<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/soal-isu-pki-dan-komunisme-irma-sudah-gak-laku_m_157923.jpeg" alt="Irma Suryani" width="100%">
<figcaption>Irma Suryani</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung usulan penambahan anggaran Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) menjadi Rp 1,3 triliun pada tahun 2026. Dukungan ini ditegaskan langsung oleh Komisi IX DPR RI yang menilai bahwa keberadaan pekerja migran Indonesia (PMI) tidak hanya krusial dalam menghasilkan devisa negara, tetapi juga menjadi jalan keluar dari minimnya lapangan kerja di dalam negeri. &ldquo;Pekerja migran Indonesia saat ini adalah jalan keluar dari sempitnya lapangan kerja di dalam negeri. Jadi pelindungan dan pemberdayaannya sudah sepantasnya diperhatikan dan didukung,&rdquo; kata Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago di Jakarta, Sabtu (12/7). Irma menegaskan, dengan kontribusi remitansi PMI yang sangat besar, wajar jika program strategis penempatan dan pelindungan mereka dimaksimalkan melalui tambahan anggaran. Terlebih, anggaran KemenP2MI selama ini dinilai terlalu kecil. Dari pagu indikatif Rp 285 miliar untuk 2026, sekitar 92 persen habis untuk belanja pegawai, menyisakan hanya Rp 2 miliar untuk program perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran. "Angka itu jelas tidak masuk akal untuk menjamin nasib jutaan pekerja kita di luar negeri," ucap politikus Partai NasDem itu. Oleh karena itu, Komisi IX pun menyepakati usulan penambahan anggaran KemenP2MI yang nantinya akan disampaikan ke Badan Anggaran (Banggar) DPR. Sebelumnya, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding juga telah menyampaikan kebutuhan anggaran tambahan ini dalam rapat bersama Komisi IX DPR. Menurutnya, penambahan anggaran akan digunakan memperkuat penempatan pekerja migran yang lebih terampil, membangun infrastruktur pelindungan, meningkatkan pelatihan, serta memperbaiki tata kelola layanan agar lebih mudah dan efisien. &ldquo;Kami ingin mendorong penempatan pekerja migran yang lebih terampil agar bisa mengurangi pengangguran dalam negeri dan membuka lapangan kerja baru,&rdquo; kata Karding.

DPR mendukung penambahan anggaran KemenP2MI menjadi Rp 1,3 triliun pada 2026 untuk perlindungan pekerja migran.

DPR Dukung Penambahan Anggaran KemenP2MI, Sebut Pekerjaan di Luar Negeri Jadi Solusi Keterbatasan Loker di dalam Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/04/KEMNAKER-04-A-3099157018.jpg" alt="Menaker Ida Fauziyah saat menghadiri pembukaan Konferensi Nasional dan Kongres VII Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) di Jakarta, Senin (4/12/2023)." width="100%">
<figcaption>Menaker Ida Fauziyah saat menghadiri pembukaan Konferensi Nasional dan Kongres VII Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) di Jakarta, Senin (4/12/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya melakukan optimalisasi pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia dengan memangkas masalah yang terjadi di lapangan, mulai dari tahap perekrutan hingga kembali ke tanah air. Menaker menyampaikan hal tersebut saat menghadiri pembukaan Konferensi Nasional dan Kongres VII Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) di Jakarta, Senin (4/12/2023). Menaker juga mengatakan bahwa baru-baru ini Kemnaker telah mengeluarkan revisi Permenaker tentang Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia, yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023. Ia berharap, lahirnya Permenaker ini mampu memberikan pelindungan kepada Pekerja Migran Indonesia secara komprehensif mulai dari sebelum, selama hingga setelah bekerja dan menumbuhkan kesadaran pekerja migran Indonesia untuk menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. "Ini adalah salah satu usaha kita memastikan bahwa jaminan sosial bagi pekerja migran kita terpenuhi," ucapnya. Meski demikian, ia menyadari bahwa pemerintah tidak dapat berjalan sendiri dalam memenuhi segala kebutuhan dan kepentingan Pekerja Migran Indonesia. Oleh karena itu, ia kembali mengajak seluruh stakeholder terkait untuk terus bekerja sama dan berkolaborasi dengan baik. "Pemerintah membutuhkan sinergi, kolaborasi baik antar kementerian, antar lembaga, juga antar pemerintahan provinsi, kabupaten/kota, sampai pemerintahan desa, dan bersinergi dan berkolaborasi dengan stakeholder yang lain termasuk bersama-sama dengan SBMI," ucapnya. Lebih lanjut ia mengatakan, upaya kolaborasi yang saat ini perlu dilakukan adalah dengan menyiapkan Calon Pekerja Migran Indonesia yang memiliki skill dan kompetensi yang tersertifikasi. "Ini pekerjaan berat yang harus kita lakukan. Saya berharap dukungan dari SBMI, mari kita siapkan sumber daya manusia. Kita akan menempatkan Pekerja Migran apabila mereka memiliki skill dan kompetensi, dan diteruskan dengan sertifikasi," ucapnya.

Pemerintah telah revisi Permenaker tentang Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia, melalui Permenaker Nomor 4 Tahun 2023.

Menaker Sebut Pemerintah Terus Optimalisasi Pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/30/KEMNAKER-30-3162183349.jpg" alt="Menaker Ida Fauziyah saat melakukan Sosialisasi Permenaker Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia di Cilacap, Jawa Tengah, Senin (30/10/2023)." width="100%">
<figcaption>Menaker Ida Fauziyah saat melakukan Sosialisasi Permenaker Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia di Cilacap, Jawa Tengah, Senin (30/10/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengingatkan pentingnya sosialisasi Permenaker Nomor 4 Tahun 2023, dalam rangka menumbuhkan kesadaran pekerja migran Indonesia untuk menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Pasalnya, hingga kini masih banyak pekerja migran Indonesia yang belum menjadi peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan. "Bersama BPJamsostek, Kemnaker berupaya optimal&nbsp; meningkatkan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada calon pekerja migran Indonesia maupun pekerja migran Indonesia, khususnya di Cilacap ini, " kata Ida Fauziyah saat memberikan Sosialisasi Permenaker Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia di Cilacap, Jawa Tengah, Senin (30/10/2023). Ida Fauziyah menjelaskan Permenaker Nomor 4 Tahun 2023 merupakan salah satu upaya pemerintah dalam melindungi pekerja migran Indonesia secara komprehensif. Permenaker ini memberikan pelindungan kepada pekerja migran Indonesia secara komprehensif mulai dari sebelum, selama, hingga setelah bekerja. Ditegaskan Ida Fauziyah, dalam Permenaker ini terdapat tujuh manfaat baru dan sembilan manfaat lain yang nilainya meningkat dari Permenaker sebelumnya, yaitu Permenaker Nomor 18 Tahun 2018. Sementara premi atau iuran yang dibayarkannya tetap atau tidak ada kenaikan. "Permenaker Nomor 4 Tahun 2023 ini manfaat pelindungannya meningkat, tetapi premi atau iurannya tetap sama yaitu sebesar Rp370 ribu. Ini perlu teman-teman pekerja migran ketahui," ujarnya. Ida Fauziyah menyebut manfaat baru yang dapat dirasakan pekerja migran, antara lain bantuan uang bagi calon pekerja migran Indonesia yang terbukti mengalami tindak pemerkosaan, manfaat perawatan di rumah sakit karena kecelakaan kerja/penyakit akibat kerja (KK/PAK) selama di negara penempatan. Kemudian biaya penggantian alat bantu dengar, biaya penggantian kacamata, santunan karena PHK sepihak, santunan akibat mengalami pemerkosaan, dan santunan karena ditempatkan tidak sesuai perjanjian kerja. "Ini adalah manfaat-manfaat baru yang di Permenaker sebelumnya tidak ada. Jadi ini ada beberapa manfaat baru dalam rangka betul-betul untuk melindungi pekerja migran Indonesia dari berbagai risiko," kata Ida Fauziyah. Untuk manfaat yang meningkat besaran atau nilainya yaitu santunan kematian, santunan berkala kematian, santunan karena gagal berangkat, santunan karena gagal ditempatkan. Selain itu santunan PHK akibat KK/PAK, biaya penggantian gigi tiruan, biaya penggantian transportasi dan beasiswa untuk anak pekerja migran Indonesia. "Cilacap adalah salah satu daerah atau kantung pekerja migran Indonesia. Karena itu, wajib bagi saya sebagai Menaker hadir dan menyapa langsung calon pekerja migran Indonesia, pekerja migran Indonesia purna dan keluarga pekerja migran Indonesia khususnya di Cilacap, " kata Ida Fauziyah.

Permenaker Nomor 4 Tahun 2023 merupakan salah satu upaya pemerintah dalam melindungi pekerja migran Indonesia secara komprehensif.

Menaker Sebut Manfaat Pelindungan Pekerja Migran Meningkat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IDA-MALAYSIA.jpg" alt="Menaker Ida Fauziyah menerima kunjungan kehormatan (courtesy call) Menteri Dalam Negeri Malaysia, Dato’ Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, di Kantor Kemnaker, Jakarta, Senin (30/1/2023). (Kemnaker untuk JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menaker Ida Fauziyah menerima kunjungan kehormatan (courtesy call) Menteri Dalam Negeri Malaysia, Dato’ Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, di Kantor Kemnaker, Jakarta, Senin (30/1/2023). (Kemnaker untuk JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, menerima kunjungan kehormatan (courtesy call) Menteri Dalam Negeri Malaysia, Dato’ Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, di Kantor Kemnaker, Jakarta, Senin (30/1/2023). Kunjungan ini membahas perkembangan serta mencari solusi dari berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pelindungan PMI di Malaysia, utamanya pelindungan PMI sektor domestik.  Menaker Ida Fauziyah mengatakan, isu-isu mengenai perkembangan pasca pelaksanaan Joint Working Group (JWG) ke-1 dan Joint Working Group ke-2 dari penerapan Memorandum Saling Pengertian tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik (MSP PMID), Program Rekalibrasi Tenaga Kerja (RTK) yang bertujuan untuk meregularisasikan Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI) di Malaysia sebagai pekerja asing yang sah, dan dipekerjakan oleh majikan/pemberi kerja sesuai persyaratan dari Jabatan Imigresen Malaysia (JIM) dan Kemendagri Malaysia.  “Banyak hal yang harus dibahas terkait skema pelindungan PMI sektor domestik di Malaysia sesuai dengan Memorandum Saling Pengertian tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik (MSP PMID) di Malaysia,” katanya.  Pemerintah Malaysia, ujar Ida Fauziyah, telah menerbitkan program kebijakan RTK versi 2.0, yang mana dalam implementasinya Pemerintah Indonesia masih memerlukan informasi lebih rinci dan jelas dari Pemerintah Malaysia untuk penerapannya.  “Kita berharap segera diterbitkannya SOP agar menjadi rujukan terhadap pelayanan pendatang asing tanpa izin yang sudah lama bekerja di Malaysia agar berjalan dengan lancar,” ucapnya.  Ia menyebut, kedua negara sepakat untuk terus membangun komunikasi yang baik dalam bidang ketenagakerjaan sehingga tercipta sebuah relasi yang saling menguntungkan.  “Saya percaya, dengan dukungan Yang Mulia Dato’ Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia, khususnya di bidang ketenagakerjaan dapat menghasilkan solusi yang lebih konkrit,” tutupnya.  Menteri Dalam Negeri Malaysia, Dato’ Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, mengatakan, pertemuan kedua pejabat ini merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan antara Presiden RI, Joko Widodo dengan PM Malaysia, Dato' Seri Haji Anwar bin Ibrahim beberapa waktu yang lalu.  Salah satu hal yang dibahas dalam pertemuan ini, kata Saifuddin, adalah Rekalibrasi Tenaga Kerja 2.0 (RTK 2.0). Program ini dinilainya akan memudahkan PMI yang sudah berada di Malaysia, namun belum mendapatkan majikan lagi untuk dapat melanjutkan pekerjaannya.  “Rekalibrasi atau memanfaatkan tenaga kerja asing yang sudah berada di Malaysia tetapi sedang tidak mendapatkan pekerjaan, jika ada majikan Malaysia yang ingin mendapatkan mereka, Pemerintah Malaysia akan mempermudah dan memberikan persetujuan dari negara asal agar mereka dapat memanfaatkan tenaga kerja asing tersebut,” katanya.

Menaker Terima Kunjungan Mendagri Malaysia, Bahas Pelindungan PMI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/christina-aryani-DPR-Antara.jpeg" alt="Anggota Baleg DPR RI Christina Aryani. Antara/DPP PArtai Golkar" width="100%">
<figcaption>Anggota Baleg DPR RI Christina Aryani. Antara/DPP PArtai Golkar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani meyakini, komitmen perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia akan lebih optimal usai pertemuan kedua pemimpin negara PM Malaysia Anwar Ibrahim dan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.  Christina mengingatkan, komitmen tersebut diikuti dengan sikap konsisten kedua pemimpin untuk benar-benar membenahi sistem rekrutmen hingga pemberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI).  Pada sisi lain, komitmen Malaysia untuk memastikan jaminan perlindungan PMI dari segala bentuk perlakuan tidak adil, kekerasan, diskriminasi dan perlakuan tidak manusiawi lainnya.  "Kalau kita melihat pertemuan kemarin ada langkah maju karena tampak komitmen kuat pihak Malaysia untuk menempatkan isu perlindungan PMI jadi prioritas. Hanya saja komitmen harus diikuti sikap konsistensi, bukan saja dari Malaysia tetapi juga Indonesia," kata Christina kepada wartawan, Jumat (13/1).  Menurut Christina, komitmen politik yang disampaikan Anwar Ibrahim menjadi kesempatan yang baik, bagi Indonesia untuk melakukan penataan optimal pengiriman PMI Malaysia termasuk implementasi One Channel System untuk perekrutan dan penempatan.  "Malaysia sudah tahu ini soal serius dan paham posisi Indonesia, jujur saja Malaysia punya ketergantungan sangat kuat pada PMI kita. Maka menjadi kesempatan Indonesia membenahi secara serius," ucap Christina.  Legislator Partai Golkar ini mengutarakan, level implementasi dan konsistensi harus menjadi catatan serius setelah pertemuan kedua pemimpin negara tersebut. Sebab, kedua negara telah sepakat untuk menjaga hak-hak PMI.  "Indonesia dan Malaysia keduanya perlu komitmen serius untuk berantas dulu praktek mafia pengiriman ilegalnya. Ini awal atau pangkal persoalan yang harus diselesaikan. Tanpa ini komitmen kedua pemimpin tidak punya dampak apa-apa," tegas Christina.  Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (9/1). Kedua pemimpin negara itu sempat membahas pekerja migran Indonesia yang berada di Malaysia. Jokowi meminta Anwar Ibrahim memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia, yang berada di Malaysia.  "Saya menyambut baik komitmen Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim dalam memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia," ucap Jokowi.  Oleh karena itu, Jokowi meminta Anwar Ibrahim untuk memperhatikan perekrutan dan penempatan pekerja migran Indonesia di Malaysia. Menurutnya, perekrutan pekerja migran Indonesia harus berdasarkan satu sistem.  "Saya sangat berharap One Channel system untuk perekrutan dan penempatan pekerja migran Indonesia benar-benar bisa kita jalankan bersama," ujar Jokowi.  Jokowi juga meminta kepada PM Anwar Ibrahim agar membuat pusat pembelajaran komunitas bagi anak-anak pekerja migran Indonesia. "Tadi saya mengulangi permintaan mengenai pentingnya pembangunan community Learning Center di Semenanjung untuk memenuhi hak pendidikan anak-anak pekerja migran Indonesia," papar Jokowi.  Sementara itu, Anwar Ibrahim mengakui permasalahan tenaga kerja tak dipungkiri menggores persahabatan antara Indonesia dengan Malaysia. Karena itu, dia memastikan akan memberikan perlindungan bagi pekerja migran dari Indonesia. "Kami pastikan terkait agen tenaga kerja jangan ambil kesempatan ini," tegas Anwar.

Anwar Ibrahim Bertemu Jokowi, DPR Ingatkan Komitmen Perlindungan PMI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/anwar-ibrahim-jokowi.jpg" alt="KUNJUNGAN PERDANA SEBAGAI PM: Presiden Joko Widodo (kanan) PM Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Bogor kemarin (9/1). (HENDRA EKA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>KUNJUNGAN PERDANA SEBAGAI PM: Presiden Joko Widodo (kanan) PM Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Bogor kemarin (9/1). (HENDRA EKA/JAWA POS)</figcaption>
</figure><h2>Bertemu Jokowi, Serahkan Letter of Intent Terkait IKN</h2> JawaPos.com – Perdana Menteri (PM) Malaysia <a href="https://www.jawapos.com/tag/anwar-ibrahim/">Anwar Ibrahim</a> menyampaikan ketertarikan negara yang dia pimpin terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) saat bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin (9/1). Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Bogor itu, dibahas pula isu klasik menyangkut kedua negara: pekerja migran Indonesia (PMI).  Anwar dikenal sangat dekat dengan Indonesia. Jaringan pertemanannya di sini membentang dari kalangan pemerintahan, akademisi, aktivis, sampai seniman. Tapi, ini merupakan kunjungan pertamanya sejak dilantik sebagai PM Malaysia pada 24 November lalu.  Ketertarikan Malaysia pada IKN ditunjukkan dengan penyerahan letter of intent (LoI) atau dokumen yang menguraikan pemahaman antara dua pihak atau lebih yang ingin mereka formalkan dalam perjanjian yang mengikat secara hukum. LoI itu sudah ditandatangani sektor swasta Malaysia yang bergerak di bidang elektronik, kesehatan, pengelolaan limbah, konstruksi, dan properti.  Menurut Anwar, <a href="https://www.jawapos.com/tag/pembangunan-ikn/">pembangunan IKN</a> juga punya keterkaitan dengan kepentingan Malaysia. Terutama di Sabah dan Sarawak, dua negara bagian Malaysia yang berada di Kalimantan. ”Masyarakat Sabah dan Sarawak memuji inisiatif ini. Karena berdekatan, maka ada kepentingan ekonomi,” ucapnya  Indonesia dan Malaysia juga menyepakati sejumlah nota kesepahaman lain. Di antaranya, di bidang perkapalan, pembiayaan ekspor impor, energi hijau, dan pengembangan industri baterai.  Terkait isu PMI, Anwar menyatakan Malaysia berkomitmen menyelesaikan berbagai masalah yang disebutnya dapat merenggangkan dua negara bertetangga itu. Dia berjanji akan memberikan perlindungan dan kemudahan kepada PMI. ’’Tahun ini dan tahun lalu, hukuman cambuk sudah ditiadakan,” tuturnya.  Presiden Jokowi menyambut baik komitmen yang disampaikan Anwar dalam memberikan perlindungan bagi PMI. Dia berharap agar implementasi one channel system (OCS) dapat berjalan dengan baik.  ”Tadi saya mengulangi permintaan saya mengenai pentingnya pembangunan community learning center di Semenanjung untuk memenuhi hak pendidikan anak-anak pekerja migran Indonesia,” tutur Jokowi.  Terkait dengan perbatasan wilayah, Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menyepakati MoU (memorandum of understanding atau nota kesepahaman) mengenai wilayah perbatasan. Tenggatnya tahun ini.  ”Tadi kita telah membicarakan dan bersepakat agar MoU perbatasan segmen Sebatik dan segmen Sinapat dan juga perjanjian laut wilayah di laut Sulawesi dan di Selat Malaka,” ungkapnya.  Selain itu, Kepala Negara menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia dan Malaysia juga telah menyepakati penguatan kerja sama dalam meningkatkan pasar minyak kelapa sawit melalui council of palm oil producing countries (CPOPC). ”Ini untuk meningkatkan pasar minyak kelapa sawit dan memerangi diskriminasi terhadap kelapa sawit,” ucap Jokowi.  Tapi, Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mengingatkan agar janji manis <a href="https://www.jawapos.com/tag/perlindungan-pmi/">perlindungan PMI</a> dari PM baru Malaysia itu tak ditelan mentah-mentah. Mengingat, sudah beberapa kali Malaysia ganti PM, namun tak ada perubahan berarti.  ”Semua dengan janji yang sama, melindungi PMI,” katanya ketika dihubungi kemarin.  Terlebih, jika hanya mengandalkan faktor kedekatan dengan pemimpin Malaysia saat ini. Menurut dia, perlindungan PMI sulit tercapai bila birokrasi yang menaungi urusan PMI tersebut tidak berubah cara pandangnya.  ”Saya pun kenal dekat Anwar Ibrahim. Tapi, seperti birokrasi di Indonesia, Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian Dalam Negeri Malaysia tidak pernah berubah cara pandangnya,” tuturnya.  Jika ingin memastikan janji manis perlindungan PMI itu, lanjut dia, salah satu caranya adalah dengan memantau konsistensi Malaysia dalam menjalankan komitmen implementasi MoU OCS atau sistem penempatan satu kanal. Malaysia harus menghentikan maid online system dan sepenuhnya menggunakan OCS.  Wahyu menjelaskan, maid online system itu menyengsarakan PMI. Perekrutan dilakukan secara langsung tanpa kontrol. Pihak Indonesia dilewati begitu saja dalam proses tersebut.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/TAMU-NGERI-JIRAN-750x429.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> TAMU NEGERI JIRAN: Wan Azizah Wan Ismail, istri PM Malaysia Anwar Ibrahim, didampingi Imam Besar Nasaruddin Umar (kanan) dan Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo di Gereja Katedral, Jakarta, kemarin. (MIFTAHUL HAYAT/JAWA POS)  Saat ini jumlah PMI yang bekerja di negeri jiran tersebut mencapai 2,3 juta orang. Dari jumlah itu, sebagian besar undocumented atau tak terdokumentasikan. ”Malaysia juga harus mematuhi evaluasi periodik yang diamanatkan dalam MoU,” tegasnya.  Pengamat ketenagakerjaan Timboel Siregar mengemukakan hal yang sama. Janji manis perlindungan PMI itu harus dibuktikan melalui kemauan dan konsistensi Malaysia dalam menjalankan OCS. Apabila OCS dijalankan dengan baik, semakin banyak PMI yang legal. Artinya, perlindungan jaminan sosialnya pun bakal semakin nyata.  Dia mengusulkan agar Malaysia bisa memberikan ruang bagi BPJS Ketenagakerjaan membuka kantor di kantong-kantong PMI di Malaysia. ”Sehingga seluruh PMI kita di sana terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan,” tuturnya.  Dalam tulisannya yang termuat di politik.brin.go.id, peneliti Pusat Riset Politik BRIN Sandy Nur Ikfal Raharjo menyebut kedekatan Anwar dengan Indonesia ditandai dengan munculnya tagar di Twitter dan Jokowi menjadi kepala negara pertama yang menyelamati pada hari pelantikan.  Dia menyoroti berbagai hal. Terkait perbatasan, menurut dia, bukan sekadar garis batas antarnegara. Namun, interaksi masyarakat yang hidup di wilayah tersebut. Menurut dia, masyarakat perbatasan sering digambarkan sebagai komunitas terbelakang. Untuk itu, dia menyarankan pemerintah kedua negara perlu lebih banyak bekerja sama dalam membangun wilayah perbatasan.  Terkait pekerja migran, banyaknya warga Indonesia yang bekerja di Malaysia tidak bisa dimungkiri. Namun, banyak yang tidak berdokumen. Akibatnya, mereka tidak mendapatkan perlindungan. ”Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu bekerja sama dengan pemerintahan baru Malaysia untuk menangani urusan ini, yang tidak hanya berfokus pada aktor PMI, tetapi juga para pengusaha nakal yang bermain,” katanya dalam tulisan tersebut.

Komitmen Anwar Ibrahim Lindungi PMI Perlu Diuji Sistem Satu Kanal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/selatan-kedatangan-PMI-jelan-mudik-lebaran-diptawahyu14-892.jpg" alt="Sejumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) harus melewati berbagai macam aturan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk dikarantina usai tiba di Indonesia dari Malaysia di di Bandara Internasional T2 Juanda di Sidoarjo, kemarin, Rabu (28/4/2021).FOTO:Dipta" width="100%">
<figcaption>Sejumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) harus melewati berbagai macam aturan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk dikarantina usai tiba di Indonesia dari Malaysia di di Bandara Internasional T2 Juanda di Sidoarjo, kemarin, Rabu (28/4/2021).FOTO:Dipta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Himmatul Aliyah memastikan akan memperjuangkan pekerja migran Indonesia (PMI) yang berada di luar negeri. Legislator Gerindra ini menegaskan, akan membawa aspieasi para PMI untuk di bahas di parlemen.  Pernyataan itu disampaikan Himmatul Aliyah saat melakukan kunjungan kerja dengan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur pada Sabtu (26/11). Kunjungan ini dilakukan untuk menyampaikan peran dan kiprah yang dijalani sebagai anggota Komisi X DPR RI dan anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI kepada masyarakat Indonesia di Malaysia.  "Aspirasi dari masyarakat Indonesia di Malaysia yang akan diperjuangkan, mari kita perjuangkan," kata Himmatul dalam keterangannya, Minggu (27/11).  Menurut Himma, sinergitas antara masyarakat dengan legislator yang diwakili, harus berjalan efektif. Sehingga, apabila ada hal terkait kebijakan, aturan, ataupun program bisa dikomunikasikan secara baik.  "Silakan sampaikan aspirasi apa saja, tidak harus bidang yang dinaungi oleh Komisi X DPR RI seperti pendidikan, kepemudaan, dan olahraga, tapi juga hal-hal lain di luar itu. Dan nanti akan saya sampaikan aspirasi-aspirasi tersebut kepada kolega saya di Komisi terkait," terang Himma.  Dia menjelaskan, beberapa aspirasi yang disampaikan peserta antara lain pentingnya jaminan keamanan bagi suporter Indonesia yang mendukung tim nasional Indonesia yang berlaga di Malaysia. Peserta juga menyampaikan aspirasi mengenai perlunya pemerintah memberi anggaran kepada sanggar-sanggar belajar bagi warga Indonesia di Malaysia.  Selain itu, mereka juga menyampaikan agar pemerintah menganggarkan program perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia. Mengingat rekrutmen pekerja migran banyak dilakukan melalui sekolah-sekolah.  Selain itu, mereka juga meminta Pemerintan memasukkan pendidikan mengenai pekerja migran dalam kurikulum pendidikan di Indonesia. Peserta juga menyampaikan perlunya buku-buku untuk perpustakaan yang mendukung kegiatan pendidikan bagi warga Indonesia di Malaysia.  "Insya Allah setelah ini saya akan komunikasikan semua aspirasi yang ibu bapak sampaikan kepada kementerian lembaga terkait nanti. Ini saya lakukan untuk kebaikan kita bersama dalam menjamin keamanan, perlindungan, dan kesejahteraan para pekerja migran di Malaysia," pungkas Himma.

Gerindra Soroti Persoalan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Tegap-HIMATAKI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Himpunan Pengusaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (HIMSATAKI) meyoroti pelaksanaan teknis operasional sistem pelindungan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Karena itu, organisasi yang diketuai oleh Tegap Hardjadmo itu meminta Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani melakukan sinkronisasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).  Sebelumnya, dua asosiasi yakni Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) dan Asosiasi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (ASPATAKI) mendukung kebijakan Benny Ramdhani, untuk melaksanakan amanat UU 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI, khususnya tentang pembiayaan.  Dalam UU itu Pada Pasal 30 ayat 1 disebutkan, Pekerja Migran Indonesia tidak dapat dibebani biaya penempatan. Sementara ayat 2 disebutkan, ketentuan lebih lanjut mengenai biaya penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.  Tegap menjelaskan, sikap dari HIMSATAKI bukan tidak mendukung atas kebijakan Kepala BP2MI tersebut, akan tetapi ia menilai, sebagaimana tertera dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, frasa Pasal 30 adalah cukup jelas.  "Hal tersebut bermakna bahwa pembentuk undang-undang menganggap rumusan norma dalam batang tubuh tidak perlu diperjelas lagi karena dianggap sudah jelas," kata Tegap dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Selasa (9/6).  Menurut Tegap, tidak ada salahnya BP2MI melihat dan mencari referensi tentang dokumen-dokumen pembahasan, naskah akademik, atau sistematika undang-undang berkenaan pasal tersebut agar tidak terjadi salah penafsiran atas pasal tersebut.  Karena dalam penafsirannya, UU tersebut secara logika berada dan saling berhubungan antara satu dengan lainnya, yakni mewujudkan kesatuan yang melahirkan pendelegasian kewenangan untuk mengatur lebih lanjut sesuatu hal dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Badan yang tujuannya adalah melindungi PMI atau calon PMI dan keluargaya sebagai subjek, dan bukan objek.  "Karena itu tidak ada salahnya BP2MI melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan kementerian terkait dalam pelaksanaan dari UU tersebut," tuturnya.  Lebih lanjut, Tegap berharap, kebijakan yang dikeluarkan dalam penyelengaraan dan pelaksanaan UU tersebut berjalan cepat, berintegritas, netral, transparan dan akuntabel.  "Karena pada prinsipnya HIMSATAKI mendukung, namun perlu disertai evaluasi dan audit terhadap proses penempatan dan perlindungan yang berjalan saat ini," ujarnya.  Menuturnya, mempertimbangkan bahwa masing-masing negara penempatan memiliki kebijakan yang berbeda terkait pembebanan biaya rekrutmen bagi pemberi kerja serta persaingan dengan negara pengirim lainnya.  "Seperti jenis jabatan pekerjaan bagi calon PMI yang berbeda struktur biayanya, berbeda antara bekerja kepada perseorangan dan badan hukum, berbeda antara low skill, semi-skilled dan skilled," urainya.  Ia juga mendeesak ada transparansi dalam menyusun biaya penempatan sehingga pembebanan biaya kepada siapapun dianggap adil.

Soal UU Perlindungan PMI, BP2MI dan Kemenaker Harus Sepemahaman