<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/11/Perlindungan-Perempuan-2060633549.jpg" alt="Ilustrasi Ruang Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Gresik." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Ruang Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Gresik.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) terpaksa menjebloskan FR ke sel tahanan Mapolres Gresik. Pria 40 tahun asal Kecamatan Bungah itu tega mengagahi anak kandungnya. Peristiwa tersebut pun kian menambah daftar panjang kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Kasatreskrim Polres Gresik AKP Abid Uais Al-Qarni Aziz menjelaskan bahwa korban tinggal satu atap dengan pelaku sejak Juli 2021. Pasca kedua orangtuanya resmi berpisah. "Saat itu korban masih berusia 14 tahun atau duduk di kelas IX SMP," ujar Abid.&nbsp; Bukannya mendapat perlindungan dan kasih sayang. Situasi itu justru dimanfaatkan pelaku untuk melampiaskan nafsu bejat. FR yang berprofesi kuli bangunan itu tega menyetubuhi anak kandungnya sendiri. "Dipaksa untuk berhubungan badan, terutama saat korban berada di dalam kamar," papar Alumnus Akpol 2015 itu. Mendapat perlakuan tersebut, korban sempat melawan dan meminta ayahnya berhenti melakukan hal tersebut. Namun, pelaku tak kuasa menahan nafsu hingga tidak mempedulikan kondisi korban. "Terakhir kali pada Mei 2025. Akhirnya korban mengadu ke ibu kandungnya karena sudah tidak kuat menahan rasa sakit dan kecewa," papar Abid. Hingga kini, pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap SR. Termasuk melakukan pendampingan psikologis terhadap korban. "Masih kami dalami mohon waktu, namun dari keterangan awal perbuatan pelaku sudah berlangsung selama 4 tahun," paparnya. Peristiwa itu kian menambah daftar panjang kasus pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Sepanjang 2025, Korps Bhayangkara telah menangani sepuluh kasus. "Mayoritas pelaku merupakan orang dekat korban. Baik tetangga, saudara, maupun keluarga dekat," imbuh Kanit PPA Satreskrim Polres Gresik Ipda Hendri Hadiwoso. Mirisnya, kasus sulit untuk terungkap lantaran korban ketakutan. Sebab, pelaku kerap mengancam korban agar tidak mengadu. "Sehingga banyak kasus yang dilaporkan setelah pelaku melancarkan aksinya lebih dari satu kali," paparnya. Sebelumnya, warga Kota Pudak digegerkan dengan kasus pencabulan terhadap bocah perempuan berusia 7 tahun. Pelakunya merupakan marbot masjid di wilayah Kecamatan Driyorejo berinisial ANH. Pria 65 tahun itu sudah tiga kali melancarkan aksinya dengan dalih menganggap korban sebagai cucu.&nbsp;

Seorang pria di Gresik ditangkap setelah melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya selama empat tahun

Gagahi Anak Kandung Selama 4 Tahun Warga Bungah Dipolisikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/09/siap-pak-1711469558.png" alt="BERI PENJELASAN: Petugas DP3APPKB Surabaya menyosialisasikan aplikasi SIAP PAK! kepada sejumlah pegawai pemkot. Aplikasi itu berfungsi melindungi perempuan dan anak." width="100%">
<figcaption>BERI PENJELASAN: Petugas DP3APPKB Surabaya menyosialisasikan aplikasi SIAP PAK! kepada sejumlah pegawai pemkot. Aplikasi itu berfungsi melindungi perempuan dan anak.</figcaption>
</figure> Aplikasi SIAP PPAK! merupakan solusi bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Ada petugas yang siaga 24 jam menangani aduan dan 40 konselor yang membantu mencari solusi. GALIH ADI PRASETYO, Surabaya KASUS&nbsp;kekerasan yang menimpa perempuan dan anak membutuhkan penanganan yang cepat. Langkah itu dilakukan agar persoalan tersebut segera tuntas dan pelaku bisa ditindak. Namun, kadang mayoritas korban lebih memilih untuk bungkam. Alasannya beragam, mulai takut melapor hingga sulit mencari kanal aduan. Berangkat dari keresahan itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Surabaya meluncurkan sistem informasi pelayanan perlindungan perempuan dan anak (SIAP PPAK!). Aplikasi itu merangkum pelayanan di DP3APPKB. Termasuk soal perlindungan bagi perempuan dan anak. Kepala DP3APPKB Ida Widayati menjelaskan, awalnya aplikasi tersebut dibuat hanya untuk pelaporan. Namun, fungsinya terus berkembang dan semakin kompleks. Apalagi setelah layanan di balai RW dimulai. &rdquo;Kami memudahkan pelayanan, khususnya untuk korban-korban kekerasan. Mereka ini jarang sekali berani langsung melapor. Apalagi, pemulihan perlu waktu dan kekuatan lebih,&rdquo; ungkapnya. Korban kekerasan, terutama perempuan, kerap menutup diri. Bahkan menyimpan rapat-rapat kasus tersebut. Mereka takut dan malu membuka kejadian yang menimpanya. Sebab, bagi korban, kekerasan yang menimpa mereka merupakan aib. &rdquo;Makanya, kami fasilitasi mereka tanpa harus tatap muka. Bisa dengan layanan telekonsultasi. Ada solusi tanpa harus bertemu,&rdquo; jelas Ida. Untuk layanan telekonsultasi, DP3APPKB menyediakan 40 konselor untuk membantu korban kekerasan mencari solusi. Sebanyak 25 orang merupakan konselor pegawai DP3APPKB. Selebihnya adalah konselor relawan dari Surabaya. &rdquo;Kami sediakan psikolog profesional. Yang penting, masalah warga bisa tuntas dan mendapat hak perlindungannya,&rdquo; tutur Ida. Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak DP3APPKB Thussy Apriliyandari menyatakan, aplikasi SIAP PPAK! bekerja layaknya panic button atau tombol darurat. Selama 24 jam, ada petugas yang stand by memonitor bila laporan masuk. Aduan yang masuk akan direspons. &rdquo;Kami masih menemukan kasus KDRT di Surabaya. Salah satu penyebabnya adalah ekonomi. Kami berharap, melalui aplikasi ini, penanganan laporan bisa cepat,&rdquo; ujarnya. DP3APPKB sudah menyosialisasikan pemanfaatan aplikasi tersebut kepada siswa. Mulai jenjang SD hingga SMP, baik di sekolah swasta maupun negeri. &rdquo;Agar semuanya bisa tertangani ketika terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak,&rdquo; tandas Thussy.&nbsp;(*/c14/aph)

Aplikasi SIAP PPAK! merupakan solusi bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Ada petugas yang siaga 24 jam menangani aduan.

Aplikasi SIAP PPAK! untuk Perlindungan Perempuan dan Anak, Dilengkapi Telekonsultasi hingga Tombol Darurat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-19-at-20.36.17.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya Ajeng Wira Wati temui perwakilan Unicef beberapa waktu lalu di Surabaya. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya Ajeng Wira Wati temui perwakilan Unicef beberapa waktu lalu di Surabaya. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–DPRD Surabaya telah merampungkan rancangan perubahan peraturan daerah (raperda) perlindungan perempuan dan anak (PPA).  Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya Ajeng Wira Wati memastikan jika raperda itu selaras dengan Unicef. Perempuan yang juga menjadi wakil ketua Pansus Raperda PPA itu menyebutkan, raperda PPA selaras dengan 5 tujuan kota layak anak dunia oleh Unicef.  Salah satunya perubahan perda mengubah 14 pasal. Antara lain mengenai pemenuhan hak anak bidang pendidikan, kesehatan serta sosial, pasal kota layak anak (KLA) yang menggenjot program Forum Anak Surabaya (FAS) hingga tingkat per kelurahan supaya suara anak masuk dalam musbangkel, pemenuhan akses segala anak baik penyandang disabilitas hingga minoritas.  ”Jadi kami sebagai legislatif mempersiapkan segalanya dengan baik sesuai kebutuhan dan memastikan perlindungan yang maksimal untuk anak-anak Surabaya,” papar Ajeng.  Lantas, apa isi raperda PPA tersebut? Ada 14 pasal yang wajib diketahui. Misal, pasal hak anak dalam pendidikan; kesehatan; sosial termasuk perlindungan terhadap anak disabilitas.  Lalu, kata Ajeng, ada juga pasal yang fokus perlindungan khusus terhadap korban-korban kekerasan dan anak yang berhadapan dengan hukum. Tidak terkecuali untuk anak HIV dan penyakit menular, anak minoritas, dan anak korban musibah bencana.  ”KLA dengan mengakomodir kelurahan ramah anak, sekolah ramah anak, dan kampung ramah anak, serta memfasilitasi FAS di setiap kelurahan,” ungkap Ajeng.  Politikus Gerindra itu menambahkan, melalui raperda perlindungan juga diberikan untuk bidang tenaga kerja. Anak tidak boleh dieksploitasi ekonomi ataupun lainnya.  ”Dan ada bab pembiayaan yang memastikan KLA nasional dan dunia bisa berkelanjutan. Sehingga, wajib di APBD Kota Surabaya memfasilitasi hak-hak anak,” papar Ajeng.

DPRD Surabaya Nilai Raperda PPA Selaras dengan Tujuan KLA Unicef

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-28-at-23.05.44.jpg" alt="Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya Tomi Ardiyanto. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya Tomi Ardiyanto. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komitmen Pemerintah Kota Surabaya (Pemkot Surabaya) terhadap perlindungan perempuan dan anak diwujudkan deklarasi dan peresmian Sekretariat Forum Anak Surabaya (FAS). Rencananya, sekretariat itu diresmikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pada 30 Januari di Balai Budaya, Kompleks Alun-Alun Surabaya.  Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya Tomi Ardiyanto, mengatakan, sekretariat itu mempermudah koordinasi/komunikasi anggota Forum Anak. Yaitu, antara FAS dengan Forum Anak Nasional atau daerah lain. ”Maupun dengan Instansi Pemerintah maupun lembaga lainnya,” ujar Tomi.  Dengan adanya Sekretariat FAS, lanjut dia, diharapkan dapat menjadi tempat mereka berkarya dan menjalankan peran sebagai pelopor dan pelapor, serta peran melalui Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan. Sekretariat FAS berada di Kompleks Museum Pendidikan, Jalan Genteng Kali No. 10, dengan jam operasional pada Selasa-Minggu mulai pukul 08.00-15.00.  Setelah peresmian sekretariat, mantan Camat Wonokromo itu menyampaikan, Pemkot Surabaya akan melanjutkan agenda berikutnya dengan deklarasi stop kekerasan dan perkawinan pada anak. Deklarasi itu akan dibacakan secara serentak oleh Eri dan para tamu.  Tomi menyampaikan, deklarasi tersebut berisi poin-poin penting untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dalam melakukan gerakan stop kekerasan dan perkawinan pada anak. Sebagai upaya mengubah pola pikir dari para pengambil keputusan, maupun masyarakat bahwa kekerasan dan perkawinan anak sangat merugikan dan berbahaya bagi anak-anak.  ”Juga akan ada sosialisasi tentang keberadaan Hotline Puspaga dan P2TP2A maupun Command Center 112 sebagai fasilitas yang disediakan Pemkot Surabaya, sebagai pengaduan terhadap segala permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pembelajaran keluarga,” terang Tomi.  Tomi menambahkan, bagi yang membutuhkan konsultasi terkait permasalahan keluarga bisa mengunjungi Sudut Konsultasi Puspaga dan P2TP2A DP3APPKB Kota Surabaya. Selain itu, juga disediakan berbagai sarana yang menarik seperti papan tanda tangan (komitmen) stop kekerasan dan perkawinan anak, papan untuk penempelan kertas sebagai Dinding Curhat Hati dalam bentuk gambar berupa rumah dan pohon harapan anak-anak Kota Surabaya dan pemberian souvenir bagi siswa yang berpartisipasi aktif.  ”Kegiatan ini dilaksanakan Pemkot Surabaya melalui DP3APPKB bekerja sama dengan lintas OPD terkait, didukung Organisasi Pelajar Surabaya, FAS, Perwakilan UNICEF Wilayah Jawa, BKKBN Provinsi Jawa Timur, dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur,” papar Tomi.

Pemkot Surabaya Bakal Deklarasi Perlindungan kepada Perempuan dan Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/empat-lansia-cabul.jpg" alt="Empat orang lansia ditangkap petugas Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas karena melakukan pencabulan terhadap seorang anak perempuan berusia 12 tahun hingga hamil. Polresta Banyumas/Antara" width="100%">
<figcaption>Empat orang lansia ditangkap petugas Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas karena melakukan pencabulan terhadap seorang anak perempuan berusia 12 tahun hingga hamil. Polresta Banyumas/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banyumas, Jawa Tengah, menangkap empat orang lanjut usia. Mereka melakukan pencabulan terhadap seorang anak perempuan di bawah umur.  ”Korban berinisial AZ, 12, warga Patikraja, Kabupaten Banyumas,” kata Kepala Polresta Banyumas Komisaris Besar Polisi Edy Suranta Sitepu seperti dilansir dari Antara di Purwokerto, Banyumas, Jumat (13/1).  Dia mengatakan, kasus pencabulan tersebut terungkap berawal dari kecurigaan orang tua korban terhadap anaknya yang tidak menstruasi. Saat ditanya oleh orang tuanya, korban mengaku jika telah disetubuhi dan dicabuli oleh pelaku yang berbeda-beda.  Oleh karena tidak menstruasi, lanjut dia, orang tua korban kemudian memeriksakan anaknya ke dokter hingga akhirnya diketahui jika AZ telah hamil 12 minggu.  ”Orang tua korban pun segera melaporkan kasus tersebut ke polisi pada hari Rabu (11/1),” kata Kapolresta Edy Suranta Sitepu.  Lebih lanjut, Kasatreskrim Kompol Agus Supriadi Siswanto mengatakan, setelah menerima laporan dari keluarga korban, pihaknya segera melakukan penyelidikan. Petugas kemudian melakukan penangkapan terhadap empat orang terduga pelaku yang seluruhnya sudah lanjut usia (lansia).  Menurut dia, keempat terduga pelaku terdiri atas W, 70; J, 50; SA, 69; dan K, 67; warga Patikraja, Banyumas. ”Berdasar hasil pemeriksaan, pencabulan tersebut terjadi sejak September 2022 di tempat dan waktu berbeda,” jelas Agus.  Dia mengatakan, modus yang digunakan para pelaku, yaitu merayu korban dengan memberikan imbalan uang kemudian mereka melakukan pencabulan.  Uang yang diberikan oleh para pelaku kepada korban bervariasi mulai dari Rp 20 ribu hingga Rp 50 ribu.  Saat ini, kata dia, para pelaku berikut barang bukti telah diamankan di Kantor Satreskrim Polresta Banyumas untuk pengembangan dan proses hukum lebih lanjut.  ”Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 81 dan/atau pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,” kata Kasatreskrim Agus Supriadi Siswanto.

Cabuli Seorang Anak Sampai Hamil, Empat Lansia Ditangkap Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Pembangunan-Gedung-UPTD-PPA-Surabaya1.jpg" alt="UPTD PPA Kota Surabaya. Istimewa" width="100%">
<figcaption>UPTD PPA Kota Surabaya. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pendirian Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Kota Surabaya tinggal menunggu rekomendasi dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Seluruh kebutuhan seperti sarana prasarana hingga personel, sudah disiapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.  Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya Tomi Ardiyanto mengatakan, dengan adanya UPTD PPA, pemkot akan memiliki kemampuan yang lebih besar dalam menangani permasalahan perempuan dan anak. Selama ini, penanganan dilakukan Unit Pusat Pelayanan (UPT) Terpadu PPA Surabaya.  ”Jadi istilahnya mendorong kita untuk tahun depan melakukan ketuntasan terhadap permasalahan-permasalahan penanganan perempuan dan anak,” ujar Tomi.  Tomi mencontohkan penanganan terhadap kasus perempuan dan anak yang bisa dijangkau UPTD PPA Surabaya. Misalnya, ketika terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pihaknya tak hanya sekadar melihat dari persoalan anak tersebut. Melainkan, persoalan itu juga dilihatnya baik dari sisi keluarga, komunitas, maupun lingkungannya.  Tomi menyatakan, pendirian UPTD PPA di Kota Surabaya dinilainya penting. Sebagai upaya dalam menyelesaikan permasalahan kasus yang terjadi pada anak maupun perempuan agar lebih komprehensif dan menyeluruh.  ”Jadi kolaborasinya secara holistik dan integratif. Kita juga sudah ada dua shelter yang kita punya. Ada shelter perempuan dan anak, untuk laki dan perempuan,” ungkap Tomi.  Untuk mendukung penanganan terhadap persoalan anak dan perempuan ini, lanjut dia, DP3APPKB Kota Surabaya mendirikan UPTD PPA. Meski demikian, UPTD itu baru dapat berjalan apabila sudah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur Jawa Timur.  ”Rekomendasi terbentuknya UPTD PPA itu harus tanda tangan Ibu Gubernur. Kita tinggal menunggu itu saja, semuanya sudah kita siapkan,” terang Tomi.  Dia menambahkan, saat ini kepedulian masyarakat terhadap kasus KDRT pada anak dan perempuan meningkat. Artinya, perhatian masyarakat untuk melapor apabila menjumpai kasus KDRT pada anak dan perempuan itu sekarang meningkat.

Surabaya Tunggu Rekomendasi Gubernur Khofifah untuk Rumah PPA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IMG-20220801-WA0017_1.jpg" alt="UPT DP3A Sulsel lakukan pendampingan intensif pada anak korban pelecehan seksual dari Jeneponto. Antara" width="100%">
<figcaption>UPT DP3A Sulsel lakukan pendampingan intensif pada anak korban pelecehan seksual dari Jeneponto. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-Dalduk KB) Sulawesi Selatan lakukan pendampingan dan memantau intensif korban pelecehan dan kekerasan seksual di Kabupaten Jeneponto.  ”Kondisi terkini korban masih dipantau, diobservasi, juga sudah dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk diagnosis supaya segera bisa ditindaklanjuti,” jelas Kepala UPT PPA DP3A Dalduk KB Sulsel Meisy Papayungan seperti dilansir dari Antara di Makassar, Senin (1/8).  Korban berinisial SM, 7, saat ini menjalani perawatan dan diobservasi di Ruang Perawatan Anak Rumah Sakit Unhas. Korban didampingi ibu korban dan Kepala Seksi Tindak Lanjut UPT PPA Sulsel.  Meisy mengatakan, korban dirujuk dari Kabupaten Jeneponto. Kemudian korban didampingi Kepala Seksi Tindak Lanjut UPT PPA Sulsel hingga saat ini menjalani perawatan medis di RS Unhas.  ”Pasien dirujuk jam 4 subuh (1/8), kami terima informasi jam 6 pagi segera sudah ada tim di sana. Ada kepala Seksi Tindak Lanjut UPT PPA Sulsel, kemudian tadi juga saya sudah berkoordinasi langsung dengan pihak rumah sakit untuk bagaimana penganan selanjutnya,” tutur Meisy.  Selain fokus pada tindakan medis yang akan diberikan kepada korban, menurut dia, UPT PPA juga mendampingi ibu korban baik dalam berkonsultasi dengan pihak rumah sakit maupun menyediakan kebutuhan spesifik bagi korban dan keluarga.  ”Sekarang kami fokus pendampingan untuk tindakan medis korban. Kami juga mendampingi keluarga yakni orang tua korban, karena tidak tahu tindakan-tindakan apa yang harus diambil jika konsul dengan dokter, beliau juga masih trauma dan sedih, kaget anaknya menjadi korban,” terang Meisy Papayungan.  ”Kami sudah antisipasi dengan menyediakan kebutuhan spesifik, baik pakaian, susu, apapun kebutuhan spesifik kami sudah siapkan,” sambung Meisy.  Meisy menuturkan, korban saat ini masih lebih banyak diam sehingga tim berusaha berkomunikasi agar korban tidak merasa ketakutan dan keluarganya tidak merasa sendiri. Setelah seluruh tindakan medis selesai dilaksanakan kepada korban, proses pendampingan akan dilanjutkan dengan perawatan kondisi mental korban melalui psikolog.  ”Anaknya lebih banyak diam. Kami coba alihkan perhatiannya agar tidak ketakutan. Nah, saat ini, kami utamakan penanganan medis sambil pendampingan, jadi orang tuanya tidak merasa sendiri. Nanti pasca operasi baru psikolog diturunkan,” tutur Meisy Papayungan.

DP3A Sulsel Intensif Dampingi Perawatan Korban Pelecehan Seksual