tujuan pendidikan nasional," ungkap dia dalam keterangannya dikutip, Selasa (30/11).  Lebih lanjut, ia mengingatkan pemerintah untuk kedepannya dalam perbaikan naskah Permendikbudristek PPKS ini. Pasalnya, regulasi ini masih memiliki sejumlah poin yang kontroversi dan juga Kemendikbudristek diminta mendengarkan masukan dari para ormas Islam.  "Mengingat, unsur ormas Islam telah lama berkiprah sebagai penggerak pendidikan bahkan sejak sebelum masa kemerdekaan Republik Indonesia," tandasnya.

Kampus Diminta Bangun Lembaga Konseling Bagi Korban Kekerasan Seksual

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/rektorat.jpg" alt="Ilustrasi Rektorat UI. Feru Lantara/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Rektorat UI. Feru Lantara/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dugaan kasus kekerasan seksual terus bermunculan seiring dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek PPKS) sebagai program Merdeka Belajar.  Salah satu kasus yang tengah hangat diperbincangkan adalah dugaan kekerasan seksual oleh guru besar Universitas Indonesia (UI) kepada salah seorang mahasiswi. Untuk itu, dari pihak UI juga mengakui bahwa terbitnya Permendikbudristek PPKS akan membawa perubahan bagi lingkungan di perguruan tinggi.  "UI menyambut baik terbitnya Permendikbudristek 30/2021 yang mengatur secara khusus dan terperinci, mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi," ujar Sekretaris Universitas UI Agustin Kusumayati dalam keterangannya, Selasa (23/11).  Karena peraturan, mekanisme dan prosedur yang selama ini dilaksanakan di UI mengatur tata laksana dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku secara umum, pihaknya pun akan melakukan penyesuaian sebagaimana arahan Permendikbudristek PPKS.  "Sesuai dengan Permendikbudristek 30/2021, UI akan menyelenggarakan upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan UI, melalui 3 jalur, yaitu melalui pembelajaran, penguatan tata kelola, dan penguatan budaya komunitas," jelas dia.  Kata Agustin, modul pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek juga akan diintegrasikan ke dalam kurikulum. Selain itu pun akan dipromosikan melalui berbagai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler.  Terkait penguatan tata kelola, pihaknya akan melakukan perumusan kebijakan dan regulasi tentang pencegahan kekerasan seksual di lingkungan UI, pembentukan Satuan Tugas sesuai dengan pedoman dari Kemendikbudristek. Lalu, melengkapi SIPDUGA dengan layanan hotline untuk pelaporan kekerasan seksual  Selain itu menurutnya, dalam pencegahan terjadinya kekerasan seksual tersebut, ada tiga kelompok faktor pengaruh perilaku yang patut diperhatikan. Salah satunya itu dipengaruhi oleh predisposing factors, yakni pengetahuan, sikap, motivasi dan kepercayaan.  "Lalu enabling factors, misalnya fasilitas, sarana, prasarana, akses terhadap layanan dan reinforcing factors, misalnya pengaruh keluarga, pasangan, peer group, teman," tutur dia.  Apabila ada laporan dugaan kekerasan seksual dalam kampus, pihaknya akan melakukan upaya penyelesaiannya. Sehingga dapat menjaga dan menghormati hak-hak korban maupun terduga pelaku.  "Apabila dalam penyelesaiannya dirasakan hal-hal yang tidak memuaskan, pihak UI selalu terbuka untuk komunikasi lebih lanjut," tandas Agustin.

Universitas Indonesia Dukung Implementasi Permendikbudristek PPKS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/sirojd.jpg" alt="KH Said Aqil Siroj (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>KH Said Aqil Siroj (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim melakukan kunjungan ke Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Kunjungan itu dilakukan pada Senin (22/11) kemarin.  Adapun, pertemuan tersebut membahas terkait Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj pun menyampaikan dukungannya atas regulasi itu.  Ia mengaku bahwa PBNU pada dasarnya mendukung kebijakan tersebut. Akan tetapi, karena masih ada beberapa poin dan pasal yang menjadikan lemahnya peraturan tersebut, ia merekomendasikan Mendikbduristek melakukan perbaikan.  “Mengenai Permendikbud PPKS pada dasarnya kami (NU) mendukung itu. Hanya saja ada beberapa poin yang perlu direvisi supaya betul-betul berkualitas untuk membangun bangsa yang beradab sesuai sila nomor satu dalam pancasila,” jelas dia dikutip dari website NU, Selasa (23/11).  Dijelaskan olehnya bahwa kejahatan seksual menurut norma Pancasila, agama atau suatu kepercayaan adalah salah. Tak ada alasan berlandaskan atas dasar suka sama suka satu sama lain.  “Karena kekerasan seksual dengan atau tanpa rasa suka sama suka dalam norma agama itu dilarang. Apalagi hubungan seksual di luar pernikahan apapun alasannya agama tidak membenarkan itu. Semua agama,” imbuhnya.  Merespon itu, Nadiem menuturkan bahwa dirinya berkomitmen akan menampung setiap masukan perihal perbaikan aturan itu. "Alhamdulillah. Saya mengapresiasi dan berterima kasih atas dukungan dan masukan dari PBNU terhadap peraturan ini. Walaupun dengan sedikit catatan, saya berkomitmen menampung itu,” katanya.  Mengenai usulan perbaikan untuk kebijakan tersebut dari masyarakat maupun ormas-ormas Islam lain, ia berkata akan melakukan kunjungan lainnya. "Saya akan datang dan mendengarkan satu-persatu masukan baik dari pihak ormas keagamaan, mahasiswa, dosen maupun dari lembaga kampus,” tandas dia.

PBNU Dukung Implementasi Permendikbudristek PPKS, tapi Perlu Revisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/IMG_20210211_221829.jpg" alt="Dirjen Dikti Kemendikbud Nizam saat Talkshow Kampus Merdeka Menyongsong Society 5.0 dalam peringatan HPTT ke-75 yang digelar Fakultas Teknik UGM secara daring, Kamis (11/2). UGM/Antara" width="100%">
<figcaption>Dirjen Dikti Kemendikbud Nizam saat Talkshow Kampus Merdeka Menyongsong Society 5.0 dalam peringatan HPTT ke-75 yang digelar Fakultas Teknik UGM secara daring, Kamis (11/2). UGM/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek PPKS) menjadi kebijakan yang baik untuk melindungi sivitas akademika.  Plt Direktur Jenderal Pendidikan, Tinggi, Riset dan Teknologi (Dirjen Diktiristek) Nizam mengatakan bahwa Permendikbudristek ini dibentuk selama hampir 2 tahun. Pembentukan kebijakan tersebut berawal dari keluhan sivitas akademika.  "Ini hampir setiap minggu saya mendapatkan keluhan, masukan dari berbagai, terutama dari adek-adek mahasiwa tentang berbagai hal. Terutama salah satu hal yang sangat menonjol adalah tentang kekerasan seksual yang terjadi di kampus," jelas dia dalam acara daring dikutip, Senin (22/11).  Ia menyampaikan bahwa kejadian kekerasan seksual kebanyakan terjadi di perguruan tinggi swasta yang notabene bukan milik negara. Alhasil, mereka pun takut untuk melapor karena tidak ada perlindungan.  "Serta ada dalam posisi yang sangat lemah, dalm posisi yang sangat mengerikan lah saya merasakannya," tuturnya.  Kata dia, ketika masih bertugas sebagai dosen, para mahasiswa dan mahasiswi tidak ada perlindungan yang nyata, terkhusus dalam hal kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang dilaporkan itu sangat beragam, tidak hanya fisik, tapi juga verbal.  "Apalagi sekarang ada digital, itu berbagai macam bentuk pelecehan dan kekerasan seksual tersebut terjadi, tanpa ada tempat pelapor, tanpa ada tempat berlindung yang jelas. Kalau pun ada keberanian untuk melapor, pimpinan perguruan tinggi juga bingung karena tidak ada payung legal untuk bisa memproses itu diranah yang relatif," ujar Nizam.  Sehingga dari berbagai kondisi tersebut, maka tahun 2020 Kemendikbudristek melakuan penelitian, kajian dan pendalaman baik melalui penelitian di perguruan tinggi serta menerima berbagai masukan dari Komnas Perempuan hingga sivitas akademika itu sendiri.  "Selama 1 setengah tahun, kita bahas kita rumuskan akhirnya terumuskan dalam Permendikbudristek yang penekanannya nomor 1 adalah pencegahan, bagaimana kita mencegah supaya kejadian pelecehan kekerasan seksual atau kekerasan berbasis gender itu tidak berlanjut dan tidak terjadi di lingkungan perguruan tinggi," pungkasnya.

Kemendikbudristek Beberkan Penyusunan Permendikbudristek PPKS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/UNAIR.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah mengeluarkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Sejumlah kampus di Surabaya pun menyambut positif aturan tersebut dengan menyiapkan berbagai langkah.  Rektor Universitas Airlangga (Unair) Prof Mohammad Nasih mengatakan, Unair mendukung permendikbudristek yang telah disahkan Mendikbudristek Nadiem Makarim itu. Sebab, hal tersebut sesuai dengan nilai dasar yang menjadi acuan Unair. Yakni, excellence with morality yang mengharuskan Unair selalu mengedepankan aspek moralitas dalam penyelenggaraan pendidikan.  ’’Unair mendukung penuh upaya Kemendikbudristek untuk mencegah secara dini adanya tindak kekerasan seksual. Sekaligus memberikan bantuan pendampingan dan pemulihan korban kekerasan seksual,” katanya.  Nasih menuturkan, Unair sudah melakukan upaya, baik secara strategis maupun taktis, untuk mencegah dan menangani tindak kekerasan seksual. Di antaranya, membentuk satuan tugas (satgas) yang bernama Help Center (HC). Satgas khusus itu dibentuk sebagai unit yang berfungsi dan bertugas menangani pelapor yang mengalami masalah terkait dengan kehidupan kampus. Baik melalui pendampingan (counseling) maupun pemulihan. ’’Satgas khusus ini sejatinya ada sejak 2011,” tuturnya.  Menurut Nasih, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 memiliki misi yang bijaksana dan mulia berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Namun, klausul permendikbudristek tersebut juga menimbulkan polemik bagi sebagian orang. Salah satunya, istilah ’’tanpa persetujuan” terkait tindakan kekerasan seksual yang harus ditelaah ulang. Sebab, frasa ’’tanpa persetujuan” diidentifikasi dari kata sexual consent.  ’’Mungkin frasa ’tanpa persetujuan’ bisa diubah menjadi ’tanpa hak’ yang lebih bernuansa sebagai bahasa hukum/peraturan yang memiliki konsep ’sui generis’,” katanya.

Unair Bentuk Satgas Kekerasan Seksual di Kampus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/mendikbud-nadiem-target.jpg" alt="Mendikbudristek Nadiem Makarim (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Mendikbudristek Nadiem Makarim (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim, mengatakan dirinya akan berkunjung kepada para organisasi masyarakat (ormas) yang memiliki konsen soal kekerasan seksual. Hal ini dilakukan guna menampung berbagai masukan atas Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. "Saya akan datang menggunakan beberapa bulan ke depan untuk dengerin satu per satu, lihat masukan dan cari suatu pengertian yang sama," jelas dia dalam channel YouTube Deddy Corbuzier, Selasa (16/11). Kata dia, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Perbedaan ini pun tidak membuat dirinya patah semangat, melainkan menambah semangat dirinya untuk menyempurnakan Permen tersebut. "Dari semua yang punya konsen terkait frasa dalam permen ini yang membuat saya senang adalah semua semangat bahwa Permen PPKS ini harus terus jalan, itu yang membuat saya semangat," tutur dia. Ia memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam Permen tersebut akan dikunjungi oleh pihaknya. Dalam beberapa bulan ke depan, waktu yang ia miliki akan digunakan untuk hal tersebut. "Gakpapa kita punya sedikit perbedaan pendapat, ada multitafsir, saya tampung kita lihat dan evaluasi, kita pastikan semua pihak didatengin, termasuk kampus dan dosen," ujar dia. "Karena saya juga ingin mengerti konsen mereka, saya sudah muter-muter tapi akan lebih intensif lagi, jadi kita sebagai pembuat kebijakan itu harus benar-benar terbuka," pungkas Nadiem.

Mas Menteri Nadiem Akan Kunjungi Ormas Bahas Permendikbudristek PPKS

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Permendikbudristek PPKS

Berita Terkini