<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/SERAGAM-SEKOLAH-GRESIK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah, belakangan juga mendapat sorotan miring dari kalangan DPRD Gresik.  Sejumlah wakil rakyat menilai, substansi dalam regulasi itu tidak berdampak signifikan dalam perkembangan dunia pendidikan. Khususnya berkaitan dengan rencana penyeragaman seragam bagi lembaga pendidikan negeri maupun swasta.  Komisi IV DPRD Gresik mengkhawatirkan penyeragaman bisa mempersulit sekolah swasta. Alasannya, selama ini mereka telah memiliki seragam sendiri dengan warna khas mereka. ’’Sangat tidak substantif untuk kemajuan pendidikan. Justru, yang terpenting inovasi di bidang pendidikan harus terus dilakukan,’’ kata anggota Komisi IV DPRD Gresik Musa.  Pihaknya jelas menolak peraturan baru Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tersebut. Bahkan, tidak terdapat esensi yang berdampak langsung untuk kemajuan pendidikan. ’’Kenapa kementerian harus mengatur warna seragam,’’ ungkapnya heran.  Apalagi, selama ini sekolah swasta telah memiliki ciri khas masing-masing. Yang mengandung nilai filosofis, budaya, hingga identitas lembaga. Meski demikian, pihaknya akan mengkaji lebih dalam terkait dengan regulasi tersebut. ’’Jika memang dirasa tidak urgen, ya tidak perlu diikuti. Kami harap lembaga terkait tetap fokus pada substansi dan inovasi pembelajaran,’’ imbuhnya.  Sekretaris Dinas Pendidikan (Dispendik) Gresik Herawan Eka Kusuma membenarkan adanya peraturan baru dari Kemendikbudristek itu. Pihaknya juga baru menerima salinannya beberapa waktu lalu.  Peraturan itu tidak hanya mengikat sekolah negeri, tetapi juga termasuk sekolah yang didirikan masyarakat atau swasta. ’’Padahal, kalau sekolah swasta, selama ini ada bermacam-macam seragam. Misalnya, putih hijau atau putih biru untuk sekolah dasar,’’ jelasnya.  Di dalam aturan baru tersebut, jenis seragam dibagi menjadi tiga. Yakni, seragam nasional, seragam pramuka, dan seragam khas daerah. Lebih lanjut, peraturan itu menjelaskan bahwa seragam nasional putih merah untuk SD dan putih biru tua untuk SMP. ’  ’Masih kami kaji tentang mekanisme penerapannya. Apakah akan berlaku juga untuk sekolah swasta atau seperti apa,’’ tandasnya.  ---  Hari Penggunaan Seragam Sekolah <ol> 	<li>Pakaian seragam nasional digunakan peserta didik paling sedikit setiap Senin dan Kamis serta pada hari pelaksanaan upacara bendera.</li> 	<li>Pakaian seragam pramuka dan pakaian seragam khas sekolah digunakan peserta didik pada hari yang telah ditetapkan setiap sekolah.</li> 	<li>Pakaian adat digunakan peserta didik pada hari atau acara adat tertentu.</li> </ol> Sumber: Pasal 10 Permendikbud 50/2022

Tolak Penyeragaman Seragam Sekolah Negeri dan Swasta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Aksi-Hari-Perempuan-Sedunia-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Sejumlah perempuan melakukan aksi unjuk rasa memperingati Hari Perempuan Internasional di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta, Senin (8/3/2021). Dalam aksinya mereka menyuarakan kesetaraan gender, perlawanan atas kekerasan seksual terhadap perempuan, dan e" width="100%">
<figcaption>Sejumlah perempuan melakukan aksi unjuk rasa memperingati Hari Perempuan Internasional di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta, Senin (8/3/2021). Dalam aksinya mereka menyuarakan kesetaraan gender, perlawanan atas kekerasan seksual terhadap perempuan, dan e</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah pihak menolak Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Sebab, kebijakan itu dinilai telah melangkahi pembentukan peraturan perundang-undangan.  Mengenai hal itu, Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menyampaikan bahwa alasan itu terlalu mengada-ada. "Saya juga baca di medsos yang menanggapi negatif (Permendikbudristek) ini, dan mulai cari-cari. Alasannya hukum, tapi saya yang orang hukum saya merasa alasan itu dicari-cari," jelas dia dalam acara daring dikutip, Minggu (14/11).  Kemudian, apabila ada pertanyaan kenapa mengedepankan level Permen dibandingkan undang-undang (UU), Bivitri mengatakan bahwa semua orang yang memiliki kapasistas untuk membuat kebijakan harus bergerak mengatasi isu tersebut.  "Jadi siapapun yang punya kewenangan harus mengatasinya, jadi saya menyambut baik di kampus itu untuk berani speak up. Sehingga, kalau ada yang mempertanyakan boleh tidak menteri membuat peraturan seperti ini, jawaban saya dan teman-teman yang menjalani bidang hukum adalah jelas boleh," ujarnya.  Bivitri menjelaskan, pembentukan permen ini juga didasari oleh delegasi UU, di mana Indonesia sendiri memiliki sejumlah regulasi terkait kekerasan seksual. Jadi, meskipun RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) belum disahkan sebagai UU, ada regulasi lain yang mengaturnya.  "Karena peraturan itu dasarnya adalah delegasi oleh UU di atas Permen. Kita sudah punya berbagai UU terkait kekerasan seksual dan juga ada teori dalam hukum yang wewenangnya berdasarkan atribusi. Jadi, wewenang Kemendikbud adalah mengatur kampus-kampus," jelasnya.  Tentunya, lanjut Bivitri, Permen ini telah melengkapi kerangka hukum yang belum ada sebelumnya. Dirinya pun mengapresiasi langkah dari Kemendikbudistek atas hal tersebut.  "Jadi saya mengapresiasi dalam konteks itu, memang Permen ini bisa mengisi ruang kosong," pungkas dia.

Permendikbudristek PPKS Ditolak, Pakar Hukum: Alasannya Dicari-cari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/IMG_20210727_112738.jpg" alt="Dirjen Dikti Nizam dalam Seremoni Penandatanganan PKS Ditjen Dikti dan IEEE secara daring, Selasa (27/7). Tangkapan Layar/Zaking/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Dirjen Dikti Nizam dalam Seremoni Penandatanganan PKS Ditjen Dikti dan IEEE secara daring, Selasa (27/7). Tangkapan Layar/Zaking/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Nizam menyampaikan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi menuai sambutan positif.  Bahkan dikatakan bahwa Permendikbudristek ini akan disosialisasikan lebih luas kepada publik sebagai Merdeka Belajar Episode Keempat Belas: Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual. Tujuan utama peraturan ini adalah memastikan terjaganya hak warga negara atas pendidikan, melalui pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi.  "Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 hadir sebagai langkah awal kita untuk menanggapi keresahan mahasiswa, dosen, pimpinan perguruan tinggi, dan masyarakat tentang meningkatnya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi kita,” jelas Nizam dikutip, Selasa (9/11).  Menurutnya, Permendikbudristek PPKS dinilai detil dalam mengatur langkah-langkah yang penting di perguruan tinggi untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual. "Ini juga membantu pimpinan perguruan tinggi dalam mengambil tindakan lebih lanjut untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual yang menimpa sivitas akademika," sambungnya.  Adapun, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Airlangga (Unair) Basuki Rekso Wibowo mendukung Permendikbudristek ini. “Dengan telah ditetapkan serta terbitnya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, maka secara yuridis pihak perguruan tinggi dapat melakukan langkah-langkah legal menindak pelaku kekerasan seksual,” ujarnya.  Sejalan dengan sambutan positif sivitas akademika berbagai perguruan tinggi, Plt. Dirjen Nizam berharap kepastian hukum yang diberikan melalui Permendikbudristek ini akan memberikan kepercayaan diri bagi pimpinan perguruan tinggi untuk mengambil tindakan tegas bagi sivitas akademika yang melakukan kekerasan seksual.  Nizam juga menyampaikan dengan hadirnya Permendikbudristek PPKS ini, pimpinan perguruan tinggi juga dapat memberikan pemulihan hak-hak sivitas akademika yang menjadi korban kekerasan seksual untuk dapat kembali berkarya dan berkontribusi di kampusnya dengan lebih aman dan optimal.  "Kami mengajak pimpinan perguruan tinggi untuk dapat menyiapkan dan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual sesuai Permendikbudristek 30/2021 agar kampus kita menjadi lingkungan belajar yang semakin aman dan nyaman untuk mewujudkan Merdeka Belajar,” ajak Nizam.  Sejumlah universitas pun mulai membentuk satgas di antaranya Universitas Khairun di Maluku Utara dan Universitas Cokroaminoto Yogyakarta yang merupakan perguruan tinggi Islam.

Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus Masuk Program Merdeka Belajar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Simulasi-Pembalajaran-Tatap-Muka.jpg" alt="Siswa MPLS mengikuti materi pembelajaran dengan mengenakan masker serta pelindung wajah transparan (face shield) di salah satu sekolah di Tulungagung. Aspri/Antara" width="100%">
<figcaption>Siswa MPLS mengikuti materi pembelajaran dengan mengenakan masker serta pelindung wajah transparan (face shield) di salah satu sekolah di Tulungagung. Aspri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengamat dan Praktisi Pendidikan, Indra Charismiadji, mengatakan bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyalahi ideologi Indonesia yang menjunjung tinggi keberagaman.  "Permendikbud 45/2014 tentang seragam sekolah, itu pun sudah bertentangan dengan pancasila dan UUD 1945, karena kita kan menjunjung tinggi keberagaman, kecuali kita negara komunis atau sosialis," ungkap Indra dalam siaran YouTube Pendidikan VOX Point yang dikutip Senin (8/2).  Menurut Indra, Kemendikbud sebaiknya mencabut Permendikbud. Sebab, dengan menyeragamkan, hal itu telah berbeda jalur dengan apa yang selama ini diperjuangkan bangsa Indonesia, yaitu keberagaman.  "Mending cabut Permendikbud, anak-anak di sekolah negeri nggak usah pakai seragam. Kita ini kan bangsa yang punya ideologi Pancasila yang konstitusinya UUD 1945. Kita menjunjung tinggi keberagaman, kalau kita bicara keberagaman, berarti yang berlawanan itu adalah keseragaman," sambung Indra.  Terkait dengan penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang penggunaan seragam dan atribut di lingkungan sekolah, dia mendukung hal tersebut karena memberikan hak memilih dan menjunjung keberagaman. Namun, sayangnya hirarki perundangan, SKB lebih lemah dibandingkan peraturan daerah (perda).  "Jadi buat apa ngeluarinnya SKB Tiga Menteri, minimal Perpres. Ini suatu hal yang sia-sia. Tujuan baik dan kita dukung tapi kenapa aturannya SKB Tiga Menteri. Pertama Perpres, kita kan mau revisi UU Sisdiknas itu (soal seragam) dimasukin, jadi letaknya jelas," pungkasnya.  Seperti diketahui, Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan bahwa SKB Tiga Menteri diluncurkan berdasarkan tiga pertimbangan. Salah satunya adalah menjaga eksistensi ideologi bangsa Indonesia di lingkungan sekolah, yaitu Pancasila.  “SKB 3 menteri ini berdasarkan 3 pertimbangan. Pertama adalah bahwa sekolah memiliki peran yang penting dalam menjaga eksistensi ideologi negara kita yaitu Pancasila, UUD 1945, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” jelasnya dalam Penandatanganan SKB Tiga Menteri secara daring, Rabu (3/2).  Kedua, SKB ini diterbitkan mengingat fungsi sekolah adalah untuk membangun wawasan sikap dan karakter para peserta didik. Sekolah juga berperan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, membina dan memperkuat kerukunan antarumat beragama.  “Pertimbangan selanjutnya adalah bahwa pakaian atau pakaian seragam dan atribut bagi para murid dan para guru adalah salah satu bentuk perwujudan moderasi beragama dan toleransi atas keragaman agama,” ujarnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Q7o5EBbbkUc

Pengamat Pendidikan Minta Permendikbud Soal Seragam Dicabut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/DIKBUD1.jpg" alt="Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Wikan Sakarinto" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Wikan Sakarinto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Beredar informasi adanya pemaksaan kewajiban memakai jilbab di SMK Negeri 2 Padang, Sumatera Barat (Sumbar). Siswi non muslim juga diwajibkan untuk mengenakan jilbab di sana.  Hal itu pun mendapat perharian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi (Dirjen Diksi), Wikan Sakarinto menilai hal tersebut terlalu berlebihan dan mengancam kebhinekaan.  Ia sangat menyesalkan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan tersebut. Menurutnya, harus ada sanksi tegas terhadap setiap pelaku yang terbukti melanggar peraturan di satuan pendidikan.  “Ketentuan mengenai pakaian siswa/siswi di satuan pendidikan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,” kata Wikan dalam keterangannya, Minggu (24/1).  Pasalnya, ketentuan mengenai seragam sekolah telah diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.  "Permendikbud tentang pakaian seragam sekolah ini tidak mewajibkan model pakaian kekhususan agama tertentu menjadi pakaian seragam sekolah," tambahnya.  Pihaknya pun berharap, seluruh warga pendidikan mampu memahami, menjalankan dan menjaga agar rasa saling menghormati dan toleransi dapat diwujudkan semaksimal mungkin.  “Kami di Kementerian, akan terus bekerja keras dan mengambil langkah-langkah tegas agar praktik intoleransi dilingkungan pendidikan dapat dihentikan,” tutup Wikan.

Kemendikbud Tanggapi Sekolah Wajibkan Jilbab untuk Siswi Non Muslim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/belajar-dari-rumah.jpg" alt="EFEK PANDEMI: Seorang siswa kelas X SMA mengikuti penilaian tengah semester (PTS) secara online di rumahnya, Pulo Gebang, Jakarta, Selasa (13/4). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>EFEK PANDEMI: Seorang siswa kelas X SMA mengikuti penilaian tengah semester (PTS) secara online di rumahnya, Pulo Gebang, Jakarta, Selasa (13/4). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Berubahnya metode pendidikan dari temu langsung menjadi daring membuat Kemendikbud mengeluarkan aturan baru terkait penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) reguler dan bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) pendidikan anak usia dini (PAUD).  Berdasar penyesuaian kebijakan yang ditetapkan pada 9 April 2020 tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memperbolehkan satuan pendidikan menggunakan dana BOS dan BOP untuk pembelian pulsa/paket data bagi pendidik dan peserta didik. Dana tersebut juga dapat digunakan untuk pembiayaan layanan pendidikan daring berbayar yang bisa mendukung pelaksanaan pembelajaran dari rumah.  ”Bagi teman-teman di daerah, kepala sekolah di daerah yang sebelumnya tak percaya diri menggunakan dana BOS untuk distribusi kuota murid atau gurunya, sekarang jelas dan transparan, diperbolehkan,” tutur Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim dalam temu media secara daring kemarin (15/4).  Penyesuaian petunjuk teknis (juknis) penggunaan BOS reguler tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Juknis BOS Reguler. Sementara itu, perubahan juknis BOP PAUD dan pendidikan kesetaraan diatur melalui Permendikbud Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 13 Tahun 2020 tentang Juknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2020.  Keluhan membengkaknya tagihan pulsa itu sejatinya muncul sejak minggu pertama kegiatan pembelajaran dari rumah. Kala itu, Kemendikbud sudah mempersilakan penggunaan dana BOS untuk menunjang kegiatan belajar. Namun, banyak kepala sekolah yang ragu karena tak ada aturan resminya.  Nadiem menambahkan, BOS maupun BOP juga bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan usaha mencegah penularan Covid-19. Misalnya, membeli disinfektan, sabun pembersih tangan, masker, dan penunjang lain.  Aturan baru itu juga memuat fleksibilitas penggunaan <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/09/04/2020/nadiem-dana-bos-boleh-buat-beli-kuota-internet/">dana BOS</a> reguler untuk pembayaran gaji guru honorer. Kewajiban memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK) tak lagi dibutuhkan selama masa pandemi ini. ”Sebelumnya, untuk pembayaran guru honorer, ada restriksi harus memiliki NUPTK dan tercatat di dapodik. Sekarang kita ubah, selama pandemi kita lepas NUPTK,” tegasnya.  Namun, guru honorer tetap wajib terdaftar dalam data pokok pendidikan (dapodik) per 31 Desember 2019. Artinya, hanya dapat digunakan untuk guru honorer lama. ”Tak bisa digunakan untuk guru honorer baru yang belum tercatat di dapodik,” ungkapnya.  Dia menekankan bahwa kebijakan tersebut hanya diperuntukkan guru-guru honorer yang belum mendapatkan tunjangan profesi dan memenuhi beban mengajar. ”Belajar dari rumah dihitung sebagai beban mengajar,” sambungnya.  Nadiem menghilangkan batas persentase pembayaran gaji guru lewat dana BOS sebesar 50 persen. Kepala sekolah diberi kebebasan penuh, disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing.  Menyangkut BOP PAUD dan pendidikan kesetaraan, Nadiem memberikan fleksibilitas dalam hal pembayaran transpor guru. Menurut dia, dana tersebut kini bisa digunakan untuk pembiayaan honor pendidik dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah. Aturan besaran persentase penggunaan juga dihapuskan sementara. Sebagai informasi, sebelumnya diatur besaran untuk tiap-tiap kegiatan. PAUD, misalnya. Kegiatan pembelajaran dan bermain minimal 50 persen, pendukung maksimal 35 persen, dan lainnya maksimal 15 persen dari dana BOP.  ”Sebelumnya ada ketentuan beberapa persen. Ada sekat-sekat. Selama masa darurat, ini tidak berlaku. Diberi kebebasan penuh,” paparnya. Seluruh aturan itu, imbuh dia, berlaku mulai April 2020 sampai dengan dicabutnya penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19 oleh pemerintah pusat.  Kebijakan tersebut disambut gembira oleh para guru. ”Alhamdulillah akhirnya sudah keluar juknisnya. Dana BOS sudah bisa digunakan dengan dasar hukum yang kuat, baik bagi guru maupun anak didik,” ungkap Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) M. Ramli.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=6kgbEkZwP28  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=YQNMssiq8zo  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=dmitwOvsfJE

Belajar dari Rumah, Dana BOS-BOP Boleh Digunakan untuk Pulsa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/selain-lesehan-di-musala-belajar-sekolah-ini-3-shift_m_151204.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Persoalan yang dihadapi SDN 006 Batamkota tidak hanya kekurangan kelas, tapi juga harus menerapkan sistem belajar dengan tiga shift, yakni pagi, siang dan sore. Kepala SDN 006 Batamkota Dahlius menuturkan, sebelum belajar di musala diberlakukan, pihaknya berencana menggunakan perpustakaan, namun perpustakaan yang sempit tak memungkinkan untuk kegiatan belajar mengajar. "Perpusatakaan luasnya hanya 3 kali 7, sementara idealnya kelas 7 kali 8 meter. Makanya kami pakai musala yang lebih luas," kata Dahlius seperti dilansir Batam Pos (Jawa Pos Group), Selasa (15/8). Dia menyebut, tak hanya belajar di musala, SDN 006 Batamkota juga menerapkan tiga shift. Rincian waktu, masuk pagi dari pukul 07.00 WIB hingga pukul 11.00 WIB; shift siang dari pukul 11.00 WIB - pukul 14.30 WIB, dan sore dari pukul 14.30 - pukul 16.30 WIB. "Non stop, masuknya pagi, siang dan sore. Yang tak terapkan tiga shift hanya kelas atas, kayak kelas lima dan enam," terangnya. Menurut dia, hal ini terjadi karena ruang kelas belajar (RKB) di SDN 006 Batamkota minim, sementara rombongan belajar banyak. Dari 15 RKB harus menampung 34 rombel dengan jumlah siswa 1.515 siswa. "10 tahun terakhir kami belum dapat RKB, sementara tiap tahun rombel nambah terus," ucapnya. Sebelumnya Dahlius menyebut, siswanya kelas satu terpaksa dipecah menjadi lima rombongan belajar (rombel). Sebelumnya ada empat rombel. Namun jumlahnya 50 orang per kelas. Sehingga empat orang dari masing-masing kelas ditarik dan digabungkan menjadi kelas 1E. Siswa 1E ini belajar di musala secara lesehan.

Selain Lesehan di Musala, Belajar Sekolah Ini 3 Shift

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/bingungnya-pihak-sekolah-atas-kewajiban-lagu-indonesia-raya-3-stanza_m_148956.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Mulai Juli 2017, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mewajibkan pelajar untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza. Kebijakan ini untuk untuk mengembalikan Lagu Indonesia Raya secara utuh kepada seluruh warga Indonesia. Kewajiban tersebut sudah tertuang dalam surat edaran serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud). Ternyata belum semua sekolah mengetahuinya dan mengaplikasikannya. &ldquo;Kami belum dengar kalau harus tiga stanza. Edarannya juga belum ada, akan tetapi jika ini sudah mulai wajib, kami siap mengajarkan kepada siswa,&rdquo; kata Kepala Sekolah SDN Kramat Jati 01 Justina Malau kepada JawaPos.com, Sabtu (5/8). Dia mengakui lagu tersebut sangat panjang dan beragam liriknya. Sehingga siswa pasti membutuhkan waktu untuk menghapalnya. &ldquo;Iya saya tahu itu panjang sekali, kalau memang sudah diharuskan maka kami akan ajarkan di kelas-kelas nanti. Teksnya akan dibagikan kepada siswa untuk sering nyanyi bersama,&rdquo; jelas Justina. Namun jika berbicara lagu Indonesia Raya, Justina mengungkapkan seluruh siswa selalu menyanyikannya setiap kali upacara. Tak hanya saat upacara, tetapi saat senam dan acara-acara penting pasti dinyanyikan. &ldquo;Kami guru-guru ikut bintek kurikulum 2013 dan itu memang sudah wajib untuk selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Namun selama ini baru satu stanza. Kami belum tahu kalau harus tiga stanza,&rdquo; katanya. Lagu Indonesia Raya tiga stanza memiliki makna yang bergelora. Pada stanza kedua dan ketiga, liriknya begitu megah menggambarkan upaya hidup mati perjuangan para pahlawan merebut kemerdekaan RI.

Bingungnya Pihak Sekolah Atas Kewajiban Lagu Indonesia Raya 3 Stanza

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/full-day-school-hanya-bikin-gaduh_m_138102.jpeg" alt="Ketua Dewan Pembina MADANI M Romahurmuziy (kiri)" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Pembina MADANI M Romahurmuziy (kiri)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penerapan full day school yang diterapkan oleh Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy sebagaimana yang diterapkannya dalam Permendikbud Nomor 23 tahun 2017 dianggap hanya sebagai pemicu kegaduhan dalam pendidikan di tengah masyarakat.&nbsp; Ketua Majelis Dakwah dan Pendidikan Islam (MADANI) Idy Muzayyad menuturkan, semestinya pemerintah memberikan perhatian terhadap pondok pesantren dan melakukan pemberdayaan dan memperkuat eksistensi Madrasah Diniyah. Upaya itu &nbsp;dengan segera mengesahkan RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren yang saat ini sudah masuk dalam Prolegnas DPR. "Bukan justru membuat suasana semakin panas dengan kebijakan yang dibuat oleh Mendikbud melalui kebijakan Full Day School (FDS) yang kebijakannya masih debatable," ungkap Idy Muzayyad, Kamis (15/6).&nbsp; Menurut Idy Muzayyad konsep Full Day School secara hirarkhi perundang-undangan masih cacat secara konstitusional. Karena dalam UU Sistem Pendidikan Nasional nomor 20/2003 mengakui keberadaan sekolah Formal, nonformal dan informal.&nbsp; "Jika keberadaan full day schooll diberlakukan selama 8 jam, lalu dimana letak pengakuan mendikbud terhadap pendidikan informal dan nonformal seperti Madrasah Diniyah dan Pondok Pesantren yang saat ini sudah berjalan," tegasnya di Jakarta, Kamis (15/6).&nbsp; Sementara itu, Ketua Dewan Pembina MADANI M Romahurmuziy mengharapkan Madani dapat berkontribusi dalam mengembangkan peradaban islami melalui kegiatan dakwah bilhikmah dan pendidikan berkarakter akhlakul karimah. "Hal itu sesuai dengan visi yang dirumuskan," ungkap pria yang juga Ketua Umum Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP) itu.&nbsp; Dalam kesempatan itu Romi merasa bangga, karena masih ada kelompok masyarakat seperti Madani yang peduli untuk mengawal Fatwa MUI untuk melakukan Dakwah bil hikmah melawan Hoax dan Fitnah yang saat ini sudah marak terjadi di Media Sosial.&nbsp; "Madani sebagai lembaga Dakwah dan Pendidikan Islam merasa terpanggil untuk ikut menguatkan NKRI dan Pancasila melalui dakwah yang benar dan toleran," tandasnya. (iil/JPG)

Full Day School Hanya Bikin Gaduh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/kebijakan-sekolah-5-hari-fsgi-ingat-indonesia-bukan-hanya-jakarta_m_136805.jpeg" alt="Anak SD sedag berkerjasama membersihkan sekolahnya." width="100%">
<figcaption>Anak SD sedag berkerjasama membersihkan sekolahnya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti, menolak rencana Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy menerbitkan peraturan tentang sekolah lima hari dalam sepekan.  "Itu kebijakan pendidikan yang saya dengan FSGI mengkritik keras, karena tidak berorientasi pada hak-hak anak," kata Retno, Minggu (11/6).  Jika kebijakan Mendikbud itu dibelakukan secara nasional, nantinya, anak-anak akan berada di sekolah selama 8 jam setiap hari.  Retno menyatakan kebijakan itu berangkat dari pikiran masyarakat kota besar. Padahal Indonesia bukan hanya Jakarta, daerah-daerah di tanah air juga tidak semuanya kota.  &ldquo;Ingat Indonesia itu bukan hanya Jakarta,&rdquo; tegasnya.&nbsp;  Seharusnya, kata Retno, pemerintah melihat fakta bahwa di negeri ini jutaan anak harus membantu orang tuanya sepulang sekolah.  Kemudian, pemerintah pusat juga tidak melihat banyak daerah yang angkutan umumnya hanya sampai pukul 15.00 WIB. Selain itu, banyak anak yang ortunya tak mampu membekali makan siang.  &ldquo;Faktanya, banyak anak tak sabar menanti saat bermain dengan teman-temannya di lingkungan rumah," jelas Retno.  Retno menegaskan, kualitas pendidikan itu tidak ditentukan oleh lamanya belajar di sekolah. Apalagi banyak sekolah di Indonesia yang sarana dan prasarananya tak memadai untuk anak betah di sekolah.&nbsp;  Sebagamiana diketahui, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) yang sedang digodok juga akan mengatur tentang sekolah lima hari sepekan dilakukan secara nasional, namun bertahap.&nbsp;(fat/dms/JPG)

Kebijakan Sekolah 5 Hari, FSGI: Ingat Indonesia Bukan Hanya Jakarta

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#permendikbud

Berita Terkini