<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/sekolah-bebas-tentukan-waktu-belajar-pilih-lima-atau-enam-hari_m_155712.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Titik penyelesaian polemik penyelenggaraan pendidikan full day school dengan waktu belajar lima dan enam hari berakhir sudah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyudahi dengan Perpres Nomor 87/2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Pro-kontra itu diselsaikan lewat satu pasal dalam perpres tersebut, yakni pasal 9. Pasal itu menyebutkan, penyelenggaraan pendidikan karakter di jalur pendidikan formal dilaksanakan selama lima atau enam hari sekolah dalam satu pekan. Penentuan hari sekolah diserahkan kepada setiap sekolah bersama komite sekolah. Selanjutnya, ada ketentuan tambahan untuk sekolah yang memutuskan memberlakukan lima hari sekolah. Pihak sekolah dan komite harus mempertimbangkan beberapa hal. Yakni, kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan, ketersediaan sarana dan prasarana, kearifan lokal, serta pendapat tokoh masyarakat atau tokoh agama setempat. Ketentuan itu berbeda dengan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah yang sebelumnya menjadi kontroversi. Dalam permendikbud tersebut, sekolah ditetapkan berlangsung lima hari dengan durasi masing-masing delapan jam. Penerapannya mempertimbangkan ketersediaan sumber daya di sekolah dan akses transportasi. Jokowi menjelaskan, perpres itu disiapkan atas masukan dari para pimpinan organisasi kemasyarakatan berbasis keagamaan. "Sehingga perpres ini betul-betul menjadi perpres yang komprehensif," terangnya di Istana Merdeka kemarin. Perpres itu bisa berlaku pada tahun ajaran kali ini. Sekaligus mencabut Permendikbud 23/2017. Setelah perpres itu terbit, Mendikbud maupun Menag akan menindaklanjuti dengan membuat petunjuk teknis dan pelaksanaannya. Dengan demikian, perpres itu bisa langsung diimplementasikan di lapangan. "Ini (juga) men&Acirc;&shy;jadi payung hukum bagi menteri, bupati, wali kota, dalam menyiapkan anggaran untuk penguatan pendidikan karakter," tambah Jokowi. Ketentuan pada pasal 9 menegaskan pernyataan Jokowi sebelumnya bahwa program lima hari sekolah tidak wajib. Sekolah bebas menentukan apakah mau memberlakukan enam atau lima hari sekolah dalam sepekan. Dalam pelaksanaannya, sekolah yang sudah menerapkan lima hari tidak perlu mengubahnya. Sebab, lima hari sekolah merupakan salah satu pilihan yang diakomodasi perpres tersebut.

Sekolah Bebas Tentukan Waktu Belajar, Pilih Lima atau Enam Hari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/perbedaan-konsep-pendidikan-berkarakter-ala-jokowi-vs-mendikbud_m_155698.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyudahi polemik sistem pendidikan di dalam negeri dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 87/2017. Perpres tersebut menjawab kebingungn publik atas pelaksanaan pendidikan seperti yang diatur dalam Permendikbud nomor 23/2017. Berikut perbedaan Perpres 87/2017 dengan Permendikbud 23/2017 Perpres 87/2017  1. Penetapan Jumlah Hari Sekolah: Boleh enam atau lima hari sepekan berdasar kesepakatan sekolah dengan komite sekolah. 2. Beban Kerja Guru: Pendidikan karakter secara eksplisit masuk dalam bagian beban kerja guru. 3. Pendidikan Karakter di Jalur Formal: Masuk kurikulum dalam bentuk penguatan materi yang sudah ada dan inovasi metode pembelajaran 4. Penerapan Lima Hari Sekolah oleh Tiap - Tiap Sekolah: Mempertimbangkan ketersediaan pendidik, sarana-prasarana, kearifan lokal, dan pendapat tokoh agama serta masyarakat setempat Permendikbud 23/2017  1. Penetapan Jumlah Hari Sekolah: Lima hari sepekan dengan durasi delapan jam sehari 2. Beban Kerja Guru: Beban kerja guru terbatas pada perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran; membimbing peserta didik; serta tugas tambahan yang melekat. 3. Pendidikan Karakter di Jalur Formal: Menjadi bagian kegiatan kokurikuler 4. Penerapan Lima Hari Sekolah oleh Tiap - Tiap Sekolah: Mempertimbangkan kesiapan sumber daya pada sekolah dan akses transportasi Sumber: Perpres 87/2017 dan Permendikbud 23/2017

Perbedaan Konsep Pendidikan Berkarakter Ala Jokowi vs Mendikbud

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/perpres-pendidikan-jawaban-dari-kegalauan-kebijakan-full-day-school_m_155602.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perpres Nomor 87/2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang baru saja diterbitkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab kegalauan publik atas kebijakan full day school. Anggota Komisi X DPR Dadang Rusdiana mengapresiasi adanya Perpres PPK diterbikan oleh Jokowi itu. Sebab sebelumnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengeluarkan Permendikbud Nomor 23/2017 tentang Hari Sekolah, namun di dalamnya tidak disebutkan penguatan madrasah diniyah dalam Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Sehingga membuat masyarakat dan pihak sekolah jadi galau. "Perpres memang dibutuhkan dalam pengaturan penguatan pendidikan karakter di madrasah diniyah," ujar Dadang saat dihubungi, Rabu (6/9). Menurutnya, pendidikan karakter akan berpengaruh besar pada masa depan Indonesia. "Pendidikan karakter itu dibutuhkan agar generasi ke depan lebih baik lagi. Dan peran sekolah menjadi lebih bermakna," katanya. Lebih jauh Dadang menuturkan, sebetulnya ada sebuah keanehan kenapa orang menentang Permendikbud tentang Hari Sekolah. Permendikbud itu tidak mewajibkan sekolah melakukan program full day school. "Itu lebih disebabkan kesalahpahaman tidak membaca isinya secara teliti. Makanya saya heran kenapa bisa ribut," pungkasnya. Sebelumnya, &lrm;Presiden Jokowi menerbitkan Perpres Nomor 87/2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Jokowi mengatakan, Perpres ini didukung penuh semua pihak termasuk organisasi kemasyarakatan (ormas). Penerbitan Perpres ini, katanya, harus menyelesaikan perbedaan pendapat, dinamika, dan penolakan terhadap kebijakan mengenai sekolah yang sebelumnya terjadi. Perpres PPK sendiri tidak memuat kebijakan delapan jam kegiatan belajar mengajar. Dalam Perpres tersebut hanya mengatur bahwa penyelenggaraan PPK pada jalur pendidikan formal dilaksanakan selama enam atau lima hari sekolah dalam satu minggu. Adapun ketentuan hari sekolah diserahkan pada masing-masing satuan pendidikan bersama-sama dengan Komite Sekolah/Madrasah.

Perpres Pendidikan Jawaban Dari Kegalauan Kebijakan Full Day School

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/jokowi-bakal-anulir-kebijakan-full-day-school_m_152305.jpeg" alt="Jubir Presiden Jokowi, Johan Budi" width="100%">
<figcaption>Jubir Presiden Jokowi, Johan Budi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kebijakan full day school yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23/2017 hingga terus berpolemik. Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun sempat bereaksi dan menuliskan komentarnya di akun twitter soal polemik tersebut. Rencananya pendapat sang presiden itu akan ditegaskan dalam peraturan presiden (Perpres). Dikabarkan isinya lebih banyak menganulir kebijakan yang ditelurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy tersebut. Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi Sapto Prabowo &lrm;mengatakan jika nantinya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Perpres maka secara otomatis, Permendikbud tersebut tidak berlaku lagi. "Kalau ada Perpres otomatis Pemerndikbud tidak berlaku," ujar Johan kepada JawaPos.com, Senin (21/8). Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini juga belum mengetahui kapan Perpres tersebut akan dikeluarkan oleh Presiden Jokowi. Namun yang jelas Perpres itu berkaitan tantang pendidikan karakter. "Isi Perpes adalah berkaitan dengan pendidikan karakter bagi anak didik, namun isi detailnya belum tahu," katanya. Kendati demikian, Johan mengaku belum mengetahui apakah dalam Perpres tersebut kebijakan full day school akan tetap ada, atau dihilangkan. Lantaran dirinya belum tahu&lrm; secara detail mengetahui isi Perpres yang bakal dikeluarkan tersebut. "Bisa menambah isi Permendikbud, bisa juga mengurangi Permendikbud," pungkasnya. Sebelumnya, pada Juni 2017 lalu, Mendikbud Muhadjir Effendy, resmi mengeluarkan Peraturan Mendikbud Nomor 23/2017 tentang Hari Sekolah. Permendikbud tersebut menegaskan kebijakan sekolah lima hari dalam sepekan resmi diterapkan pada tahun ajaran 2017-2018. Sekolah negeri dan swasta wajib menggelar kegiatan belajar mengajar 8 jam sehari atau 40 jam seminggu yang digelar Senin hingga Jumat. Muhadjir Effendy, mengatakan, kebijakan tersebut akan diterapkan secara bertahap, tidak langsung di semua sekolah dasar dan menengah. Pasalnya, belum semua sekolah siap karena keterbatasan infrastruktur. Tahun ini ditargetkan ada 5.000 sekolah yang siap menggelar full day school. &lrm;

Jokowi Bakal Anulir Kebijakan Full Day School?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/efek-kebijakan-mendikbud-murid-sd-belajar-lesehan_m_151180.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pasca Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerapkan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) beberapa waktu lalu, kini sejumlah sekolah mengalami kelebihan siswa. Akibatnya siswa itu terpaksa ditampung dalam rombongan belajar (rombel) tambahan. Namun mereka tidak belajar di ruang kelas, melainkan di musala sekolah secara lesehan. Kondisi itu terjadi SDN 006 Batamkota. Siswa yang belajar lesehan itu diminta untuk membawa alat belajar sendiri dari rumah, seperti meja lipat. Kepala SDN 006 Batamkota Dahlius mengatakan, langkah ini diambil karena jumlah siswa di masing-masing kelas mencapai 50 orang. Jumlah itu tidak bagus untuk iklim belajar anak. Sehingga dari Senin (14/8), empat orang masing-masing kelas 1 diambil untuk digabung dalam rombel baru. Mereka menempati kelas di ruang musala. "Kami ambil empat orang perkelas, dari kelas A sampai D. Jadinya kan 16 orang, kita bentuk rombel baru, kelas 1E dan belajarnya di musala," kata Dahlius, seperti dilansir Batam Pos (Jawa Pos Group). Ketua Panitia PPDB SDN 006 Batamkota, Noeraida menambahkan, akar permasalahan melimpahnya jumlah siswa di sekolah tersebut sejak PPDB beberapa waktu lalu. Sekolahnya yang hanya memiliki daya tampung siswa baru 108 siswa untuk tiga rombongan belajar (per kelas 36 siswa). Pada akhirnya harus menerima hingga 200 orang karena desakan masyarakat. Desakan masyarakat itu efek dari sistem zonasi dari PPDB. Sekolah wajib menampung siswa di sekitar. "Awalnya 108 dulu untuk tiga kelas, perkelaskan 36 orang. Lalu tambah lagi satu kelas, jadi 40 siswa perkelas. Akhirnya, jadi 50 perkelas, jadinya 200 semuanya," Noeraida.

Efek Kebijakan Mendikbud, Murid SD Belajar Lesehan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/permendikbud-no-232017-lahir-demi-melindungi-hak-kaum-guru_m_149870.jpeg" alt="ilustrasi guru SD" width="100%">
<figcaption>ilustrasi guru SD</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 23/2017 tentang hari sekolah sebagai upaya pemerintah untuk melindungi hak para guru. Hal itu diungkapkan oleh Koordinator Eksponen Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Izzul di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Rabu (9/8). Izzul menganggap aturan hitungan jam mengajar bagi guru akan diubah menjadi hitungan hari kerja dalam kebijakan baru tersebut. Jadi yang selama ini model seperti SKS, maka dengan kebijakan ini diubah modelnya menjadi 5 hari kerja, perharinya 8 jam. Menurut Izzul, selama ini banyak persoalan yang dikeluhkan guru dengan aturan jam mengajar yang dipakai. Sehingga aturan dalam kebijakan baru ini dianggapnya sebagai solusi untuk menjawab keluhan tenaga pengajar. "Ketika dia tidak memenuhi jumlah jam mungkin menjadi persoalan ketika sertifikasi, jadi (kebijakan) ini untuk menjawab persoalan yang banyak dihadapi guru" jelas Izzul. Karena itu, dia menilai sikap Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menolak permendikbud tersebut sangat berlebihan.&nbsp; Apalagi, kata Izzul, ada yang mengaitkan kebijakan adalah desakan dari Muhammadiyah yang didasarkan karena Mendikbud Muhadjir Effendi merupakan salah satu&nbsp;pengurus Muhammadiyah. "Dikeluarkannya Permendikbud Nomor 23/2017 tentang Hari Sekolah sama sekali tidak ada didalamnya kepentingan Muhammadiyah atas kebijakan tersebut," pungkas Izzul.

Permendikbud no 23/2017 Lahir Demi Melindungi Hak Kaum Guru