<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/03/tiktokshop-1616227279.jpg" alt="Presiden Tokopedia Melissa Siska Juminto." width="100%">
<figcaption>Presiden Tokopedia Melissa Siska Juminto.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Tokopedia Melissa Siska Juminto mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk memerangi praktik&nbsp;predatory pricing&nbsp;atau jual rugi yang terjadi dalam perdagangan digital atau&nbsp;e-commerce. Melissa mengatakan, Shop Tokopedia akan selalu mendukung pemerintah untuk menghentikan penjualan produk di bawah harga produksi. Namun, Ia menyebut bahwa praktik ini sudah memiliki rantai pasok dan beredar di banyak platform perdagangan digital. "Terkait&nbsp;predatory pricing, semua&nbsp;e-commerce&nbsp;Tokopedia, TikTok Shop, Shopee, Lazada. Semua bekerja keras bersama pemerintah, karena kita lihat ini masalah bukan di&nbsp;e-commerce&nbsp;platform tapi&nbsp;supply chain," ujar Melissa di Jakarta, Rabu (3/4). Melissa menyebut,Tokopedia telah beberapa kali melakukan&nbsp;takedown&nbsp;atau menutup lapak dari pedagang e-commerce karena terindikasi&nbsp;predatory pricing. Namun, hal ini terus terjadi lantaran sudah ada rantai pasoknya. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama antara pengusaha, bea cukai dan kementerian terkait untuk memberantas&nbsp;predatory pricing. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/014464217/polemik-migrasi-tiktok-shop-ke-tokopedia-akademisi-sebut-persaingan-e-commerce-bakal-lebih-dinamis">Polemik Migrasi TikTok Shop ke Tokopedia, Akademisi Sebut Persaingan e-commerce Bakal Lebih Dinamis</a> "Harus dikolaborasikan dengan beberapa pemerintah lainnya untuk&nbsp;solved&nbsp;problem, sebab kita lihat ini bukan&nbsp;independent just&nbsp;Tokopedia atau Shop Tokopedia sendiri, sebenarnya di semua platform sama. Kami tutup yang&nbsp;online, mereka ada di&nbsp;offline," kata Melissa. Lebih lanjut, Melissa mengatakan, pemberian promo produk bertujuan untuk mendukung pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Menurutnya, harga promo tersebut masih dalam batas wajar. Selain itu, Shop Tokopedia tidak akan memberikan promo secara berlebihan. Sebab, hal ini akan berdampak pada kelanjutan bisnis. "Setiap bisnis rasional dengan ekosistem seperti ini,&nbsp;sustainability&nbsp;itu nomor satu. Kita harus&nbsp;growth&nbsp;bisnis supaya UMKM tetap benefit, tapi&nbsp;at&nbsp;the same time&nbsp;jadi ga masuk akal kalau rugi terus," katanya. Sebelumnya, Melissa mengatakan bahwa proses migrasi TikTok Shop ke Tokopedia telah rampung pada 27 Maret 2024 sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023. "Sudah selesai semua&nbsp;complience requirement&nbsp;sesuai dengan yang diminta Kementerian Perdagangan dan Permendag 31," ujar Melissa. Melissa menyebut, Permendag 31/2023 menitikberatkan pada tiga poin utama yakni proses pembayaran, data pengguna dan&nbsp;mercant operation. Menurut Melissa, ketiga hal tersebut saat ini sudah sesuai dengan ketentuan pemerintah. Seiring dengan selesainya proses migrasi ini, TikTok Shop berganti nama menjadi Shop Tokopedia.

Melissa mengatakan bahwa proses migrasi TikTok Shop ke Tokopedia telah rampung pada 27 Maret 2024 sesuai dengan Permendag PPMSE.

Tokopedia Komitmen Perangi Praktik 'Predatory Pricing'

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/30/JKT-Larangan-TikTok-Shop-SALMAN-TOYIBI-5JPG-3679763808.jpg" alt="Warga melihat barang yang dijual di Tiktok shop melalui layar telepon genggam di Depok, Jawa Barat." width="100%">
<figcaption>Warga melihat barang yang dijual di Tiktok shop melalui layar telepon genggam di Depok, Jawa Barat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Koperasi (kemenkop) dan UKM menegaskan kembali bahwa Tiktok lewat fitur Tiktok Shop masih melanggar aturan. Aturan yang dimaksud yakni Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Fiki Satari Staf Khusus Menteri Koperasi-UKM bilang, pelanggaran itu terlihat saat aplikasi media sosial asal China tersebut masih menyediakan fitur keranjang belanja dan melayani transaksi untuk pengguna. "Jadi masih ada fasilitasi transaksi di dalam platform media sosialnya, meskipun di bawah checkout ada tulisan processed by Tokopedia, dalam hal ini e-commerce tapi ini masih di dalam platform media sosial. Ini jelas melanggar aturan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 Pasal 21 ayat 3 yang berbunyi PPMSE atau pelaksana e-commerce dengan model di socio commerce dilarang memfasilitasi transaksi pembayaran pada sistem elektroniknya," kata Fiki kepada wartawan, Rabu (28/2). Selain itu, Fiki menambahkan, masa transisi atau uji coba yang diberikan Kementerian Perdagangan kepada Tiktok untuk migrasi ke platform eCommerce Tokopedia juga tidak ada dalam peraturan. Sebab faktanya, kedua platform itu, baik Tiktok Shop dan Tokopedia masih beroperasi. "Jadi sebetulnya tidak ada di regulasi (adaptasi, transisi atau migrasi). Redaksional redaksi dari Permendag 31 Tahun 2023 ini berlaku umum. Platform lokal, global, apapun itu," sambungnya. Menurut Fiki, mengenai pelanggaran ini, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Kementerian Perdagangan selaku regulator yang mengeluarkan aturan tersebut. Di sisi lain, Fiki juga mengutip jenis pelanggaran lain oleh Tiktok yang tertulis di Pasal 13 pada Permendag 31/2023. Yaitu larangan adanya keterhubungan atau interkoneksi antara PMSE (eCommerce) dan non PMSE (media sosial). Dalam Pasal tersebut tertulis, beleid dibuat demi menjaga persaingan usaha yang sehat. "Tentunya ini memiliki potensi penyalahgunaan data dan penguasaan data," kata Fiki. Menurutnya, jika pelanggaran ini terus dibiarkan, maka akan timbul kesan seolah ada diskriminasi atau pembiaran pelangggaran aturan antara yang dilakukan korporasi besar dan pelaku usaha kecil atau UMKM. Diejalaskannya, Rregulasi ditetapkan dan diberlakukan keseluruhan, tidak ada diskresi, proses adaptasi, (migrasi) proses transaksi, dan seterusnya. Jangankan perusahaan besar atau korporasi selevel TikTok atau perusahaan global.&nbsp; Begitu juga UMKM kalau misalnya melanggar ya dikenakan sanksi. Ini kan terjadi waktu pandemi. "kKita ingat waktu itu ada razia izin BPOM di mana produk-produk UMKM tanpa pandang bulu, dikenakan sanksi oleh penegak regulasi," kata Fiki. "Tentunya dari sisi hukum jelas, di regulasi ada sanksi yang dicatatkan bahwa sampai dengan ya tentunya dalam Permendag ini kan otoritas ada dari Kementerian Perdagangan. Ada peringatan, sanksi, dan pencabutan izin bahkan yang permanen. Ini sudah ada di dalam aturan," lanjut Fiki. Sebelumnya, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduku meminta Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) untuk menegur sosial media TikTok.&nbsp; Pasalany, Teten menilai bahwa perusahaan asal Tiongkok tersebut belum mematuhi untuk memisahkan media sosial dan e-Commerce. Terlebih hal itu sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. &ldquo;Itu menteri perdagangan harus sudah melakukan teguran itu, supaya TikTok mematuhi Permendag 31 tahun 2023,&rdquo; kata Menteri Teten saat ditemui usai menghadiri Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2024 di Jakarta, Selasa (20/2). Jika tetap dibiarkan, Teten menyebut akan terjadi inkonsistensi terhadap kebijakan pemerintah. Sehingga berpengaruh terhadap wibawa pemerintah.&nbsp; &ldquo;Kalau enggak, nanti wibawa pemerintah kalau inkonsisten kebijakan pemerintah, enggak berwibawa,&rdquo; imbuhnya. Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa dirinya telah berkomunikasi dan menyampaikan perihal TikTok Shop yang belum mematuhi Permendag Nomor 31 tahun 2023. Bahkan, Teten juga mengklaim bahwa Zulhas sudah mengetahui perihal itu. Adapun mengenai tindak lanjut dari ketidakpatuhan TikTok ini ranahnya bukan di Kemenkop UKM melainkan di Kementerian Perdagangan. &ldquo;Udah disampaikan (soal TikTok belum patuh aturan pemerintah), Pak Mendag sudah tahu kok. Itu kewenangan Pak Mendag,&rdquo; tandasnya.

Jika pelanggaran ini terus dibiarkan, maka akan timbul kesan seolah ada diskriminasi atau pembiaran pelangggaran aturan oleh pemain besar.

Stafsus Menteri Teten Minta Jangan Ada Tebang Pilih, Kemenkop Sebut Tiktok Tabrak Permendag 31/2023

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/30/JKT-Larangan-TikTok-Shop-SALMAN-TOYIBI-5JPG-3679763808.jpg" alt="Warga melihat barang yang dijual di Tiktok shop melalui layar telepon genggam di Depok, Jawa Barat." width="100%">
<figcaption>Warga melihat barang yang dijual di Tiktok shop melalui layar telepon genggam di Depok, Jawa Barat.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pernyataan terbaru Menteri Koperasi-UKM, Teten Masduki, soal operasional Tiktok Shop masih melanggar aturan di Indonesia didukung oleh ekonom Izzudin Al Farras.&nbsp; Ekonom yang juga Peneliti Center of Digital Economy and SMEs Indef ini mengatakan, beleid yang tertuang pada Permendag 31/2023 harusnya benar-benar dilaksanakan dan dipatuhi oleh semua pihak.&nbsp; Bukan hanya Tiktok lewat Tiktok Shopnya sebagai platform yang disebut masih melanggar, tapi imbauan juga disampaikan kepada pemerintah sebagai pengawas&nbsp;dan mengeluarkan peraturan tersebut.&nbsp; "Pernyataan Pak Teten juga benar karena fitur pada Tiktok yang terkoneksi dengan Tokopedia tidak selaras dengan semangat pemisahan e-commerce dan media sosial pada Permendag 31/2023," kata Izzudin saat dihubungi, (20/2). Melihat sitausi saat ini, Izzudin menyarankan antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi-UKM lebih intens berkoordinasi. Karena sejak aturan itu terbit September tahun lalu, di bulan Desember di tahun yang sama, Tiktok Shop kembali 'hidup' dengan fitur keranjang kuningnya sebagai medium belanja aplikasi asal Tiongkok tersebut. &nbsp; Padahal, lanjut Izzudin, dalam Permendag 31/2023 secara jelas mengatakan, bahwa platform media sosial tidak boleh berfungsi sebagai eCommerce maupun melakukan transaksi dalam satu aplikasi.&nbsp; "Maka seluruh pihak terkait harus menaatinya, termasuk pihak Tiktok untuk memisahkan fitur ecommerce dengan media sosial. Secara spesifik, tidak boleh ada fitur semacam keranjang kuning yang saat ini ada dan sangat identik seperti fitur keranjang kuning yang ada sebelum hadirnya Permendag 31/2023," ujar alumnus Universitas Indonesia dan University College London itu.&nbsp; Sebelumnya, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (MenkopUKM), Teten Masduki menegaskan, platform Tiktok lewat Tiktok Shop milik mereka masih melanggar aturan. Adapun aturan yang dilanggar tidak dilakukannya pemisahan antara aplikasi media sosial dengan e-commerce.&nbsp; Mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.31/2023, KemenkopUKM meminta secara tegas agar layanan TikTok Shop terpisah dari aplikasi media sosial dan tidak melakukan transaksi.&nbsp; "Ya pisah dong (media sosial dengan e-commerce). Kita ada dua hal kan, TikTok investasi di Tokopedia iya, tapi TikTok tetap melanggar juga iya," ujar Teten di Kantor KemenkopUKM, Jakarta, Senin (19/2). &ldquo;Kami di Kemenkop sudah jelas ya, TikTok masih melanggar Permendag No. 31/2023,&rdquo; sambungnya.&nbsp; Teten mengatakan, pemerintah tidak mempersoalkan kerja sama bisnis antara TikTok dengan Tokopedia. Dia kembali menegaskan, justru yang menjadi persoalan ketika terdapat aturan tidak dipatuhi oleh TikTok Shop. "Kita tidak masalahin Tiktok investasi di Tokopedianya. Kita masalahkan TikTok dalam praktiknya masih menggunakan TikTok Shop itu terintegrasi dengan media sosial. Kita tidak ada urusan," tambah Teten. Lebih lanjut Teten juga menuturkan, pihaknya telah melakukan koordinasi antar kementerian teknis, yang membahas soal adanya pelanggaran aturan Permendag No. 31/2023. Menurut dia, Permendag 31/2023 memang perlu disempurnakan. "Setelah Permendag itu berlaku tiga bulan kan sekarang sudah lima bulan, sudah waktunya dievaluasi. Salah satu yang kita usulkan di Permendag itu belum mengatur soal predatory pricing. Kalau kita lihat belajar dari pengalaman China soal larangan tidak boleh menjual dibawah HPP (Harga Pokok Penjualan). HPP itu implikasinya dua, kalau tidak dilakukan tidak ada pembatasan HPP maka UMKM terpukul, kalau misalnya produk luar masuk ke Indonesia dijual di bawah HPP," ucap Teten. Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), M. Fanshurullah Asa, mengatakan pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan.&nbsp; Koordinasi itu berkaitan soal aturan yang sudah diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan perlu dipatuhi oleh semua pihak.&nbsp; &ldquo;Kita keinginan, seperti yang sudah dituangkan, mesti konsisten dan komitmen bahwa kalau dia media sosial, mainnya di media sosial, jangan main-main di e-commerce nya. Dan jangan juga Tokopedia hanya jadi menjatuhkan kewajiban saja, tidak masalah di Tokopedia-nya kan, tapi apakah di perilaku sudah konsisten betul-betul TikTok melaksanakan fungsi dia sebagai medsos," kata dia. Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan akan meneken Revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Dalam Permendag yang baru, nantinya media sosial (Medsos) dilarang berjualan. Zulhas juga mengatakan, nantinya social commerce hanya diperbolehkan memfasilitasi promosi barang atau jasa. &nbsp; &nbsp;

"Pernyataan Teten juga benar karena fitur pada Tiktok yang terkoneksi dengan Tokopedia tidak selaras dengan semangat pemisahan e-commerce,"

Indef: Tiktok Harus Patuh, Pisahkan eCommerce dengan Media Sosial

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/09/IMG-20231009-WA0001-2447531531.jpg" alt="Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki. (Dok. Kemenkop UKM)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki. (Dok. Kemenkop UKM)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (MenkopUKM), Teten Masduki, menegaskan platform Tiktok lewat Tiktok Shop milik mereka masih melanggar aturan. Adapun aturan yang dilanggar tidak dilakukannya pemisahan antara aplikasi media sosial dengan e-commerce.&nbsp; Mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.31/2023, KemenkopUKM meminta secara tegas agar layanan TikTok Shop terpisah dari aplikasi media sosial dan tidak melakukan transaksi.&nbsp; "Ya pisah dong (media sosial dengan e-commerce). Kita ada dua hal kan, TikTok investasi di Tokopedia iya, tapi TikTok tetap melanggar juga iya," ujar Teten di Kantor KemenkopUKM, Jakarta, Senin (19/2). &ldquo;Kami di Kemenkop sudah jelas ya, TikTok masih melanggar Permendag No. 31/2023,&rdquo; sambungnya.&nbsp; Teten mengatakan, pemerintah tidak mempersoalkan kerja sama bisnis antara TikTok dengan Tokopedia. Dia kembali menegaskan, justru yang menjadi persoalan ketika terdapat aturan tidak dipatuhi oleh TikTok Shop. "Kita tidak masalahin Tiktok investasi di Tokopedianya. Kita masalahkan TikTok dalam praktiknya masih menggunakan TikTok Shop itu terintegrasi dengan media sosial. Kita tidak ada urusan," tambah Teten. Lebih lanjut Teten juga menuturkan, pihaknya telah melakukan koordinasi antar kementerian teknis, yang membahas soal adanya pelanggaran aturan Permendag No. 31/2023. Menurut dia, Permendag 31/2023 memang perlu disempurnakan. "Setelah Permendag itu berlaku tiga bulan kan sekarang sudah lima bulan, sudah waktunya dievaluasi. Salah satu yang kita usulkan di Permendag itu belum mengatur soal predatory pricing. Kalau kita lihat belajar dari pengalaman China soal larangan tidak boleh menjual dibawah HPP (Harga Pokok Penjualan). HPP itu implikasinya dua, kalau tidak dilakukan tidak ada pembatasan HPP maka UMKM terpukul, kalau misalnya produk luar masuk ke Indonesia dijual di bawah HPP," ucap Teten. Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), M. Fanshurullah Asa, mengatakan pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan.&nbsp; Koordinasi itu berkaitan soal aturan yang sudah diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan perlu dipatuhi oleh semua pihak.&nbsp; &ldquo;Kita keinginan, seperti yang sudah dituangkan, mesti konsisten dan komitmen bahwa kalau dia media sosial, mainnya di media sosial, jangan main-main di e-commerce nya. Dan jangan juga Tokopedia hanya jadi menjatuhkan kewajiban saja, tidak masalah di Tokopedia-nya kan, tapi apakah di perilaku sudah konsisten betul-betul TikTok melaksanakan fungsi dia sebagai medsos," kata dia. Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan akan meneken Revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Dalam Permendag yang baru, nantinya media sosial (Medsos) dilarang berjualan. Zulhas juga mengatakan, nantinya social commerce hanya diperbolehkan memfasilitasi promosi barang atau jasa. "Yang pertama isinya social commerce itu hanya boleh memfasilitasi promosi barang atau jasa. Promosi barang atau jasa. Tidak boleh transaksi langsung bayar langsung nggak boleh lagi dia hanya boleh untuk promosi seperti TV ya. Di TV kan iklan boleh kan. Tapi nggak bisa jualan. Nggak bisa terima uang kan. Jadi dia semacam platform digital. Jadi tugasnya mempromosikan," kata Zulhas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/9).&nbsp; Selain itu, media sosial tidak boleh merangkap sebagai e-commerce, begitu pun sebaliknya. Hal itu, kata Zulhas, untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh media sosial tersebut. "Yang kedua (e-commerce) tidak ada social media dan itu nggak ada kaitannya. Jadi dia harus pisah. Sehingga tidak algoritmanya itu ya tidak semuanya dikuasai dan ini mencegah penggunaan data pribadi, apa namanya, untuk kepentingan bisnis gitu. Itu yang satu dan dua," tutur dia. &nbsp; &nbsp;

Teten menegaskan platform Tiktok lewat Tiktok Shop milik mereka masih melanggar aturan. Harusnya  dilakukan pemisahan medsos e-commerce.

Menteri Teten Minta Tiktok Tak Lakukan Transaksi Maupun Gelar Lapak Daring Lagi

&nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/banyak-aduan-belum-tentu-instansinya-yang-buruk_m_232111.jpg" alt="Komisioner Ombudsman RI, Dadan Suparjo Suharmawijaya (Kiri)" width="100%">
<figcaption>Komisioner Ombudsman RI, Dadan Suparjo Suharmawijaya (Kiri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ombudsman RI menyebut ada indikasi maladministrasi dalam penyelenggaraan kebijakan termasuk kelalaian dalam operasional Tiktok Shop. Maladministrasi itu berupa pelanggaran Peraturan Menteri Perdagangan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Anggota Ombudsman, Dadan Suparjo Suharmawijaya, mengatakan, menurut peraturan itu Tiktok bukan platform eCommerce, melainkan platform media sosial.&nbsp; &ldquo;Tiktok jelas bukan platform eCommerce, sementara Tiktok Shop juga belum memiliki izin eCommerce. Kerjasama Tiktok dengan Tokopedia bisa saja sebagai bentuk adaptasi untuk memenuhi regulasi yang ada, tetapi harus dipastikan tidak ada upaya mengelabui hukum atau mencari celah hukum,&rdquo; kata Dadang, Kamis (18/1). Dadan menuturkan, bentuk maladministrasi yang dimaksud terkait kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan. Ombudsman sebagai lembaga negara yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pelayanan Publik, melihat jika ada kebijakan dilanggar dan terjadi pembiaran, maka perlu dilakukan pendalaman untuk menindaklanjuti terkait masalah tersebut dan juga melakukan koordinasi. &nbsp; Lebih lanjut Dadan juga meminta Kementerian Perdagangan tidak tutup mata jika benar-benar platform asal Tiongkok itu melanggar. Seperti diketahui, Permendag 31/2023 hasil revisi, secara tegas mengharuskan terjadinya pemisahan fungsi antara media sosial, social commerce dengan Commerce.&nbsp; Karena media sosial dalam Permendag 31/2023 selain dilarang berjualan daring atau hanya sebatas promosi, juga tidak boleh melakukan transaksi dalam satu platform.&nbsp; &ldquo;Hal ini harus dicermati betul oleh Kementerian Perdagangan, jangan sampai tutup mata kalo memang terindikasi melanggar. Dalam kacamata Ombudsman, maladministrasi terletak pada otoritas pemerintahnya,&rdquo; kata dia.&nbsp; Dadan juga menyoroti, perbedaan sikap antar Kementerian menyikapi persoalan ini. Di sisi lain Kementerian Koperasi- UKM menyatakan, hidupnya kembali Tiktok Shop pada Harbolnas 12.12 masih melanggar Permendag. Sementara, Kementerian Perdagangan memberi toleransi uji coba layanan yang diberikan kepada Tiktok Shop dengan istilah transisi.&nbsp; Meskipun demikian, dasar hukum mengenai transisi platform maupun uji coba dalam Permendang juga tak tertulis. Jika perbedaan sikap ini terus berlarut dan terjadi pembiaran, Ombudsman dalam waktu dekat bakal memanggil tiga Kementerian sekaligus yang berkaitan dengan hal ini.&nbsp; &ldquo;Karenanya permintaan keterangan ke pemerintah bukan semata Kementerian Perdagangan, tapi juga Kementerian Kominfo dan Kementerian Koperasi UMKM,&rdquo; ujar Dadan.

Ombudsman RI menyebut ada indikasi maladministrasi dalam penyelenggaraan kebijakan termasuk kelalaian dalam operasional Tiktok Shop.

Ombudsman Sebut Ada Indikasi Maladministrasi dalam Operasional Tiktok Shop, Sentil Kemendag  

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/07/Amin-AK-DPRJPG-330318394.jpg" alt="Anggota Komisi VI DPR RI, Amin AK mendesak Pemerintah bergerak cepat dalam melindungi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari serbuan produk impor, khususnya dari Tiongkok." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi VI DPR RI, Amin AK mendesak Pemerintah bergerak cepat dalam melindungi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari serbuan produk impor, khususnya dari Tiongkok.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengaku terkejut dengan masih beroperasinya Tiktok Shop melalui aplikasi Tiktok media sosial. Legislator Komisi VI DPR, Amin AK, mengatakan, Tiktok seperti ngotot memaksa fitur eCommerce nya berada di platform media sosial, walau secara terang-terangan melanggar Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Menurut Amin, dalam Permendag 31/2023, jelas diatur mengenai pemisahan social commerce dengan e-commerce. Tiktok yang sudah memiliki Tokopedia sebagai unit usaha ecommerce harusnya patuh dengan memilih berjualan di platform tersebut, bukan memaksakan operasional Tiktok Shop di dalam aplikasi sosial media mereka.&nbsp; &ldquo;Ini aneh karena mereka baru saja mengakuisisi 75 persen saham Tokopedia. Mengapa mereka tidak menggunakan platform e-commerce Tokopedia untuk aktivitas jualan. Ini membuat kami terkejut dan harus menyoroti hal ini,&rdquo; kata Amin kepada wartawan, Selasa (16/1). Amin yang juga Anggota DPR Fraksi PKS ini meminta komitmen, konsistensi dan ketegasan Kementerian Perdagangan soal sanksi terhadap Tiktok maupun platform lainnya jika melanggar Permendag 31/2023. Sejak diundangkan September tahun lalu, pemerintah saat itu menyampaikan secara terbuka adanya sanksi jika platform atau perusahaan teknologi melanggar Permendag.&nbsp; Mulai dari peringatan tertulis, masuk dalam daftar hitam (blacklist), sanksi pemblokiran sementara layanan PPMSE (penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik) dalam negeri atau luar negeri, hingga pencabutan izin usaha. &ldquo;Pemerintah harus konsisten menegakkan aturan. Rambu-rambu yang ada harus dipastikan tidak dilanggar. Jika dilanggar, harus dijatuhi sanksi tegas, misalnya dengan mencabut izin perdagangannya. Selama aturan itu dilaksanakan, maka penguasaan pasar secara dominan atau monopoli sulit dilakukan,&rdquo; kata Amin yang merupakan lulusan Sekolah Tinggi Akuntasi Negara (STAN) tersebut. Amin juga menuturkan, sanksi ini tidak ada kaitannya dengan Tokopedia, meski saat ini Tiktok sudah diakuisisi oleh Tiktok dengan menguasai 75 persen saham. Ia ingin, peringatan diberikan secara proporsional. Apalagi pelanggaran ini sudah diingatkan oleh Menteri Koperasi-UKM Teten Masduki.&nbsp; &ldquo;Meskipun Tiktok menguasai saham Tokopedia. Artinya, jika TikTok ngotot menerabas aturan maka sanksi diberikan pada TikTok,&rdquo; katanya. Sebelumnya diketahui, Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki menyebut TikTok Shop masih melanggar peraturan setelah kembali beroperasi. Aplikasi TikTok melanggar Permendag 31/2023 setelah beroperasi pada Harbolnas 12.12 tahun lalu. Platform asal Tiongkok itu masih melakukan transaksi di media sosial mereka dan menggabungkan fitur eCommerce dalam satu aplikasi.&nbsp; "Kami melihat belum ada perubahan. Jadi ini ada indikasi pelanggaran terhadap Permendag 31," kata Teten.

Tiktok yang sudah memiliki Tokopedia sebagai unit usaha ecommerce harusnya patuh dengan memilih berjualan di platform tersebut.

Komisi VI DPR Soroti Tiktok Shop, Jika Melanggar Cabut Izin Sesuai Permendag

&nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/30/JKT-Larangan-TikTok-Shop-SALMAN-TOYIBI-5JPG-3679763808.jpg" alt="Warga melihat barang yang dijual di Tiktok shop melalui layar telepon genggam di Depok, Jawa Barat." width="100%">
<figcaption>Warga melihat barang yang dijual di Tiktok shop melalui layar telepon genggam di Depok, Jawa Barat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Center for Digital Society (CFDS) Universitas Gadjah Mada (UGM) menilai, regulasi pemerintah soal social commerce, seperti untuk TikTok Shop masih belum tegas. Ketidaktegasan itu membuat celah keamanan siber pengguna ketika bertransaksi di social commerce, dan tidak seaman ketika pengguna bertransaksi di e-commerce. Kemunculan TikTok Shop sebagai fitur layanan transaksi jual beli dalam aplikasi media sosial TikTok cukup membuat pusing pemerintah. Meski sudah menerbitkan regulasi dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), nyatanya aturan tersebut masih terindikasi dilanggar TikTok Shop. Research Coordinator&nbsp;CFDS UGM Muhammad Perdana Sasmita-Jati Karim melihat pentingnya pemerintah membuat regulasi yang tegas dan komprehensif mengenai social commerce demi menjamin keamanan dalam bertransaksi. Aturan yang ada masih dianggap belum mewadahi hal tersebut. "Menurut kami, sebenarnya konsep social commerce di Indonesia ini masih sangat kurang terkait regulasi, baik ke arah pelaku (UMKM) maupun ke arah konsumen," ujar Karim, Rabu (10/1). Karim melihat regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah, masih berada di wilayah 'abu-abu' atau masih belum tegas. Sehingga, social commerce memiliki risiko keamanan yang lebih tinggi daripada e-commerce. Karena dalam praktik di social commerce, hubungan antara pembeli dan penjual dilakukan tanpa ada platform sebagai buffer.&nbsp; "Mekanisme TikTok Shop atau TikTok Live hanya berperan sebagai medium untuk mempromosikan atau mengiklankan produk dari penjual kepada konsumen," tambah Karim.&nbsp; Hal itu, yang menjadi pembeda ketika pengguna bertransaksi di e-commerce. Sebab, di e-commerce mekanisme perlindungan bagi penjual atau konsumen dinilai lebih terjamin lantaran memiliki sistem keamanan yang lebih canggih. "Akan tetapi mekanisme jual belinya sendiri pun tidak seaman dan nyaman platform e-commerce yang memang tujuannya adalah untuk jual-beli produk, sehingga mekanisme pelindungan penjual atau konsumen lebih dipikirkan oleh mereka," kata Karim. Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki menyebut TikTok Shop masih melanggar peraturan setelah kembali beroperasi. Teten mengatakan e-commerce bagian dari aplikasi TikTok itu melanggar Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Pasalnya, TikTok Shop masih beroperasi dengan cara yang sama sebelum dilarang beroperasi, di mana transaksinya masih berada di platform itu sendiri. Padahal dalam Permendag 31/2023, media sosial dan e-commerce tidak boleh digabung. "TikTok sudah mengambilalih Tokopedia dengan investasi. Pertanyaannya adalah apakah sudah dipenuhi Permendag 31 itu. Ini yang sedang kita bahas," katanya dalam konferensi pers di Gedung Smesco, Jakarta, Selasa (21/12). "Kami melihat belum ada perubahan. Jadi ini ada indikasi pelanggaran terhadap Permendag 31," imbuhnya.

Kemunculan TikTok Shop sebagai fitur layanan transaksi jual beli dalam aplikasi media sosial TikTok cukup membuat pusing pemerintah.

TikTok Shop Kembali Disorot, Peneliti CFDS UGM Sebut Regulasi Pemerintah Abu-Abu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/26/0x0-1-3091759068.jpg" alt="TikTok Shop." width="100%">
<figcaption>TikTok Shop.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Sepanjang tahun 2023, TikTok Shop mendadak jadi sorotan banyak mata hingga sempat tutup beberapa bulan sebelum buka kembali atau comeback pada awal Desember ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jika dirunut kisahnya, TikTok Shop jadi terancam karena pengakuan para pedagang Pasar Tanah Abang serta UMKM yang mengaku sepi pembeli. Salah satunya Fitri, pedagang di Blok B Lantai 5, yang mengeluhkan pembelian secara langsung di kiosnya hanya ramai di waktu-waktu tertentu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia merasa tak mampu bersaing dengan penjual yang memberi harga 'ancur-ancuran' atau tak masuk akal, terutama di media sosial TikTok. Padahal ia pun juga menggunalan kanal online untuk memasarkan produknya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fitri menyebut paling murah saja, dirinya menjual gamis Rp 75.000. Itu pun harga ke reseller dengan syarat tertentu, bukan langsung ke konsumen eceran. Jika ke konsumen eceran, dia pasti akan kompak menyamakan harga dengan yang biasa dipasarkan reseller.&nbsp;Di TikTok Shop, harganya bisa kurang dari Rp 50.000.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fitri hanya satu dari ribuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang resah dan merasa kehadiran TikTok memunculkan disrupsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Imbas keluhan tersebut, pada 27 September 2023, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) menerbitkan Peraturan&nbsp; Menteri&nbsp; Perdagangan&nbsp; (Permendag)&nbsp; Nomor 31&nbsp; Tahun&nbsp; 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aturan ini diterbitkan untuk menjawab berbagai praktik tidak sehat dalam perdagangan melalui sistem elektronik yang&nbsp; merugikan pelaku UMKM. Melalui regulasi baru ini, pemerintah berkomitmen membangun ekosistem niaga elektronik (e-commerce) yang adil, sehat, dan bermanfaat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Permendag ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem e-commerce yang adil, sehat, dan bermanfaat dengan memperhatikan perkembangan teknologi yang dinamis. Permendag ini juga bertujuan untuk mendukung pemberdayaan UMKM serta pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dalam negeri dan untuk meningkatkan perlindungan konsumen," kata Mendag Zulkifli Hasan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/07/TETEN-07-1615829613.jpg" alt="Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki" width="100%">
<figcaption>Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">TikTok Shop Tutup</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemerintah melarang TikTok Shop untuk berjualan karena aplikasi asal Tiongkok itu tidak mengajukan izin sebagai e-commerce kepada pemerintah, namun hanya media sosial. Sehingga tidak berhak untuk melakukan transaksi jual beli, kecuali hanya promosi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Atas larangan tersebut, akhirnya pada 4 Oktober 2023, TikTok Shop secara resmi ditutup. Dalam laman resminya, TikTok berhenti memfasilitasi transaksi e-commerce untuk mematuhi dan menghormati hukum negara Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Prioritas utama kami adalah untuk menghormati dan mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia,&rdquo; tulis TikTok dalam rilis resminya pada Selasa (3/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan demikian, kami tidak akan lagi memfasilitasi transaksi e-commerce di dalam TikTok Shop Indonesia, efektif per tanggal 4 Oktober, pukul 17.00 WIB," tutup keterangan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">TikTok Shop Siap-siap Comeback</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada akhir Oktober 2023, muncul kabar TikTok Shop akan beroperasi kembali di Indonesia. Kemudian, pada pertengahan November 2023, dikabarkan akan kembali dengan menggandeng marketplace lokal asli Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal tersebut bahkan diakui oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki. Teten menilai, keinginan TikTok Shop untuk buka kembali di Tanah Air tak lain karena Indonesia yang merupakan tempat menarik bagi investor. Terlebih potensi digital ekonomi di Indonesia sangatlah besar dan kuat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Intinya seperti keyakinan saya, bahwa Indonesia ini market digital kita kan kuat banget, gede banget digital ekonomi kita. Karena itu saya yakin Indonesia itu tempat menarik bagi investor digital ekonomi," kata Teten Masduki saat ditemui di Kantornya, Kamis (23/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya yakin, Tiktok juga pasti buka kembali. Apakah dia buka sendiri atau dia misalnya invest di salah satu e-commerce di Indonesia," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/29/Kirim-Mendag_18JPG-4175294160.jpg" alt="Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berbincang dengan salah satu pedagang dalam kunjungannya ke Pasar Tanah Abang Blok A, Jakarta." width="100%">
<figcaption>Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berbincang dengan salah satu pedagang dalam kunjungannya ke Pasar Tanah Abang Blok A, Jakarta.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">TikTok Gandeng Tokopedia</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hingga kemudian, pada 12 Desember 2023, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (Kode saham: GOTO) dan TikTok secara resmi mengumumkan kemitraan strategis. TikTok akan berinvestasi lebih dari USD 1,5 miliar atau Rp 23,42 triliun (kurs 15.617 per dolar AS) sebagai komitmen jangka panjang untuk mendukung operasional Tokopedia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Merespons hal tersebut, manajemen TikTok yang diwakili Direktur Eksekutif e-Commerce, TikTok Indonesia Stephanie Susilo mengungkapkan alasan memilik Tokopedia sebagai mitra di Indonesia. Salah satunya memiliki visi dan misi yang sama, yaitu mengembangkan UMKM dan bisnis lokal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami punya visi dan misi yang sama untuk menjunjung tinggi bisnis lokal, UMKM lokal dan kreator di Indonesia," kata Stephanie kepada wartawan di Tokopedia Tower, Jakarta, Selasa (12/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski sudah resmi beroperasi kembali, hingga kini, aplikasi keranjang kuning ini belum mengantongi izin sebagai e-commerce. Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan TikTok belum mengajukan izin karena saat ini masih 'nebeng' dengan Tokopedia. Hal ini selaras dengan saham Tokopedia yang telah diambil alih TikTok sebanyak 75 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi e-commerce-nya itu Tokopedia kerja sama dengan TikTok. Jadi TikTok itu dia tidak e-commerce, yang jualan Tokopedia," kata Zulhas seusai konferensi pers peluncuran kampanye Beli Lokal Tokopedia-TikTok di Harbolnas 12.12 pada Selasa (12/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini kolaborasi Tiktok dan Tokopedia. Kita lagi berikan 3 sampai 4 bulan percobaan. Karena teknologi tidak mudah dan nanti kita lihat lagi dan nilai atau sempurnakan," jelas Zulhas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, berdasarkan pantauan JawaPos.com, fitur Shop dalam aplikasi TikTok sudah kembali muncul dan bisa diakses pada Selasa (12/12). Secara keseluruhan, tampilan TikTok Shop masih sama seperti sebelum dipaksa hentikan oleh Pemerintah pada Oktober silam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski disebut telah berkolaborasi dengan Tokopedia, pada hari pertama peluncurannya, aktivitas transaksi jual dan beli masih dilakukan dalam aplikasi TikTok. Dalam hal ini, pengguna aplikasi bisa membeli barang dengan melakukan checkout di keranjang kuning.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Merespons hal tersebut, Zulhas meminta masyarakat memberikan waktu untuk Tokopedia dan TikTok untuk melakukan transisi. Adapun nantinya, tutur Zulhas, pemerintah akan melakukan evaluasi dan penilaian, sesuai dengan&nbsp;Permendag 31/2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sekarang lagi migrasi, lagi dicoba. Baru mulai, namanya juga uji coba," tandasnya.</div>

Fitri hanya satu dari ribuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang resah dan merasa kehadiran TikTok memunculkan disrupsi.

Kaleidoskop 2023: Perjalanan TikTok Shop Tahun ini, Dikeluhkan Pedagang Tanah Abang, Dilarang Pemerintah, hingga Comeback

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/30/JKT-Larangan-TikTok-Shop-SALMAN-TOYIBI-5JPG-3679763808.jpg" alt="Warga melihat barang yang dijual di Tiktok shop melalui layar telepon genggam di Depok, Jawa Barat." width="100%">
<figcaption>Warga melihat barang yang dijual di Tiktok shop melalui layar telepon genggam di Depok, Jawa Barat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kelompok masyarakat mulai mengkritis istilah hilirisasi digital yang belum lama ini digaungkan oleh Gibran Rakabuming Raka dalam forum debat calon wakil presiden. Menurut Direktur Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI), Kamilov Sagala, jika istilah hilirisasi dimaknai menurut Tim Pemenangan Nasional Prabowo-Gibran, maka dianggap belum tepat. Kamilov pun mengambil contoh kasus baru-baru ini, di mana Tiktok mengakuisisi Tokopedia lewat 75 persen saham yang digenggam perusahaan teknologi asal Tiongkok tersebut. Lewat akuisisi Tiktok terhadap Tokopedia, justru yang terjadi adalah arus modal asing kini mengendalikan perusahaan dalam negeri.&nbsp; "Ada e-comerce lokal dan asing ada aplikasi baik buatan anak negeri dan Aseng. Apanya yang mau dibuat hiirisasi digital tersebut. Maaf ini timnya kurang smart saja," kata Kamilov saat dihubungi, Kamis (28/12).&nbsp; "Maaf istilah hilirisasi digital ini ambigu, kalau mengutip dari penjelasannya TKN Budiman Sudjatmiko," sambung Kamilov.&nbsp; Hal yang perlu dikritisi lainnya adalah istilah hilirisasi digital ini bertolak belakang dengan apa yang terjadi di lapangan. Buktinya, lanjut praktisi hukum bisnis tersebut, Tiktok terang-terangan melanggar Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.&nbsp; Lewat Permendag 31, aturan yang dibuat pemerintah sendiri ditabrak oleh perusahaan swasta, apalagi perusahaan tersebut milik asing. Seperti diketahui Permendag 31 mengatur jelas, adanya pemisahan fungsi media sosial dan eCommerce, serta tidak diperbolehkannya media sosial melakukan transaksi.&nbsp; "Dengan Permendag memberi keluasaan kepad Tiktok dalam mengkangkangi regulasi. Itu menunjukan fungsi mengaturnya pemerintah sudah diamputasi. Dan ini jelas meruntuhkan fungsi pemerintah sendiri sebagai pemilik otoritas kedaulatan berbisnis," kata pria yang juga pernah menjabat Anggota Komisi Kejaksaan (Komjak) Republik Indonesia dan pernah pada posisi Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) itu memaparkan.&nbsp; Kamilov menambahkan, kasus Tiktok yang melanggar Permendag ini harus mendapat perhatian serius. Sebab, jika terjadi pembiaran, maka akan menjadi preseden buruk bagi pemerintah dan wibawa pemerintah juga menjadi hilang di mata publik. &nbsp; "Dan sisi lain apabila kasus Tiktok ini tidak hati-hati atau prudent mengaturnya, maka potensi untuk diduplikasi oleh pemain Asing dan Aseng jelas mereka tidak tinggal diam. Karena potensi pasar yang mengiurkan sudah menunggu di depan mata mereka. Maka sempurnalah kehancuran e-comerce lokal dan UMKM yang lagi merangkak di negeri&nbsp;kita&nbsp;ini," kata Kamilov.&nbsp; Sebelumnya, Kementerian Koperasi dan UKM meyebut, adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan Tiktok Shop setelah kembali beroperasi di Indonesia. Indikasi itu terkait masih adanya penggabungan dua fungsi di aplikasi mereka yakni media sosial (medsos) menyatu dengan belanja daring atau e-commerce. Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kemenkop dan UKM, Hanung Harimba Rachman, mengatakan praktik yang dilakukan TikTok Shop telah dilarang dalam Permendag Nomor 31 Tahun 2023.&nbsp; Hanung mengungkapkan sejumlah pelanggaran Tiktok Shop sudah mulai dibahas internal dari Kemenkop dan Kementerian Perdagangan. Di antaranya frasa 'tidak adanya keterhubungan atau interkoneksi' yang memisahkan dua entitas sistem elektronik antara PMSE dengan sistem elektronik di luar PMSE'.&nbsp; "Indikasi pelanggaran lainnya ialah menerabas aturan terkait masih adanya transaksi di media sosial TikTok atau TikTok Shop," ujar Hanung.

Lewat akuisisi Tiktok terhadap Tokopedia, justru yang terjadi adalah arus modal asing kini mengendalikan perusahaan dalam negeri.

Tiktok Terabas Permendag, LPPMI Soroti Program Hilirisasi Digital 

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Zulhas_1.jpg" alt="Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) Dicecar soal perizinan impor bawang putih. foto: Nurul Fitriana/JawaPos.com Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan" width="100%">
<figcaption>Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) Dicecar soal perizinan impor bawang putih. foto: Nurul Fitriana/JawaPos.com Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengamat Ekonomi Digital, Heru Sutadi, secara tegas mengkritik sekaligus mengingatkan hidupnya kembali Tiktok Shop dalam aplikasi media sosial milik mereka. Heru menilai, terjadi pelanggaran aturan yang termuat dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 tahun 2023.&nbsp; Dalam Permendag tersebut secara tegas menyatakakan, pemisahan fungsi media sosial dan e-Commerce tidak boleh digunakan dalam satu aplikasi. &nbsp; "E-commerce hanya boleh muncul di media sosial lewat link iklan (sebatas promosi), tidak boleh digabungkan e-commerce dan social media nya. Jadi kalau tetap terjadi social commerce berarti pelanggaran,&rdquo; kata Heru, Selasa (12/12).&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013474939/tiktok-shop-come-back-di-indonesia-mendag-zulhas-sebut-belum-kantongi-izin-e-commerce">TikTok Shop 'Come Back' di Indonesia, Mendag Zulhas Sebut Belum Kantongi Izin E-Commerce</a> "Sebab tidak boleh juga secara serta merta pelanggan atau merchant Tokopedia menjadi pengguna dan penjual di TikTok Shop. Ini jelas kan tegas diatur dalam UU Perlindungan Data Pribadi," sambung Heru. Pemerintah, lanjut Heru, harus juga memastikan aturan itu ditegakkan. Sebab, jangan sampai dominasi asing&nbsp; eCommerce di Tanah Air justru malah merugikan pelaku UMKM. Seperti diketahui, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) dan TikTok mengumumkan kemitraan strategis pada Senin, kemarin. Tiktok besutan Bytednce, raksasa teknologi asal China, menjadi pengendali dengan menggegam 75 persen saham Tokopedia.&nbsp; "Dominasi asing yang harus diwaspadai adalah jangan sampai e-commerce yang dimiliki di Indonesia jadi pintu masuk saja bagi produk dari negara dimana pemain asing itu berasal. Sebab, ketika ramai TikTok Shop dipersoalkan itu bukan hanya social commerce tapi produk dari Tiongkok yang membanjiri pasar Indonesia dan dijual di luar nalar dengan harha sangat murah. Predatory pricing seperti itu harus kita awasi dan sanksi nantinya," kata Heru.&nbsp; "Aturan lama dijalankan dengan tegas, seperti pemisahan social media dan e-commerce. Ini harus dipastikan," kata Heru. &nbsp; Sebelumnya diketahui, pemerintah lewat Kementerian Perdagangan masih mengatakan saat ini kerja sama antara TikTok dengan Tokopedia masih dalam tahap uji coba. Tahap uji coba itu berlaku selama tiga sampai empat bulan dan selanjutnya akan ditentukan untuk ditetapkan atau disempurnakan. Hal ini dilakukan atas penilaian pemerintah yang berdasar pada Permendag 31/2023. &ldquo;(Selama) 3-4 bulan ini kita pantau lagi prosesnya. Tetap mereka harus patuh sama aturan. Baru nanti tiga sampai empat bulan semua transaksi di e-commercenya yakni Tokopedia,&rdquo; kata Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Isy Karim, di Tokopedia Tower, Jakarta Selatan pada Selasa (12/12). Diketahui, TikTok Shop resmi beroperasi kembali atau 'Come Back' di Indonesia mulai hari ini, Selasa 12 Desember 2023. Namun hingga kini, aplikasi keranjang kuning ini belum mengantongi izin sebagai e-commerce. Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan TikTok belum mengajukan izin karena saat ini masih nebeng dengan Tokopedia. Hal ini selaras dengan saham Tokopedia yang telah diambil alih TikTok sebanyak 75 persen. "Jadi e-commercenya itu Tokopedia kerja sama dengan TikTok. Jadi TikTok itu dia tidak e-commerce, yang jualan Tokopedia," kata Zulhas seusai konferensi pers peluncuran kampanye Beli Lokal Tokopedia- TikTok di Harbolnas 12.12 pada Selasa (12/12). Adapun jual beli yang telah bisa dilakukan di TikTok Shop pada hari ini, kata Zulhas, merupakan bagian dari tahap uji coba yang akan dilakukan hingga 4 bulan ke depan. &ldquo;Ini kolaborasi TikTok dan Tokopedia. Kita lagi berikan 3 sampai 4 bulan percobaan. Karena teknologi tidak mudah dan nanti kita lihat lagi dan nilai atau sempurnakan,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Sementara itu, berdasarkan pantauan JawaPos.com, fitur Shop dalam aplikasi TikTok sudah kembali muncul dan bisa diakses pada Selasa (12/12). Secara keseluruhan, tampilan TikTok Shop masih sama seperti sebelum dipaksa hentikan oleh Pemerintah pada Oktober silam. Meski disebut telah berkolaborasi dengan Tokopedia, pada hari pertama peluncurannya, aktivitas transaksi jual dan beli masih dilakukan dalam aplikasi TikTok. Dalam hal ini, pengguna aplikasi bisa membeli barang dengan melakukan checkout di keranjang kuning. &nbsp;

Dalam Permendag tersebut secara tegas menyatakakan, pemisahan fungsi media sosial dan e-Commerce tidak boleh digunakan dalam satu aplikasi.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Permendag 31 Tahun 2023

Berita Terkini