<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/27/lTZGuqzyr96IJaAYJk003lvcw3dpOTomIYub320V-2032782163.jpg" alt="Ilustrasi buruh Jatim desak UMK 2026 naik 8,5 - 10,5 persen. (Dokumentasi Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi buruh Jatim desak UMK 2026 naik 8,5 - 10,5 persen. (Dokumentasi Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com-</strong>Serikat pekerja atau buruh di Jawa Timur akan menuntut kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2026 sebesar 8,5 - 10,5 persen. Tuntutan ini akan disampaikan dalam aksi akhir Oktober 2025.&nbsp;</p> <p>Mewakili para buruh, Wakil Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jatim Nurudin Hidayat mengatakan, kenaikan upah 8,5 - 10,5 persen ini mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi.&nbsp;</p> <p>"PERDA KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Jatim berencana melakukan aksi pada 30 Oktober 2025, memperjuangkan kenaikan upah tahun 2026," tutur&nbsp;Nurudin Hidayat kepada <em>JawaPos.com</em>, Senin (27/10).</p> <p>Meski demikian, Nuruddin mengatakan para buruh bersyukur dengan adanya perubahan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3/1/771/013/2025 tentang UMK di Jawa Timur 2025.&nbsp;</p> <p>Dalam perubahan regulasi yang diteken Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa pada Senin (20/10), ada 7 daerah di Jawa Timur yang UMK-nya mengalami kenaikan, termasuk Kota Surabaya.&nbsp;</p> <p>"Kami menerima dan mensykuri adanya perubahan Kepgub UMK 2025 yang baru, meski hanya berlaku untuk bulan November dan Desember 2025 (dikarenakan Januari 2026 menyesuaikan Kepgub baru lagi)," ucap Nurudin Hidayat.</p> <p>"Namun setikdanya untuk kenaikan UMK 2026, basis pengalinya &nbsp;menggunakan keputusan gubernur yang baru, yang mana nilainya lebih besar dari Kepgub lama," lanjut Nurudin.</p> <p>Nuruddin menyebut 7 daerah yang mengalami kenaikan UMK, yakni Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, Mojokerto, Malang, dan Kota Malang, adalah daerah yang &nbsp;pada penetapan UMK 2025, tidak sesuai dengan Permenaker.&nbsp;</p> <p>"Jika merujuk pada Permenaker No. 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum 2025, maka seharusnya kenaikan UMK itu sebesar 6,5 persen. Namun oleh Gubernur Jatim, 7 daerah ini kenaikannya kurang dari itu," imbuh Nurudin Hidayat.&nbsp;</p> <p>Dengan begitu, Surabaya sebagai ibu kota Jatim menjadi daerah dengan UMK tertinggi, yakni Rp 5.032.635, disusul Kabupaten Gresik dengan Rp 4.943.763. Sementara Situbondo masih menjadi yang terendah dengan Rp 2.335.209</p> <p class="class-paragraph">"Besaran UMK ini hanya cukup untuk buruh lajang dengan masa kerja 0 - 1 tahun. Karena itu, kami berharap UMK 2026, kenaikan upahnya 8,5 - 10,5 persen di seluruh atau 38 kabupaten/kota di Jatim,"&nbsp;tandas Nurudin.</p>

Serikat pekerja di Jawa Timur tuntut kenaikan UMK 2026, aksi akan dilakukan pada akhir Oktober 2025, menuntut kenaikan hingga 10,5 persen

Serikat Pekerja Jatim Tuntut Kenaikan UMK 2026 hingga 10,5 Persen, Bakal Aksi Akhir Oktober 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/2-perusahaan-di-sumbar-tak-sanggup-penuhi-ump-2018_m_166270.jpeg" alt="Ilustrasi UMP" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi UMP</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kepulauan Riau menyebutkan upah minimum provinsi (UMP) 2025 berpotensi naik 6,5 persen menjadi Rp 3,4 juta. Hal itu mengacu kepada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024.</p> <p>&rdquo;Nanti karena ada usulan itu harus sesuai Permenaker Nomor 16, ada juga yang meminta lebih dari itu. Jadi kita minta gubernur untuk menetapkan. Formulanya naik 6,5 persen itu saja, tidak ada mengikutkan itu (formulasi lama) lagi karena Kemenaker sudah melakukan kajian terkait dengan 6,5 persen. Rujukan kita Permenaker Nomor 16 Tahun 2024,&rdquo; kata Kepala Disnakertrans Kepri Mangara Simarmata seperti dilansir dari <em>Antara,</em> di Batam.</p> <p>Merujuk besaran UMP 2024 dengan besaran kenaikan 6,5 persen untuk 2025 sesuai arahan presiden, besaran UMP Kepri 2025 mencapai Rp 3.623.653, naik Rp 221.161 dari UMP 2024 yang besarannya Rp 3.402.492.</p> <p>&rdquo;Berita acara tentang rekomendasi penyesuaian UMP Kepri 2025 itu akan diserahkan kepada gubernur,&rdquo; ujar Mangara Simarmata.</p> <p>Mangara menyampaikan, UMP berlaku batasan upah paling rendah dan bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun sudah diterapkan struktur dan skala upah yang lebih tinggi.</p> <p>&rdquo;Kabupaten/kota yang menggunakan UMP 2024, itu Lingga dan Tanjungpinang. Jadi mereka menggunakan UMP karena begitu dihitung melalui regulasi yang ada itu mereka lebih rendah daripada UMP 2024,&rdquo; terang Mangara.</p> <p>Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan rata-rata upah minimum nasional sebesar 6,5 persen untuk 2025, berdasar hasil keputusan melalui rapat terbatas bersama pihak terkait.</p> <p>&rdquo;Kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada 2025 sebesar 6,5 persen,&rdquo; kata Presiden Prabowo di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.</p> <p>Presiden mengatakan, kenaikan ini sedikit lebih tinggi dari usul Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, yang sebelumnya merekomendasikan kenaikan 6 persen. Keputusan itu diambil setelah rapat terbatas yang membahas upah minimum sebagai jaring pengaman sosial bagi pekerja, terutama yang bekerja kurang dari 12 bulan.</p> <p>Presiden menjelaskan bahwa keputusan final diambil setelah melalui diskusi mendalam, termasuk dengan para pimpinan buruh.</p>

Disnakertrans Provinsi Kepulauan Riau sebut UMP 2025 berpotensi naik 6,5 persen jadi Rp 3,4 juta mengacu pada Permenaker Nomor 16/2024

Disnakertrans Sebut UMP Kepri 2025 Berpotensi Naik Jadi Rp 3,4 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/image.jpg" alt="Ilustrasi prostitusi. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi prostitusi. Dok JawaPos</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Pemerintah meminta Gubernur di setiap daerah untuk mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2025 paling lambat pada 11 Desember 2024. Adapun besaran kenaikan UMP 2025 adalah sebesar 6,5 persen.</p> <p>Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 yang diterbitkan pada Rabu (4/12) lalu.</p> <p>"Upah Minimum provinsi tahun 2025 dan Upah Minimum sektoral provinsi tahun 2025 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 11 Desember 2024," bunyi Pasal 10 ayat 1 dalam Permenaker yang dikutip JawaPos.com, Kamis (5/12).</p> <p>Lebih lanjut, dalam aturan itu juga ditetapkan bahwa kenaikan UMSP harus berada di atas UMP 2025. Hitungannya akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi yang kemudian akan direkomendasikan kepada gubernur.</p> <p>Melalui aturan baru ini, Pemerintah juga memastikan bahwa nilai kenaikan UMP tahun 2025 ditetapkan dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.</p> <p>Indeks tertentu yang dimaksud merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi. Dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh, serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak bagi pekerja/buruh.</p> <p>Sementara itu, dalam Permenaker 16/2024 ditetapkan bahwa formula penghitungan UMK 2025 menggunakan rumus UMK 2024 ditambah dengan nilai kenaikan UMK 2025 sebesar 6,5 persen.</p> <p>Sebagai contoh, UMK 2024 Kota Bekasi ditetapkan Rp 5.343.430, di mana 6,5 persen dari UMK 2024 adalah sebesar Rp 347.322. Maka jika ditotal UMK 2025 Kota Bekasi jadi sebesar Rp 5.690.752.</p> <p>Begitu pula Kabupaten Sidoarjo, di mana UMK 2024 ditetapkan sebesar Rp 4.638.582. Dengan kenaikan 6,5 persen, maka UMK Kabupaten Sidoarjo akan naik sebesar Rp 301.508 sehingga menjadi Rp 4.940.090.</p>

Pemerintah meminta Gubernur umumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2025 maksimal 11 Desember 2024.

Upah Minimum 2025 naik 6,5 persen, UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Diumumkan Paling Lambat 11 Desember 2024   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/05/yassierli-979241128.jpg" alt="Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah telah menerbitkan aturan kenaikan upah minimum 2025 melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan bahwa Permenaker baru yang mengatur soal Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2025 telah memperhatikan arahan Presiden Prabowo Subianto. Serta putusan Mahkamah Konstritusi nomor 168/PUU/21/2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menindaklanjuti arahan bapak Presiden Prabowo Subianto terkait penetapan upah minipum tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstritusi nomor 168/PUU/21/2023 pada Rabu, 4 Desember 2024 telah terbit dan diundangkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 16 tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2025," kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker Jakarta, ditulis Kamis (5/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam aturan itu ditetapkan bahwa UMP dan UMK 2025 sah naik menjadi 6,5 persen untuk semua daerah di Indonesia. Yassierli memastikan bahwa kenaikan ini sudah melalui tahap kajian dan konsultasi publik yang melibatkan perwakilan organisasi pengusaha, serikat pekerja dan serikat buruh, serta dewan pengupahan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Rata-rata kenaikan upah minumum nasional sebesar 6,5 persen baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten atau kota," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, pada akhir November 2024, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan Upah Minimum Nasional 2025 sebesar 6,5 persen. Prabowo memastikan bahwa keputusan ini sudah berdasarkan banyak pertimbangan, salah satunya soal kebutuhan hidup layak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia juga memastikan bahwa upah minimum ini juga berlaku untuk buruh yang bekerja di bawah 12 bulan. Pengumuman tersebut disampaikan usai rapat terbatas yang membahas berbagai isu, termasuk penetapan upah minimum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sebagaimana kita ketahui, bahwa upah minimum ini merupakan jaringan pengaman sosial yang sangat penting bagi pekerja yang bekerja di bawah 12 bulan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak,&rdquo; ujar Prabowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Prabowo juga mengatakan bahwa penetapan upah minimum bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja dengan tetap memperhatikan daya saing usaha. Ia mengatakan, sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengusulkan kenaikan UMN sebesar 6 persen. Namun setelah melakukan diskusi mendalam, termasuk pertemuan dengan pimpinan serikat buruh, pemerintah memutuskan kenaikan UMN sebesar 6,5 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Presiden Prabowo juga menjelaskan bahwa penetapan upah minimum sektoral akan menjadi kewenangan dewan pengupahan provinsi, kota, dan kabupaten. &ldquo;Ketentuan lebih rinci terkait upah minimum akan diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan,&rdquo; ungkap Presiden Prabowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Rata-rata kenaikan upah minumum nasional sebesar 6,5 persen baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten atau kota," ujar Menaker.

Permenaker Terbit, UMP dan UMK 2025 Sah Naik 6,5 Persen

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/01/ciptaker-1540860402.jpg" alt="Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. (ANTARA)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli secara resmi menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2025 pada hari ini, Rabu (4/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yassierli meminta seluruh gubernur untuk mengumumkan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2025 paling lambat pada Rabu (11/12) pekan depan. Hal ini juga berlaku untuk Upah Sektoral Provinsi (USP).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun besaran kenaikannya ditetapkan rata sebesar 6,5 persen untuk UMP 2025 di seluruh provinsi juga kabupaten/kota.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/015386910/ikut-event-habis-rp-21-miliar-ternyata-curang-artis-kenny-mayang-sari-somasi-terbuka-bigo-live">Ikut Event Habis Rp 2,1 Miliar Ternyata Curang, Artis Kenny Mayang Sari Somasi Terbuka BIGO Live</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Upah Minimum provinsi tahun 2025 dan Upah Minimum sektoral provinsi tahun 2025 ditetapkan</div> <div dir="auto">dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 11 Desember 2024,&rdquo; kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker Jakarta, Rabu (4/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia juga memastikan bahwa seluruh besaran terkait UMP 2025 dan upah sektoral dapat berlaku mulai tanggal 1 Januari 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Upah Minimum provinsi tahun 2025, Upah Minimum sektoral provinsi tahun 2025 yang telah ditetapkan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menargetkan Peraturan Menteri (Permen) soal Upah Minimum akan terbit besok, tepatnya Rabu (4/12). Rencana ini mundur dari sebelumnya ditargetkan selesai pada akhir November 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini disampaikan Yassierli usai menjadi pembicara dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta. Ia juga mengatakan bahwa saat ini peraturan itu masih dalam tahap harmonisasi dengan Kementerian Hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun kenaikan UMP 2025 sebelumnya diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto dengan kenaikan upah minimum 2025 sebesar 6,5 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Prabowo memastikan bahwa informasi lebih rinci terkait upah minimum akan tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker). Sedangkan untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan, baik di Provinsi, Kota, dan Kabupaten.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kita mengambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5 persen. Untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Ketentuan lebih rinci terkait Upah minimum akan diumumkan oleh Menaker,&rdquo; kata Prabowo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Prabowo memastikan bahwa keputusan ini sudah berdasarkan banyak pertimbangan. Salah satunya soal kebutuhan hidup layak. Ia juga memastikan bahwa upah minimum ini juga berlaku untuk buruh yang bekerja di bawah 12 bulan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sebagaimana kita ketahui, bahwa upah minimum ini merupakan jaringan pengaman sosial yang sangat penting bagi pekerja yang bekerja di bawah 12 bulan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak,&rdquo; sambungnya.</div>

Menaker Yassierli secara resmi menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan UMP 2025.

Permenaker Resmi Terbit, Gubernur Diminta Umumkan UMP 2025 Paling Lambat 11 Desember 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/29/20241129_173133-1014952456.jpg" alt="Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. (Andi Firdaus/Antara)" width="100%">
<figcaption>Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. (Andi Firdaus/Antara)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli segera menerbitkan peraturan menteri ketenagakerjaan (Permenaker) perihal kenaikan upah minimum nasional 2025 sebesar 6,5 persen.</p> <p>&rdquo;Kami akan <em>push</em> ini <em>hopefully</em>, saya nggak bisa janjikan ya, mungkin sebelum Rabu (4/12) sudah keluar Permenaker,&rdquo; kata Yassierli usai pertemuan rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di kompleks Istana Kepresidenan seperti dilansir dari <em>Antara</em>, Jumat (29/11).</p> <p>Rapat terbatas tersebut membahas seputar keputusan upah minimum nasional 2025 sebesar 6,5 persen. Itu sebagai jaringan pengaman sosial penting bagi pekerja, terutama yang bekerja kurang dari 12 bulan.</p> <p>Dia memastikan bahwa kebijakan itu sudah dijelaskan secara konseptual oleh Presiden Prabowo dan akan diatur lebih lanjut dalam Permenaker.</p> <p>&rdquo;Jadi kan tadi, teman-teman sudah <em>clear</em> ya apa yang disampaikan Bapak Presiden. Secara konsepnya seperti apa, kemudian kebijakan beliau seperti apa, sudah <em>clear</em>,&rdquo; ujar Yassierli.</p> <p>Terkait upah minimum sektoral, Yassierli menegaskan bahwa pembahasannya akan dilakukan Dewan Pengupahan di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten, sesuai amanah Mahkamah Konstitusi.</p> <p>&rdquo;Kan sudah <em>clear</em>, amanah MK itu kan upah sektoral di Dewan Pengupahan Provinsi, Kota, Kabupaten. Pak Presiden menyampaikan itu tadi, <em>clear</em> kok, semua sudah <em>clear</em>,&rdquo; papar Yassierli.</p> <p>Saat ditanya mengenai angka kenaikan 6,5 persen, Yassierli menyebutkan keputusan tersebut sepenuhnya merupakan kebijakan presiden setelah mendengar masukan dari berbagai pihak, termasuk buruh.</p> <p>Yassierli juga menepis adanya penolakan dari pihak buruh terkait kenaikan tersebut. Menurut dia, Presiden sudah mempertimbangkan aspirasi yang disampaikan buruh sebelum mengambil keputusan.</p> <p>&rdquo;Artinya, beliau mendengar masukan dari banyak pihak. Kemudian, beliau mengambil kebijakan seperti itu,&rdquo; ucap Yassierli.</p> <p class="class-paragraph">Permenaker yang sedang disusun akan memuat spesifikasi lebih lanjut terkait implementasi kenaikan upah minimum ini. Yassierli berharap masyarakat dan pihak terkait mendukung kebijakan tersebut agar dapat segera diterapkan secara efektif.</p>

Menaker Yassierli segera menerbitkan peraturan menteri ketenagakerjaan perihal kenaikan upah minimum nasional 2025 sebesar 6,5 persen

Menaker Yassierli Segera Terbitkan Aturan Kenaikan Upah Minimum 6,5 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/29/prabowo-upah-minimum-487178875.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan upah minimum 2025 sebesar 6,5 persen di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (29/11). (YouTube Setpres)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan upah minimum 2025 sebesar 6,5 persen di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (29/11). (YouTube Setpres)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan kenaikan upah minimum 2025 sebesar 6,5 persen. Kenaikan ini tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sekitar 3,6 persen.</p> <p>Prabowo memastikan bahwa informasi lebih rinci terkait upah minimum akan tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker). Sedangkan untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan, baik di Provinsi, Kota, dan Kabupaten.</p> <p>"Kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5 persen. Untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Ketentuan lebih rinci terkait Upah minimum akan diumumkan oleh Menaker," kata Prabowo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11).</p> <p>Prabowo memastikan bahwa keputusan ini sudah berdasarkan banyak pertimbangan. Salah satunya soal kebutuhan hidup layak. Ia juga memastikan bahwa upah minimum ini juga berlaku untuk buruh yang bekerja di bawah 12 bulan.</p> <p>"Sebagaimana kita ketahui, bahwa upah minimum ini merupakan jaringan pengaman sosial yang sangat penting bagi pekerja yang bekerja di bawah 12 bulan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak," sambungnya.</p> <p>Lebih lanjut, Ketua DPP Partai Gerindra ini juga menyampaikan bahwa upah minimum ini ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja. Dengan tetap memperhatikan daya saing usaha.</p> <p>Sebelumnya, kata Prabowo, Menaker Yassierli mengusulkan UMP 2025 naik 6 persen. Namun, setelah membahas dan melaksanakan pertemuan-pertemuan lainnya dengan pimpinan buruh, maka diputuskan naik menjadi 6,5 persen.</p> <p>Prabowo menyebut, pemerintahan Kabinet Merah Putih berkomitmen untuk memperjuangkan kesejahteraan buruh. Itu sebabnya, ia menganggap penting dan terus akan memperbaiki kesejahteraan buruh.</p> <p>"Kesejahteraan buruh adalah sesuatu yang sangat penting. Kita akan perjuangkan terus perbaikan kesejahteraan mereka," pungkasnya.</p> <p>Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menargetkan Peraturan Menteri (Permen) soal Upah Minimum akan terbit akhir November 2024. Hal ini disampaikan usai dirinya melaporkan progres dan mendengar arahan dari Presiden Prabowo Subianto.</p> <p>&ldquo;Kemarin <em>kan</em> saya sudah ketemu Pak Presiden untuk melaporkan progres dan mendengarkan arahan dari beliau. Saya target sebenarnya akhir bulan ini rumusannya akan keluar,&rdquo; kata Yassierli saat ditemui di Hotel Bidakara Jakarta Selatan, Selasa (26/11).</p> <p class="class-paragraph">Ia menyebut, pihaknya masih perlu waktu untuk merumuskan Permen tersebut sesuai dengan arahan Prabowo. Bahkan, sebelum terbit, Menaker memastikan akan melaporkan kembali draft Permenaker itu kepada Prabowo sebagai tahap finalisasi.</p> <p>&ldquo;Untuk finalisasinya nanti saya masih menunggu ya. Jadi berikan kami waktu dulu merumuskan sesuai arahan beliau (Presiden). Sesudah itu nanti kita akan menghadap beliau untuk terakhir kalinya,&rdquo; jelasnya.</p>

Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan kenaikan upah minimum 2025 sebesar 6,5 persen, lebih tinggi dari tahun lalu.

Resmi, Prabowo Umumkan Upah Minimum 2025 Naik 6,5 Persen, akan Diatur dalam Permenaker

<p></p> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/26/IMG-20241126-WA0015-2873873499.jpg" alt="Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli targetkan Peraturan Menteri (Permen) soal Upah Minimum akan terbit akhir November 2024. Hal ini disampaikan usai dirinya melaporkan progres dan mendengar arahan dari Presiden Prabowo Subianto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kemarin kan saya sudah ketemu Pak Presiden untuk melaporkan progres dan mendengarkan arahan dari beliau. Saya target sebenarnya akhir bulan ini rumusannya akan keluar,&rdquo; kata Yassierli saat ditemui di Hotel Bidakara Jakarta Selatan, Selasa (26/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyebut, pihaknya masih perlu waktu untuk merumuskan Permen tersebut sesuai dengan arahan Prabowo. Bahkan, sebelum terbit, Menaker memastikan akan melaporkan kembali draft Permenaker itu kepada Prabowo sebagai tahap finalisasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015355727/uang-uang-sudah-masuk-amplop-bergambar-rohidin">Uang-Uang Sudah Masuk Amplop Bergambar Rohidin</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tapi tentu saya tetap harus untuk finalisasinya nanti saya masih menunggu ya. Jadi berikan kami waktu dulu merumuskan sesuai arahan beliau. Sesudah itu nanti kita akan menghadap beliau untuk terakhir kalinya,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, Yassierli menyebut paling lambat awal Desember 2024 Permenaker soal UMP 2025 akan segera terbit dan diedarkan kepada para gubernur di seluruh Provinsi di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sudah itu (terbit), nanti kita akan edarkan peraturan menterinya kepada para gubernur (seluruh Indonesia). Akhir bulan ini atau awal bulan depan,&rdquo; pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, upah minimum (UM) untuk tahun depan tak diumumkan pada 21 November tahun berjalan. Sebab, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) masih mengkaji ulang formula kenaikan UM 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015355696/perdalam-pemahaman-jurnalis-tentang-praktik-keberlanjutan-pegadaian-gelar-workshop-esg">Perdalam Pemahaman Jurnalis Tentang Praktik Keberlanjutan, Pegadaian Gelar Workshop ESG</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023 terkait Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Sehingga, formula pengupahan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 51 Tahun 2023 tentang pengupahan sebagai aturan turunan UU Ciptaker sudah tidak berlaku lagi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Kemenaker Indah Anggoro Putri menuturkan, pihaknya sedang mencermati formula baru yang pas untuk penentuan UM 2025. Karena itu, pengumuman terkait penentuan UM 2025 pun diputuskan untuk diundur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&rdquo;(Pengumuman, Red) sudah kami undur. Saya sudah bersurat ke para gubernur,&rdquo; ujarnya saat dihubungi kemarin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015355244/tes-kepribadian-gambar-kamu-orang-yang-mudah-canggung-cek-kebenarannya-di-sini">Tes Kepribadian Gambar: Kamu Orang yang Mudah Canggung? Cek Kebenarannya Di Sini</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Serikat pekerja mendesak pemerintah menetapkan kenaikan Upah Minimum sebesar 8-10 persen. Hal ini didasari pada inflasi yang naik sekitar 2,5 persen dan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,1 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Berarti 7,6 persen. Kita udah nombok kemarin 1,3 persen, berarti kan hampir 8,9 persen. Itu logis lho," kata Presiden KSPI, Said Iqbal.</div>

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli targetkan Peraturan Menteri (Permen) soal Upah Minimum akan terbit akhir November 2024.

Menaker Yassierli Targetkan Permenaker Soal UMP Terbit Akhir November

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/thumb_18_3_pengusaha.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Perusahaan berorientasi ekspor saat ini menghadapi tekanan dari situasi ekonomi global. Hal tersebut menimbulkan ketidakleluasaan bagi pelaku industri yang juga berdampak pada tenaga kerja. Oleh karena itu, pemerintah segera mengambil jalan keluar.<br /> <br /> Salah satu langkah yang diambil adalah dengan mengeluarkan peraturan terkait penyesuaian pengupahan sesuai dengan waktu kerja oleh perusahaan. Aturan tersebut tertuang pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.<br /> <br /> "Kami menilai langkah tersebut perlu dilakukan dalam kondisi saat ini. Tujuannya adalah menjaga industri bisa tetap bertahan di tengah terpaan situasi perekonomian dunia dan menjamin status serta kesejahteraan para pekerja," ujar Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif Kamis (23/3).<br /> <br /> Febri menyampaikan, Permenaker 5/2023 mengatur dengan jelas kriteria perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor maupun tentang penghitungan penyesuaian upah. Peraturan itu menyebutkan bahwa perusahaan industri sesuai kriteria dapat melakukan penyesuaian besaran upah pekerja/buruh dengan ketentuan yang dibayarkan paling sedikit 75 persen dari upah yang biasa diterima.<br /> <br /> Selanjutnya, peraturan tersebut mempersyaratkan bahwa penyesuaian waktu kerja diatur dalam kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Penyesuaian waktu kerja berlaku selama enam bulan.<br /> <br /> "Kami mengharapkan kondisi ini tidak berlangsung lama sehingga sektor industri dapat terus membaik dan langkah-langkah lainnya dalam mitigasi juga membuahkan hasil."<br /> <br /> Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menegaskan bahwa meski pemerintah telah memberikan izin untuk perusahaan di industri tertentu bisa memangkas jam kerja serta upah pekerja demi bertahan, tidak berarti hal tersebut sepenuhnya membebaskan potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).<br /> <br /> Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Apindo Anton J. Supit mengatakan, aturan yang baru disahkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) awal Maret itu dibuat untuk meminimalisasi angka PHK, bukan untuk menghentikan badai PHK secara konstan. "Kami mengajukan solusi untuk mencegah PHK, tapi tidak mencegah 100 persen juga. Namun, setidaknya untuk memberi daya tahan juga kepada pengusaha agar tidak buru-buru PHK," tegas Anton.

Meskipun Gaji Buruh Dipangkas 25 Persen, Badai PHK Tak Bisa Distop

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/UPAH-MINIMUM-provinsi.jpg" alt="ILUSTRASI: Upah Minimum Provinsi (UMP)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Upah Minimum Provinsi (UMP).</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> – Para gubernur telah menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2023. Di tengah penetapan tersebut, asosiasi pengusaha justru mengajukan uji materi atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) 18/2022.<br /> <br /> Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, 33 provinsi sudah melaporkan besaran UMP 2023. Tersisa Papua Barat yang belum melaporkan UMP-nya. Di antara 33 provinsi tersebut, UMP Sumbar mengalami kenaikan tertinggi mencapai 9,15 persen. Dari Rp 2.512.539 pada 2022 menjadi Rp 2.742.476 tahun depan. Sedangkan kenaikan terendah terjadi pada UMP Maluku Utara sebesar 4 persen. Dari UMP 2022 sebesar Rp 2.862.231 menjadi Rp 2.976.720 pada 2023.<br /> <br /> Seluruh penetapan UMP 2023 tersebut dilakukan sesuai Permenaker 18/2022. Penetapan itu, kata dia, merupakan bentuk dukungan semua pihak dalam menjaga daya beli masyarakat pekerja/buruh serta mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan.<br /> <br /> ”Kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya atas penetapan UMP tahun 2023 yang berjalan dengan kondusif,” ujar Ida kemarin (29/11).<br /> <br /> Dia mengajak semua pihak untuk menaati dan mengimplementasikan keputusan gubernur terkait UMP 2023. Formula yang diatur dalam Permenaker 18/2022, kata Ida, merupakan jalan tengah bagi pekerja maupun pengusaha.<br /> <br /> Sementara itu, pengusaha merealisasikan rencana melakukan uji materi atas Permenaker 18/2022 ke Mahkamah Agung (MA). Sepuluh asosiasi pengusaha menunjuk kantor hukum milik Denny Indrayana untuk mewakili proses hukum tersebut. Permohonan uji materi didaftarkan pada Senin (28/11) bersamaan dengan batas waktu penetapan UMP oleh para gubernur. Dalam permohonan setebal 42 halaman itu, pengusaha turut menyertakan 82 alat bukti.<br /> <br /> ”Permohonan keberatan tersebut telah dibayarkan biaya perkaranya dan tinggal menunggu proses administrasi di MA sebelum disidangkan,” ujar Denny dalam keterangan resminya.

33 Provinsi Umumkan UMP, Pengusaha Uji Materi Permenaker 18/2022 ke MA

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#permenaker

Berita Terkini