<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/16/3k10c5i5-3111827493.png" alt="Penerima bantuan uang tunai Permakanan Pemkot Surabaya." width="100%">
<figcaption>Penerima bantuan uang tunai Permakanan Pemkot Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Akhirnya, penyaluran BLT Permakanan siap saji periode Januari kepada masyarakat miskin di Surabaya sudah mencapai seratus persen. Penyaluran BTL permakanan itu merupakan peralihan dari program permakanan siap saji pada 2023 yang kini disalurkan secara tunai. Kepada Dinas Sosial Kota Surabaya Anna Fajriatin mengatakan, BLT permakanan tahun ini disalurkan secara tunai. Jumlah Rp 200 ribu setiap bulan. Dilansir dari website resmi Pemerintah Kota Surabaya, untuk periode Januari, penyaluran BLT Permakanan sudah mencapai 100 persen. &rdquo;Alhamdulillah sudah selesai (penyaluran), BLT sudah hampir sekitar 100 persen,&rdquo; kata Kepala Dinsos Anna Fajriatin. Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) di Kota Surabaya terhitung dimulai sejak 4-11 Januari. Bagi warga yang mendapatkan bantuan namun tidak bisa datang ke kecamatan, pemkot dan Bank Jatim yang turun memberikan bantuan itu langsung kepada warga. Tim dinsos dan Bank Jatim datang ke rumah warga yang sedang sakit untuk mengantarkan hak mereka. &rdquo;Kemarin yang tersalurkan melalui Bank Jatim, sisanya kami turun karena ada yang tidak bisa datang,&rdquo; ungkap Anna. Dinsos Surabaya mencatat, data keluarga miskin (gamis) penerima BLT Permakanan pada 2024 mencapai 8.310 orang. Namun dalam penyaluran periode Januari, jumlah KPM yang terkonfirmasi sebanyak 8.297 orang di Surabaya. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kota Surabaya Imam Mahmudi menjelaskan, perbedaan data jumlah KPM tersebut karena beberapa hal. Di antaranya, meninggal dunia kartu keluarga (KK) tunggal, dan pindah ke luar Kota Surabaya. &rdquo;Jadi berkurang karena ada yang meninggal KK tunggal dan ada juga yang pindah luar Surabaya. Kalau sakit atau lansia tidak bisa berjalan, itu kita antar bantuan ke rumahnya,&rdquo; terang Imam Mahmudi. Menurut Imam, bagi KPM KK tunggal yang meninggal dunia, tidak bisa statusnya sebagai penerima bansos digantikan keluarga lain. Karena itu, dana BLT tersebut, dikembalikan ke kas daerah Kota Surabaya. Imam menyatakan, pada Februari, pihaknya akan kembali meng-update data KPM BLT Permakanan. Hal itu dilakukan untuk memastikan dana penerima bansos tersebut tepat sasaran. &rdquo;Nanti Februari kita update lagi datanya,&rdquo; tutur Imam Mahmudi.

Penyaluran BLT Permakanan di Surabaya mencapai 100 persen pada Januari. Dinsos akan meng-update data untuk penyaluran selanjutnya

Penyaluran BLT Permakanan Siap Saji di Surabaya Periode Januari Sudah 100 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/05/WhatsApp-Image-2024-01-05-at-182700-1905919966.jpg" alt="Dinsos Kota Surabaya jemput bola salurkan BLT Permakanan ke rumah warga yang mengalami keterbatasan atau sakit." width="100%">
<figcaption>Dinsos Kota Surabaya jemput bola salurkan BLT Permakanan ke rumah warga yang mengalami keterbatasan atau sakit.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya melakukan jemput bola dalam menyalurkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Permakanan ke rumah warga. Skema itu dikhususkan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) yang mengalami keterbatasan atau sakit. Seperti yang dilakukan jajaran Dinsos Surabaya, petugas mendatangi salah satu rumah KPM di wilayah Kecamatan Pabean Cantian Surabaya. Sebab, KPM kategori lansia tersebut, tidak bisa datang ke kantor kecamatan untuk mengambil BLT permakanan karena tengah terbaring sakit. &rdquo;Seperti yang kemarin (4/1), di Pabean Cantian. Kalau tidak bisa datang, berhalangan karena sakit atau apapun, kita akan antar (BLT permakanan) itu ke rumahnya. Itu sudah menjadi SOP kita,&rdquo; kata Kepala Dinsos Kota Surabaya, Anna Fajriatin, Jumat (5/1). Anna menjelaskan, dalam program BLT permakanan, Pemkot Surabaya menggandeng Bank Jatim. Dalam setiap penyaluran, petugas Dinsos datang bersama Bank Jatim. Pun demikian saat jemput bola bagi KPM sakit, petugas Dinsos hadir ke rumah warga juga bersama Bank Jatim. &rdquo;Jadi yang datang petugas Dinsos bersama Bank Jatim, karena yang bawa uang dari bank. Jadi kita bersama-sama, datangnya ke sana,&rdquo; tutur Anna. Anna mengungkapkan, penerima BLT permakanan tahun ini, berjumlah total 8.310 warga. Pihaknya pun menargetkan, BLT permakanan Januari, bisa rampung pada Kamis (11/1). &rdquo;Insya Allah 8.310, kami usahakan pada Rabu (10/1) sudah selesai, maksimal Kamis (11/1). Sehingga nanti harapan kita 100 persen BLT bisa diterima KPM,&rdquo; harap Anna. Selain itu, Anna juga menyatakan, ke depan penyaluran BLT permakanan bisa dimulai setiap awal bulan. Penyalurannya sebelum tanggal 5 sudah rampung. &rdquo;Karena kemarin masih awal tahun, 1 Januari libur, baru tanggal 2 (masuk), sehingga proses keuangan belum normal. Sehingga nanti harapan kita di awal bulan, sebelum tanggal 5 sudah bisa cair semua,&rdquo; tutur Anna. Sejak Kamis (4/1), Dinas Sosial mulai menyalurkan program BLT permakanan. Bantuan tunai Rp 200.000 yang diberikan setiap bulan tersebut, merupakan peralihan dari program permakanan siap saji.

Dinsos Kota Surabaya jemput bola salurkan program BLT Permakanan ke rumah warga yang mengalami keterbatasan atau sakit

Dinsos Surabaya Jemput Bola Salurkan BLT Permakanan bagi KPM Sakit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/04/WhatsApp-Image-2024-01-04-at-181814-1958188655.jpg" alt="Pemkot Surabaya salurkan BLT Program Permakanan. Untuk tahap pertama, BLT permakanan disalurkan di wilayah Kecamatan Pabean Cantian, Kamis (4/1)." width="100%">
<figcaption>Pemkot Surabaya salurkan BLT Program Permakanan. Untuk tahap pertama, BLT permakanan disalurkan di wilayah Kecamatan Pabean Cantian, Kamis (4/1).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mulai menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Program Permakanan. Untuk tahap pertama, BLT permakanan disalurkan kepada 109 warga di wilayah Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya, Kamis (4/1). Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya Anna Fajriatin mengatakan, BLT permakanan Rp 200 ribu diberikan setiap bulan. BLT permakanan merupakan peralihan dari Program Permakanan pada 2023, yang kini disalurkan secara tunai. &rdquo;Untuk pertama ini disalurkan kepada 109 warga penerima di wilayah Kecamatan Pabean Cantian. Selanjutnya penyaluran dilakukan secara bertahap oleh masing-masing kecamatan,&rdquo; kata Anna di Kantor Kecamatan Pabean Cantian, Surabaya. Dalam penyalurannya, Anna menjelaskan, Pemkot Surabaya menggandeng Bank Jatim. Sedangkan untuk jadwal penyaluran, dilaksanakan secara bertahap oleh masing-masing kecamatan. &rdquo;Daftar penerima BLT permakanan merupakan warga yang masuk ke dalam data keluarga miskin Pemkot Surabaya,&rdquo; ujar Anna. Selain masuk ke dalam data keluarga miskin, Anna menyebutkan, penerima BLT permakanan juga tidak menerima bansos ganda. Misalnya warga tersebut tidak menerima bansos dari Kementerian Sosial (Kemensos) berupa Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT). &rdquo;Jadi penerima BLT permakanan pada 2024 tidak ada yang menerima bansos ganda, seperti PKH atau BPNT dari pemerintah pusat,&rdquo; jelas Anna Fajriatin. Dia menjelaskan, total penerima BLT permakanan se-Surabaya pada 2024, ada 8.310 warga. Jumlah tersebut terdiri atas 1.045 penerima program permakanan triwulan IV tahun 2023 dan sisanya merupakan hasil updating data. &rdquo;Jadi ada penambahan data baru 7.265, sehingga total penerima BLT permakanan 8.310 warga. Penambahan data 7.265 ini merupakan hasil usul dalam rapat bersama RT, RW, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK),&rdquo; ungkap Anna Fajriatin. Selain itu, Anna memastikan, syarat untuk pengambilan BLT permakanan pun cukup mudah. Warga cukup datang ke kantor kecamatan dengan membawa KTP. Sebelumnya penerima bansos akan mendapatkan undangan jadwal pengambilan dari kecamatan atau kelurahan setempat. &rdquo;Pengambilannya cukup pakai KTP, karena Pak Wali Kota Eri Cahyadi ingin mempermudah warga. Jadi hanya menunjukkan KTP, kemudian petugas tinggal verifikasi by NIK (Nomor Induk Kependudukan). Sementara bagi warga yang sakit, seperti lansia, kita lakukan jemput bola,&rdquo; papar Anna. Salah satu penerima BLT permakanan Heni Susiana, warga Kecamatan Pabean Cantian Surabaya mengaku senang menerima bantuan langsung tunai permakanan sebesar Rp200 ribu. &rdquo;Dapat uang tunai Rp 200 ribu. Per bulan katanya nanti juga dapat. Ini saya baru pertama kali ini (dapat BLT),&rdquo; kata Heni. Heni mengaku lebih menerima bansos berupa uang tunai dibanding permakanan. Sebab, tidak semua masakan yang diterimanya itu bisa cocok. Namun jika bansos yang disalurkan berupa uang tunai, bisa dibelikan bahan makanan sendiri untuk dimasak. &rdquo;Kalau ini (bantuan langsung tunai) kan kita bisa beli bahan makanan sendiri, dimasak sendiri. Kalau dikasih makanan kadang-kadang tidak cocok sama masakannya,&rdquo; ucap Heni.

Pemkot Surabaya salurkan BLT Program Permakanan. Tahap pertama, BLT permakanan disalurkan kepada 109 warga di Kecamatan Pabean Cantian

Pemkot Surabaya Mulai Salurkan BLT Permakanan Rp 200 Ribu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/23/Screenshot_20231223-112118-1731999550.jpg" alt="Ilustrasi pemberian bansos../Jawa Pos/tanpa nama pembuat" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pemberian bansos../Jawa Pos/tanpa nama pembuat</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemkot Surabaya mengalihkan program permakanan. Hal itu dilakukan karena terdapat aturan dari pemerintah pusat terkait penerima bansos. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini melarang penerima bantuan sosial (bansos) mendapat dua jenis bansos sekaligus. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya Anna Fajriatin mengatakan, pada awalnya program permakanan masuk dalam belanja program. Namun, pada tahun 2023, program tersebut dialihkan ke belanja bansos. Hal itu diatur dalam Permendagri 77/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. "Awalnya masuk belanja program, tapi tahun ini masuk belanja bansos. Kemudian, ada aturan-aturan terkait dengan belanja bansos yang mana itu juga harus dicek detail," ujarnya, Jumat (22/12) seperti dikutip dari Radar Surabaya. Anna menjelaskan, dengan adanya aturan itu maka warga miskin dilarang menerima permakanan sekaligus bansos lain. Seperti bansos dalam Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kementerian Sosial (Kemensos). "Misalnya, A adalah penerima permakanan, maka bansosnya harus di-hold. Tidak boleh menerima dua, karena sejatinya BPNT itu pengganti permakanan. Kalau sudah dapat BPNT, maka tidak boleh mendapatkan permakanan," jelas Anna. Anna memaparkan, dari 18 ribu penerima permakanan di Surabaya selama 2023, tujuh ribu diantaranya tidak termasuk dalam kategori miskin. Maka dari itu, mereka tidak berhak menerima permakanan. "Tahun ini, kami mencoba memasukkan dalam Perwali. Padahal, syaratnya kalau tahun ini diberi, kemudian tahun depan itu juga diberi, maka dia harus masuk data keluarga miskin dan dia tidak sebagai penerima bansos," katanya. Anna menambahkan, penerima permakanan yang tidak menerima bansos di Surabaya sekitar 1.148 jiwa. Jumlah tersebut merupakan data pada triwulan ketiga 2023. Sedangkan pada triwulan keempat berkurang menjadi 103 penerima. Artinya, ada sekitar 1.045 orang penerima permakanan di Surabaya yang tidak menerima bansos. Kedepannya, sebanyak 1.045 orang tersebut akan menerima bantuan berupa uang tunai dari Pemkot Surabaya sebagai pengalihan dari program permakanan. Untuk nominal uang yang diberikan akan disesuaikan dengan bansos dari Kemensos. "Kalau dia sudah menerima permakanan, maka semua bansos dari Kemensos harus ditahan. Jadi, harus pilih salah satu, tidak boleh menerima dua jenis bansos," tegas Anna. Selain itu, penerima program permakanan kategori lansia (warga usia 75 tahun atau lebih) nantinya juga tidak boleh menerima bansos ganda. "Pertengahan tahun kemarin masih ada sekitar 608. Ternyata di triwulan tiga masih sisa 227, karena selebihnya dapat bansos," urainya. Anna menekankan aturan dari pemerintah pusat harus dipatuhi karena jika melanggar akan diberikan sanksi. Pemkot Surabaya sendiri sejatinya menghentikan permakanan sejak pertengahan 2023. Namun karena pertimbangan kesejahteraan warga, maka penghapusan program itu belum dihapuskan. "Bapak Wali Kota ini masih baik lho. Harusnya dialihkan tepat tengah tahun 2023 kemarin. Itu baiknya Pak Eri masih mempertahankan ini," sebutnya. Anna menambahkan pihaknya juga melakukan pendataan terkait Kelompok Masyarakat (pokmas) dan kurir permakanan yang terdampak. Dari 1.500 pokmas dan kurir permakanan, hanya 318 di antaranya yang masuk kategori miskin dan pramiskin. Maka sebanyak 318 orang itu akan menjadi prioritas intervensi pemkot ke depan. "Bapak Wali Kota kemarin menyampaikan prioritas kita terhadap pokmas dan petugas kirim permakanan yang miskin. Itu sudah didata kebutuhan dan keinginannya, ada yang ingin berjualan," pungkasnya.

Pemkot Surabaya akan melarang pemberian bansos ganda kepada satu warga yang sama. Salah satunya adalah program permakanan yang dialihkan.

Tegas! Satu Orang Dilarang Terima Dua Bansos, Pemkot Surabaya Alihkan Program Permakanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/17/WhatsApp-Image-2023-09-17-at-140922-1726851039.jpg" alt="Pemkot Surabaya bersama Japan Initiative melibatkan peran serta masyarakat dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program bantuan sosial permakanan." width="100%">
<figcaption>Pemkot Surabaya bersama Japan Initiative melibatkan peran serta masyarakat dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program bantuan sosial permakanan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemkot Surabaya bersama Japan Initiative melibatkan peran serta masyarakat dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Khususnya mengenai program bantuan sosial permakanan bagi lansia, penyandang cacat, dan yatim piatu, melalui program review. Yakni, melibatkan masyarakat untuk mengulas bantuan sosial dalam bentuk pemberian makanan siap saji kepada penyandang kesejahteraan sosial. Pemkot Surabaya terus berupaya memperjuangkan hak-hak warga demi kesejahteraan bersama. Mulai dari memberikan pelayanan terbaik, melanjutkan program permakanan, berobat gratis, sekolah gratis, dan sebagainya. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Surabaya Febrina Kusumawati mengatakan, maksud pelaksanaan kegiatan oleh Japan Initiative bersama Yayasan Tifa adalah untuk membantu Pemkot Surabaya melakukan evaluasi program permakanan. Kegiatan itu akan berlangsung pada 23 September. &rdquo;Sehingga ke depan pemerintah sudah memiliki gambaran sebelum melakukan perencanaan program di tahun-tahun yang akan datang. Dengan tujuan mengetahui besarnya pengaruh program tersebut terhadap masyarakat, serta kualitas gizi dalam makanan, dan ketepatan sasaran yang diberikan,&rdquo; kata Febri sapaan lekat Febrina Kusumawati. Febri menjelaskan, Japan Initiative mengapresiasi Pemkot Surabaya dalam pelaksanaan program permakanan bagi lansia, paca, dan yatim piatu. Program itu dianggap sangat baik karena memberikan yang terbaik bagi warga. Nantinya, pada pelaksanaan kegiatan dilakukan pembahasan secara mendalam bersama dengan warga di Kecamatan Sawahan, Lakarsantri, Gunung anyar, Pabean Cantian, dan Jambangan. Yakni kecamatan terpilih sebagai pilot project dalam uji coba program review di Kota Surabaya. &rdquo;Pembahasan akan melibatkan akademisi, serta administrator dari Bappeda Gresik dan Sidoarjo. Selanjutnya, berdasar hasil voting yang dihasilkan nanti menjadi suatu masukan khusus kepada pemerintah yang berkaitan dengan program permakanan,&rdquo; jelas Febrina Kusumawati. &rdquo;Hasil evaluasi nanti berupa voting dari warga berkaitan dengan intervensi program permakanan. Tindak lanjut hasil evaluasi tersebut akan menjadi masukan bagi Pemkot Surabaya untuk dijadikan bahan dalam perencanaan ke depan,&rdquo; tambah dia.

Pemkot Surabaya dan Japan Initiative libatkan peran warga untuk tingkatkan transparansi dan akuntabilitas khususnya bantuan permakanan

Pemkot Surabaya bersama Japan Initiative Evaluasi Program Permakanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/27/WhatsApp-Image-2023-07-27-at-183226-3396400815.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meresmikan Dapur Kita di Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegalsari, Kamis (27/7)." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meresmikan Dapur Kita di Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegalsari, Kamis (27/7).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meresmikan Dapur Kita di Jalan Doho Nomor 22 Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegalsari, Kamis (27/7). Wali Kota Eri menuliskan pesan di rompi Dapur Kita dengan tulisan Teruslah Menjadi Pemimpin Sejati dan Inspirasi untuk Kota Surabaya. Dia bersyukur karena di Kelurahan Keputran sudah berdiri dapur umum bernama Dapur Kita yang dibuka sendiri oleh warga. Dia menjelaskan, Dapur Kita memberikan tempat untuk memasak lalu memberikan makanan kepada yang berhak menerima. Seperti stunting dan lansia. Bahkan, Dapur Kita ini akan dikolaborasikan dengan TP PKK Surabaya untuk pengembangan dan untuk tempat pelatihan. &rdquo;Nanti warga dilatih di sini, ibu-ibu yang mempunyai anak stunting dilatih di sini hingga bisa membuat masakan yang bergizi, membuat jamur dan kudapan yang disukai anak. Tempat ini akan menjadi sangat luar biasa. Jadi, nanti tempat ini bisa jadi laboratorium penyelesaian masalah dengan permakanan,&rdquo; kata Wali Kota Eri. Wali kota menyatakan, berdasar undang-undang, fakir miskin dan orang telantar itu adalah tanggung jawab negara. Namun, orang-orang yang memiliki rezeki lebih atau orang-orang yang mampu bisa membantu orang yang kurang mampu. Sehingga, ada sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat.&nbsp; Sementara itu, Armita, perwakilan dari Dapur Kita, mengaku siap apabila tempatnya dijadikan laboratorium penyelesaian masalah permakanan di Kota Surabaya. Dapur Kita memiliki mimpi untuk bisa membantu sesama yang kurang mampu, termasuk membantu anak stunting.&nbsp; &rdquo;Jadi, awalnya kita punya mimpi untuk bisa membantu sesama, dan kebetulan karena dekat dengan kelurahan, kita bertemu lurah dan Pak Camat, ternyata di pemkot itu ada program permakanan baik kepada lansia dan juga anak stunting, dari situlah kita akhirnya bisa berkolaborasi dan kami sangat terbantu karena yang awalnya bingung untuk menyalurkan bantuan, tapi ternyata mereka sudah punya data base siapa saja yang berhak menerima bantuan permakanan itu,&rdquo; kata Armita.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meresmikan Dapur Kita sebagai tempat untuk memasak lalu memberikan makanan kepada stunting dan lansia

Wali Kota Eri Cahyadi Resmikan Dapur Kita, Selesaikan Masalah Permakanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/GAKIN-PERMAKANAN.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Pencoretan warga miskin (gakin) dari data penerima bantuan permakanan menuai masalah. Pemkot Surabaya mendapatkan banyak protes dari penerima bantuan permakanan yang tidak lagi mendapatkan bantuan tersebut. Mereka mendesak namanya dikembalikan lagi dalam daftar penerima manfaat.  Sebelumnya, dinas sosial (dinsos) telah menetapkan jumlah penerima bantuan permakanan sebanyak 18.818 jiwa. Jumlah itu didapatkan dari data lama yang disinkronkan dengan data kemiskinan yang telah di-update.  Kepala Dinsos Surabaya Anna Fajriatin mengatakan, semula jumlah penerima bantuan permakanan lebih dari 33 ribu orang. Data itu dicocokkan dengan data keluarga miskin yang jumlahnya mencapai 638.616 jiwa. Ada warga yang dicoret dari daftar penerima.  Menurut Anna, permakanan merupakan bantuan sosial (bansos). Karena itu, rujukan aturannya juga berbeda. ”Penerimanya juga harus masuk dalam warga miskin, baik yang lanjut usia, disabilitas, anak yatim, dan yatim piatu. Itu sasarannya,” terang Anna kemarin (15/2).  Tapi, seusai pembersihan data, muncul masalah lain. Warga yang namanya dihapus dari daftar penerima permakanan mengadu ke pemkot. Mereka ingin kembali mendapatkan bantuan tersebut karena kondisinya masih miskin.  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta warga yang masih masuk kategori pramiskin dan miskin kembali mendapatkan bantuan permakanan. Eri memastikan bantuan itu mulai disalurkan kemarin (15/2). ”Selama masih ada di kategori miskin dan pramiskin akan tetap mendapat permakanan. Kalau sudah keluar, baru permakanan dilepas,” ujarnya.  Kini dinsos mencatat ada penambahan penerima bantuan permakanan sebanyak 2.482 orang. Warga mendapat bantuan makanan siap santap yang diberikan setiap hari. Nilainya Rp 13 ribu per orang per hari.

Data Dikoreksi, Semua Gakin Surabaya Kembali Dapat Bantuan Permakanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/BERKAT-SAYANG.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Program pemberian makanan gratis bagi warga lanjut usia (lansia) telantar dan kurang mampu di Sidoarko bakal dievaluasi sepuluh hari sekali oleh pemkab. Tujuannya, memastikan menu makanan sesuai dengan kebutuhan lansia.  Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sidoarjo Ahmad Misbahul Munir mengatakan, selama sebelas hari berjalan ini, belum ada komplain soal menu yang diberikan kepada 730 lansia yang masuk dalam program tersebut.  Namun demikian, lanjut dia, pihaknya tetap akan melakukan evaluasi rutin. Pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo soal menu yang akan diberikan itu. ”Kami lihat apakah sudah sesuai dengan kebutuhan gizi lansia atau tidak,” ujarnya.  Jika ada yang kurang berkenan atau menunya tidak sesuai, dinsos akan segera mengganti. Secara umum, menu yang disajikan harus bergizi lengkap. Tidak boleh banyak mengandung kolesterol seperti makanan yang banyak mengandung santan, juga tidak boleh terlalu pedas.  Misbah (sapaan Ahmad Misbahul Munir) menyebutkan, selain evaluasi menu, ada evaluasi terkait ketepatan pengiriman. Sesuai jadwal, makanan bakal dikirim mulai pukul 09.00 hingga pukul 11.00 WIB  Jika melebihi itu, harus ditinjau ulang, bahkan pengirimnya bisa diganti. Makanan diberikan sekaligus dua kotak untuk jatah sarapan dan makan sore. Sehingga pengirim cukup mendatangi rumah lansia sekali sehari.  Karena itu, pihaknya memperbarui kontrak ke pihak pengirim sepuluh hari sekali. Tidak langsung kontrak selama sebulan atau hingga akhir tahun. Tujuannya, penggantian pengirim lebih leluasa dilakukan jika ada yang tidak sesuai atau kinerjanya kurang baik.

Bantuan Permakanan Lansia di Sidoarjo Dievaluasi Tiap Sepuluh Hari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/STUNTING-1.jpg" alt="General Manager of Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) SIG Edy Saraya saat menghadiri pemberian bantuan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) dalam rangka pemberantasan Stunting di Kabupaten Gresik." width="100%">
<figcaption>General Manager of Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) SIG Edy Saraya saat menghadiri pemberian bantuan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) dalam rangka pemberantasan Stunting di Kabupaten Gresik.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Anak penderita stunting di Surabaya mendapat perhatian serius dari pemkot. Selain menerima gizi tambahan, mereka bakal mendapatkan bantuan permakanan gratis. Beragam intervensi yang diberikan itu bertujuan menekan jumlah anak yang mengalami gangguan tumbuh kembang.  Kebijakan pemberian permakanan bagi anak stunting itu tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) 17/2022. Regulasi baru tersebut merevisi aturan sebelumnya, yakni Perwali 60/2019.  Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya Anna Fajriatin menjelaskan, dalam permakanan, ada beberapa kategori warga yang menerima bantuan itu. Misalnya orang yang mengidap penyakit tertentu. Seperti HIV dan TB. ”Nah, sekarang stunting juga masuk karena dianggap kelompok ini berada dalam masa pemulihan. Anak-anak stunting akan mendapat makanan tiga kali sehari,” terangnya.  Untuk mendapatkan permakanan, keluarga anak yang menderita stunting atau kader harus menyampaikan data ke puskesmas di wilayahnya. Setelah itu, puskesmas akan merekomendasikan ke kelurahan. ”Setelah nanti masuk datanya dan mendapat nomor induk penerima manfaat (NIPM), mereka langsung dapat permakanan,” jelas Lurah Keputih Itaqwati Oetami.  Ita mengatakan, prosedur pengajuan permakanan jauh lebih cepat. Warga cukup mengajukan sampai kecamatan. Setelah verifikasi berjalan, kecamatan mengeluarkan keputusan. Kelurahan akan mengirim bantuan makanan siap santap itu ke rumah warga.

Di Surabaya, Anak Stunting Dapat Gizi Tambahan dan Bantuan Permakanan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#permakanan

Berita Terkini