<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/27/N1CYnus9yByyJgYkYBci3FOhIvgM4kOcjhGtSs6L-1-2377423355.jpg" alt="Menko PM Muhaimin Iskandar alias Cak Imin saat melakukan kunjungan kerja ke Desa Sukarame, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (27/11). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menko PM Muhaimin Iskandar alias Cak Imin saat melakukan kunjungan kerja ke Desa Sukarame, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (27/11). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Perlindungan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat skema Perlindungan Sosial (Perlinsos) Adaptif bagi masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana. Menurutnya, langkah ini penting untuk mencegah munculnya penduduk miskin baru akibat kerentanan terhadap berbagai bencana alam yang melanda Tanah Air. &ldquo;Perlindungan Sosial Adaptif ini adalah antisipasi yang kita koordinasikan secara komprehensif, baik menyangkut keberpihakan negara pemerintah, berbagai stakeholders, masyarakat, untuk berkoordinasi agar Perlindungan Sosial Adaptif ini mengantisipasi,&rdquo; kata Cak Imin saat melakukan kunjungan kerja ke Desa Sukarame, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (27/11). Cak Imin menyoroti persoalan klasik terkait lahan relokasi yang kerap menghambat proses perlindungan sosial. Ia mengaku, mendapat masukan dari warga soal relokasi ke tempat lebih aman dari bencana. &ldquo;Tanah relokasi yang terutama milik PTPN. Ini problem aturan. Nanti saya akan lapor Presiden supaya ada kemudahan aturan agar PTPN ini juga menyediakan tanah-tanahnya untuk rakyat,&rdquo; tegasnya. Ketua Umum PKB itu juga menyoroti permasalahan data penerima bantuan sosial yang kerap dicoret dari daftar hanya karena dinilai sudah tidak berhak berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Padahal di lapangan, masih banyak warga yang belum benar-benar mandiri secara ekonomi. &ldquo;Dianggapnya sudah mandiri. Sudah naik kelas. Ternyata, belum naik kelas. Nah nanti kita cek lagi, kita akan cocokkan,&rdquo; ujar Cak Imin.&nbsp; Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan legislatif dalam memperbaiki masalah tersebut. Menurutnya, perangkat daerah juga memiliki tanggung jawab yang sama dalam memastikan perlindungan sosial berjalan tepat sasaran. Selain BPJS Kesehatan, program bantuan juga harus menyasar BPJS Ketenagakerjaan agar perlindungan sosial masyarakat semakin menyeluruh.&nbsp; &ldquo;Sinkronisasi warga-warga yang seharusnya menerima bantuan iuran untuk BPJS Kesehatan terutama, dan juga BPJS Ketenagakerjaan, untuk bisa memulai lagi sistem perlindungan sosialnya,&rdquo; paparnya. Konsep Perlinsos Adaptif, lanjutnya, bukan hanya terkait bantuan pasca bencana, tetapi lebih pada mitigasi sejak dini untuk mencegah kerugian dan korban jiwa. Ia menekankan, bantuan seringkali baru datang setelah bencana terjadi, padahal kawasan rawan justru membutuhkan perhatian lebih sebelum bencana muncul.&nbsp; &ldquo;Kadang-kadang orang mau bantu kalau sudah bencana. Kalau rawan-rawan ini antisipasinya kurang tepat. Karena itu kita bikin percontohan. Perlindungan adaptif rawan bencana, terantisipasi dengan baik sejak awal,&rdquo; tuturnya. Ia pun memastikan, Perlinsos Adaptif tidak hanya dilakukan bagi masyarakat di Kabupaten Sukabumi, tapi juga di wilayah lain yang dinilai rawan bencana. Ia tidak menginginkan, ada angka kemiskinan baru akibat bencana. "Disamping menanggulangi kemiskinan kita mencegah jatuh miskin baru," pungkasnya. &nbsp;

Menteri Koordinator PM Muhaimin Iskandar menegaskan pentingnya perlindungan sosial adaptif untuk mencegah kemiskinan baru akibat bencana.

Cegah Kemiskinan Baru, Menko PM Cak Imin Gencarkan Perlinsos Adaptif Bagi Masyarakat Rawan Bencana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/27/WhatsApp-Image-2024-07-26-at-230336-1620408541.jpg" alt="Presidium Relawan Banuata Jasrin Talib bersama bakal calon gubernur Ahmad Ali (belakang) di Kabupaten Parigi Moutong, Sulteng, Kamis (4/7). (Dokumentasi pribadi/Antara)" width="100%">
<figcaption>Presidium Relawan Banuata Jasrin Talib bersama bakal calon gubernur Ahmad Ali (belakang) di Kabupaten Parigi Moutong, Sulteng, Kamis (4/7). (Dokumentasi pribadi/Antara)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Calon gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Ahmad Ali menghadiri pertemuan terbatas dengan sekirar 1.000 tukang bangunan, buruh, ojek online (ojol) dan pekerja informal lainnya. Dalam pertemuan ini Ahmad banyak mendengar keluhan warga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ahmad menyampaikan, memiliki program rehabilitasi 1.000 rumah tiap tahun, pemberdayaan perempuan, kaum muda dan kelompok rentan. Dia berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan, kaum muda, dan kelompok rentan, yakni disabilitas, penganut agama minoritas, dan lansia di Sulteng.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ahmad juga berjanji akan memberikan akses permodalan dan pendampingan bagi disabilitas yang ingin berwirausaha. Memberikan bantuan ekonomi bagi lansia yang sudah tidak memiliki pendapatan tetap, bekerja sama dengan sektor industri untuk menyediakan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, membangun pusat kreativitas untuk pengembangan ide dan kolaborasi proyek-proyek kreatif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/015162927/apakah-makan-pepaya-efektif-untuk-menurunkan-berat-badan-simak-penjelasannya-berdasarkan-komposisi-gizi-hingga-cara-memilih-dan-menyimpannya">Apakah Makan Pepaya Efektif untuk Menurunkan Berat Badan? Simak Penjelasannya Berdasarkan Komposisi Gizi hingga Cara Memilih dan Menyimpannya</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lalu memastikan perspektif gender dan kebutuhan kelompok rentan diintegrasikan dalam penyusunan kebijakan publik. Mempercepat pengentasan kemiskinan di Sulteng dengan mnyediakan ribuan lapangan pekerjaan dan peluang usaha baru dan memberikan upah yang layak bagi buruh.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ke depan kita ingin semua masyarakat Sulteng yang bekerja di sektor apapun mendapatkan perlindungan oleh pemerintah," kata Ahmad, Sabtu (5/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baginya, pekerja informal, khususnya tukang yang dianggap sebagi pahlawan infrastruktur harusnya diberikan perlindungan, dan pemerintah daerah harus hadir untuk memastikan itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015162523/rambut-menipis-saat-menuju-usia-akhir-20-an-hati-hati-bisa-jadi-alami-kebotakan-simak-cara-menghindarinya">Rambut Menipis Saat Menuju Usia Akhir 20-an, Hati-Hati Bisa Jadi Alami Kebotakan, Simak Cara menghindarinya</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, Ketua Dewan Pertukangan Nasional Sulteng, Andri Gultom mengatakan, dukungan dari para tukang dan pekerja informal lainnya itu diberikan karena ada harapan yang diyakini dapat diwujudkan oleh Ahmad Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mereka ini (para tukang) banyak yang harus mengubur dalam-dalam cita-cita anak-anaknya karena tidak mampu memenuhi biaya sekolah," kata Andri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, mereka merupakan para pekerja rentan dengan risiko kecelakaan yang tinggi, namun tidak terlindungi jaminan sosial.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya bertemu pak Ahmad Ali, saya sampaikan kasihan teman-teman kita, pekerja sektor informal karena sepertinya tidak ada penghargaan yang diberikan kepada para pahlawan infrastruktur kita ini," jelasnya.</div>

Ahmad Ali menghadiri pertemuan terbatas dengan sekirar 1.000 tukang bangunan, buruh, ojek online (ojol) dan pekerja informal lainnya.

Ahmad Ali Janjikan Tukang Bangunan di Sulteng Dapat Perlindungan Sosial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/13/JOKOWI3JPG-233962957.jpg" alt="Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno meninjau langsung progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno meninjau langsung progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash;&nbsp;Tingginya anggaran perayaan HUT ke-79 Kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, yang mencapai Rp 87 miliar menjadi sorotan. Ekonom sekaligus Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira khawatir biaya tersebut menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bhima menyoroti beban utang dan bunga utang yang perlu dibayar oleh Pemerintah pada tahun depan, di antaranya Rp 800 triliun utang jatuh tempo dan Rp 400 triliun bunga utang tahun berjalan. Kondisi itu menunjukkan APBN sedang dalam kondisi yang cukup berat. Di sisi lain, menurut dia banyak masyarakat yang butuh dukungan dari Pemerintah. Di tengah situasi daya beli yang terindikasi menurun, biaya kuliah yang makin mahal, serta gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin masif. &ldquo;Cara ini menunjukkan kualitas dari APBN digunakan untuk belanja nonproduktif,&rdquo; ujar Bhima saat dihubungi di Jakarta, Rabu (14/8), sebagaimana dilansir dari Antara. Menurutnya, APBN lebih baik dibelanjakan untuk perlindungan sosial bagi masyarakat rentan ketimbang digelontorkan untuk perayaan. Sebelumnya, Kementerian Keuangan mengungkapkan anggaran untuk perayaan HUT ke-79 RI di IKN, Kalimantan Timur, mencapai Rp 87 miliar. &ldquo;Tahun ini kami menyiapkan anggaran Rp 87 miliar untuk kegiatan perayaan 17-an di IKN. kalau dibanding tahun lalu di Jakarta itu Rp 53 miliar. Kenaikannya terutama karena pengadaan alat-alat upacara yang baru di sana,&rdquo; kata Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Agustus 2024, di Jakarta, Selasa (13/8).

Perayaan HUT ke-79 RI di IKN akan menghabiskan biaya Rp 87 miliar, ekonom khawatir semakin menambah beban APBN.

Perayaan HUT ke-79 RI di IKN Habiskan Rp 87 Miliar, Ekonom Khawatir Menambah Beban APBN   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/05/uang-rupiah-138209579.jpg" alt="Ilustrasi: Dana bansos. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Dana bansos. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) bakal menyalurkan bansos PKH atau Program Keluarga Harapan kepada masyarakat pada bulan Agustus ini. Bantuan diberikan secara bersyarat bagi Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sejak tahun 2007 Pemerintah Indone&shy;sia telah melaksanakan PKH sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Di dunia internasional, program serupa juga dikenal dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT). Program itu terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara pelaksananya, terutama masalah kemiskinan kronis. Melalui PKH, keluarga miskin didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan&nbsp; pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi,perawatan, dan pendampingan. Termasuk akses ke berbagai program perlindungan sosial lainnya yang bersifat komplementer secara berkelanjutan. Dari besarannya, bansos PKH tidak sama untuk masing-masing kelompok. Yakni Rp 750 ribu sekali cair dengan total Rp 3 juta per tahun diberikan untuk ibu hamil atau nifas. Lalu Rp 750 ribu sekali cair dengan total Rp 3 juta per tahun diberikan untuk anak usia dini atau balita. Sedangkan lansia dan penyandang disabilitas mendapatkan Rp 600 ribu per tahap dengan total Rp 2,4 juta per tahun. Kemudian, bansos PKN untuk Pelajar SD, SMP, dan SMA dengan nominal bervariasi dari Rp 225 ribu hingga Rp 500 ribu per tahap tergantung jenjang pendidikan. &nbsp; Lantas, bagaimana cara mengecek penerima PKH di Kemensos? Pertama, kunjungi laman&nbsp;<a href="http://cekbansos.kemensos.go.id/">http://cekbansos.kemensos.go.id/</a> Kedua, masukkan detail wilayah (provinsi, kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan). Juga nama penerima manfaat sesuai dengan e-KTP. Ketiga, masukkan kode verifikasi yang ditampilkan. Keempat, pilih "cari data" untuk melihat hasilnya. &nbsp; Selain itu, masyarakat juga bisa mengecek penerima PKH melalui aplikasi Cek Bansos, antara lain: Pertama, Buka aplikasi Cek Bansos. Kedua, Buat akun baru dengan melengkapi data diri apabila belum punya, atau langsung login dengan username dan password jika sudah memiliki akun. Ketiga, pilih tab pencarian. Keempat, isi data diri lalu cari. Sistem akan mencari nama penerima manfaat sesuai wilayah yang diinput.

Begini cara mengecek data penerima bansos PKH di Kemensos, seiring rencana pemerintah menyalurkan bansos PKH bulan ini.

Pemerintah Salurkan Bansos Bulan Ini, Begini Cara Cek Data penerima Bansos PKH di Kemensos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/penyaluran-bantuan-BLT-BBM5.jpg" alt="Petugas Dinsos Surabaya salurkan bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BLT BBM) secara door to door kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Kota Surabaya, Sabtu (3/9). Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas Dinsos Surabaya salurkan bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BLT BBM) secara door to door kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Kota Surabaya, Sabtu (3/9). Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meluncurkan program perlindungan sosial dampak inflasi dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Program perlindungan sosial yang diluncurkan Pemprov Jatim itu guna meringankan beban masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM.  Gubernur menjelaskan, berbagai skema pembiayaan untuk program perlindungan sosial ekonomi juga dilakukan untuk mengantisipasi inflasi pasca kebijakan kenaikan harga BBM. Sebab, itu dikhawatirkan membuat daya beli masyarakat melemah.  ”Ada beberapa hal yang kita ingin bangun komitmen dan program aksi bersama untuk bisa menyegerakan pengendalian inflasi dalam berbagai bentuk bantalan ekonomi dan bantalan sosial. Tentunya ini diharapkan bisa membangun semangat kita untuk bisa mewujudkan optimisme Jatim Bangkit,” kata Khofifah, Minggu (18/9).  Ditegaskan Gubernur Khofifah, skema pembiayaan yang digelontorkan Pemprov Jatim total Rp 257 miliar. Total anggaran tersebut tersebar dalam banyak program.  ”Ada berbagai program bantalan sosial dan perlindungan sosial yang kita luncurkan. Semoga bisa menjadi penguat sektor-sektor yang terdampak,” tegas Gubernur Khofifah.  Secara khusus Gubernur Khofifah juga meminta bupati/wali kota untuk melakukan koordinasi secara intensif dengan seluruh jajaran untuk melakukan langkah-langkah strategis. Sebab, ada kekhawatiran penyesuaian harga di beberapa daerah yang sangat fluktuatif.  Menurut dia, hal itu akan berpotensi membuat daya beli masyarakat turun. Daya beli turun dan tidak diantisipasi, kemiskinan potensial bisa bertambah.  ”Mari kita antisipasi semua situasi ini dengan baik sehingga daya beli masyarakat tetap tinggi, salah satunya melalui bantalan-bantalan ekonomi dan sosial ini. Itulah kenapa kita meluncurkan total ada Rp 257 miliar untuk bantalan ekonomi dan bantalan sosial di dalam proses pengendalian inflasi di Jawa Timur,” kata Khofifah.  Khofifah juga meminta bupati/wali kota membangun komunikasi dan koordinasi dengan BPS. Serta berkoordinasi dengan camat di masing-masing kabupaten/kota.  ”Tolong panjenengan timbali kepala desa dan lurah di masing-masing kabupaten/kota. Komunikasi dan koordinasi harus dibangun karena ini akan memberikan penguatan dari input satu data Indonesia. Ini menjadi bagian yang sangat penting karena pertama kali dilakukan selama Indonesia ada, karena anggarannya besar dan ini anggaran pusat,” jelas Khofifah.  ”Sekali lagi kami mohon bupati/wali kota supaya proses pengendalian inflasi dan upaya menjaga daya beli masyarakat sehingga kemiskinan tetap dapat kita turunkan,” tambah Khofifah.

Pemprov Jatim Siapkan Rp 257 M Antisipasi Inflasi dan Kenaikan BBM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/WhatsApp-Image-2022-04-27-at-15.22.04.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menargetkan sebanyak 304.803 jiwa warga sebagai target sasaran penerima manfaat kompensasi perlindungan sosial atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.  ​​​​​​Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan Mirwansyah mengatakan, sasaran penerima manfaat kompensasi perlindungan sosial BBM subsidi tersebut merupakan masyarakat dari berbagai profesi yang terdampak. Di antaranya seperti profesi tukang ojek, sopir angkutan umum, nelayan, dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di 17 kabupaten/kota.  ”Sejumlah target sasaran itu direncanakan bakal menerima manfaat kompensasi perlindungan sosial kenaikan harga BBM subsidi berupa uang tunai atau sembako,” ujar Mirwansyah seperti dilansir dari Antara.  Kompensasi perlindungan sosial tersebut, kata dia, bersumber dari dana transfer ke daerah berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang disalurkan pada Oktober. ”Semuanya itu bersumber dari DBH dan DAU. Nilai dan bentuk bantuannya bisa berupa sembako atau uang tunai. Namun secara rinci belum tahu termasuk berapa sasaran per kabupaten/kota karena masih dibahas,” terang Mirwansyah.  Sementara itu, Asisten II Setda Provinsi Sumsel Dharma Budhy mengatakan, berdasar kebijakan dari pemerintah pusat sebesar 2 persen dari DAU dan DBH Provinsi Sumsel dialokasikan sebagai pemberian bantuan sosial tambahan kepada masyarakat terdampak penyesuaian harga BBM bersubsidi.  Sebelumnya pemerintah pusat sudah memastikan penyaluran BLT (bantuan langsung tunai) dan BSU (bantuan subsidi upah) penyesuaian harga BBM bersubsidi Rp 300 ribu untuk dua bulan pertama dari total Rp 600 ribu yang direncanakan pemerintah.  ”Tugas kami (Pemerintah Provinsi Sumsel) ke depan yakni melakukan percepatan penyaluran bantuan tersebut dan mengupayakan ketepatan sasaran, sebab payung hukum penggunaan 2 persen dana itu sudah ada,” ujar Dharma Budhy.  Dia berharap, daya beli masyarakat tetap terjaga melalui upaya pemberian kompensasi perlindungan sosial tersebut termasuk laju inflasi di tingkat masyarakat tetap stabil. Sebab, salah satu untuk mengatasi inflasi dalam kondisi yang seperti itu adalah melalui penebalan pemberian bantuan perlindungan sosial.  ”Mudah-mudahan target kami inflasi di Sumsel tetap di angka 5 persen,” ucap Dharma Budhy.

Penerima Kompensasi Kenaikan Harga BBM Sasar 304.803 Jiwa di Sumsel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/PSX_20200521_204533.jpg" alt="Para penerima bansos mengantri menunggu giliran di panggil di kantor Pos Banyuwangi" width="100%">
<figcaption>Para penerima bansos mengantri menunggu giliran di panggil di kantor Pos Banyuwangi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan, realisasi program perlindungan sosial, salah satu program dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), telah mencapai 34,06 persen. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Kunta Wibawa menyebut, realisasi program perlindungan sosial memang jauh lebih baik dibandingkan program lainnya, karena memang telah berjalan sebelum pandemi Covid-19.  "Perlindungan sosial sudah 34,06 persen. Ini lebih bagus karena memang ada beberapa program yang sudah existing. Kalau sudah existing itu sudah ada di APBN 2020 jadi dia sudah jalan, lebih gampang daripada program baru," ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (3/7).  Ia menyebut, pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial paling banyak di antara program PEN lainnya, yaitu sebesar Rp 203,9 triliun. Anggaran tersebut digunakan intuk membiayai program keluarga harapan (PKH), sembako, bantuan sosial Jabodetabek dan non-Jabodetabek.  "Yang program yang sudah jalan seperti sembako, PKH kan sudah sejak dulu," imbuhnya.  Meskipun demikian, lanjutnya, masih ada beberapa persoalan yang harus dikerjakan pemerintah. Misalnya, mengenai program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.  Pemerintah daerah diminta memperbaiki sisi regulasi untuk penyalurannya. "Untuk Pemda kita kemarin masih melakukan perbaikan dari sisi regulasi, tapi harapannya Juli ini sudah mulai jalan juga," pungkasnya.

Realisasi Program PEN, Perlindungan Sosial Capai 34,06 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kecewa-dengan-arab-saudi-pemerintah-dpr-merasa-kecolongan_m_.jpg" alt="Ilustrasi TKI. Pemerintah-DPR kecewa dengan pemerintah Arab Saudi, mengenai eksekusi yang menimpa TKI Tuti." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi TKI. Pemerintah-DPR kecewa dengan pemerintah Arab Saudi, mengenai eksekusi yang menimpa TKI Tuti.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jumlah pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia mencapai 1.919.000 jiwa. Dari jumlah itu, para pekerja tersebut masih banyak belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial.  Berdasar data Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (MP BPJS) yang dikutip dari data Bank Indonesia, pada kuartal II/2019, jumlah tenaga kerja Indonesia di Malaysia mencapai 1.919.000 jiwa. Koordinator Nasional MP BPJS Hery Susanto menyebut, sampai dengan September 2019 baru tercatat sebanyak 533.947 pekerja migran Indonesia terdaftar sebagai peserta BP Jamsostek.  "Pemerintah melalui BP Jamsostek harus terus meningkatkan kepesertaan BP Jamsostek di kalangan pekerja migran. Sebab, selain mereka banyak tidak terlindungi jaminan sosial, juga masih sangat banyak yang tidak memiliki dokumen keimigrasian lengkap alias ilegal," ungkap Hery Susanto dalam keterangan persnya.  Sebelumnya, Hery Susanto MP BPJS menggelar diskusi MP BPJS wilayah Malaysia di Kuala Lumpur, Minggu (15/12). Diskusi itu membahas jaminan sosial pekerja migran Indonesia.  Diskusi tersebut juga dihadiri oleh Hery Susanto, Wakil Dubes KBRI Malaysia Krisna KU Hanan, Plt Kepala BNP2TKI Tatang Budi Utama Razak, Deputi Direktur Kepesertaan BP Jamsostek Ahmad Hafiz.  Hery Susanto mendorong pemerintah untuk meningkatkan kepesertaan BPJS para pekerja migran agar mereka mendapat jaminan selama bekerja di luar negeri. Sebab dari data itu, jumlah pekerja migran Indonesia masih minim sekali mendapat perlindungan sosial.  Sementara itu, Deputi Direktur Kepesertaan BP Jamsostek Ahmad Hafiz mengatakan, sinergi menjadi kunci sukses perlindungan kepesertaan program BP Jamsostek sektor Migran Worker di Malaysia sangat diharapkan. Bahkan sinerga itu menjadi prioritas antara pemerintah RI Pemerintah Malaysia.

Perlindungan Sosial untuk Pekerja Migran Indonesia Masih Minim