<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/24/WhatsApp-Image-2024-10-23-at-233551-2981339750.jpeg" alt="Sosialisasi Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2024 oleh LLDIKTI Wilayah IV. (lldikti4.kemdikbud.go.id)" width="100%">
<figcaption>Sosialisasi Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2024 oleh LLDIKTI Wilayah IV. (lldikti4.kemdikbud.go.id)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kemendibudristek mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi. Melansir laman Direktorat Jenderal Vokasi, peraturan ini dikeluarkan dengan tujuan memperkuat pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus. Sebelumnya, tindak penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi diatur dalam Permenristekdikti Nomor 30 Tahun 2021. Peraturan tersebut lebih terfokus pada penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2024 menjadi pelengkap poin-poin yang belum ada pada Permenristekdikti Nomor 30 Tahun 2021. Dengan Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2024, diharapkan dapat mengefektifkan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Lalu, apa saja poin-poin baru dalam Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2024? <ol> <li>Kekerasan fisik</li> </ol> Kekerasan fisik menjadi salah satu poin penambahan dalam Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2024. Kekerasan fisik yang terjadi pada lingkungan perguruan tinggi baik secara langsung maupun melalui media elektronik/non elektronik diatur pada bab 2 pasal 7. Kekerasan fisik yang dimaksud misalnya seperti tawuran, penganiayaan, perkelahian, eksploitasi ekonomi untuk memberikan keuntungan bagi pelaku, pembunuhan serta kekerasan fisik lain yang diatur dalam perundang-undangan. <ol start="2"> <li>Kekerasan psikis</li> </ol> Tindakan kekerasan psikis yang dimaksud dapat berupa pengucilan, penolakan, pengabaian, penghinaan, penyebaran rumor, panggilan yang mengejek, intimidasi, teror, perbuatan mempermalukan di depan umum, pemerasan, dan perbuatan lain yang dinyatakan sebagai kekerasan psikis. <ol start="3"> <li>Perundungan</li> </ol> Dalam pasal 11 bab 2 Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2024 dijelaskan bahwa perundungan merupakan pola perilaku kekerasan fisik atau kekerasan psikis yang dilakukan secara berulang. <ol start="4"> <li>Kekerasan Seksual</li> </ol> Sebelumnya, Permenristekdikti Nomor 30 Tahun 2021 hanya mengatur kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Dalam Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2024, tindak kekerasan seksual yang dilakukan di lingkungan perguruan tinggi dijelaskan secara lebih rinci. Dalam pasal 12 dijelaskan bahwa kekerasan seksual merupakan perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan kuasa atau relasi gender. <ol start="5"> <li>Diskriminasi dan intoleransi</li> </ol> Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2024 menambahkan bab diskriminasi dan intoleransi sebagai salah satu kekerasan yang dapat terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Diskriminasi dan intoleransi yang dimaksud adalah bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasar etnis, agama, ras, warna kulit, usia, status ekonomi, kebangsaan, afiliasi, status sosial ekonomi atau kemampuan mental sensorik serta fisik. <ol start="6"> <li>Kebijakan yang mengandung kekerasan</li> </ol> Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2024 juga mengatur tentang kebijakan yang mengandung kekerasan dalam lingkungan kampus. Kebijakan yang mengandung kekerasan tersebut dapat berupa kebijakan yang berpotensi menyebabkan terjadinya kekerasan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Misalnya berupa surat keputusan, surat edaran, nota dinas, pedoman, imbauan, instruksi dan bentuk kebijakan lain.

Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 memperkuat pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus

6 Poin Perubahan Permenristekdikti No.55 Tahun 2024 yang Baru Disahkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kpk-sebut-ada-20-ribu-lebih-hakim-belum-lapor-lhkpn_m_.jpg" alt="Mahkamah Agung (MA) menjadikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai salah satu syarat promosi hakim." width="100%">
<figcaption>Mahkamah Agung (MA) menjadikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai salah satu syarat promosi hakim.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) resmi menolak gugatan uji materiil atau Judicial Review (JR) terhadap Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi.  Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendikbudristek, Chatarina Muliana Girsang mengatakan, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 hadir sebagai solusi atas berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkup perguruan tinggi. Sehingga dia bersyukur uji materi ditolak.  “Kita bersyukur, berdasarkan info yang termuat pada website kepaniteraan MA yang kami terima, bahwa MA telah menolak permohonan hak uji materill terhadap Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Saat ini kami menunggu relaas putusan dimaksud dari MA,” kata Chatarina kepada wartawan, Selasa (19/4).  Permendikbudristek ini merupakan upaya pencegahan kekerasan seksual dan upaya penguatan sistem penanganan kekerasan seksual yang berpihak pada korban. Hadirnya terobosan peraturan ini juga dimaksudkan agar terwujud lingkungan perguruan tinggi yang aman bagi seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan untuk belajar dan mengaktualisasikan diri.  Karenanya, Chatarina menyampaikan apresiasi kepada sivitas akademika se-Indonesia, berbagai lembaga masyarakat sipil dan komunitas yang telah mendukung lahirnya peraturan menteri tersebut dan mengawal proses uji materi.  “Lahirnya Permendikbudristek ini adalah momentum untuk menyatukan langkah kita untuk melindungi warga pendidikan tinggi dari ancaman kekerasan seksual yang merusak masa depan," imbuhnya.  Sebelumnya, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat mengajukan gugatan berupa JR kepada MA pada Rabu (2/3/2022), dengan Nomor Perkara 34 P/HUM/2022. Dalam gugatannya, LKAAM meminta MA untuk meninjau kembali penerbitan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS di Lingkungan Pendidikan Tinggi.  Sebagai informasi, berdasarkan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada tahun 2022, sebanyak 92 persen responden yang mengetahui tentang Permendikbudristek PPKS mendukung keberadaan peraturan tersebut.

MA Tolak Uji Materi Permendikbudristek, Chatarina Ngaku Bersyukur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kabulkan-pk-choel-mallarangeng-ma-potong-6-bulan-hukuman-pidananya_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Gedung Mahkamah Agung" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Gedung Mahkamah Agung</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Desakan kepada Mahkamah Agung (MA) menolak uji materi yang diajukan oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) terkait Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKS). Kali ini, dilakukan Asosiasi Pusat Studi Gender dan Anak se-Indonesia (ASWGI).  Ketua ASWGI, Emy Susanti mengatakan, uji materi dinilai akan melemahkan Permendikbudristek PPKS dalam melindungi sivitas akademika dari kekerasan seksual. Mulai dari dosen, mahasiswa, dan tenaga pendidik.  “Kami mengharapkan Mahkamah Agung tidak mengabulkan uji materiil karena Permendikbudristek 30/2021 sangat krusial. Paradigma Permendikbudristek PPKS ini mendorong terjadinya transformasi perguruan tinggi ke arah penguatan ekosistem untuk mencapai Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual,” kata Emy melalui siaran virtual, Kamis (7/4).  Uji materi yang diajukan LKAAM ke MA terkait dengan Pasal 5 Ayat 2 huruf b, f, g, j, l, dan m. Pasal ini digugat terkait dengan frasa 'persetujuan korban'. Menurut Emy frasa tersebut merujuk pada tindakan yang mempunyai unsur paksaan atau manipulasi pada korban.  Artinya, korban sebenarnya tidak menghendaki perbuatan tersebut. Namun, perbuatan itu dapat dikategorikan ke dalam kasus kekerasan seksual. Penekanan frasa ini juga untuk mengedukasi dan menguatkan korban agar tidak takut mengungkapkan kekerasan seksual yang menimpa dirinya.  “Permendibudristek PPKS merupakan jawaban komprehensif yang menunjukkan kehadiran pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual telah melalui proses mendengarkan serta memperhitungkan suara akademisi,” tegas Emy.  Menurut Emy, Permendikbudristek PPKS menjadi jawaban komprehensif untuk permasalahan kekerasan seksual di perguruan tinggi karena menggunakan paradigma kritis yang berorientasi pada pencegahan keberulangan, penanganan, serta pemulihan dengan berbasis pemenuhan-pemenuhan hak korban.  “Untuk berjalannya proses pendidikan yang menghargai martabat manusia sebagai makhluk ciptaanNya yang merdeka, kreatif, bermartabat, dan nir kekerasan,” jelas Emy.  Sementara itu, Perwakilan mahasiswi Universitas Riau (UNRI), Voppi Rosea Bulki, juga menyampaikan dukungannya terhadap penerapan Permendikbudristek PPKS. Sebab, hukum di Indonesia dinilai belum berpihak terhadap para korban kekerasan seksual. Sebagai contoh, Pengadilan Negeri Pekanbaru memvonis bebas Dekan Fisipol nonaktif Universitas Riau (UNRI), Syafri Harto, atas tuduhan pelecehan seksual terhadap mahasiswi bimbingannya.  “Keputusan ini merupakan satu hal yang sangat menyedihkan bagi penyintas dan rekan-rekan mahasiswa yang mengawal kasus ini. Kami meminta kepada seluruh pihak agar mengimplementasikan Permendikbudristek ini di lingkungan kampus,” ujar Voppi.  Dalam kesempatan yang sama, Plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek, Nizam mengatakan, kasus kekerasan seksual seperti puncak gunung es. Banyak terjadi, namun para korban takut untuk melaporkannya. Hal seperti ini seharusnya tidak boleh terjadi lagi.  “Data sudah menunjukkan kekerasan seksual di perguruan tinggi semakin lama semakin mengkhawatirkan. Laporan teman-teman di perguruan tinggi yang sudah implementasikan peraturan ini, yang awalnya sepi, sekarang banyak laporan karena merasa terlindungi,” ucapnya.  Nizam menuturkan, Permendikbudristek PPKS ini merupakan kartu darurat agar sivitas akademika terlindung dari kekerasan seksual. “Dukungan ini sangat menguatkan kami untuk mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual. Semoga dukungan ini juga didengarkan para penegak hukum dan masyarakat bahwa kita serius mewujudkan kampus yang aman,” tutupnya.

ASWGI Minta MA Tolak Uji Materi Permendikbudristek PPKS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/SMRC.jpg" alt="Manajer Program SMRC, Saidiman Ahmad" width="100%">
<figcaption>Manajer Program SMRC, Saidiman Ahmad</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mayoritas publik meyakini Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek PPKS) sebagai upaya untuk melindungi korban. Demikian temuan survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).  Responden yang mengikuti survei nasional ini sebanyak 2.420 orang. Adapun, dalam survei ini, responden diberi dua pilihan pandangan, pertama menyatakan bahwa Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 itu dapat membenarkan perzinahan.  Pandangan kedua menyatakan bahwa Permendikbudristek PPKS tersebut tidak membenarkan perzinahan, melainkan sebagai upaya melindungi korban dari kekerasan atau pemaksaan untuk melakukan hubungan seks.  “Terhadap dua pandangan ini, mayoritas publik 83 persen dari yang tahu, setuju dengan pandangan kedua, yakni Permendikbud tersebut bukan pembenaran atas perzinahan, melainkan upaya untuk melindungi korban kekerasan,” ujar Manajer Program SMRC, Saidiman Ahmad dalam webinar, Selasa (11/1).  Hanya 10 persen yang menyatakan setuju pada pandangan pertama bahwa peraturan tersebut dapat membenarkan perzinahan. "Sementara masih ada 7 persen yang belum menyatakan pendapat," tuturnya.  Saidiman menegaskan bahwa publik umumnya menilai positif adanya Permendikbud tersebut. “Hal ini terlihat dari dukungan yang merata di setiap lapisan sosial dan wilayah,” ujar Saidiman.  Ia juga menyampaikan, sebanyak 78 sampai 98 persen massa pemilih partai-partai politik mendukung Permendikbud tersebut. “Selain itu, di antara yang tahu, umumnya (78-98 persen) massa pemilih partai politik juga menilai bahwa Permendikbud tersebut tidak membenarkan perzinahan, melainkan upaya melindungi korban dari kekerasan seksual,” ujar Saidiman.

Banyak Masyarakat Pahami Permendikbudristek PPKS untuk Lindungi Korban

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Aksi-Hari-Perempuan-Sedunia-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Sejumlah perempuan melakukan aksi unjuk rasa memperingati Hari Perempuan Internasional di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta, Senin (8/3/2021). Dalam aksinya mereka menyuarakan kesetaraan gender, perlawanan atas kekerasan seksual terhadap perempuan, dan e" width="100%">
<figcaption>Sejumlah perempuan melakukan aksi unjuk rasa memperingati Hari Perempuan Internasional di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta, Senin (8/3/2021). Dalam aksinya mereka menyuarakan kesetaraan gender, perlawanan atas kekerasan seksual terhadap perempuan, dan e</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi X DPR RI Djohar Arifin Husin mengatakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek PPKS) sebaiknya ditunda. Menurutnya, ini akan membuat khawatir berbagai pihak, salah satunya orang tua mahasiswa. Sebab, terdapat frasa-frasa yang rasanya tidak patut, seperti 'tanpa persetujuan korban'. Kata dia, aturan tersebut berpotensi melahirkan fenomena baru hingga terciptanya modus baru. "Terlindunginya mereka yang melakukan seks bebas atas nama suka sama suka, bisa lain jenis dan sejenis, karena kalau sama-sama suka, dalam frasa itu dibenarkan, ini melanggar undang-undang," ungkap dia dalam rapat kerja dikutip, Jumat (3/12). Permendikbudristek tersebut diharapkan dapat menjadi perhatian untuk bisa diperbaiki atau bahkan dicabut. Permendikbudristek ini dinilai dapat merusak masa depan bangsa, dengan bebasnya anak-anak Indonesia berbuat sesuatu yang dilarang oleh agama, tetapi malah terkesan dibenarkan oleh regulasi. "Jadi saya minta ini menjadi perhatian untuk bisa dicabut ataupun diperbaiki karena sangat merusak masa depan bangsa dengan bebasnya anak-anak kita membuat sesuatu yang dilarang oleh undang-undang kita sendiri, dilarang oleh agama apapun, tapi dibenarkan oleh Permen ini. Sekali lagi saya minta ini untuk dicabut atau diperbaiki agar sesuai dengan undang-undang kita yang ada," tegas dia. Selain itu, pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) juga masih bergulir di DPR. Oleh karena itu, Permendikbudristek perlu ditunda hingga pembahasan RUU tersebut rampung. "Jadi kalau bisa ditunda dulu, karena Permendikbudristek ini, mengingat undang-undang, RUU tentang Kekerasan Seksual masih menjadi pembahasan di DPR RI. Jadi jelas ini sangat mengkhawatirkan," tutup dia.

Permendikbudristek PPKS Diminta untuk Direvisi Kembali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/membela_nadiem.jpg" alt="ILUSTRASI - BUDIONO/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI - BUDIONO/JAWA POS</figcaption>
</figure>Di tengah inkompetensi pejabat publik dan bobroknya birokrasi, setiap langkah yang diambil dengan akal sehat demi kepentingan publik harus didukung dan diperjuangkan bersama.  ---  BULAN Mei 2021, Mahkamah Agung resmi membatalkan surat keputusan bersama (SKB) 3 menteri tentang pemakaian seragam di sekolah. Isi SKB itu adalah melarang sekolah negeri untuk mewajibkan seragam yang identik dengan agama, termasuk jilbab, kepada peserta didik. Sebaliknya, sekolah negeri tidak boleh melarang peserta didik untuk mengenakan seragam sesuai yang diyakini. SKB mengharuskan kepala daerah dan kepala sekolah yang telah membuat aturan wajib berjilbab di sekolah untuk mencabut aturan tersebut.  Penerbitan SKB 3 menteri itu dipicu oleh pemaksaan pemakaian jilbab pada siswi Kristen di SMKN 2 Padang Januari 2021. Video orang tua siswa beradu pendapat dengan wakil kepala sekolah viral di media sosial hingga menjadi isu nasional. Dari kasus itu kemudian publik tahu, ternyata banyak kasus pemaksaan penggunaan jilbab bagi siswi Kristen di Sumatera Barat. Di SMKN 2 Padang saja, ada 46 siswa nonmuslim yang menggunakan jilbab di sekolah.  Di titik ini kita sudah bisa mengurai beberapa pokok masalah. Pertama, kenapa siswa nonmuslim yang bersekolah di sekolah negeri berjilbab? Kenapa sekolah negeri seluruh siswinya berjibab? Kenapa orang tua murid yang anaknya menolak berjilbab harus dipanggil sekolah sampai berdebat?  SKB 3 menteri memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. Jelas, SKB ini sejalan dengan nalar dan akal sehat, melindungi kebebasan berkeyakinan, dan menempatkan setiap warga negara dengan setara. Tapi, pengadilan tak melihat apakah sesuatu bagus atau buruk sesuai dengan nalar atau tidak. Pengadilan hanya melihat apakah SKB itu sesuai dengan jalur yang telah ditetapkan, apakah sebuah peraturan tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan lain, terutama jika posisi peraturan itu lebih tinggi.  Uji materi terhadap SKB 3 menteri tersebut diajukan oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat. MA mengabulkan gugatan itu dan menyatakan SKB 3 menteri bertentangan dengan peraturan di atasnya. Yaitu, UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak, UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah.  Seperti deja vu, permendikbudristek tentang kekerasan seksual kini menghadapi ancaman serupa. Tuduhan bahwa peraturan ini memiliki masalah materiil dan formil telah dikemukakan, salah satunya oleh Muhammadiyah. Hingga tulisan ini ditulis, gugatan resmi memang belum dilayangkan. Tulisan ini pun bukan bicara tentang perdebatan hukum. Tulisan ini adalah semacam colekan kecil yang mengajak untuk melihat realitas sekaligus dilema kita sebagai sebuah bangsa.  Proses Politik  Setiap peraturan dan undang-undang selalu lahir dari proses negosiasi dan kompromi. Baik melalui proses politik di DPR maupun di level terkecil, melalui musyawarah yang melibatkan berbagai pihak. Peraturan dan undang-undang yang telah terbit pun masih memberi ruang untuk kembali dinegosiasikan melalui gugatan hukum. Ke Mahkamah Konstitusi untuk menggugat undang-undang dan ke Mahkamah Agung untuk menggugat aturan di bawahnya.  Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PSK) yang hingga kini belum disahkan oleh DPR karena ada yang keberatan dengan isinya adalah contoh mutakhir bagaimana sebuah undang-undang diganjal sekaligus dinegosiasikan. Sebaliknya, pengesahan RUU Cipta Kerja dalam waktu singkat, mengabaikan protes dan demonstrasi, menunjukkan bahwa kepentingan politik dan kepentingan para pembuat undang-undang kerap menjadi dasar utama dalam pembuatan undang-undang.  Perdebatan dalam RUU PSK serupa dengan kontroversi seputar permendikbudristek tentang kekerasan seksual. Keduanya sama-sama dituduh melegalisasi seks bebas. Penggunaan konsep persetujuan korban (consent) dianggap sama dengan menyatakan bahwa jika ada persetujuan korban, hubungan seksual adalah hal yang diperbolehkan. Lebih jauh lagi, penggunaan kata consent dianggap tidak sesuai dengan Pancasila.  Dalam proses politik di DPR, posisi kelompok yang anti pada konsep consent berhasil menjegal pengesahan RUU PSK hingga hari ini. Semuanya jadi merasa kecolongan ketika menteri pendidikan mengeluarkan peraturan tanpa harus melalui proses yang melibatkan mereka.  Keributan seputar permendikbudristek lebih banyak berakar dari kepentingan politik, tawar-menawar kekuatan dan pengaruh, upaya untuk membangun citra kepada publik bahwa kamilah yang paling peduli pada urusan moral. Sulit sekali mendudukkan perkara bahwa peraturan ini harus ada untuk melindungi mahasiswa dan pelajar dari kekerasan seksual, untuk mencegah agar tak lagi ada korban, untuk memastikan agar mereka yang telanjur menjadi korban bisa terlindungi dan mendapat keadilan. Bahkan sekadar membawa pembicaraan untuk fokus ke upaya perlindungan korban kekerasan seksual saja tak mampu dilakukan.  Sama halnya dalam perkara SKB 3 menteri tentang seragam sekolah. Keputusan yang sudah begitu gamblang mengatur bahwa tak boleh ada paksaan untuk memakai jilbab dan sebaliknya tak boleh ada larangan bagi mereka yang mau berjilbab malah diartikan ke mana-mana, bahkan ujungnya harus dibatalkan karena dianggap bertentangan dengan aturan di atasnya. Pertanyaannya kini, aturan macam apakah yang bertentangan dengan aturan yang mencoba melindungi kebebasan warga negara dalam berkeyakinan? Nilai macam apa yang bertentangan dengan semangat untuk melindungi setiap peserta didik dari pemaksaan dan intimidasi dalam berjilbab atau tak berjilbab?  SKB 3 menteri dan permendikbudristek tentang kekerasan seksual adalah bukti komitmen Nadiem pada nilai-nilai Pancasila, nilai moral dan agama. Sebagai menteri pendidikan ia berani membuat perubahan demi kebaikan, dan bukan sekadar bermain aman.  Untuk Indonesia yang lebih baik, permendikbudristek tentang kekerasan seksual harus didukung dan diperjuangkan agar tak kandas seperti SKB 3 menteri. (*)  ---  OKKY MADASARI, Novelis, Kandidat PhD National University of Singapore

Membela Nadiem: SKB 3 Menteri dan Permendikbudristek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ketahuan-gerayangi-tubuh-gadis-bau-kencur-saat-tidur-pria-ini-kabur_m_182683.jpeg" alt="Ilustrasi perempuan korban pencabulan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi perempuan korban pencabulan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi tidak akan melindungi pelaku kekerasan seksual.  Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menuturkan bahwa Permendikbudristek 30/2021 akan melindungi korban dari pihak-pihak yang memberikan tekanan. Tidak ada ruang bagi predator seksual didalam kampus.  "Ada yang mengatakan bahwa permen ini nanti bikin banyak kasus terlindungi di kampus, ini keliru," jelas dia dalam acara daring dikutip, Minggu (14/11).  Dalam impelementasinya, peraturan ini bisa diterapkan dengan memberikan pelatihan kepada penghuni kampus, terutama dosen. Tidak dipungkiri bahwa banyak oknum-oknum kekerasan seksual adalah dosen.  "Perlu juga ada training untuk tidak mengajak mahasiswanya bimbingan di luar kampus," imbuhnya.  Dijelaskan juga bahwa dalam kebijakan ini, para korban akan mendapatkan pendampingan hukum untuk menyelesaikan kasus kekerasan seksual. Jadi, kasus bisa diselesaikan sampai tuntas.  "Kalau ada kasus yang real terjadi maka aka akan ada pendampingan juga, termasuk pendampingan hukum, artinya siapa pun itu korbannya bisa didampingi untuk melaporkan pelaporan ke kepolisian, jadi tidak memberikan imunitas untuk pelaku, tapi didampingi supaaya kasusnya bisa selesai," pungkas Bivitri.

Bivitri Minta Dosen Tidak Ajak Bimbingan di Luar Kampus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Mendikbud-Ristek-Nadiem-Makariem-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-" width="100%">
<figcaption>Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim membantah tudingan melegalkan perzinaan melalui permendikbudristek pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS). Dia menegaskan, aturan tersebut hanya mengatur kekerasan seksual di lingkungan kampus, bukan tindak asusila lain.  Dia mengakui, banyak masukan dari berbagai pihak yang merasa bahwa ada frasa-frasa atau kalimat-kalimat di dalam Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 itu yang bisa ditafsirkan melegalkan tindakan asusila.  Padahal, sama sekali tak ada niat untuk menghalalkan tindakan tersebut.  Dia menggarisbawahi, permendikbudristek itu hanya mendefinisikan serta memberikan langkah pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual. Di dalamnya, definisi kekerasan seksual sangat jelas: adanya paksaan, tanpa persetujuan korban.  ”Kita di sini tidak menulis seks bebas, plagiarisme, mencuri. Kenapa tidak dimasukkan? Karena bukan dalam ruang lingkup kekerasan seksual,” tuturnya dalam sosialisasi Merdeka Belajar Episode Keempat Belas: Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual, Jumat (12/11).  Saat ini, kata dia, Indonesia berada dalam kondisi gawat darurat. Bukan hanya karena pandemi Covid-19, melainkan juga kekerasan seksual. Itu didasari atas data kekerasan seksual dari berbagai lembaga.  Dari survei Kemendikbudristek yang melibatkan warga kampus, 174 testimoni di 79 kampus di 29 kota, diketahui banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Survei pada dosen pun menguatkan hal tersebut. Sebanyak 77 persen dosen membenarkan terjadi kekerasan seksual di kampusnya. Sayangnya, 63 persen kasus tersebut tidak dilaporkan.  Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Men PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati turut menyampaikan dukungan atas permendikbudristek PPKS. Bagi dia, permendikbudristek itu menguatkan upaya pihaknya dalam memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak Indonesia. ”Ini bisa menjadi regulasi yang tepat untuk mencegah dan mengurangi kekerasan seksual sekaligus memeranginya. Dengan demikian, kita memiliki regulasi yang lebih komprehensif,” ujarnya.  Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas juga dengan tegas mendukung peraturan itu. ”Saya berkewajiban menyambut baik dan memberikan dukungan atas aturan ini,” katanya.  Menurut dia, permendikbudristek PPKS itu sebuah aturan yang revolusioner karena membongkar urusan kekerasan seksual di perguruan tinggi yang mengalami stagnasi. Dia berharap dengan adanya aturan tersebut, kampus menjadi panutan. Warga perguruan tinggi bisa menjadi duta anti kekerasan seksual maupun kekerasan lainnya. Yaqut menegaskan, kampus harus merdeka dari kekerasan.

Nadiem Makarim Bantah Tudingan Legalkan Seks Bebas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/20211112_095229-1.jpg" alt="Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Periode 2020–2025 Reini D. Wirahadikusumah. Novrian Arbi/Antara" width="100%">
<figcaption>Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Periode 2020–2025 Reini D. Wirahadikusumah. Novrian Arbi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Institut Teknologi Bandung (ITB) menyiapkan peraturan rektor tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) di perguruan tinggi. Aturan itu mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.  ”Tentu ITB sangat mengapresiasi inisiatif kementerian tersebut. Kita sudah tunggu-tunggu sejak tahun lalu. Jadi dengan terbitnya Permen tersebut, sekarang ITB bisa segera tanda tangan Peraturan Rektor tentang PPKS,” kata Rektor ITB Reini Wirahadikusumah seperti dilansir dari Antara di Bandung, Jumat (12/11).  Penerbitan ketentuan itu, menurut dia, sejalan dengan upaya ITB untuk melakukan edukasi, pencegahan, serta penanganan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. ITB menyiapkan draf Peraturan Rektor tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di ITB sejak 2020.  ”Setelah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi diterbitkan, ITB melakukan finalisasi peraturan rektor tersebut,” ujar Reini.  Direktur Direktorat Kemahasiswaan ITB Prasetyo Adhitama menambahkan, penyusunan peraturan rektor tentang PPKS dilakukan dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak. Termasuk dari Komisi Nasional Perempuan.  ”ITB mengacu pada peraturan/hukum yang berlaku di Indonesia dan menyesuaikannya dengan sumber daya yang dimiliki serta dinamika akademik untuk menciptakan atmosfer akademik yang sehat, aman, dan berkelanjutan,” terang Prasetyo Adhitama.  Dia mengatakan, ITB berusaha menciptakan atmosfer akademik yang sehat, aman, dan berkelanjutan berdasar pada nilai-nilai akademik. Dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, ITB bekerja sama dengan para mitra, yang mencakup lembaga pemerintah dan non pemerintah.  ”ITB menyelenggarakan kampanye anti kekerasan seksual di kampus melalui seminar-seminar, kuliah umum, diskusi, focus group discussions, dan diseminasi, serta menyusun perangkat aturan sesuai nilai-nilai, karakter, dan dinamika akademik di ITB,” papar Prasetyo Adhitama.  Mengenai pembentukan Satuan Tugas Khusus PPKS, dia menjelaskan, sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum yang otonom sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013, ITB memiliki kewenangan untuk mengatur hal semacam itu secara internal.

ITB Siapkan Peraturan Rektor Tentang PPKS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/logo-muhammadiyah.jpg" alt="Ilustrasi logo Muhammadiyah" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi logo Muhammadiyah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual memiliki segudang masalah. Mulai dari cacat formil hingga materil.  Ketua Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Lincolin Arsyad menuturkan, Permendikbudristek itu tidak memenuhi asas keterbukaan dalam perancangannya. Alhasil memuat pasal yang seperti melegalkan adanya seks bebas dengan asas suka sama suka dan persetujuan antara korban dengan pelaku.  Oleh karena itu, pihaknya mengajukan tiga rekomendasi atas beberapa masalah dalam Permendikbudristek tersebut. Salah satunya adalah untuk merevisi atau mencabut Permendikbudristek tersebut.  "Sebaiknya mencabut atau melakukan perubahan terhadap Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021," jelas Lincolin, Selasa (9/11). Ini dilakukan agar kedepan perumusan peraturan sesuai dengan ketentuan formil pembentukan peraturan perundang-undangan.  Ia mengingatkan agar Kemendikbudristek mampu merumuskan kebijakan yang berdasarkan pada nilai-nilai agama, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  "Agar secara materil tidak terdapat norma yang bertentangan dengan agama, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," ujarnya.  Pihaknya juga ingin Kemendikbudristek lebih akomodatif dalam menyusun kebijakan, di mana itu seharusnya bisa untuk mengampu seluruh unsur penyelenggara pendidikan tinggi. Hal ini di maksudkan agar pembentukan kebijakan memenuhi asas keterbukaan dan materi muatan, sebagaimana ketentuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.  "Serta memperhatikan tertib asas, dan materi muatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan," tutur dia.  Dengan lebih akomodatif, maka substansi kebijakan bisa mendapatkan perspektif positif dari berbagai masyarakat yang bersifat aspiratif, responsif, representatif, tidak resisten, serta tidak menemui kendala atau hambatan apabila diimplementasikan.  "Standar pembentukan Peraturan Menteri sebaiknya ada tahapan public hearing, focus group discussion, dialog, dengar pendapat, jajak pendapat atau survei, atau mekanisme lain yang pada prinsipnya bisa melibatkan dan mengakomodasi publik dan para pemangku kepentingan terkait," tandas Arsyad.

Muhammadiyah Usul Permendikbudristek Kekerasan Seksual Dicabut

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Permendikbudristek

Berita Terkini